Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2014
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2OI3 tentang Pajak Rokok Provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Mengilngat : 1. b. ) Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32621 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor a9ffil;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOg tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan 5. 6. 7. 8. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a&aal; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$81; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK ROKOK PROVINSI SUMATERA UTARA Menetapkan 3.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4.
BAB II OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK ROKOK
BAB II
{1) Objek Pajak adalah konsumsi rokok. (21 Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
{1) Subjek Pqiak Rokok adalah konsumen rokok. {2) Wajib Pqiak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki inn berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
BAB III
(2)Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar LAo/a (sepuluh persen) dari cukai rokok.
BAB IV PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
BAB IV
Pajak Rokok dipungut oleh Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
{2) Pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi. BAB V PENYETORAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK
BAB V
Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Pqjak Rokok pada periode tertentu.
{3) Penyetoran Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1} untuk bulan Oktober dan Nopember dilakukan pada bulan Desember. Penyetoran Penerimaan Pajak Rokok bulan Desember dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya. BAB VI BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN
BAB VI
Hasil penerlmaan Pajak Rokok yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dibagi ke Pemerintah Provinsi sebesar 3O o/o (tiga puluh persen) dan ke Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 o/o (tujuh puluh persen) setelah dikurangi biaya Pemungutan/lnsentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian KabupatenlKota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pemerataan sebesar 3OVo (tiga puluh persen) dan berdasarkan rasio jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen). Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disalurkan ke masing- masing Rekening Kas Umum Daerah KabupatenlKota. Penetapan Besaran Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pemerataan dan rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Pasal I I Penerimaan Pajak Rokok baik bagian Provinsi maupun bagian Pemerintah KabupatenlKota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dialokasikan paling sedikit 50o/o (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. tu {21 {3) (4) (1)
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub)