DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Februari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Rokok; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan Pajak; Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran Pengembalian Kelebihan Pajak; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Berrnotor dan Pajak Rokok;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 1O3h
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan P4iak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 19 Tahun 2OOO tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun t997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor L29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); ) 3.Undang-UndangNomor14Tahun2ao2tentangPengadilan Pajak(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oo2 Nomor 27, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ; 4.Undang-UndangNomorlTTahun2o03tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
5.Undang-Undang Nomor L Tahun 2AO4 tentang Perbendah araafl Negara {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 7 .lladang-Undang Nomor 28 Tahun 2OA9 tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24ffi tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimaaa telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2A2O tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2O0O tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor a0a9l ; 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tah:ura 2OOg tentang Nomor Pokok Pengusa-ha Barang Kena Cukai (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917); a J ll.Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 201O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516U;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 24+, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor seSo);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zOLg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
14.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 IS/PMK.OT /z0fi tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AL3 Nomor 1OO7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perahrran Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.O7/2O17 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 115/PMK.AZ /2OL3 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Afi Nomor 2231;
15.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.O7 /z}rc tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan;
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pqiak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Penda.patan Lain-lain;
17.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nornor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); Menetapkan : 4
18.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daeratr Sumatera Utara {kmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6' Tambahan I'embaran Daerah Frovinsi Sumatera Utara Nomor 44); 1-g.PeraturanGubefilurNomor3gTahun2aL6tentangSusunan organisasiBadanDaerahdanlnspektoratDaera}rProvinsi SumateraUtara(BeritaDaerahProvinsiSumateraUtara Tahun2ol6Nomor4o}sebagaimanatelahdiuba}rdengan PeraturanGubernurNelmor46Tahun20lStentang PerubahanKetigaatasPeraturanGuberrrurSumateraUtara Nomor 3g Tahun 2A16 tentang susunan organisasi Badan DaerahdanlnspektoratDaerahFrovinsiSumateraUtara (BeritaDaerahProvinsiSurnateraUtaraTahun2olS Nomor 47); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelen ggtra pemerintahan daeralt yang pelaksanaan unrsarl pemerintahan yang kewenangan daerah otonom' memimPin menjadi
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara'

s.sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara'
1. 6.Badan adalah Badan Pengelolaan P4iak dan Retribusi DaerahProvinsiSumateraUtarayangselanjutnyadisingkat BF2RD. T.Pejabatadalahpegawaiyangdiberitugastertentudibidang perpajakandaerahsesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.
2. 8.Pqiak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bag, sebesar*besafirya kemakmuran ralqrat- g.Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
3. 10.Wajib Pqjak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pqiak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpqiakan daerah. I" 1. Badan adalah sekumpulan orarrg dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupult yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nafila dan dalam bentuk apapun, Iirma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap. 6
4. 12.Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat NPWPP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajaksebagaiSaranadalamadministrasiperpajakanyang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksan akan Hak dan Kewajiban PerPajakannya' l3.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan d'ata obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya' 14. pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB meliputi Pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor' Industri' Pertambangan' Kehutanan, Perkebunan, Usaha Transportasi dan Kontraktor Jalan' ls.BahanBakarKendaraanBermotoradalahSemuajenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor' 16.KendaraanBermotoradalahSemuakendaraanberoda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-a1at besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. l7.Balran bakar bersubsidi adalah Bahan Bakar kendaraan Bermotor untuk jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).
5. 18.Bahan bakar non subsidi adalah jenis bahan bakar minyak umum (JBU), yaitu jenis selain JBT dan JBKP.
6. 19.JBT adalah jenis BBM tertentu yaitu minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gasoil);
7. 20.JBKP adalah jenis bahan bakar bensin premium (gasoline).
8. 21.JBU adalah jenis bahan bakar umum selain JBT dan JBKP. 7 22.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang diPungut oleh Pemerintah'
9. 23.Cukai rokok adaiah pungutan Negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yang dapat berupa persentase dari harga dasarataujumlahdalamrupiahuntuksetiapbatangrokok atau Penggabungan dari keduanya' 24.Pajakyang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak' dalam Tahun Pajak' danfatau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah'
10. 25.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender'
11. 26.Masa Pajak adaiah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernurpalinglama3(tiga)bulankalender,Yansmenjadi dasarbagiWajibPajakuntukmenghitung'menyetor'dan melaporkan Pajak Yang terutang'
12. 27.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan melaporkan penghitungan dan I atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, danf atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. 28.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
14. 29.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jurnlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok I l 8 pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibaYar' 3O. surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT' adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak Yang telah ditetaPkan'
15. 31.surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak iebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang' 32.PutusanBandingadalahPutusanBadanPeradilanPajak atasBandingterhadapSuratKeputusanKeberatanyanS diajukan oleh Wajib Pajak'
16. 33.Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar hutang pajak dan biaYa Penagihan Pajak'
17. 34.Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuksanksiad.ministratifberupabunga,dendaatau kenaikanyangtercantumdalamsuratketetapanpajakatau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PerPaj akan' 35. penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
18. 36.Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh BP2RD untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak agar melunasi hutang pajaknya. 9

