DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi: Ketentuan Umum; Program dan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Peran Pemerintah Provinsi Dalam pelaksaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Peran Pemerintah Provinsi dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Program Perlindungan Pekerja Rentan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3 . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Juran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
15.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
19.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 / 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07 / 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
23.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor l); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Catat Total Tetap.
11.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
12.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
13.Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14.Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga negara atau badan lainnya, yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non- aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
16.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi. 1 7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan a tau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
18.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
19.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/ atau Pemberi Kerja.
21.Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilak:ukan.
22.Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23.Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
24.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
25.Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Provinsi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/ atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
26.Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
27.Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada organisasi keagamaan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan.
28.Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau yang selanjutnya disingkat UCJ merupakan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

( 1) Maksud dari pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program J aminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi.

(2)Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
1. a.optimalisasi cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
2. b.penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
3. c.dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

(1)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
1. a.JKK;
2. b.JKM;
3. c.JHT;
4. d.JP; dan/ atau
5. e.JKP.
(2)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

( 1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

(2)Kategori Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
1. a.Peserta Penerima Upah meliputi:
  1. 1.Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara; dan
  2. 2.pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
2. b.Peserta bukan Penerima Upah.

Pasal 5

(1)Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi: a . pejabat negara non-aparatur sipil negara;
1. b.Pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
2. c.Pekerja pada orang perseorangan;
3. d.orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
4. e.Pekerja dalam masa percobaan;
5. f.komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah;
6. g.pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah;
7. h.Pekerja Jasa Konstruksi; dan
  1. 1.Pekerja Migran Indonesia;
(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban dari orang perseorangan, pemilik badan usaha dan/ atau Pemerintah Provinsi selaku Pemberi Kerja.
(3)Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Peserta bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.setiap orang pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah;
2. b.pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
3. c.pekerja magang, s1swa kerja praktek, Peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja;
4. d.pekerja yang terdaftar dalam Program Perlindungan Pekerja Rentan; dan
5. e.pekerja bukan Penerima upah lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungan masing-masing individu.
(3)Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi, meliputi:
1. a.pekerja harian lepas;
2. b.pekerja borongan; dan
3. c.pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.
(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai Pemberi Kerja.
(3)Penyedia jasa selaku Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek Jasa Konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
(4)Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf i terdiri atas:
1. a.calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
2. b.calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
(2)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a menjadi pertanggungan pelaksana penempatan.
(3)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertanggungan masing-masing individu.
(4)Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB III

PERAN PEMERINTAH PROVINS! DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Provinsi waj ib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi dengan tujuan untuk:
1. a.memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik Penerima Upah maupun bukan Penerima Upah;
(2)
1. b.mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh pekerja;
2. c.mencegah kemiskinan baru di masyarakat pekerja; dan
3. d.mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Provinsi. Peran Pemerintah Provinsi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) upaya sebagai berikut: mencapai tujuan dijalankan dengan
4. a.menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Provinsi secara berkala;
5. b.menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing Perangkat Daerah dalam setiap program / kegiatan;
6. c.mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
7. d.peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
8. e.pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Provinsi;
9. f.koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
10. g.mengevaluasi pelaksanaan program J aminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
11. h.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/ badan usaha/swasta/ bisnis/ industri.

Pasal 10

(1)Pemerintah Provinsi memastikan seluruh pekerja Penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 termasuk terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2)Pemerintah Provinsi menyediakan data valid berbasis NIK untuk seluruh pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a.
(3)Pemerintah Provinsi melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT, dan JP, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerj aan.
(4)
(5)Pertanggungan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah, maupun sumber pendanaan lain~ya yang sah. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan seluruh pekerja Penerima Upah yang bekerja bagi pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022