DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2020

Nomor: 32
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum ,Rencana Aksi Daerah Pengarusutaan Gender ,Pemantauan dan Evaluasi,Pebiayaan ,Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlu kebijakan rencana aksi daerah yang terprogram, terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan;
b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \t'&.,;-t�,;;, t;)."Mu,;,, �1,�,;;, � �1 1:WJ.W. '2f.l1.1., wr..�t.ka.o_ Pemerintah Daerah untuk menyusun strategi pembangunan dengan mengintegrasikan isu gender menjadi satu kesatuan dimensi integral kegiatan pembangunan di daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan integrasi strategi pembangunan gender, perlu disusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap tahunnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrirninasi terhadap Wanita (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nornor 29, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Un dang-Un dang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kaii diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 927);
7.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang lndikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubah.an atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Peiaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
10.Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Selatan.
4.Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun (2019-2023).
6.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9.Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10.Kesetaraan Gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil perobangunan.
11.Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12.Analisis Gender adalah proses analisa data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13.Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki.
14.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15.Focal Point PUG adalah pejabat dan atau aparatur yang membidangi perencanaan PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pelaksanaan PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran di PD.
16.Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
17.Unsur Non Pemerintah/Swasta dan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapat kehidupan yang lebih baik sepeti yang diharapkan.
18.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut dengan RANDA PUG merupakan pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan/penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kebijakan pembangunan di daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubemur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam:
1. a.pemberian arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender ;
2. b.penyusunan RENSTRA PD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
3. c.penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi, RENSTRA dan RENJA PD yang terintegrasi dengan pembangunan gender sejak perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi;
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai panduan dalam:
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG agar dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;
2. b.penyusunan RKPD dan RENSTRA PD; dan
3. c.penyusunan RPJMD Provinsi.

BAB II

RENCANA AKSJ DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 3

(1)RANDA PUG meliputi:
1. a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG dj daerah; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat di daerah.
(2)RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

(1)PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah Pemerintah Provinsi berkewajiban memastikan keberadaan regulasi yang berkaitan dengan PUG da18ln bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan dan Surat Edaran.
(2)PUG dalam sik.lus pembangunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah bahwa strategi PUG harus terintegrasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang tercantum dalam RPJMD, RENSTRA, RENJA Perangkat Daerah dan tersusunnya Anggaran yang Responsif Gender (ARG).
(3)Penguatan Kelembagaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruI c adalah adanya penguatan kelembagaan PUG sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUG di daerah yang tercermin dari keberadaan, sarana dan prasarana serta efektifitas kerja Kelompok Kerja PUG (Pokja PUG), 1'im Focal Point PUG di daerah, Tim Teknis, Rencana Kerja Tahunan dan lain-lain.
(4)Penguatan peran serta masyarakat di daerah sebagairoana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah bahwa dalam pelaksanaan PUG diperlukan partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi dan lain-lain.

Pasal 5

(1)RANDA PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.aspek, memuat kategori, indikator prasyarat pelaksanaan PUG di daerah;
2. b.kondisi saat ini, menunjukkan capaian, hasil yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi dalam Pclaksanaan PUG di daerah;
3. c.rencana aksi, memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG; ri. 9PJ.1a,;,.'l£'J.,;,.'b!,a�a.�, r.QftWJJai. {>Q �aJ:Ubakan. ro.el.aksa,nakan aksi dan bertanggung jawab terhadap pencapaian dari target aksi PUG;
4. e.instansi terkait, memuat intans.i yang terkait dalam mendukung dan bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian a.ksi PUG; f . kegiatan, bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalarn bentuk barang/jasa; dan
5. g.output yang dicapai, memuat barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan, program dan kebijakan;
(2)RANDA PUG sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BERlTA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATANTAI-lUN 2020 NOMOR : ~~ H. NASRUN UMAR Diundangkan di Palernbang pada tanggal 7 Apst • .e 2020 SEKRETARJSDAERAH PROVINSISUMATERA SELATAN, A~L _ H. HERMAN DERU Ditetapkan di Palernbang, pada tanggal 7 ApJSt.s 2020 tUBERNUR SUMATERA SELATAN, BABV

