DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Kesehatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); www.peraturan.go.id 2016, No.802

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU. www.peraturan.go.id 2016, No.802

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
2.Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
3.Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
4.Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut Call Center 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
5.Pusat Komando Nasional (National Command Center) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
6.Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
7.Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera. www.peraturan.go.id 2016, No.802
8.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pelayanan kesehatan.

Pasal 2

SPGDT bertujuan untuk :

a.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan
b.mempercepat waktu penanganan (respon time) Korban/Pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan SPGDT meliputi penyelenggaraan kegawatdaruratan medis sehari-hari.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas :
1. a.sistem komunikasi Gawat Darurat;
2. b.sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
3. c.sistem transportasi Gawat Darurat. www.peraturan.go.id 2016, No.802
(2)Sistem komunikasi Gawat Darurat, sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat, dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
(3)Alur peyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Untuk terselenggaranya SPGDT dibentuk:
1. a.Pusat Komando Nasional (National Command Center); dan
2. b.PSC.
(2)Pusat Komando Nasional (National Command Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Kementerian Kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(3)PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan SPGDT melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT.

Pasal 7

(1)Sistem komunikasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikelola oleh Pusat Komando Nasional (National Command Center). www.peraturan.go.id 2016, No.802
(2)Sistem komunikasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terintegrasi antara Pusat Komando Nasional (National Command Center), PSC, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

(1)Pusat Komando Nasional (National Command Center) mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi dan panduan terhadap penanganan kasus kegawatdaruratan.
(2)Dalam menjalankan fungsi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Pusat Komando Nasional (National Command Center) memiliki tugas:
1. a.memilah panggilan Gawat Darurat/non Gawat Darurat;
2. b.meneruskan panggilan ke PSC; dan
3. c.dokumentasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 9

Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui Call Center 119.

Pasal 10

(1)PSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan Pelayanan Gawat Darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat.
(2)PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus. www.peraturan.go.id 2016, No.802
(3)PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya di luar bidang kesehatan seperti kepolisian dan pemadam kebakaran tergantung kekhususan dan kebutuhan daerah.
(4)PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT prafasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi Call Center 119.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU. www.peraturan.go.id 2016, No.802

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
2.Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
3.Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
4.Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut Call Center 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
5.Pusat Komando Nasional (National Command Center) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
6.Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
7.Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera. www.peraturan.go.id 2016, No.802
8.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pelayanan kesehatan.

Pasal 2

SPGDT bertujuan untuk :

a.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan
b.mempercepat waktu penanganan (respon time) Korban/Pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan SPGDT meliputi penyelenggaraan kegawatdaruratan medis sehari-hari.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas :
1. a.sistem komunikasi Gawat Darurat;
2. b.sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
3. c.sistem transportasi Gawat Darurat. www.peraturan.go.id 2016, No.802
(2)Sistem komunikasi Gawat Darurat, sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat, dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
(3)Alur peyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Untuk terselenggaranya SPGDT dibentuk:
1. a.Pusat Komando Nasional (National Command Center); dan
2. b.PSC.
(2)Pusat Komando Nasional (National Command Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Kementerian Kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(3)PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan SPGDT melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT.

Pasal 7

(1)Sistem komunikasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikelola oleh Pusat Komando Nasional (National Command Center). www.peraturan.go.id 2016, No.802
(2)Sistem komunikasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terintegrasi antara Pusat Komando Nasional (National Command Center), PSC, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

(1)Pusat Komando Nasional (National Command Center) mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi dan panduan terhadap penanganan kasus kegawatdaruratan.
(2)Dalam menjalankan fungsi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Pusat Komando Nasional (National Command Center) memiliki tugas:
1. a.memilah panggilan Gawat Darurat/non Gawat Darurat;
2. b.meneruskan panggilan ke PSC; dan
3. c.dokumentasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 9

Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui Call Center 119.

Pasal 10

(1)PSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan Pelayanan Gawat Darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat.
(2)PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus. www.peraturan.go.id 2016, No.802
(3)PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya di luar bidang kesehatan seperti kepolisian dan pemadam kebakaran tergantung kekhususan dan kebutuhan daerah.
(4)PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT prafasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi Call Center 119.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2025