DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021

Nomor: 33
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; pendampingan peningkatan ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan; seleksi, penetapan dan penempatan; pembekalan dan pelatihan; pembiayaan; kerjasama; pembinaan dan pengawasan; monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Perencanaan budidaya Pertanian harus memperhatikan salah satunya rencana pembangunan nasional dan daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, diperlukan adanya tenaga pendamping teknis untuk membantu masyarakat meningkatkan produktivitas bidang Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan;
d.bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani;
e.bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/ MENLHK/SETJEN/ KUM.l/4/ 2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan, Pendampingan dilalrukan untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat;
f.bahwa berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, Pemerintah Provinsi Selatan sebagai lumbung pangan nasional; dan
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b ,huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendampingan Peningkatan Ekonorni Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah 25 Tahun 1959 Tingkat I Sumatera tentang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. 3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. 4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. 5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); . . ' ' 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 7. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negai·a Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No1nor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambal< A Ga.ram (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2016 r Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. 11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistero Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
11. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
13. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
14. 17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/ 1/2011 tentang Pedoman Pembina.an Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51); !
15. 18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentru.1/ OT.140/12/2012 ten tang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanrunan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20); . '
16. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. 20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Pementan/TP.310/ 4/2018 tentang Tenaga Harian Lepas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
18. 21.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/ MENLHK/ SETJEN/ KUM. l /4/2019 tentang Pendainpingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 431);
19. 22.Peraturan Menteri Dalan1 Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. 23.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
21. 24.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan Tahun 2007 Nomor 6);
22. 25.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunai1 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan Tahun 2020 Nomor 3);
23. 26.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 27. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi I Sumatera Seiatan Tahun 2019 Nomor 1); l Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan Tahun 2021 Nomor 6); IV .,
24. 28.Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 48);
25. 29.Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Sususan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
26. 30.Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Sususan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan Tahun 2016 Nomor 69);
27. 31.Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan (Serita Daerah Provinsi Sumatera Sela.tan Tahun 2016 Nomor 69); (Serita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 70); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAMPINGAN PENINGKATAN EKONOMI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN.

