DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Januari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

PEraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 TAhun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fugsi sekretariat daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pasal PAsal 3, PAsal 4, PAsal 5, PAal 47, Pasal 60, Pasal 61, PAsal 62, Pasal 63, PAsal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, PAsal 69, Pasal 70, PAsal 71

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan Berita Acara Hasil Vaiiaas'i '?emetaan Unsur ?enaakar1g \}rasa:n Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dibentuk 9 (sembilan) Biro;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah dibentuk 8 (delapan) Biro, yang salah satunya Biro Administrasi Pembangunan yang terdiri dari Bagi.an Evaluasi, Pelaporan dan Program, Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi dan Desentralisasi serta Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
c.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka perlu membentuk Biro Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubemur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7.Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Surnatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2016 Nomor 55); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAlAN TUGAS DAN FUNGSJ SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN. Pasa!I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 55), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah.
2. b.Asisten:
  1. 1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  2. 2.Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
  3. 3.Asisten Administrasi dan Umum.
3. c.Biro:
  1. 1.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
  2. 2.Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  3. 3.Biro Kesejahteraan Rakyat.
  4. 4.Biro Perekonomian.
  5. 5.Biro Administrasi Pembangunan.
  6. 6.Biro Pengadaan Barang/Jasa.
  7. 7.Biro Organisasi.
  8. 8.Biro Umum dan Perlengkapan.
  9. 9.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tatalaksana, aparatur dan pelayanan administratif kepada perangkat daerah serta pelayanan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

a.pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi;
b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
e.penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana;
f.pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Provinsi;
g.pelaksanaan pelayanan pengadaan Pemerintah Provinsi; dan barang/ jasa
h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
1. 4.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Asisten Ekonomi, Keuangan Pembangunan, membawahi :

a.Biro Perekonomian;
b.Biro Administrasi Pembangunan; dan
c.Biro Pengadaan Barang/Jasa.
1. 5.Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut

Pasal 60

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai memberikan pelayanan administratif tugas dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang administrasi pembangunan.

6.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 60, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a.pengumpulan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
b.pengendalian pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
c.pengevaluasian bahan hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
d.pengkoordinasian bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
e.pelaporan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan f . pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1. 7.Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berilrut

Pasal 62

Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

a.Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Pusat, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
1. 1.Subbagian Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus;
2. 2.Subbagian Administrasi Pembangunan Togas Pembantuan; dan
3. 3.Subbagian Administrasi Pembangunan Vertikal dan Non vertikal.
b.Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu
1. 1.Subbagian Adroinistrasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat;
2. 2.Subbagian Administrasi Pembangunan Bidang Perekonomian; dan
3. 3.Subbagian Administrasi Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.
c.Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu
1. 1.Subbagian Program dan Kegiatan;
2. 2.Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. 3.Subbagian Tata Usaha.
4. 8.Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

9.Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Pusat mempunyai fungsi

a.pengumpulan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dari APBN;
b.pengkoordinasian bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dari APBN;
c.pengevaluasian bahan hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dari APBN;
d.pelaporan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dari APBN sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1. 10.Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut

Pasal 65

(1)Subbagian Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus, mempunyai tugas
1. a.mengumpulkan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN dekonsentrasi dan dana alokasi khusus;
2. b.mengevaluasi bahan pembangunan Provinsi, daerah, pembangunan hasil pelaksanaan pembangunan antar antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN dekonsentrasi dan dana alokasi khusus;
3. c.mengkoordinasikan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN dekonsentrasi dan dana alokasi khusus;
4. d.melaporkan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN dekonsentrasi dan dana alokasi khusus sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya;
5. e.membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan jasa konstruksi; dan f . melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pi.mpinan.
(2)Subbagian Administrasi Pembangunan Togas Pembantuan, mempunyai tugas
1. a.mengumpulkan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN tugas pembantuan;
2. b.mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN tugas pembantuan;
3. c.mengkoordinasikan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN tugas pembantuan;
4. d.melaporkan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN tugas pembantuan sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Subbagian Administrasi Pembangunan Vertikal dan Non vertikal, mempunyai tugas
1. a.mengumpulkan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, daerah, pembangunan pembangunan antar sektor antar dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN sektoral;
2. b.mengevaluasi bahan pembangunan Provinsi, hasil pelaksanaan pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN sektoral;
3. c.mengkoordinasikan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN sektoral;
4. d.melaporkan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya yang dibiayai dana APBN sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. - 1 1-
  1. 11.Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut Paragraf2 Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…