DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang Cimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2.Pegawai Negeri Sipil ),ang selanjutnya disingkat PNS

(2)Dalam hal pegawai non-pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara terus menerus paling singkat selarna 1 (satu) tahun sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat di.berikan apabila :
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau
2. b.telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat Keputusan Pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam hal:

a.sedang cuti di iuar tanggungan Negara; atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maurpun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perr.vakilan Rakyat Daerah terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan Llmum. sesuai jabatannya danf atau pangkatnya.
(10)Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7\ bagi PNS adalah tunjangan tenaga kependidikan. (1 1) Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakaan tunjangan Lrmum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang tunjangan umr-lm bagi Pegawai Negeri Sipil.
(12)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas bagi:
1. a.Pimpinan Badan Layanan Umum; dan
2. b.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan lJmum, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:

a.B0% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
d.tunjangan umum sesuai jabatannya dan I atau pangkat golongan/ ruangnya.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

a.tunjangan kinerja;
b.tambahan penghasilan pegawai atau sebt-tan lain;
c.insentif kineqa;
d.insentif kerja;
e.tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan;
f.tambahan penghasilan bagi guru PNS;
g.insentif khusus; Pasal 1 1 Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, trdak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembuiatan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar. Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ha1 Aparatur Negara sekaligus sebagai penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan terdiri atas:

a.Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
b.Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 13

(1)Dalarn hai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima iebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar. Dalam ha1 Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan terdiri atas:
1. a.Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
2. b.Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN

Pasal 14

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggararr (DPA) satuan kerja berkenaan.

Pasal 15

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh PA/KPA ke Rekening Penerima. PA mengajukan SPM langsung Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas kepada BPKAD Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Dalam hal pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas tidak dapat dilaksanakan langsung ke rekening penerima, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran T\-rnjangan Hari Raya danf atau Gaji Kctiga Belas kepada penerima. Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran tunjangan Hari Raya menggunakan jenis SPM THR Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum. 74-

Pasal 17

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan. Berdasarkan surat Keterangan Penghentian Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit instansi tujuan mutasi pindah melakr.lkan pembayaran Tunjangan Hari Raya d,anlatau Gaji Ketiga Belas PNS yang belum dibayarkan oleh unit instansi asal'

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a.Peraturan Gubernur Nornor 18 Tahun 2O2O tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2O2O Kepada Pegav"'ai Negeri Sipi1, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A2O Nomor 1e);
b.Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2O2O tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2O2A Kepada Pegawai Negeri Sipi1, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2A Nomor 37); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pembina

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…