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Provinsi Surnatera Selatan. BABIV PEMBIAYAAN Pasal 7 Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan RANDA PUG di daerah bersurnber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.surnber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali. , GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto. H. HERMAN DERU dto. H. NASRUN UMAR NC ASPEK KONDISI SAAT INJ KE02020 1 Dasar hukum SKGubemur Mcnyu.un pclaksanaan Sumatera P.rgup PUGmelalui Sdaw,Nomor pdakunaan PPRO 433/KP'IS/OPP. PUOdl PA/2017 Durah tentana Pembeniukan Kelompok K•d• Pengaru1utama an Oender (PUO) Provin1i Surnat.era Selatan. Pergub pctunjuk Penyu1unan tcknia Pera.tu.ran peJakaanun Oubcmur PUO Nomor47 tenta.na Ta.bun �IS _,.Aksi Durah2020- 2023 Penyueunan Pakta l ntegrit:M Tentang Pc l abanaa.n PUO anta.ra Pemerimah Provin&.I dcngan J>cmt'.rintah Kabu,paten/ Kota LAMPIRAN : PERATIJRA!I OUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 32 'lilltN. 2020 TANGOAL . : 7 .lp.stu 2020 RENCANA AKSI DAERAH P�NOARUSUTAMAAN GENDER PR0\1NSJ SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 • 2�3 OUTPUTVG KEG2021 OICA?Al tc:rsusunnya Pcrgub pelaksanaan PUO di Ooerah Tetsusun.nya Peratunu, Oube:mur tenta.'1g Rencana.Abi Daerab2020- 2023 Jumlah Pakta Penyueunan lntegritas Perda PUO Tentang Pelo.ksanaan PUO antara Pemerintah Provinsi denga.n Pcme.rintah Kabupaten/ Kota RENCANA TINDAK LANJU1. Ol1T'P\IT YOOICAPAl Tenusunnya Perda PUG KEGIATAN2022 P,rsiapan .,._,,..,. (maste, plat') integrUI PUO ke dalam Siato'n lnfonnaS! Perencana.a11 Pemb..1.ngun.an Oaerah (SJpPD) dan Sistem lnformaai Keuangan Oaerah (S[pl(O) Penyusunarl Perda PUO OUTPUT VG KEG2023 OUTPUT VG PENANOOUNO JAWAB OICAPAJ DICAPAJ U'l'AMA PENDUKUNO TenuSWUly& lntqrUI Tcrintqraslnya OPPPA Driver ma.5"..cr plan gender ke aenekr kc dalam Pengseralc lntegrasi PUG dalam aiat.cm a:i•tem infon:nasi l'<>kja PUO ke dalam Sisttm pcng.endahan pem,c:an.aan lnfonnasJ pemba.ngunan pembengunan Peren<anaan daerah dacrah (SIPPO) Pcmbangunan dan Si.atcm Oaerah (SIPPD) l .nforma.a.i dan S i stem Keuan.gan l nfonnas i Oaerah (SIPKD) Keuangan Daerah (SIPKO) DPPPA Driver Penggerak l'<>kja PUO Tersusunnya OPl'!'A � Pertla PUO Pena<ralc l'<>ltja PUO ANOOARAN AP80/ AP8N/ Dan.a la.In yang ae.h dan tidak mengil<at APBD/ APBN / Dana lain yang sah dan tldak mengikat APBD/ APBN / Dana lain yangahdan tid&k menglkat N( ASPEK KONOISISMT INI KEG2020 OUTPUTYG KEG 2021 OICAPAI 2 Komitmen Paailitasi 1 •·0.aJ1Jto.1l Jumlah Pembinaa,, PPRO dan Pcnda.mpingan pendwnpingan kegiatan OPO bagl OPO pemahaman PPRO dl OPO PPRO bagi Provinsi dan Provinai dan ka.b/kota dan OJ>O Provinai kab/kota yang kab/kota Provinai di d.n "'1b/ko l a repon&ifgender ta.hun 2013·

