DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Kebijakan dan Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah; Peraturan ini berfungsi untuk memastikan Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual; Seluruh entitas akuntansi dan pelaporan di lingkungan pemerintah daerah memiliki acuan yang seragam; Proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan berjalan efisien serta terintegrasi antara SKPD dan PPKD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6_ Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Norn.or 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
27.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
28.Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5.Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
6.Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesif1k yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
8.Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisin transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnyaa disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11.Laporan Keuangan adalah output akhir dari suatu proses akuntansi yang dilaksanakan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transakei- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
12.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
13.Laporan Perubahan selanjutnya disingkat Saldo LPSAL Anggaran adalah Lebih laporan yang yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/ SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
14.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercemin dalam pendapatan-LO, be ban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiaannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
17.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi pos1s1 keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu.
18.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang peanjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
19.Entitas Pelaporan adalah unit kerja pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
20.Entitas Akuntansi adalah unit kerja pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitae pelaporan.
21.Unit kerja pemerintahan adalah pengguna anggaran/ pengguna barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
22.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah kode rekening perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nomimal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca saldo, dan laporan keuangan.
23.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas telah diterima atau dibayar.
24.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur yang akan menjadi bagian yang melengkapi unsur yang akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
25.Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
26.Pengungkapan dalah penyajian secara lengkap informasi dalam laporan keuangan untuk kebutuhan pengguna.
27.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
28.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ABPD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

(1)Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual.
(2)Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
2. b.Kebijakan Akuntansi akun.
(3)Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat penjelasan atas unsur Laporan Keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
(4)Kebijakan Akuntansi akun se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengatur definisi, Pengakuan, Pengukuran, penyajian dan Pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas:
1. a.pemilihan metode Akuntansi atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP; dan
2. b.pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP.

Pasal 3

(1)Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
1. a.Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan;
2. b.Kebijakan Akuntansi LRA dan LPSAL;
3. c.Kebijakan Akuntansi Neraca;
4. d.Kebijakan Akuntansi LO dan LPE;
5. e.Kebijakan Akuntansi LAK;
6. f.Kebijakan Akuntansi CaLK;
7. g.Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan konsolidasi;
8. h.Kebijakan Akuntansi penyajian kembali (restatement); dan
  1. 1.Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan badan layanan umum daerah.
(2)Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi:
1. a.Akuntansi aset;
2. b.Akuntasi kewajiban;
3. c.Akuntansi ekuitas;
4. d.Akuntansi pendapatan;
5. e.Akuntansi beban dan belanja;
6. f.Akuntansi transfer;
7. g.Akuntansi pembiayaan; dan
8. h.Akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Pasal 4

(1)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahunan, paling sedikit memuat:
1. a.LRA;
2. b.LPSAL;
3. c.Neraca;
(2)
1. d.LO;
2. e.LAK;
3. f.LPE;dan
4. g.CaLK. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Akuntansi wajib menyusun Laporan Keuangan tahunan, paling sedikit memuat: a . LRA;
5. b.neraca; C. LO;
6. d.LPE;dan
7. e.CaLK.
(3)Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah, BUD wajib menyusun Laporan Keuangan tahunan, paling sedikit memuat:
1. a.LPSAL; dan
2. b.LAK.

Pasal 5

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. SAPD terdiri atas:

BAB III

SISTEM AKUNTANSI

Pasal 6

a.Sistem Akuntansi SKPD; dan b . Sistem Akuntansi PPKD .

Pasal 7

(1)Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencakup teknik pencatatan, Pengakuan dan Pengungkapan atas pendapatan-LO, be ban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan Laporan Keuangan SKPD .
(2)Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup teknik pencatatan, Pengakuan dan Pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan Laporan Keuangan PPKD serta penyusunan Laporan Keuangan konsolidasi Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat

(2)tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 9

(1)BAS merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur Laporan Keuangan secara lengkap.
(2)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari level 1 (satu) sampai dengan level 6 (enam), meliput i:
1. a.Level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
2. b.Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
3. c.Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
4. d.Level 4 (empat) menunjukkan kode objek;
5. e.Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek; dan
6. f.Level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.
(3)BAS sebagimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengiktisaran pada Neraca saldo, dan penyajian pada Laporan Keuangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BABV

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur m1 mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur memerintahkan m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Diundangkan di Palembang pada tanggal 21 Feeruari 2125 SEKRETARIS ERAH Ditetapkan di Palembang pada tanggal 1, Fe\ruari 2t25 Pj. GUBERNUR SUMA RA ·SELATAN, ELEN SETIADI BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR I

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…