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas Pertanian, Tana.man Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
5.Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
7.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. ( ✓ ,,
8.Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
9.Tiln Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk merekrut, pembekalan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubemur untuk ditetapkan.
10.Pertanian adalah Kegiatan mengelola sumber daya a1am hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau petemakan dala.m suatu agroekosistem.
11.Peternakan adalah Segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, bakalan ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
12.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keainanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
13.Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lain, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
14.Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha bidang kehutanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, pennodalan dan sumber daya la.in, sebaga.i upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestai-ian lingkungan hidup. � ' ' - 8-
15.Penyuluh Perikanan adalah orang perorangan yang memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan penyuluhan Perikanan;
16.Pendan1ping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang selanjutnya disingkat PPEP adalah Pendamping Pertanian, Pendamping Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pendai.nping Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi selama kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
17.Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan yang selanjutnya disingkat PPPP adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat menjadi Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan selama kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya meningkatkan produksi hasil perkebunan.
18.Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan yang selanjutnya disingkat PPTPPP adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat menjadi Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Peternakan selama kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalai.n upaya meningkatkan produksi hasil perternakan.
19.Pendamping Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat PPTKP adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kompetensi dan melakukan pendampingan untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan dalam kurun waktu tertentu;
20.Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan yang selanjutnya disingkat PPTPK adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat menjadi Tenaga Teknis Pendukung Penyuluh Kehutanan.
21.Penda.mping Pertanian adalah Warga Negara Indonesia yang me!al{ukan penda.mpinga.n terhadap penyuluhan di bidang perta.nia.n. A Pendamping Penyuluh Perika.na.n adalah Warga Negara ( Indonesia. yang melakuka.n pendampinga.n terhadap penyuluhan di bida.ng Perikanan; 22.
23.Pendamping Pengendali Orgarusme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PPOPT adalah seseorang yang me1niliki jabatan dengan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pendampingan terhadap pengamatan, peramalan, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta penanggulangan Dampal( Perubahan Iklim (DP!).
24.Pendamping Pengendali Hama dan Penyaldt lkan adalah seseorang yang me1niliki jabatan dengan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pendampingan terhadap pengendalian hama dan penyaldt ikan serta lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi pelaporan serta pengendalian hama dan penyakit ikan.
25.Pendamping Pengawas Benih Tanaman (PBT) adalah seseorang yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan pengawasan benih tanaman dalam proses penyediaan benih ung,,,aul bersertifikat.
26.Pendamping Pengawas Benih Ikan adalah seseorang yang mempunyai ruang lingkup tugas tangi,,'l.l.ng jawab serta wewenang untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan pengawasan benih ikan dalam proses penyediaan benih unggul bersertifikat.
27.Pendamping pengawas mutu produk Kelautan dan Perikanan adalah seseorang yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pendampingan;
28.Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unit kerja penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
29.Wilayah Kerja Binaan Pendamping Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPPP adalah wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian.
30.Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, t kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan kealrraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. ✓ ' '
31.Kelompok pembudidaya ikan adalah badan usaha yang dibentuk oleh pembudidaya ikan kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh kein1:,rinan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya;
32.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
33.Latihan dan Kunjungan yang selanjutnya disingkat LAKU adalah sistem ke1ja penyuluhan yang menitikberatkan pada pelatihan bagi petugas di BPP dan kunjungan kepada petani yang dilakukan secara simultan dalam kunm waktu 2 (dua) mingguan.
34.Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu musim tanam, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian ke1:,riatan dan kesepakatan bersama daJam pengelolaan usaha tani.
35.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompok tani kepada gabungan kelompok tani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan). •36. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
37.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan.
38.Dampak Perubahan lklim yang selanjutnya disingkat DPI adalah kerugian atau manfaat akibat adanya perubahan t iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara _ langsung, baik seca. ra fisik, sosial maupun ekonomi. r( - 1 1 -
39.Benih adalah tanaman atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
40.Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalrun jenis yang sama.
41.Sertifikasi Ben ih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih.
42.Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, tahapan produksi dan atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
43.Peredaran Benih adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan atau penjualan benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyaral<at.
44.Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran benih.
45.Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih.
46.Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakru1 dalam Kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Ral<yat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
47.Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah Kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
48.Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKM adalah Kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
49.Hutan Tanaman Ral<yat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyru·akat untuk meningkatkan potensi j dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan system � silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 5 0. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
51.Kemitraai1 Kehutanan adalah kemitraan yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan Kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada Kawasan hutan lindung atau Kawasan hutan produksi.
52.Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada t8.llah yang dibebani hak milik.
53.Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unit kerja penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
54.Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPTD KPH adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kehutanan yai1g mengelola 1 (satu) atau lebili unit kesatuan pengelolaan hutan produksi dan/atau kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Provinsi Sumatera Selat8.11.
55.Wilayah Kerja Binaan Pendamping Penyuluh Pertanian/ Perkebunan yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah wilayah kerja balai penyuluhan pertanian.
56.Nelayan adalah suatu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama memanfaatkan Sumber Daya Alain yang terdapat di dalam laut baik itu berupa ikan, udang, rumput laut, kerang, terumbu karang dan hasil kekayaan taut lainnya.
57.Perangkat Daerah Teknis y8.llg dimal{sud adalah Dinas Pert8.llian, Tanainan Pangan d8.11 Hortikultura Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pang8.11 dan ( 1) Peternak8.11 Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Provinsi.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan produktifitas Petani, Nelayan dan Kelompok Tani Hutan serta pemasaran hasil-hasil produksi pertai1ian, perkebunan, petemakan, kehutanan dan perikanan melalui rekrutmen tenaga pendamping { peningkata.ll ekonomi pertania.ll, kehutanan dan perika.llan guna mengisi kekurangan jumlah ideal Penyuluh Pertanian, Kehutanan dan Perik8.llan di Provinsi. ,I

(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mendukung Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan menyiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga pendamping peningkatan ekonomi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pendamping peningkatan ekonomi pertanian, kehutanan dan Perikanan;
b.seleksi, penetapan, penempatan dan penggantian;
c.pembekalan pendamping peningkatan ekonomi pertanian, kehutanan dan Perikanan;
d.pembekalan dan pelatihan;
e.pembiayaan;
f.kerjasama;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.monitoring, evaluasi dan pelaporan. BAB JI PENDAMPING PENINGKATAN EKONOMI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Pasal 4

(1)Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan direkrut oleh Pemerintah Provinsi selama kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya meningkatkan produksi hasil pertanian, kehutanan dan perikanan.
(2)Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendamping peningkatan ekonomi pertanian; b . pendamping peningkatan produksi perkebunan;
2. c.pendamping petugas teknis peningkatan produksi peten1akan; (d. pendan1ping petugas teknis kelautan dan perikanan;
3. e.pendamping petugas teknis pembangunan kehutanan. � � - 1 4 -

Pasal 5

(1)PPEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu petugas pertanian dalam melakukan penyuluhan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan melakukan pengawasan terhadap proses penyediaan benih unggul bersertifikat.
(2)Sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PPEP secara fungsional terdiri dalam 3 (tiga) kelompok yaitu
1. a.kelompok pendrunping pertanian;
2. b.kelompok pendamping POPT; dan
3. c.kelompok pendamping PBT.
(3)PPEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi.