2014.Tim l°'"pung dafAnllkeOPO Advolcaal Ad,okaai Jumlah Advokati kq,e.da m<nlin•-11 upad&OPO REf;S1'RA OPO OPD unwk lean 1au �ndcr untuk Provins! dM mema1ukka.n l eu lee d•la.m mcma,ukkan kab/kotayang gtnder ke dalam procram dan l.augenduke mengi'ltt-graai RENSTRA/ kegiatan daJam kan isu gender REN J AOPO dUaJcukan di RENSTRA / tahun 2016 ol ch RENJAOPO OPPPA pada saa.t Rapat Anggs.ran OPD di BAPPEDA 3 Kelembagaa.n Belum ecmua Advokul Meningka.tnya Advokaal PUGdan OPO pembc:ntukan jumlahOPO pcnyueunan PPRO Prcw/Kab/kota tim focal point yang Rensua OPO t<lah ell OPO membentuk Kab/Kota 1""1 memben1uk/ Kab/Kota thn!i>calpolnt reapon1U guider me,ev!IISK di Kab/Kota local point Rttlah perubahan nomenklArur Sebelum Pemb l nu.n Meningkatnya Pt:mbinaan p,erubahan penguatan kinerja dan pen&uatan Poltja nomenkl.Atur Pokja PUO efektifitas PUG KAb./Kota OPD, knb/kota Kab./Kota ketemba.gaan melalui advokuJ t.clah pokJ aPUO penyu1unan membentuk kab/kota RAD PUO PokJa PUG Kab/Kota tetapl aetelah perubahan nomenklatur RENCANI\ TINOAK LANJUT OUTPUT YO DICAPAJ Jumlah kegi.atan OPD kab/kota yang J'CSponsi.f gender Jwnlah RENSTRAOPO Pro..,Jnaj dan kab/kota yang mengl.ntegrasi kan lsu gender kcdalam RENJA/ RENSTRAOPD Jumlah Rensua OPD Kab/Kota YMB reap<>nsil gender Jumlah Kab/Kotayang menyusun RAD PUO KEOIATAN 2022 Pembinaa.n PPRG bagj (.)PO Provinaid.aJt kab/kota Advokasi upada OJ>O umuk mema,ukki.n isu gender ked}\l.a.m RENSTRA/ RENJAOPt:' Adwokaai pcnyuauna.il Rensua of'D Kab/Koca iMB R$ponsif gender Pembinu.n penguatan i'okJ• PUO Kab./i,:ota me.lAlui a,d\!.t>kaai penyusuna,l RAD PUG Kab/Kom OUTPUT YO DI CAPAI JumJah kegiatan OPO kab/kotA yang respon&if gender bcrtambah Jumlah RENSTRAOPO Provintridan kab/kota yang menglntegras i kan isu gender kedalam RENJA/ RENSTRA OPO Advokasi penyusunan Renstra OPO Kab/Kota yang responsifgender Pembinaan penguatan Pokja PUG Kab./Kota melelui a.dvokasi penyusuna.n RADPUO Kab/Koia KEO 2023 OUTPUT YO PENANGGU!IO JAWAB ANOOA!WI DICAPAI UTAMA PE:NOUKIJNO Pemb l .naa.n Jumlah kegiatan OPPPI\ & DPPA dan APBD/APBN/ PPRO l,a£i OPO 0 1 >0 kab/kota BAPPEDA J�ar!ng b l al O&na lain Provin,i dan yangre1ponsif yang aahdan kab/kota gender Wd•k bertambeh mengikat Advokaal Jumleh DPPPA & Driver AP80 / APBN kepoda OPO REHSTRAOPO BAPPEDA Ponaerak / Dlnalaln untuk Provinai dan Pol(ja PUO )'lUllMhdM memuukkan kab/kota y.ng tJd&lc i•u �nder kc men,int,crui men,ikat de.lam ka.n iau gender ke RENSTRA/ da l a m RENJA/ RENJA OPO RENS'l"RA OPD