DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025(Ketentuan ayat (8) Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah,Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah,Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17 diubah,Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 20 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (13) dan ayat (14) Pasal 22 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 24 diubah,Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah serta ditambahkan ketentuan ayat (4).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Bab V huruf T ar gka t huruf b angka 1) Lampiran Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2A2A telitang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yanl menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran atas keteriambatan pemba3rarail terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan perubahan perkada tentang per rjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selan-iutnya ditampung dalam perda perubahan I FBD;
c.bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka t huruf h Lampiran Peraturan Menteri Da am Negeri Republik Indonesia Nomor 77 TaLlun 2O2O te rtang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahu'a pada kondisi tertentu, perge se:an anggaran yang rnenyebabkan perubahan APBD dai,21 dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
d.bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
e.bahwa berdasarkan Angka 3.2.2 huruf i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.bahwa berdasarkan Angka 3.3.2.1.3.1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD TA 2025 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik, atau tidak sesuai dengan penetapan dokumen RK yang telah dibahas antara SKPD dan mendapat persetujuan K/L, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Fisik, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Fisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025;
g.bahwa berdasarkan Angka 3.3.2.1.3.2 huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa dalam hal penganggaran DAK Non Fisik pada APBD TA 2025 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Non Fisik, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Non Fisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025;
h.bahwa untuk melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada SKPD serta berdasarkan hasil reviu APIP dan usulan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pergeseran anggaran antar-organisasi, antar-program, antar-kegiatan, antar- subkegiatan, antar-kelompok belanja, antar-jenis belanja, antar-obyek belanja, antar-rincian obyek belanja, antar- subrincian obyek belanja, perubahan uraian subrincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, pada anggaran belanja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
i.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
8.Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 37); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 37) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (8) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.366.976.028.918,00, yang terdiri atas:
1. a.hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp.25.000.000.000,00;
2. b.jasa giro sebesar Rp.40.000.000.000,00;
3. c.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp.10.000.000,00;
4. d.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.6.500.000.000,00;
5. e.pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp.134.500.000.000,00;
6. f.pendapatan dari pengembalian sebesar Rp.141.115.148.918,00; dan
7. g.pendapatan BLUD sebesar Rp.19.850.880.000,00.
(2)Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,00, yang terdiri atas hasil penjualan aset lain-lain.
(3)Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,00, yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
(4)Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00, yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
(5)Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
(6)Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.134.500.000.000,00, yang terdiri atas:
1. a.pendapatan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp.129.004.867.302,00;
2. b.pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp.5.027.789.180,00; dan
3. c.pendapatan denda pajak air permukaan sebesar Rp.467.343.518,00.
(7)Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.141.115.148.918,00, yang terdiri atas:
1. a.pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp.15.000.000.000,00;
2. b.pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.3.500.000.000,00; dan
3. c.pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan sebesar Rp.122.615.148.918,00.
(8)Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.19.850.880.000,00, yang terdiri atas:
1. a.pendapatan BLUD dari jasa layanan sebesar Rp.15.432.880.000,00;
2. b.pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebesar Rp.2.094.000.000; dan
3. c.pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebesar Rp.2.324.000.000,00.
  1. 2.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.7.548.461.546.158,95, yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah;
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.608.323.861.231,00.
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.383.393.430.588,95.
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.537.724.254.339,00.
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.19.020.000.000,00.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.608.323.861.231,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1.863.470.024.747,00;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.1.567.200.349.004,00;
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.118.360.842.480,00;
4. d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.2.891.885.000,00;
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.11.551.052.000,00;
6. f.belanja pegawai BLUD sebesar Rp.44.849.708.000,00.
(2)Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.863.470.024.747,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji pokok ASN sebesar Rp.1.398.836.062.266,00;
2. b.belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp.132.174.282.000,00;
3. c.belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.11.639.532.520,00;
4. d.belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp.88.384.855.000,00;
5. e.belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp.22.268.926.000,00;
6. f.belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.71.925.766.000,00;
7. g.belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp.3.531.128.000,00;
8. h.belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp.24.335.521,00;
9. i.belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp.116.099.721.440,00;
10. j.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp.2.912.179.000,00;
11. k.belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.8.731.670.000,00;
12. l.belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp.6.941.567.000,00;
(3)Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.567.200.349.004,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp.290.618.856.000,00;
2. b.belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp.230.527.164.000,00;
3. c.belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp.1.997.940.000,00;
4. d.belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp.228.039.445.000,00;
5. e.belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp.816.016.944.004,00.
(4)Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.118.360.842.480,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.3.168.900.000,00;
2. b.belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.371.651.000,00;
3. c.belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.328.396.000,00;
4. d.belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp.396.113.000,00;
5. e.belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp.4.594.905.000,00;
6. f.belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp.400.000.000,00;
7. g.belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp.95.306.000,00;
8. h.belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.25.200.000.000,00;
9. i.belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp.6.300.000.000,00;
10. j.belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.75.000.000,00;
11. k.belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.50.346.362.480,00;
12. l.belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp.26.956.084.000,00;
13. m.belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp.128.125.000,00.
(5)Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.891.885.000,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp.77.490.000,00;
2. b.belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp.9.988.000,00;
3. c.belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.139.482.000,00;
4. d.belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp.7.275.000,00;
5. e.belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp.7.909.000,00;
6. f.belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp.2.600,00;
7. g.belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp.9.078.400,00;
8. h.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp.160.000,00;
9. i.belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp.500.000,00; dan
10. j.belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.2.640.000.000,00.
(6)Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.551.052.000,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.676.800.000,00; dan
2. b.belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp.10.874.252.000,00.
(7)Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.44.849.708.000,00 yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

