DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Gubernur

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RI{PD)Provinsi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
1. 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 16 TAHUN2021 TENTANG RENCANAKERJA PEMERlNTAHDAERAH PROVINSISUMATERASELATANTAHUN2022 GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan LernbaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 1814);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nega.ra [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);
5. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionaJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu ball, terakhir dengan Undang- Unclang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
7. 7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Mernbahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 134, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerinlah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6042);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraan Pemerintahan Da.crah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tenLang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Na.sional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran NegaraRepubllk Indonesia Nomor 6056);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 LenLang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6178);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6224J; 13.Peraturan Pemerintah NomOI" 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322); tentang Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2021 tentang Pedornan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
14. 21.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Keuangan Daerah Tahun 2019 Nomor Perencanaan Pcmbangunan dan (Berita Negara Republik Indonesia 1447);
15. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
16. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6323);
17. 15.Peraturan Prcsiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pcmbangunan Berkeianjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 136); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah lentang Rcncana Pernbangunan Jangka Panjang Dacrah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, scrta 'rata Cara Perubahan Rencana Pernbangunan .Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renca.na Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. 17.Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 70 Tabun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasittkasl, Kodefikasi, dan Nomenklatur 1/ A

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera SelatanTahun 2022.
(2)Rcncana Kerja Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pernbangunan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

Pasal 2

(1)Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN
  1. 1.Latar Bctakang
  2. 2.Dasar Hukum Penyusunan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
  3. 22.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lernbaran Dacrah Provinsi Sumatera SelatanTahun 2020 Nornor3);
  4. 23.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan .Jangka Mencngah Daerah Provinsi Sumatera Setatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1); Menetapkan
  5. 3.Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
  6. 4.Maksud dan Tujuan
  7. 5.Sistematika Penulisan
  8. 6.Pendekatan Saru
  9. 7.RujukanKebijakan
2. b.BAS II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  1. 1.Kondisi Umurn Kondisi Daerah
  2. 2.Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun BeIjalan dan Realisasi RPJMD
  3. 3.Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
3. c.BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
  1. 1.Arah Kebljakan Ekonomi Daerah
  2. 2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  3. 3.Arah Kebijakan Keuangan Non APBD Provinsi Sumatcra Selatan
4. d.BAB IV SASARANDAN PRlORITASPEMBANGUNANDAERAH
  1. 1.Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
  2. 2.Prioritas Pembangunan Daerah
5. e.BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA
6. f.BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
  1. 1.Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
7. g.BAB VB KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH
  1. 1.lndikator Kinerja Utama
  2. 2.lndikator Kinerja Daerah
  3. 3.Indikator Kinerja Lainnya RKPD Tahun 2022
8. h.BAB VIII PENUTUP
(2)lsi beserta uraian naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. BERlTA DAE.Ri\H PROV1NS\ SUMA1'E.Ri\ SELA1'P.!H1'AHUN '2'021 NOMOR 16 Diundangkan di Palembang pada tanggal 15 Jilli 2021 Plh. SEKRETARISDAERAH I,~ROVINSI SUMATERA SELATAN, ,lKHMAD 1!i,1;- , ;, tHo HERMAN DERU ~ GUBERNUR SUMATERASELATAN,'f Ditetapkan di Palembang, pada tanggal )'/; )Vli 2021 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan memerintahkan ini denganGubernurPeraturan Pasal 4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa13
(1)Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan prograrn/kegiatanysub kegiatan berdasarkan urusan masing-rnasing dengan mempedomani Rencana Kerja Pernerintah Daerah ini.
(2)Kepala Perangkat Daerah melakukan penyesuaian/reviu terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah masing- masing berdasarkan program/ kegiatan / su b kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022. Dto. Dto.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…