DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2OI3 tentang Pajak Rokok Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Mengilngat : 1. b. ) Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32621 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor a9ffil;

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2OA7 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a755],;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOg tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan 5. 6. 7. 8. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a&aal; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$81; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
10.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 1 5/ PMK .O7 l2ol3 Tentang tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OI3 tentang P4jak Rokok Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol3 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK ROKOK PROVINSI SUMATERA UTARA Menetapkan 3.

BAB I

KgTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
7.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Niotin tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yan.g mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
9.Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importer rokok yang memiliki rjin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
10.Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu dan rokok daun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai, yang dapat berupa persentase dari harga dasar {AdualorumJ atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok {spesifik} atau penggabungan dari keduanya.
11.Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pqiak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 4.
12.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak.
13.Pos persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK ROKOK

Pasal 2

{1) Objek Pajak adalah konsumsi rokok. (21 Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.

(3)Dikecualikan dari objek P4jak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 3

{1) Subjek Pqiak Rokok adalah konsumen rokok. {2) Wajib Pqiak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki inn berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan Pajak Rokok adaiah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
(2)Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar LAo/a (sepuluh persen) dari cukai rokok.
(3)Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1}.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

Pajak Rokok dipungut oleh Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pasal 6

(1)Wajib Pajak Rokok melakukan pembayaran Pajak Rokok bersamaan dengan pembayaran cukai rokok ke Kas Negara. {2) Pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi.

BAB V

PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

Pasal 7

Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Pqjak Rokok pada periode tertentu.

Pasal 8

(1)Dalam rangka penyetoran Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan keputusan mengenai proporsi pembagian Pajak Rokok untuk masing- masing Provinsi.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan setiap tahun pada bulan Desember.
(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk Provinsi terhadap jumlah penduduk Nasional.
(4)Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat {3) ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyetoran realisasi Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
(2)Penyetoran penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setiap triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya. {3) Penyetoran Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1} untuk bulan Oktober dan Nopember dilakukan pada bulan Desember. Penyetoran Penerimaan Pajak Rokok bulan Desember dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN

Pasal 10

Hasil penerlmaan Pajak Rokok yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dibagi ke Pemerintah Provinsi sebesar 3O o/o (tiga puluh persen) dan ke Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 o/o (tujuh puluh persen) setelah dikurangi biaya Pemungutan/lnsentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disalurkan ke masing- masing Rekening Kas Umum Daerah KabupatenlKota. Penetapan Besaran Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pemerataan dan rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Pasal I I Penerimaan Pajak Rokok baik bagian Provinsi maupun bagian Pemerintah KabupatenlKota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dialokasikan paling sedikit 50o/o (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. tu {21 {3)

Pasal 12

(1)Bagi hasil realisasi penerimaal Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota diberikan setiap triwulan'
(2)Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota' ditetapkan setiap triwulan atas realisasi penerimaan, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KePala Dinas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2OA7 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a755],;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOg tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan 5. 6. 7. 8. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a&aal; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$81; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
10.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 1 5/ PMK .O7 l2ol3 Tentang tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OI3 tentang P4jak Rokok Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol3 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK ROKOK PROVINSI SUMATERA UTARA Menetapkan 3.

BAB I

KgTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
7.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Niotin tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yan.g mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
9.Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importer rokok yang memiliki rjin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
10.Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu dan rokok daun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai, yang dapat berupa persentase dari harga dasar {AdualorumJ atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok {spesifik} atau penggabungan dari keduanya.
11.Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pqiak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 4.
12.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak.
13.Pos persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK ROKOK

Pasal 2

{1) Objek Pajak adalah konsumsi rokok. (21 Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.

(3)Dikecualikan dari objek P4jak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 3

{1) Subjek Pqiak Rokok adalah konsumen rokok. {2) Wajib Pqiak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki inn berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan Pajak Rokok adaiah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
(2)Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar LAo/a (sepuluh persen) dari cukai rokok.
(3)Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1}.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

Pajak Rokok dipungut oleh Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pasal 6

(1)Wajib Pajak Rokok melakukan pembayaran Pajak Rokok bersamaan dengan pembayaran cukai rokok ke Kas Negara. {2) Pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi.

BAB V

PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

Pasal 7

Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Pqjak Rokok pada periode tertentu.

Pasal 8

(1)Dalam rangka penyetoran Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan keputusan mengenai proporsi pembagian Pajak Rokok untuk masing- masing Provinsi.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan setiap tahun pada bulan Desember.
(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk Provinsi terhadap jumlah penduduk Nasional.
(4)Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat {3) ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyetoran realisasi Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
(2)Penyetoran penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setiap triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya. {3) Penyetoran Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1} untuk bulan Oktober dan Nopember dilakukan pada bulan Desember. Penyetoran Penerimaan Pajak Rokok bulan Desember dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN

Pasal 10

Pasal 12

(1)Bagi hasil realisasi penerimaal Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota diberikan setiap triwulan'
(2)Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota' ditetapkan setiap triwulan atas realisasi penerimaan, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KePala Dinas.