DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 April 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang petunjuk Teknis pemberian Thnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Thnjangan Tahun 2azz di Lingkungan Pemerintah Frovinsi sumatera utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1.Pasal 18 ayat {6} undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L94S;
2.undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom propinsi Atjeh d.an perubahan Peraturan Pembentukan propinsi sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gs6 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11o3); Mengingat :
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 7);
11.Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Gubernur.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara beserta lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Penerima Tunjangan adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/ atau penghormatan dari Negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
9.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran disingkat PA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah membayar.
10.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dasar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
11.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
12.Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah Bidang yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

(1)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Pejabat Negara;
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk:
1. a.PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
2. b.PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
3. c.PNS penerima uang tunggu; dan
4. d.PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
(3)Aparatur Negara termasuk:
1. a.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. b.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas:
  1. 1.Dewan Pengawas; dan
  2. 2.Pejabat Pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.pegawai non-pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non-pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada lembaga nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. b.Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh undang- undang.
(5)Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerima tunjangan cacat bagi PNS dan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Janda/Duda, Anak, atau Orang Tua Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan atau disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS.

Pasal 4

(1)Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.pada saat Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada aparatur Negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
3. c.pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. d.telah diangkat dan menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat Eselon 2 yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya.
(2)Dalam hal pegawai non-pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila :
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat Eselon 2 yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya atau;
2. b.telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat Keputusan Pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam hal:

a.sedang cuti di luar tanggungan Negara; atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan dalam bentuk uang;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai jabatannya, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas bagi:
1. a.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah yang peringkat jabatannya setara.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada Instansi pemerintah daerah paling banyak sebesar penghasilan bulan April 2022 dengan maksimal tingkat pendidikan dan masa kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:

a.80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
d.tunjangan umum;
e.50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan. sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 8

Tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas bagi penerima tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

a.insentif kinerja;
b.insentif kerja;
c.tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan;
d.tambahan penghasilan bagi guru PNS;
e.insentif khusus;
f.tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
g.tunjangan selisih penghasilan;
h.tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 10

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.

Pasal 11

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…