Pasal 2

Jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

a.PBBKB;
b.Pajak Rokok'

BAB II

PAJAK ROKOK

Pasal 3

(1)DasarpengenaanPBBKBad.alahNilaiJualBahanBakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan Nilai.
(2)SetiapterjadiperubahanhargajuatBahanBakarKendaraan Bermotor, wajib PBBKB segera melaporkan kepada Kepala Badan.

Pasal 4

(1)Tarif PBBKB untuk jenis bahan bakar bersubsidi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
(2)Tarif PBBKB untuk jenis bahan bakar non subsidi ditetapkan sebesar 7,5 o/o (tujuh koma lima persen).
(3)Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. 10

Pasal 5

Bahan Bakar yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan' perkebunan' usaha transportasi dan kontraktor jalan dipungut PBtsKB sebagai '"-':::;k sektor Industri sebesar 1'7 't7 % (tuiuh belas koma tujuh belas persen) d'ari jumlah pembelian bahan bakar'

b.untuk usaha pertambangan' kehutanan dan perkebunan sebesar 90 {sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar'
c.untuk usaha transportasi, dan kontraktor jalan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pembelian b'ahan bakar'

Pasal 6

Dcsarcrrr pokoh Pe"jo"k yailg terrttang dihitUng dengan CarA mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3'

Pasal 7

Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan (satu) bulan kelender.

Pasal 8

(1)PBBKB terutang pada saat penyedia menerbitkan dan menyerahkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Lembaga Penyalur d.anf atau konsumen langsung bahan bakar' 11
(2)Lembaga penyalur Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (i) meliputi :
1. a.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)'
2. b.stasiun pengisian Bahan Bakar ABRI/P'LRI (.PBA)'
3. c.Agen Premium dan Minyak Solar (AMPS)'
4. d.Premium Solar Packed Dealer (PSPD)'
5. e.Stasiun Pengisisan Bahan Bakar Bunker (SPBB)'
6. f.Stasiun Bahan Bakas Gas (SPBG)'

Pasal 9

(1)PBBKB merupakan Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. {2)
(3)
(4)
(5)Pemungutan PBBKB dilarang diborongkan' PemungutanPajakBahanBakarKendaraanBermotor dilakukan oleh penyedia sebagai Wajib Pungut' wajibPungutsebagaimanadimaksudpadaayat(3)ditetapkan dengan Keputusan KePala Badan. penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Produsen dan/atau Importir Bahan Bakar baik dijual atau digunakan sendiri.

Pasal 10

Penyedia wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulannya kepada Badan paling lambat tanggal 15 (1ima belas) bulan berikutnya atas penjualan bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan melampirkan rekapitulasi penjualan. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyedia sebagai Wajib Pungut atau kuasanya. SPTPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mernuat data volume penjualan bahan bakar, jurnlah PBBKB yang disetor termasuk koreksi atas data laporan bulan masing-masing

(1){21
(3)I I \ I \ 12 SPBU, sektor industri, usaha pertambangan, perkebunan, kontraktor jalan, trasportasi dan perusahaan sejenisnya kepada Kepala Badan.
(4)Penyedia wajib menyampaikan data subjek PBBKB baru disesuaikan dengan penggolongan sektor industri, usaha pertambangan sejenisnya kepada Gubernur melalui Kepala Badan. Pasal 1 1 SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sekurang- kurangnya memuat :
1. a.nama dan alamat penyedia / wajib pungut.
2. b.jenis bahan bakar, harga jual, jumlah bahan bakar yang diserahkan penyedia sebagai wajib pungut kepada penyalur dan/atau konsumen langsung.
3. c.wilayah penyalur bahan bakar.
4. d.jumlah pajak yang harus disetorkan penyedia sebagai wajib pungut.

Pasal 12

(1)Ketetapan pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menghitung pajak sendiri (Self Assement) sebagaimana dimaksud daiam Pasal 9.
(2)Berdasarkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak menyetorkan hasil pengutangan PBBKB dengan menggunakan SSPD ke Rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara paling iama pada tanggal 25 Bulan berikutnya,
(3)Pembayaran harus dilakukan sekaligus atau lunas dalam hal jatuh tempo penyetoran pada hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan wajib pajak pada hari kerja berikutnya.
(4)SSPD sebgaimana dimaksud pada ayat (21 hams disampaikan ke Badan. 13

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…