4.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.383.393.430.588,95, yang terdiri atas:
1. a.belanja barang sebesar Rp. 708.974.973.173,09;
2. b.belanja jasa sebesar Rp.1.328.247.129.019,92;
3. c.belanja pemeliharaan sebesar Rp.217.822.845.904,08;
4. d.belanja perjalanan dinas sebesar Rp.382.651.509.251,86;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebesar Rp.10.046.015.240,00;
6. f.belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp.616.567.786.000,00; dan
7. g.belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.119.083.172.000,00;
(2)Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.708.974.973.173,09, yang terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis sebesar Rp.699.792.813.694,09; dan
2. b.belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp.9.182.159.479,00;
(3)Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.1.328.247.129.019,92, yang terdiri atas:
1. a.belanja jasa kantor sebesar Rp.791.474.695.164,92;
2. b.belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.295.811.289.632,00;
3. c.belanja sewa tanah sebesar Rp.716.703.705,00;
4. d.belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.85.088.872.139,00;
5. e.belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.10.445.611.000,00;
6. f.belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.23.200.000,00;
7. g.belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp.955.000.000,00;
8. h.belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp.103.516.016.919,00;
9. i.belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp.6.840.978.300,00;
10. j.belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment) sebesar Rp.52.500.000,00;
11. k.belanja beasiswa pendidikan ASN sebesar Rp.2.548.750.000,00;
12. l.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.19.364.812.000,00;
13. m.belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.11.377.886.720,00; dan
14. n.belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp.30.813.440,00.
(4)Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.217.822.845.904,08, yang terdiri atas:
1. a.belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp.655.912.000,00;
2. b.belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.59.365.619.023,08;
3. c.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.59.001.441.077,00;
4. d.belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.95.945.954.804,00;
5. e.belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp.202.669.000,00; dan
6. f.belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp.2.651.250.000,00;
(5)Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.382.651.509.251,86, yang terdiri atas:
1. a.belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 369.566.476.651,86; dan
2. b.belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.13.085.032.600,00.
(6)Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.046.015.240,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebesar Rp.6.537.515.240,00; dan
2. b.belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebesar Rp.3.508.500.000,00.
(7)Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.616.567.786.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BOSP-BOS.
(8)Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.119.083.172.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

5.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.537.724.254.339,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp.71.399.320.000,00;
2. b.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.431.266.269.339,00; dan
3. c.belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.35.058.665.000,00.
(2)Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.71.399.320.000,00, yang terdiri atas belanja hibah kepada pemerintah pusat.
(3)Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.431.266.269.339,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.49.448.000.000,00;
2. b.belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp.3.146.731.339,00;
3. c.belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp.378.671.538.000,00;
(4)Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.058.665.000,00, yang terdiri atas belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

6.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.946.524.048.313,05, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.618.601.551,14.
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.823.618.804.914,91.
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.291.936.931.862,00.
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.818.067.828.461,00.
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.328.899.724,00.
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.952.981.800,00.

