DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, Penghapusan PKBAA dan Penghapusan BBNKBAA, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat Sumatera Selatan saat menghadapi kondisi perekonomian nasional yang berakibat menurunnya daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan tertundanya kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi Gubernur dapat memberikan insentif fiskal salah satunya berupa penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/ atau sanksinya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
7.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
8.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 7 Tahun 2020 ten tang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 50);
9.Peraturan Gubemur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS AIR DAN PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS AIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit organisasi yang melaksanakn kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7.Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air yang selanjutnya disingkat PKBAA adalah pajak atas kepemilikan dan/ a tau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8.Subjek Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah orang pribadi, badan, instansi Pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan.
9.Objek Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air adalah semua kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dimiliki oleh orang pribadi, badan, dan instansi Pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan.
10.Sanksi Administrasi PKBAA merupakan denda dan bunga keterlambatan pembayaran PKBAA yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo.
11.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di atas air yang selanjutnya disingkat BBNKBAA adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, a tau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II

PENGHAPUSAN PKBAA DAN PENGHAPUSAN BBNKBAA

Pasal 2

Pemerintah Provinsi memberikan Penghapusan PKBAA dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage) termasuk Sanksi Administrasi denda dan bunga.

Pasal 3

Pemerintah Provinsi memberikan penghapusan BBNKBAA dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage) termasuk Sanksi Administrasi denda dan bunga.

Pasal 4

(1)Penghapusan PKBAA dan BBNKBAA mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap PKBAA dan BBNKBAA yang telah melakukan pembayaran sebelum peraturan ini berlaku.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal 15/' Maret·, 2023 I, SEKRETARIS DAERAH ~ r PROVINS! SUMATERA SELATAN, ! ,/7{1---r ,,- 1s. A. SUPRIONO Ditetapkan di Palembang pada tanggal 15J bret .• 2023 / GUBERNUR SUMATERA SELATANJ/" • BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN2023, NOMOR 33

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…