DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2023

Nomor: 20
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, alur pelayaran sungai kelas II, pengusahaan, proses pengajuan dan persetujuan pemrakarsa, ketentuan penutup. Alur-Pelayaran Sungai Kelas II adalah alur pelayaran yang memenuhi persyaratan teknis diantaranya memiliki kedalaman sungai antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter, memiliki lebar alur antara 100 (seratus) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh} meter dan memiliki ruang bebas di bawah bangunan yang melintas di atas sungai antara 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang pelayaran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan huruf O Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan angka 2 sub urusan Pelayaran Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penyelenggaraan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II di pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan provinsi;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) huruf b, Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perhuhμngan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II dalam kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan dapat mengikutsertakan Badan Usaha setelah mendapatkan izin Gubernur, maka perlu dibuat pedoman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) beberapa kali diubah, terakhir sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan ·Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089); J
10.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1513);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Konsesi dan Kerja Sama melalui Mekanisme Pelelangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Danau dan Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1380);
13.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 8);
14.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
15.Peraturan Gubemur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 61);
16.Peraturan Gubemur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Alur- Pelayaran Kelas II di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN ALUR PELAYARAN SUNGAI KELAS IL fl BABI

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas Perhubungan ad.alah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap a.man dan selamat untuk dilayari.
7.Alur-Pelayaran Sungai Kelas II adalah alur pelayaran yang memenuhi persyaratan teknis diantaranya memiliki kedalaman sungai antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter, memiliki lebar alur antara 100 (seratus) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh} meter dan memiliki ruang bebas di bawah bangunan yang melintas di atas sungai antara 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang pelayaran.
8.Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan usaha mi1ik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi.
9.Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang selanjutnya disingkat BUPR adalah Badan Usaha yang khusus didirikan di bidang pengerukan dan reklamasi.
10.Mitra Kerja Sama adalah BUPR, atau Badan Usaha patungan antara Badan Usaha dan BUPR yang ditetapkan sebagai pemenang Pelelangan.
11.Dok:umen Pelelangan adalah dok:umen yang disusun oleh Panitia Pelelangan yang terdiri dari Daku.men Prak:ualifikasi (Request for Qualification/ RfQ) dan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/ RfP).
12.Dok:umen Kualifikasi adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta Pelelangan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/ RfQ).
13.Dok:umen Penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta Pelelangan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/ RfP). y, ,
14.Kerja Sama adalah kerja sama antara BUPR atau Badan Usaha patungan antara Badan Usaha dengan BUPR, badan usaha lainnya atau orang perorangan warga negara Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
15.Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian tertulis antara Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dengan BUPR dan/atau Badan Usaha patungan antara Badan Usaha dan BUPR dalam pengusahaan Alur-Pelayaran.
16.Peserta Pelelangan adalah BUPR, dan Badan Usaha patungan antara Badan Usaha dan BUPR yang mengikuti mekanisme Pelelangan Mitra Kerja Sama dari tahap pemasukan Dokumen Kualifikasi hingga penetapan pemenang Pelelangan atau Penetapan hasil Penunjukan Langsung.
17.Calon Pemrakarsa adalah BUPR, atau Badan Usaha patungan antara Badan Usaha dan BUPR yang mengajukan suatu prakarsa Kerja Sama kepada Gubernur.
18.Pemrakarsa adalah Calon Pemrakarsa yang telah memperoleh penetapan sebagai Kerja Sama dari Gubernur.
19.Proyek Kerja Sama adalah Pengusahaan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II
20.Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Peserta Pelelangan untuk mengikuti proses pemilihan.
21.Pelelangan adalah metode pemilihan Mitra Kerja Sama yang dilakukan dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Peserta Pelelangan yang lulus Prakualifikasi.
22.Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepelabuhanan Provinsi Sumatera Selatan.
23.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubemur dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian · Kerja Sama melalui Mekanisme Pelelangan yang dilakukan terhadap kegiatan pengusahaan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II yang merupakan kewenangan Provinsi. / 'I '
(2)Peratu.ran Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin kepastian hukum dalam pemberian Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama; dan
2. b.terlaksananya pemberian Kerja Sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.alur-pelayaran Sungai Kelas II;
b.pengusahaan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II; dan
c.proses pengajuan dan persetujuan pemrakarsa.