Advokul AdYOka.si DPPPA Driver APBD / APBN penyuaunan penyuau.na.n penggerak / D.na J aJn Ren•tra. OPD Rcn1tn O?D yang•ah dan Kab/Ko<a Kab/Kota yang tJdak yang raponllf -Illgender menalkat gender BAPPEOA& Driver AP8O/ APBN OPPPA penggerak / Dano.lam yangoahdan ddak mcngikat NO ASPEK KONDISISMT INT KEG2<r.10 OUT?l/TYO DICAPA! beru 70% Pw:.nguatan tl.cn,uatnya kab/kotAyang 1coordinaai kt�mbnso.un mereviai SK Pol\ja PUO Polrja PUO Pollja PUG dan"Nm Provin$i tereebut TekniaPok;j;a PUG, aerta foc:aJ point gender Provino! 4 lnslt\lt'r)tn Counterpart/ PPROdan Jejarin,g DPP?A, PUG PSOA UlN Raden Patah, telah mcnyuaun buJcu Modul dan Pembe l ojaran Gender Penyuwna.n ier9edtanya Modul Modul Panduan Panduan Pelatihan P<lallhan FuUitator Faallltator PUO PUO KEXl 2021 Pembfflan Reward / Penghargaan bagiOPD/ KepalaDatffh yang bctkomitmen clalaJn mtlaktanakan PUG melnlu.i PPRO dan Sura1 Peringatan bqi yang tidak melaksa.nakan
1.Bimbinga.n Teknie pengawua.n pelaksanun PUOmdalul PPRO (Internal lnepe.ktorat)
2.Penyuaunan Pa!lduan Audit yan.g rcsponalf gendei-dalam IClwuh pclak1&naan Pl'RO diOPO Provfna l dan Kab/Kota Penyusunan Modul Pelakaanaan PUO R£NCANA TitlDAK LAl'IJUT OUTPUT YO DICAPAI Jumlah PenerlmA Penghargaan
1.Meningkatnya pemnhaman pegawal inspcktorat tentangPUO mel:alui PPRG
2.Toracdtanya panduan audit responaif gender dalam -- implcmentasl PPRO diOPD Ptovlnal & kab/k01& Tersed.ianya Modul Prlaksanaan PUO di Oaera.h KEXllATAH 2022 Pemberian _, ' Penghargu, baglOPD/ ah KepalaO.... yang bt:rtcomitme: l'I dalam an imlak..na"i PUG melalu. PPRO dan s urac Peringaumj>a8I yang tidak melaksa.nak an Penero.pan /ujfcoba i nstrume.rt pcnga-.,uai pada petak . 1 PPRO� PN>vin1f & kab/kota. I
3.Pcnyuauna. ih Modul �la· an PPRO OUTPUT YO DICAPA! Jumlah Penerima Penghargaan Terlaksanany& uj i coba Pembfnun, MonevPPRO pad& OPD Provlnoi, Kab/Kota
3.Tersedian,)>a Modul Pelatihan PPRO Kit() 2023 f'<D:berian R...-ard / J>eniha,gaan bf.sJ OPD / Kepala Oaerah yang berk:omltme:n dalatn me l ak.tanakln PUOmelalul PPROdan Surat Perlngatan bagi yang Lidak mela.kaa.naka.n Pembinaan, MonevPPRG podaOPD Provl.nt.l, ICab/Ko,a denga.n menggunakan instrumen monev, pengendaUan dan pe.ngawasan Pe.nyuaunan Modul PandUAJ> Pelatihan Fuilitator PUG 01.M'P\JT YO PENANOOUNO JAWAD ANOOARA.