DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2020

Nomor: 45
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Pendampnig Peningkatan Ekonomi Pertanian dengan menetapkan batasan-batasan istilah yng digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai seleksi, penetapan dan penempatan tenaga Pendampnig Peningkatan Ekonomi ; pembekalan dan pelatihan pada tenaga Pendampnig Peningkatan Ekonomi. Pembaiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD seta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat

(2)huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang S,i,W.P..JX'I. R,JJ!i. Ora..�ra.. ?P.ct.anian. BP.ckell:lni,1.J.tRn., i;,erlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pendampingan peningkatan ekonomi pertanian di Provinsi Sumatera Selatan;
1. c.bahwa berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan pencapaian Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional;
2. d.bahwa sesuai dengan kondisi saat ini jumlah Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) masih sangat jauh dari kebutuhan ideal;
3. e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian. - 2-

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan aLas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ,A
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ OT.140 / 1 / 2011 tentang Pedoman Pembinan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanarnan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ TP.310/4/2018 tentang Tenaga Harian Lepas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 6);
14.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 tLembaran Daerah Provinsi Surr1atera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
16.Peraturan Gubemur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 41); MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENDAMPING PENINGKATAN EKONOMI PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
5.Tim Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur.
6.Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lain, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
7.Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang selanjutrrya disingkat PPEP adalah Pendamping Penyuluh Pertanian, Pendamping Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pendamping Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi selama kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). . -....---... A
8.Pendam.ping Penyuluh Pertanian adalah Warga Negara Indonesia yang melakukan pendampingan terhadap penyuluhan di bidang pertanian.
9.Pendamping Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PPOPT) adalah seseorang yang memiliki jabatan dengan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pendampingan terhadap pengamatan, peramalan, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta penanggulangan Dampak Perubahan lklim (DPI).
10.Pendamping Pengawas Benih Tanaman (PBT) adalah seseorang yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan pengawasan benih tanaman dalam proses penyediaan benih unggul bersertifikat.
11.Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unit kerja penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
12.Wilayah Kerja Binaan Pendamping Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPPP adalah wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian. yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
14.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15.Latihan dan Kunjungan yang selanjutnya disingkat LAKU adalah sistem kerja penyuluhan yang menitikberatkan pada pelatihan bagi petugas di BPP dan kunjungan kepada petani yang dilakukan secara simultan dalam kurun waktu 2 (dua) mingguan.
16.Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu musim tanam, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani.
17.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk menduk:ung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompok tani kepada gabungan kelompok tani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan).
18.Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
19.Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan.
20.Dampak Perubahan lklim yang selanjutnya disingkat DP! adalah kerugian at.au manfaat akibat adanya perubahan iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik sccara fisik, sosial maupun ekonomi.
21.Benih adalah tanaman atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
22.Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
23.Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih.
24.Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, tahapan produksi dan atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mulu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
25.Peredaran Benih adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan at.au penjualan benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
26.Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran benih.
27.Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih.

(1)Maksud Peraturan

Pasal 2

Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan produktifitas petani serta pemasaran hasil-hasil pertanian melalui rekrutmen tcnaga pendamping peningkatan ekonomi pertanian guna mengisi kekurangan jumlah ideal Penyuluh Pertanian, POPI' dan PBT di Provinsi Sumatera Selatan.

(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mendukung Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan menyiapkan surnber daya rnanusia sebagai pendamping peningkatan ekonomi pertanian dalam tenaga rangka mendukung peningkatan pembangunan pertanian di Provinsi ".:, UUlcllt:ia';:;er.J:Cl:Ul.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mcliputi:

a.Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP);
b.Seleksi, Penetapan, Penempatan dan Penggantian;
c.Pembekaian Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian;
d.Pembiayaan; dan
e.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II

PENDAMPING PENINGKATAN EKONOMI PERTANlAN (PPEP)

Pasal 4

PPEP Direkrut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama ktuun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya meningkatkan produksi hasil pertanian. c:fo

Pasal 5

(1)PPEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyru tugas membantu petugas pertanian dalam melakukan penyuluhan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan melakukan pengawasan benih unggul bersertifikat. terhadap proses penyediaan
(2)Sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PPEP secara fungsional terdiri dalam kelompok yaitu
1. a.Kelompok Pendamping Penyuluh Pertanian;
2. b.Kelompok Pendamping POPI'; dan
3. c.Kelompok Pendamping PBT.

