DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2022

Nomor: 30
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 November 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang didasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintkh Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dkn Bagan Akun Standar untuk daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai kebijakan dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan paling lama Tahun 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); ~
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan{- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); ~
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara1Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan P raturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); I-'}-
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 ten tang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomorl 114);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan' Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 7 Tahun 2021 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
27.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
28.Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 25);
29.Peraturan Gubenur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
7.Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
9.Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
10.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13.Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan merupakan rujukan penting bagi penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
14.Laporan Keuangan adalah output akhir dari suatu proses akuntansi yang dilaksanakan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. ~
15.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit- LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
16.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 1 7. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
18.Laporan Operasional yang selanjutnya di singkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan - LO, beban dan surplus / defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
19.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
20.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus / defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
21.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
22.Entitas Pelaporan adalah unit kerja pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
23.Entitas Akuntansi adalah unit kerja pemerintah pengguna anggaran/ pengguna barang dan Bendahara Umum Daerah (BUD) wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
24.Unit Kerja Pemerintahan adalah pengguna anggaran/ pengguna barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi (SKPD) Sumatera Selatan. ~
25.Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode rekening perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jumal, buku besar, neraca lajur, neraca saldo, dan laporan keuangan.
26.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas telah diterima atau dibayar.
27.Basis Kas adalah basis akuntansi yan mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
28.Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
29.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur yang akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
30.Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
31.Pengungkapan adalah informasi dalam laporan penyajian secara lengkap keuangan untuk kebutuhan pengguna.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

(1)Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi menerapkan SAP Berbasis Akrual.
(2)Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
(3)Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
(4)Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas:
1. a.pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
2. b.pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. t1

Pasal 3

(1)kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
1. a.kebijakan akuntansi laporan keuangan;
2. b.kebijakan akuntansi laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.kebijakan akuntansi neraca;
4. d.kebijakan akuntansi laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas;
5. e.kebijakan akuntansi laporan arus kas;
6. f.kebijakan akuntansi catatan atas laporan keuangan;
7. g.kebijakan akuntansi laporan keuangan konsolidasi;
8. h.kebijakan akuntansi penyajian kembali (restatement); dan
  1. 1.kebijakan akuntansi laporan keuangan badan layanan umum daerah.
(2)Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari:
1. a.akuntansi aset;
2. b.akuntansi kewajiban;
3. c.akuntansi ekuitas;
4. d.akuntansi pendapatan;
5. e.akuntansi beban dan belanja;
6. f.akuntansi transfer;
7. g.akuntansi pembiayaan; dan
8. h.akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Pasal 4

(1)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, yang paling sedikit memuat:
1. a.LRA;
2. b.LPSAL; C. neraca;
3. d.LO;
4. e.LAK;
5. f.LPE;dan
6. g.CaLK.
(2)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Entitas Akuntansi untuk Unit Kerja Pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, paling sedikit memuat:
1. a.LRA;
2. b.neraca;
3. c.LO;
4. d.LPE;dan
5. e.CaLK.
(3)Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah, BUD wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, paling sedikit memuat:
1. a.LPSAL; dan
2. b.LAK;

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun diatur lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI

Pasal 6

SAPD terdiri atas:

a.sistem Akuntansi SKPD;
b.sistem Akuntansi PPKD, dan
c.Bagan Akun Standar (BAS).

Pasal 7

( 1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

(2)Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Provinsi.
(2)Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan kodefikasi akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
(2)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari level 1 sampai dengan level 6, meliputi;
1. a.Level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
2. b.Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
3. c.Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
4. d.Level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
5. e.Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek; dan
6. f.Level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyek.
(3)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan didalam pencatatan pengklasifikasian pada pada neraca saldo, keuangan. transaksi pada buku jurnal, buku besar dan pengikhtisaran dan penyajian pada laporan
(4)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 10

Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Tahun 2022 sebelum ditetapkan dan diundangkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku. BABY

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…