� DICAPAI UTAMA PENDUKUNO JumlahPeoerima OPPPA& �. AP9D /Al'BN Peng)la,pan BAPPEDA pe.nggomk / Dana l ain yang.sah dan tidak mcnglkat Terlakaananya INSPEKORAT Ortver Al'BO/APBN/ Pcmbinaan, pengge.rak Danalaln MonevPPRO Pokja PUO yangsah da.n padaOPD Prov.SumSel tldak Pro\'lnai, mengikat Kab/Kota TertecUal'\ya DPPPA Driver APBO/AP'BN/ Modul Pa.nduan pcnggeru. Dana lain Pelatihan Pokja PUG yan1 aahdan Fasilitator PUO Prov.SumSeJ tidalc mengikat DPPPA Driver APBD/APBN/ penggeraJc Ot.na l ain Po!Qa PUG yon&aahdan Prov.SumSel tidalc menaiJcat NO ASPl!:K KONOISI SAAT IN! KEO 2<n0 OUTPU'l'YO DICAPAI Pentnpatan Meningkatnya l<apuitu Kapa$tas PPRO bqi -OPO Perencana tentang PPRO OPO Provinai Sumatera Se lnta.n 5 Ka,pa1l1.&1 Pelatlhan Penda.mplngan Mmingkatnya SDM Pcningkatan dAlam efektivitas Kapa.situ k<lffllbopan kinerja Fasilite.tor bqi Kab/koQ kelembopan Prov/Kab/kota dalaJnPPRG tahun 2019 6 Oet1 Terpilah Telah Pen.yu,unan Jumlah Prom terbentuknya Profil Ocndet Oenderdan SIGA Provins ! dan Anak Anak Provinsi (Sis.tem Provln1I Sumatera lnformasi Suina.tera Selat:an yang Oender dan Selatan ter'$U$UO Anakj 7 Jcjarlng/ Kerjasama kerjun.ma. Jumlah Network dcngan stake denpn etake kerjasama holder- PSW holder/LM/PS de:ngan s,take UNSRI. PSO OAdalam holder/LM/PS Wllda!Am JXlak•nun GA dawn pclabanaan keg!atan P\1O pelaksanun lceg;atan P\1O maupun keg!atan P\10 rm:upun dala.rn dalatnkajl,an maupun daJarn kajian pel&kaanaan kajian pelaksa.naan PUG pelaksanaan P\1O P\1O KEO 2021 """inaJ<atan Kapuhaa PPRO bqi Pcn::ncana OPO Provinai Sumatera Sc:latn.n Pelatiban !uilltt.tor PPRO Prov!nal clan Kabupo.ten/Kota melalu!TOT I, Faellitu l penda.mplngan penyueunan data pllah gender & anal< dl OPD k•b/lcota...,._,.. onHne
2.penplolaan network onUne dalam pen,ycdl&an datt. terpllah di Prov. Sumsel Kcrja.._ma der.pn atake holdcr/LM/PSOA dalam pelakMnun kcp.tan P\1O maupu.n d&latn kajlan pelakeanaan PUO RENCANA TINDAK LANJUT 0\ITP\J"I' YO DICAPAI �ya Ka:pa.aitas Perertcana OPD tentang PPRO Tersedianya f.a.S11itator PUG Provinsi dan kab/lo>ta yang kompeten Jur.n.l ah OPD provlnl i dl\n kab/kola yang menyusun data terpilah ,9CC&ra ooline Jumlah kerjasama dengonotal<o holder/1.M/PS GAdalam pelalcsa.'lUn kegiatan P\1O maupu.n <la l am kajian peJaksanMn PUO KEOIATAII 2022 """""""ta.TI Kapo.s!tu Pl'RO ba&f Pttenea�• OPO Provint;1 Sumatc.ra Sela.ta.n PeJ,auhan fuiliJ.t.tor fl'RO Provmel dan Kabupa.ten/Kota. melalui TOT
1.Publll<Asl p,<>fil Gender Pro,insl Su,matcra
