DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2018

Nomor: 35
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup, Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIGERTAK), Pengendalian dan Evaluasi terhadap pengelolaan SIGERTAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dunia usaha dan seluruh .komponen diperlukan adanya Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan; masyarakat, Manajemen
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Sistem lnformasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan;

l.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Seiatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lemba.ran Negara Republik. Indonesia Nomor 1814);
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent.ang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republ� Indonesia Norhor 442 i);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulanga.n Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
9. 10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Provinsi Sun1atera Selatan Tahun 2017 Nomor 7); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN (HJBEmnJR TENTANG SlSTEM INFORMAS! MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN. BAB! ·a'1'E.'N1'0AN ·01vroM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalal1 Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
6.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. Provinsi
7.Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa a.man, dan partisipasi.
8.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi h a k -hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
10.Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Provinsi Sumatera Selatan.
11.Rentan Miskin adalah kondisi seseorang yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk misk1n, tetap1 masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
12.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14.Data adalah sekumpulan keterangan kuantitaif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
15.lnformasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
16.Sistem Data dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
17.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
18.Basis Data Terpadu, yang selanjutnya disingkat BDT, adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi.
19.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.
20.Sistem lnformasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut SIGERTAK, adalah aplikasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang memetakan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan sasaran variabel kemiskinan yang harus ditanggulangi (dalam bentuk variabel BDT) di Provinsi Sumatera Selatan.
21.Pengguna adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau instansi lainnya yang memanfaatkan fasilitas atau infonnasi dalam sistem.
22.Administrator adalah pengelola Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Guben1ur ini adalal1 untuk membantu seluruh stakeholder terkait penanggulangan kemiskinan clalam melakukan input/ output data, menganalisa dan mengintervensi kemiskinan dengan mudah dan dapat dilakukan dimana saja secara efektif dan efisien.
(2)Tujuan Peraturan Gubemur mi adalah untuk meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran program kemiskinan antar sektor, baik Pemerintah Pusat, Pemerintal1 Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan/atau Masyarakat.
(3)Sasaran Peraturan Gubemur ini adalal1 untuk meningkatkan kontrol terhadap proses penanggulangan kemiskinan di daeral1 terutama target sasaran penerima manfaat. Pasa13
1. a.BOT dengan status kesejal1teraan 10% terendah pada Kabupaten/Kota;
2. b.variabel BDT yang menjadi sasaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB II

PENGELOLMN SIGERTAK

Pasal 4

Penanggung jawab SIGERTAK dalal1 sebagai berikut:

a.Kepala Bappeda bertanggung jawab penuh terhadap pengelolo.an SIGERTAK;
b.Kcpala Bidang Pemerintal1an, Kesejal1teraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan harian pengelolaan SIGERTAK;
c.Kepala Sub Bidang Kesejal1teraan Sosial Bappeda bertanggung jawab penuh terhadap teknis pelaksanaan SIGERTAK dan bertindak selaku administrator SIGERTAK dalam menjalankan tugasnya berdasarkan aral1an Kepala Bappeda.

Pasal 5

Administrator SIGERTAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggungjawab terhadap:

a.keberlangsungan, kelancaran dan keamanan SIGERTAK;
b.pemberian informasi terkait perkembangan kegjatan yang masuk dalam SIGERTAK;
c.mengevaluasi dan memverifikasi setiap kegiatan yang masuk ke dalam sistem;
d.penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna SIGERTAK.

Pasal 6

Penggunaan SIGERTAK untuk menampung seluruh kegiatan penanggulangan kemiskinan terhadap variabel kemiskinan yang harus ditanggulangi dari pengguna SIGERTAK menurut alur penggunaan danjangka waktu yang ditentukan.

Pasal 7

Pengguna SIGERTAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri a'r.as:

a.perangkat daerah pemerintah provinsi;
b.perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota;
c.swasta dan mitra pembangunan lainnya.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hu.ru.f a, dapat memasukkan pelaksanaan program Kegiatan penanggulangan kerniskinan yang dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau APBN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
(2)Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat memasukkan pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota dan/atau APBN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
(3)Swasta dan/atau mitra pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat memasukkan pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai melalui pendanaan swasta dan/atau mitra pembangunan lainnya. BERITA DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 35 H. NASRUN UMAR SEKRETARIS DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN, Diundangkan ill PaJembang pada tanggal 11 .April 2018 H. ALEX NOERDIN ---- GUBERNUR SUMATERA SELATAN Ditetapkan di PaJembang pada tanggal 18 .April 2018 Peraturan Gubernur ini mula! berlaku pada tanggaJdiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BABIV KETENTUAN PENUTUP PasaJ10 KepaJa Bappeda melakukan pengendaIian dan evaJuasi terhadap pengelolaan SIGERTAK sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BABlli PENGENDALIAN DAN EVALUASI PasaJ9 dto dto

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENGELOLMN SIGERTAK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENGELOLMN SIGERTAK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015