DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2022

Nomor: 38
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, wajib lapor LHKPN, tim pengelola LHKPN, pengumuman, sanksi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kebutuhan pemerintah daerah dalam proses pengelolaan pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara efisien dan efektif, maka diperlukan pedoman dalam penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ditetapkan dengan Peraturan Gubemur;
b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020, penyelenggara negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perll,l

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang J1omor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Sefatan (Lembaran Negara I Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tamtiahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1d14); !
3.Undang-Undang I1omor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan N~gara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi ~an Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesi~ Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rbpublik Indonesia Nomor 3851); r
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
12.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. r
5.Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disebut Wajib Lapor LHKPN adalah orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan syarat kualifikasi yang ditentukan.
8.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan umum daerah.
11.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
12.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kekepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan.
13.Istri/suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaan sesuai peraturan Perundang-undangan.
14.Anak Tanggungan adalah anak kandung, angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau istri/suami dari Penyelenggara Negara.
15.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/ suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, lstri/ Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya. t
16.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
17.Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK melalui saluran elektronik.
18.Tanda Terima adalah dokumen elektronik yang diberikan kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi KPK.
19.Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/ atau Komisi kepada publik.
20.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
21.Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Provinsi adalah tim yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
22.Administrator Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
23.Administrator Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam menyampaikan LHKPN dan tata cara penyampaian e- LHKPN bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai BUMD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.memberikan petunjuk mengenai tata cara Penyampaian LHKPN melalui sistem e-LHKPN bagi Wajib Lapor LHKPN;
b.memberikan sanksi yang jelas bagi Wajib Lapor LHKPN yang tidak menyampaikan laporan e-LHKPN secara lengkap beserta dokumen yang dibutuhkan; dan
c.mendukung program pemerintah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Wajib Lapor LHKPN;
b.Tim Pengelola LHKPN;
c.Pengumuman; dan
d.Sanksi.

BAB II

WAJIB LAPOR LHKPN

Pasal 5

(1)Wajib Lapor LHKPN Pemerintah Provinsi terdiri atas:
1. a.Penyelenggara Negara; dan
2. b.pegawai BUMD.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Gubernur;
2. b.Wakil Gubernur;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I;
4. d.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II;
5. e.Pejabat Administrator /Pejabat Eselon III;
6. f.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di atas 1 (satu) miliar rupiah;
7. g.Pejabat Fungsional Auditor;
8. h.Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa;
  1. 1.Pejabat Fungsional Pengawas Tenaga Kerja Madya dan Utama; J. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
9. k.Pejabat Pemegang Kas/ Bendahara; dan
  1. 1.Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
(3)Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah atau Komisaris pada Perusahaan Perseroan Daerah; dan
2. b.Direksi. r

Pasal 6

(1)Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara atau Pegawai BUMD pada saat pertama kali menjabat;
2. b.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara atau pegawai BUMD;
3. c.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara atau pegawai BUMD setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
4. d.secara periodik selama masih menjabat.
(2)Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/ pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(3)Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara.
(4)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 7

(1)Sistem e-LHKPN dikembangkan dan dikelola oleh KPK.
(2)Dalam hal berdasarkan verifikasi administrasi menyatakan penyampaian LHKPN dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan untuk melakukan perbaikan.
(3)Dalam hal Penyelengara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
(4)Pengelolaan Sistem e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.
(5)Penunjukan Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)LHKPN disampaikan dalam format yang tersedia pada sistem e-LHKPN.
(2)Untuk menyampaikan LHKPN dalam format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Wajib Lapor LHKPN diwajibkan mendaftarkan diri pada sistem e-LHKPN.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Wajib Lapor LHKPN menandatangani Formulir dan melengkapi persyaratan.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 9

(1)Untuk efektivitas pelaksanaan pendaftaran dan penyampaian LHKPN dapat dibentuk Tim Pengelola LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Tim Pengelola LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:
1. a.BKD; dan
2. b.Perangkat Daerah terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas tim pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Untuk efektivitas pelaksanaan pendaftaran dan penyampaian LHKPN dapat dibentuk Tim Pengelola LHKPN di lingkungan BUMD.
(2)Tim Pengelola LHKPN di lingkungan BUMD terdiri dari:
1. a.penanggung jawab, yaitu Sekretaris Perusahaan atau Pejabat Struktural yang memiliki tugas menyelenggarakan pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan BUMD.
2. b.koordinator Bidang Kepegawaian, yaitu Pejabat Struktural yang bertanggung jawab dalam pemutakhiran data kepegawaian melalui aplikasi e-LHKPN, yang membawahi:
  1. 1.administrator instansi BUMD; dan
  2. 2.adminstrator unit kerja.
3. c.koordinator bidang Pengawasan, yaitu Pejabat Struktural yang bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam memenuhi Kewajiban LHKPN.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020