2.pcngdolun network oi'linc dalam PCI.\Yed.laa.n data terpilah di Prov,Sumae.1 Kerja.sama denpnswie holder/LM/PSO Adalam pe1aJcaanaai1 kcptan P\P maupun da:'am k,Jlan pe l akaanaat1 P\1O OU'T1'UTYO KEO 2023 OUTPUT YO Pl!:NANOOUNO JAWAB ANOOARAN DICAPAI NNPAI UTAMA PENDUKUNO Mcnlnpatnya Pmingkatan Men l ngk.atnya. DPPPA Orh•er APBO/APBN/ Kapa.Stu Kapa.sits.a Kapuitaa peni;aerak Dana lain Perencana OPO PPRO begi Perenc:ana OPD Fl>lc;laP\1O yangsah don tentn.ng PPRO Perencana OPO tentanC PPRO Prov.SumScl tidal< Pro\'insi mmgikat Sumatera Selatan ,..,_,,..ya Pel,atlhon Ter-.ec:Uanya DPPPA& Driver APBD/APBN/ !uilltt.tor PUO fasilitator faailhator PUO BAPPEDA penggeru Do..na lain Prov!nal clan PPRG Pr-ovinsi ProvintJ dan Pol\ja PUO yangs.ah dan l<ab/l<ota yang clan kab/l<ota yang Prov.SumSel tidak kompeten Kabupo.ten/Xt>< kompeten mengikat a melalui1'0T l , Jumhlh Fasilitasi Jumlah prom BAPPEOAdan Dnwr APBO/APBII/ Publlkut Profil penyusuna.n gender & o.na.k DPPA penggerak Dana lain Oender profil gender & kob/kota yang Poltja P\1O yangsah dan anak tereu,un Prov.Sunuel tidak kab/kota dan eclunJh mengl.kat an.ggotn I
2.Jllmlah OPO provfn•i dan kab/kola yang menyu1un data tflrpJlah aeca.ra. onlfne Jumlah Kcrjasama. Jumlah Drh1er SemuaOPO APBD/APBN/ kerjuama dengan stake kerj 1 111\ma penggerttk Chlna lain dcnp.n 11Ake holder/LM/PS dcnp.n 1take Pokja PUO yang sah dan holdtt/1.-'!/PSO OA de.lam holder/LM/PSOA Prov. SumSe.t tidal< Adal&rn pclaksanaan dalam mengikat pelal<Mnun lcqiatan P\1O pelakanaan l<cp.tan P\1O maupun dalam keg!atan PUO maupun dalam kajlan maupun dal&m kajlan pelaksan&M k,Jian pela.ksnnaan PUG pela.kaanaan PUG PUO ti ,. '"III '" 8 '" ~fJ en ~ ~~:~ ""11 a '"~"'o. 13S 10 III [ .., ~~ § . 0.., ~~.~ 0 ;; 1!. Q.! 3:::::r-=~ 0 l~~,,{ ~~"'<~3 ce! ~B ~ -< Oil.!' 'iI 0 ~ef~ :~la i:iIi .!' Il' ~~:?~, 0 .., " • ;!! s ~ ;g' 0 g ~ ~13: < g~", ~, ~~ ~ OQ~e"'i '" ~iJ!f ~ .. ~ " ,. :l §io.~"'XI ~ ~.~.~~i ~ i:< 5: i ; c: ., !S § ~ t: <!SI!!.!!:Q ,,!} S '" ~.... .. 0 ... ... 1~!~!1{.l 0 oc - .. it~·f ~~ ~~ 1 0 " ~ i'-~ §l~a>il'i:';P ! ~~'8~j '" 2 ~ ~ 0 g l:l 0 ~ 'Io~. :s ... c:: i,g: ~ie 0 CD ... '" '" 'l! ., ?' ) c:: o.~~~ac..3: ;J: ;0 ~ ".~., '8~ 2. 0 '" '"c: '9.Q.! :s~:s OC 3: :r c: • :t't - .. ~. "'If 0 ...,. >c ( oJ ~~i'lI,!!!,_g :l'! .... ~ a~ ~§. --< 0 en .... CDO 5: > .. :;! ~~ ~ -e :z '""'- :z 0 ~ >- '\: p"" ,. '"0 0 c il.a i I '"0 c, 0, III' .. >- e: <! ;l i;j ~ ~oJ!;" ,. CD !!. ~ 3 ~~ ~~ >- 1l!:- "0 z'13. !! __ 0 0 ~ :re.~ > ~ a. • '" ~ ~ ,. :z

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

RENCANA AKSJ DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

RENCANA AKSJ DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008