DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2020

Nomor: 42
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan batasan-batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai Kedudukan Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi terdiri dari a. Sekretariat Daerah; b. Asisten; c. Biro; Tugas Sekretariat Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang bertugas membantu Sekretariat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan Peraturan Gubemur Nomor 55 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tenta:QJ? Perubahan Ah�s PP.rAt11rAn Gubemur Nomor 55 Tahun 2016, telah di bentuk Susunan Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka guna keseragaman dan memudahkan koordinasi antar sesama pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); -- I
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROV1NSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gube.mur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Asisten adal.ah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
5.Staf Ahli Gubernur adalah unsur pembantu Gubernur yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap j f: u -j!"Jl .ru-r.ateg.is kt'.pada Gu.ben:iu.r seSJ.ia.i m:ng.a,, keahliannya.
6.Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lnspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf Pemerintah Provinsi.
(2)Sekretariat Daerah PFovinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri dari:
1. a.Sekretaris Daerah.
2. b.Asisten: C. d.
  1. 1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  2. 2.Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
  3. 3.Asisten Administrasi Umum. Biro:
  4. 1.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  5. 2.Biro Hukum;
  6. 3.Biro Kesejahteraan Rakyat;
  7. 4.Biro Perekonomian;
  8. 5.Biro Administrasi Pembangunan;
  9. 6.Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
  10. 7.Biro Organisasi;
  11. 8.Biro Umum; dan
  12. 9.Biro Administrasi Pimpinan. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

SEKRETARIS DAERAH

Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi serta pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diroaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi;
b.pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
d.pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada perangkat daerah provinsi;
e.penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana; f . pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Provinsi; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB V

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a . penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;

b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
c.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

a.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
b.Biro Hukum; dan
c.Biro Kesejahteraan Rakyat

Pasal 9

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
b.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.;
c.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019