Pasal 6

pada 3 (tiga) PPEP Kelompok Pendamping Penyuluh Pertanian mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.pendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian atau S 1 Pertanian program studi Agronomi, Agroteknologi, Agrobisnis dan S 1 Petemakan;
d.berusia rnaksimal 35 tahun pada saat pendaftaran;
e.tidak terikat kontrak kerja dengan instansi atau lembaga lainnya;
f.berdomisili di kecamatan Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) dibuktikan dengan KTP dan KK;
g.sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
h.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
1. 1.mampu mengoperasikan komputer; J. memiliki dan mampu mengoperasikan handphone (HP) Android; dan
k.memiliki SIM C . ------------------------ c:9'

Pasal 7

Pendamping Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas sebagai berikut:

a.menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian di wilayah kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi, dan prinsip dari pembangunan pertanian;
b.memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi dan korporasi);
c.mendorong peran serta petani/kelompok tani daJam pembangunan pertanian di wilayahnya;
d.menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewira usahaan, dan kemampuan managerial petani;
e.memfasilitasi petani/kelompok tani dalam penyusunan RDK/RDKK di wilayah kerjanya;
f.memfasilitasi petani/kelompok tani dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha, permodalan serta pemasaran hasil pertanian;
g.memfasilitasi petani/kelompok tani untuk menyusun rencana usaha bersama; dan
h.wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik untuk semua kegiatan di wilayah kerja masing-masing kepada BPP, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menangani fungsi penyuluhan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan diketahui oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan (Koordinator BPP).

Pasal 8

Pendamping POPT mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehatjasmani dan rohani;
c.pendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian atau S 1 Pertanian program studi Hama Penyakit Tumbuhan (HPT), Agroteknologi, Agronomi; A'
d.berusia maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran;
e.tidak terikat kontrak kerja dengan instansi atau Jembaga lainnya;
f.berdomisili cli kecaroatan wilayah kerja dibuktikan dengan KTP dan KK;
g.sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit peroerintah;
h.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
1. 1.mampu mengoperasikan komputer; J. memiliki dan mampu mengoperasikan handplwne (HP) Android; dan
k.memiliki SIM C.

Pasal 9

Pendamping POPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut :

a.membuat rencana kerja perlindungan tanama.11 tingkat wilayah pengamatan (kecamatan);
b.melakukan pengamatan petak tetap dan pengamatan keliling untuk mencari sumber serangan OPT dan roengevaluasi keadaan OPT secara umum (luas, pada populasi OPT dan musuh alaminya serta intensitas serangannya);
c.mengamati populasi hama dan musuh alaminya serta intensitas serangan pada petak contoh/petak tetap;
d.memantau faktor iklim dan dampak perubahan iklim;
e.memantau penggunaan pestisida di tingkat lapangan;
f.mengikuti pertemuan dan pelatihan yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian, Laboratorium PHP dan di Dinas Perta.tlian Kabupaten/Kota;
g.membuat laporan hasil pengamatan harian, setengah bulanan, bulanan dan musiman. yang disampaikan sesuai dengan Bulru Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindungan Tanaman Pangan;
h.membuat Japoran insidentil OPT dan dampak fenomena iklim bencana alam (kekeringan dan kebanjiran);
1. 1.membuat rekomendasi pengendalian OPT dan penanganan DPI; J. memandu gerakan pengendalian OPT secara terkoordinasi;
k.membuat laporan Peringatan Dini bila ditemukan serangan dan segera dikirimkan secara tertulis kepada KCD/Kepala UPT Pertanian di Kecamatan, PPL setempat, Koordinator POPT dan ke UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan; dan I. membuat dan menyampaikan laporan monitoring, evaluasi harian, setengah bulanan dan laporan lainnya kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan secara periodik.

Pasal 10

Pendamping PBT mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.pendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian atau S1 Pertanian program studi Agronomi, Agroteknologi dan Agrobisnis;
d.berusia maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran;
e.tidak terikat kontrak kerja dengan instansi atau lembaga lainnya;
f.berdornisili di wilayah kerja dibuktikan dengan KTP dan KK;
g.sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
h.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
1. 1.mampu mengoperasikan komputer; J. memiliki dan mampu mengoperasikan ha.ndphone (HP) Android; dan
k.memiliki SIM C. Pasal 1 1 Pendamping PBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:
a.melakukan pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka proses sertifikasi benih untuk mendapatkan benih bermutu dan bersertifikat;
b.melakukan pengawasan peredaran benih produsen dan/atau pengedar benih;
c.melakukan pengujian mutu benih laboratorium;
d.melakukan inventarisasi penyebaran varietas; dan terhadap
e.melakukan tugas lain bidang perbenihan sesuai peraturan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…