DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Januari 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum,Penghausan PKBAA dan penghapusan BBNKBAA,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perab.:rran Gubernur tentang Penghap san Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas a i r; Mengingat 1 .. Pasal 18 aya (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 te t g Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera S Iatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h un 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia Nomor 1814);.
3.Undang-Undang Nomor 23 Ta h un 2014 tentang Pemer� tahan Daerah (Lembaran Negara Republik · Indones·a Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha Lembaran Negara Republik Indone ia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbara:n Negara Republik Indonesia Ta h un 2022 Nomor 4 t Tambahan Lemba r an Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
7.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
8.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 50);
9.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS AIR DAN PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit organisasi yang melaksanakn kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. V f f
5.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6.Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air, yang selanjutnya disingkat PKBAA, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7.Subjek Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah orang pribadi, badan, instansi Pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan.
8.Obyek Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah semua kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dimiliki oleh orang pribadi, badan, dan instansi Pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan.
9.Sanksi Administrasi PKBAA merupakan denda dan bunga keterlambatan pembayaran PKBAA yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo.
10.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air yang selanjutnya disingkat BBNKBAA adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor di Atas Air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pasal 3

Memberikan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage) termasuk sanksi administrasi berupa denda dan bunga. -J- kk S. A. SUPRIONO csr'm ...-- BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2022 NOMOR 1 Ditetapkan eli Palembang pada tanggal 27 J.uulari 2022 GUBERNURSUMATERASELATAN,-¥- P t ~;H. HERMAN OERU J;~Diundangkan di Palembang ~ pada tanggal 27 JWlu:ar.:!. 2022 '~~ Pj. SEKRETARISDAERAH ,_ ."PROVINSISUMATERASELATAN~ 'e, ,~ /7 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Surnatera Selatan. memerintahkan ini denganGubernurPeraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan Pasa!4

(1)Penghapusan PKBAA dan BBNKBAA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasa! 3 untuk tahun 2022 beserta tahun-tahun la!u.
(2)Penghapusan PKBAA dan BBNKBAA sebagaimana dimaksud pacta Pasa! 2 dan Pasal 3 rnulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
(3)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap PKBAAdan BBNKBAA yang telah meJakukan pembayaran sebelum peraturan ini berlaku. Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…