DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Penanggulanan Gawat Darurat Terpadu, meliputi: Ketentuan Umum; Penyelenggaran Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi; Pendanaan; Pencatatan dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak diperlukan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu serta ketentuan angka 2 huruf B BAB IV Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/1588/2024 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPGDT berupa dukungan regulasi/kebijakan di Provinsi dalam •tahapan pembentukan Province Command Center (PCC);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
10.Peratuan Gubemur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 201 7 Nomor 45); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
4.Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif , danlatau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, disenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
7.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatan nyawa dan pencegahan kecatatan.
8.Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
9.Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis Call Center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 atau melalui Aplikasi Sumsel Tanggap milik Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan masyarakat.
10.Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanju tnya disebut Call Center 119 adalah suatu desian sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
11.Aplikasi Sumsel Tanggap adalah Aplikasi Kegawatdaruratan Medik milik Provinsi Sumatera Selatan.
12.Pusat Komando Provinsi yang selanjutnya disebut Province Command Center (PCC) adalah bagian dari unit yang mengelola krisis kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan pada tingkat provinsi dan memiliki fungsi mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan kegawatdaruratan medis pada tingkat provinsi.
13.Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu yang selanjutnya disebut Public Safety Center (PSC) adalah bagian dari unit yang mengelola Krisis Kesehatan dan/atau pelayanan Kesehatan pada kabupaten/kota dan memiliki fungsi mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan kegawatdaruratan medis pada tingkat kabupaten/kota. 14.Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman Dinas Kesehatan dalam melaksanakan SPGDT sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta menjadikan penanganan kegawatdaruratan lebih efisien dan terkoordinasi.
(2)Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawat daruratan; dan
2. b.mempercepat waktu Korban/Pasien Gawat penanganan (respon time) Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubemur ini, meliputi:

a.penyelenggaraan SPGDT;
b.tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi;
c.pendanaan;
d.pencatatan dan pelaporan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

Pasal 4

( 1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas:

a.sistem informasi dan komunikasi Gawat Darurat;
b.sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
c.sistem transportasi Gawat Darurat.

(2)Sistem informasi dan komunikasi Gawat Darurat, sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat, dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
(3)Penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Alur penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan SPGDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibentuk Province Command Center (PCC).
(2)Province Command Center (PCC) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki tugas mengendalikan pelayanan kegawatdaruratan medis di level Provinsi baik sehari-hari maupun pada saat darurat krisis kesehatan, dengan fungsi:
1. a.koordinasi;
2. b.manajemen krisis kesehatan;
3. c.pemantauan dan analisis;
4. d.penyebarluasan informasi;
5. e.bimbingan, pengawasan dan evaluasi;
6. f.hub and spoke controlling;
7. g.kemitraan; dan
8. h.dukungan layanan call center.
(3)Province Command Center (PCC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan.
(4)Pembentukan Province Command Center (PCC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta struktur organ1sas1, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

( 1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan tanggungjawab Province Command Center (PCC) untuk mengkoordinasikan informasi dan sumber daya antar berbagai pemangku kepentingan terkait dan tim yang terlibat dalam penanggulangan kegawatdaruratan medis.

(2)Fungsi manajemen krisis kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan fungsi Province Command Center (PCC) sebagai koordinator bidang operasional Health Emergency Operational Center (HEOC) level Provinsi, dan jika dibutuhkan, berkoordinasi dengan National Command Center (NCC) untuk menggerakkan Tenaga Cadangan Kesehatan Emergency Medical Team (TCK-EMT) Pusat Krisis Kesehatan Regional.
(3)Fungsi pemantauan dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan fungsi yang menjadikan Province Command Center (PCC) dapat berperan sebagai Emergency Medical Team Coordination Cell (EMTCC) klaster kesehatan, yang mengkoordinir relawan yang datang, penerimaan, briefing dan distribusinya.
(4)Fungsi penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, merupakan fungsi Province Command Center (PCC) untuk menyebarkan informasi kepada pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam respons kegawatdaruratan medis dan krisis kesehatan.
(5)Fungsi bimbingan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e merupakan fungsi Province Command Center (PCC) untuk melakukaan bimbingan, pengawasan dan evaluasi kegiatan penanggulangan kegawatdaruratan medis dan krisis kesehatan di level Provinsi.
(6)Fungsi Hub and Spoke Controlling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan fungsi Province Command Center (PCC) untuk mengoordinasikan jejaring layanan kesehatan rujukan sesuai kebutuhan.
(7)Fungsi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g merupakan fungsi Province Command Center (PCC) untuk menjalin kemitraan dengan lembaga/institusi terkait pelayanan kegawatdaruratan di tingkat Provinsi.
(8)Fungsi dukungan layanan Call Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h merupakan fungsi yang menjadikan Province Command Center (PCC) dapat memberikan dukungan layanan sesuai dengan kebutuhan Provinsi.

Pasal 7

( 1) Dalam menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Provinsi menggunakan dan menyiapkan perangkat untuk operasional sistem informasi dan komunikasi SPGDT level Provinsi.

(2)Sistem informasi dan komunikasi SPGDT level Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Call Center 119 dan Aplikasi Sumsel Tanggap.
(3)Call Center 119 dan Aplikasi Sumsel Tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomor panggilan dan aplikasi kegawatdaruratan untuk mempermudah masyarakat melaporkan atau membutuhkan layanan kegawatdaruratan.

Pasal 8

Sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat terdiri dari:

a.penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan;
b.penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan
c.penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 9

( 1) Penanganan prafasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal merupakan tindakan pertolongan Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat kesehatan 8 huruf a terhadap dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

(2)Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Province Command Center (PCC).
(3)Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana pada ayat ( 1) harus memperhatikan kecepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat.
(4)Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator Call Center 119 atau Aplikasi Sumsel Tanggap sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 10

(1)Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Pelayanan Gawat Darurat yang diberikan kepada pasien didalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan Gawat Darurat.
(2)Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016