7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (13) dan ayat (14) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggaran belanja modal peralatan dan mesin dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.823.618.804.914,91, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal alat besar sebesar Rp.4.708.537.795,00;
2. b.belanja modal alat angkutan sebesar Rp.28.848.624.526,00;
3. c.belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.55.006.800,00;
4. d.belanja modal alat pertanian sebesar Rp.2.038.458.420,00;
5. e.belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.107.856.598.234,00;
6. f.belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp.60.393.405.391,00;
7. g.belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp.54.669.747.171,00;
8. h.belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.2.546.932.252,92;
9. i.belanja modal komputer sebesar Rp.33.145.238.391,99;
10. j.belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp.46.253.592,00;
11. k.belanja modal alat peraga sebesar Rp.688.386.235,00;
12. l.belanja modal rambu-rambu sebesar Rp.26.702.747.724,00;
13. m.belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp.2.182.888.382,00;
14. n.belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp.498.735.980.000,00; dan
15. o.belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp.1.000.000.000,00.
(2)Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.708.537.795,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal alat besar darat sebesar Rp.26.306.576,00; dan
2. b.belanja modal alat bantu sebesar Rp.4.682.231.219,00;
(3)Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.848.624.526,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp.28.816.074.526,00; dan
2. b.belanja modal alat angkutan apung tak bermotor sebesar Rp.32.550.000,00.
(4)Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.006.800,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp.17.056.800,00; dan
2. b.belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp.37.950.000,00.
(5)Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.038.458.420,00, yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
(6)Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.107.856.598.234,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal alat kantor sebesar Rp.45.920.305.280,00;
2. b.belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp.61.620.662.954,00;
3. c.belanja modal meja dan kursi kerja/rapat Pejabat sebesar Rp.315.630.000,00;
(7)Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.60.393.405.391,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal alat studio sebesar Rp.59.235.822.109,00; dan
2. b.belanja modal alat komunikasi sebesar Rp.1.157.583.282,00.
(8)Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.54.669.747.171,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal alat kedokteran sebesar Rp.43.134.404.923,00; dan
2. b.belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp.11.535.342.248,00.
(9)Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.546.932.252,92, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.2.212.516.252,92;
2. b.belanja modal alat peraga praktik sekolah sebesar Rp.79.260.000,00; dan
3. c.belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebesar Rp.255.156.000,00.
(10)Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.33.145.238.391,99, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal komputer unit sebesar Rp.20.868.601.572,99; dan
2. b.belanja modal peralatan komputer sebesar Rp.12.276.636.819,00.
(11)Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.46.253.592,00, yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.
(12)Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.688.386.235,00, yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.
(13)Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.26.702.747.724,00 yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
(14)Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.2.182.888.382,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.
(15)Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.498.735.980.000,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.
(16)Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

8.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Anggaran belanja modal gedung dan bangunan dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.291.936.931.862,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal bangunan gedung sebesar Rp.290.961.232.862,00;
2. b.belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.475.699.000,00; dan
3. c.belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp.500.000.000,00.
(2)Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.290.961.232.862,00, yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
(3)Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.475.699.000,00, yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
(4)Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00, yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

9.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.818.067.828.461,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp.636.434.281.937,00;
2. b.belanja modal bangunan air sebesar Rp.120.401.298.291,00;
3. c.belanja modal instalasi sebesar Rp.50.000.000,00; dan
4. d.belanja modal jaringan sebesar Rp.61.182.248.233,00.
(2)Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.636.434.281.937,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal jalan sebesar Rp.472.362.336.722,00;
2. b.belanja modal jembatan sebesar Rp.164.071.945.215,00;
(3)Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.120.401.298.291,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp.59.232.318.490,00; dan
2. b.belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp.61.168.979.801,00.
(4)Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00, yang terdiri atas:
1. a.belanja modal instalasi air kotor sebesar Rp.0,00; dan
2. b.belanja modal instalasi gardu listrik sebesar Rp.50.000.000,00.
(5)Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.182.248.233,00, yang terdiri atas belanja modal jaringan air minum.

10.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Anggaran modal aset lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.952.981.800,00, yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.952.981.800,00, yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

11.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah serta ditambahkan ketentuan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 26

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 26

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024