Pasal 6

Kelompok Pendamping Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a.warga negara indonesia;
b.sehatjasmani dan rohani;
c.pendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian a.tau S1 Pertanian program studi Agronomi, Agroteknologi, Agrobisnis dan S1 Peternakan;
d.berusia mal{simal 35 tahun pada saat pendaftaran;
e.tidak terikat kontrak kerja dengan instansi atau lembaga lainnya;
f.berdomisili di kecamatan Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
g.sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah saldt pemerintah;
h.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
i.mampu mengoperasikan komputer;
j.memiliki dan mampu mengoperasikan berbasis mobile; dan
k.memililct Surat Izin Mengemudi C. handph.one (HP) (

Pasal 7

Pendamping Pertanian sebaga.ilnana dimaJ<sud dalam Pasa1 6 memiliki tugas sebagai berikut:

a.menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian di wilayah kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi, dan prinsip dari pembangunan pertanian;
b.memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi dan korporasi);
c.mendorong peran serta petani/kelompok tani dalam pembangunan pertanian di wilayahnya;
d.menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewira-usahaan, dan kemampuan managerial petani;
e.memfasilitasi petani/kelompok tani dalam penyusunan RDK/RDK di wilayah kerjanya;
f.memfasilitasi petani/kelompok tani da.lam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha, permoda.lan serta pemasa:ran hasil pe:rtanian; dan
g.memfasilitasi petani/kelompok tani untuk menyusun rencana usaha be:rsama;

Pasal 8

Pendamping POPT sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 5 ayat (2) hu:ruf b mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a.warga negara indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.pendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian atau S 1 Pertanian program studi Hama Penyakit Tumbuhan (HPT), Agroteknologi, Agronomi;
d.berusia maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran;
e.tidak terikat kontrak kerja dengan instansi atau lembaga lainnya;
f.berdomisili di kecamatan wilayah kerja dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
g.sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
h.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik da.ri Kepolisian;
i.mampu mengoperasikan komputer;
j.memiliki dan mampu mengoperasikan berbasis mobile; dan
k.memiliki Surat Izin Mengemudi C. handphone (HP) t

Pasal 9

Pendamping POPT sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas sebagai berikut :

a.membuat rencana kerja perlindungan tanaman tingkat wilayah pengamatan (kecamatan);
b.melakukan pengamatan petal< tetap da.i1 pengamatan keliling untuk mencari sumber serangan OPT dan mengevaluasi keadaan OPT secara umum (luas, pada populasi OPT dan musuh alaminya serta intensitas serangannya);
c.mengamati populasi hama dan musuh alaminya serta intensitas serangan pada petak contoh/petal< tetap;
d.memantau faktor iklim dan dampak perubahan iklim;
e.memantau penggunaan pestisida di tingkat lapangan;
f.mengikuti pertemuan dan pelatihan yang dilaksanal{an di Balai Penyuluhan Pertanian, Laboratorium PHP dan di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
g.membuat laporan basil pengamatan harian, setengah bulanan, bulana.i1 dan musiman yang disampaikan sesuai dengan Buku Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindungan Tanaman Pangan;
h.membuat laporan insidentil OPT dan dampal< fenomena iklim bencana alam (kekermgan dan kebanjiran);
i.membuat rekomendasi pengendalian OPT dan penanganan DP!; dan
j.memandu geralcan pengendalian OPT secara terkoordmasi;

Pasal 10

Pendampmg PBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a.wa.i·ga negara indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.pendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian atau S 1 Pertanian program studi Agronomi, Agroteknologi dan Agrobisnis;
d.berusia maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran;
e.tidal< terikat kontrak kerja dengan instansi atau lembaga lainnya; (
f.berdomisiU di wilayah ke1ja dibuktikan dengan Kartu Tanda t/ Penduduk dan Kartu Keluarga; . '
g.sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
h.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
1. 1.mampu mengoperasikan komputer;
j.memiliki dan mampu mengoperasikan handphone (HP) berbasis mobile; dan
k.men1iliki Surat Izin Mengemudi C.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2013