BAB II

ALUR-PELAYARAN SUNGA! KELAS II

Pasal 4

(1)Penyelengaraan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II meliputi kegiatan:
1. a.perencanaan;
2. b.pembangunan;
3. c.pengoperasian; dan
4. d.pemeliharaan.
(2)Berdasarkan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II yang merupakan kewenangan Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.pengerukan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II; dan
2. b.reklamasi di pelabuhan sungai.
(4)Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.rencana pengoperasian;
2. b.pelaksanaan pengoperasian; dan
3. c.evaluasi pelaksanaan pengoperasian.
(5)Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.perawatan dan perbaikan fasilitas alur;
2. b.pembersihan alur; dan
3. c.pengerukan sungai untuk menjaga kedalaman alur.
(6)Dalam kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dapat mengikutsertakan Badan Usaha setelah mendapatkan izin Gubernur. f '

BAB III

PENGUSAHAAN ALUR-PELAYARAN SUNGAI KELAS II

Pasal 5

(1)Pengusahaan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II dilakukan dengan cara Kerja Sama melalui Mekanisme Pelelangan.
(2)Pengusahaan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas Prakarsa:
1. a.BUPR; dan/atau
2. b.Badan Usaha patungan antara Badan Usaha dan BUPR.
(3)Pengusahaan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II yang dilakukan oleh BUPR atau Badan Usaha patungan antara Badan Usaha dengan BUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kerja Sama.
(4)Kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(5)Mekanisme Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

( 1) Pengusahaan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II dilakukan terhadap Alur-Pelayaran alternatif dari alur atau jalan yang sudah ada.

(2)Alur-Pelayaran alternatif dari alur atau jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alur-Pelayaran yang:
1. a.berlokasi di luar Alur-Pelayaran Sungai Kelas II; atau
2. b.dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendalaman dan/atau pelebaran Alur-Pelayaran Sungai Kelas II namun belum diusahakan oleh BUP, BUPR, atau Badan Usaha patungan antara Badan Usaha dengan BUPR.

BAB IV

PROSES PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN PEMRAKARSA

Pasal 7

(1)Calon Pemrakarsa menyampaikan surat pernyataan maksud (letter of intent) sebagai Calon Pemrakarsa untuk mengajukan usulan Proyek Kerja Sama kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan disertai dengan kajian kelayakan Kerja Sama. f
(2)Kajian kelayakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kajian terkait aspek:
1. a.teknis;
2. b.finansial dan komersial; dan
3. c.lingkungan.
(3)Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Calon Pemrakarsa.

Pasal 8

(1)Gubemur membentuk Tim Penilai untuk melakukan penilaian atas usulan Proyek Kerja Sama dari Calon Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.
(2)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah; dan
2. b.TKKSD.
(3)Dalam hal diperlukan, tim penilai dapat dibantu oleh tenaga ahli.
(4)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi dan penilaian untuk mendapatkan Calon Pemrakarsa terbaik dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan.
(5)Evaluasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak usulan diterima secara lengkap dan benar.
(6)Kepala Dinas Perhubungan menetapkan standar evaluasi dan penilaian Calon Pemrakarsa.
(7)Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Dinas Perhubungan memberikan persetujuan atas kajian kelayakan Kerja Sama yang diajukan oleh Calon Pemrakarsa terbaik.
(8)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
1. a.hasil penilaian kajian kelayakan Kerja Sama;
2. b.penetapan sebagai Pemrakarsa Kerja Sama beserta kewajibannya dan jangka waktu pemenuhan;
3. c.penetapan bentuk kompensasi berupa pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Pemrakarsa terhadap penawar terbaik {right to match); dan
4. d.kewajiban Pemrakarsa.
(9)Gubernur menetapkan Pemrakarsa berdasarkan usulan Kepala Dinas Perhubungan.
(10)Berdasarkan penetapan sebagai Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) seluruh dokumen kajian kelayakan Kerja Sama beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh Pemrakarsa menjadi milik Pemerintah Provinsi tanpa kompensasi dalam bentuk apapun.

Pasal 9

(1)Kewajiban Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf d, meliputi:

1.survei investigasi dan desain (SID) pengerukan Alur- Pelayaran Sungai Kelas II yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan;
2.peta lokasi perairan yang sudah dilengkapi dengan peta laut Indonesia;
3.pertim bangan teknis serta pertim bangan aspek keselamatan dan keamanan dari Instansi terkait; dan
4.dokumen lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang.

(2)Pemrakarsa harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan oleh Gubernur.
(3)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemrakarsa harus melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
1. a.rancangan Dokumen Pelelangan terdiri dari Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/ RfQ) dan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/ RjP); dan
2. b.rancangan Perjanjian Perjanjian Kerja Sama.
(4)Pemrakarsa menyerahkan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
(5)Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan permohonan audit kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan terhadap hasil penilaian kajian kelayakan Kerja Sama atas usul Kepala Dinas Perhubungan.
(6)Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan mekanisme Pelelangan.
(7)Pemrakarsa wajib mengikuti mekanisme Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)Dalam hal Pemrakarsa tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan Proyek Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan ke mekanisme Pelelangan.
(9)Mekanisme Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (7) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. /-'

Pasal 10

Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) tidak dapat mengajukan usulan Proyek Kerja Sama yang sama paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan Pemrakarsa. BABV

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023