DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Papua berdasarkan otonomi khusus berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua dan salah satu kekhususan otonomi bagi Provinsi Papua adanya penyelenggaraan peradilan adat yang selaras dengan peradilan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan kewenangan Kejaksaan
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf b Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia berwenang menangani perkara pidana di Provinsi Papua yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua yang memperhatikan penyelenggaraan pengadilan adat dan peradilan adat di Provinsi Papua;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penanganan Perkara Pidana di Provinsi Papua; 2023, No.397 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200l tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5.Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENANGANAN PERKARA PIDANA DI PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1.Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 2023, No.397 serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2.Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
3.Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4.Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
6.Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Hukum Adat yang mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
7.Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
8.Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada Hukum Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
9.Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan Masyarakat Hukum Adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
10.Pengadilan Adat adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perkara Adat yang memeriksa dan mengadili sengketa perdata Adat dan perkara pidana berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
11.Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
12.Putusan Pengadilan Adat adalah putusan perdamaian.

Pasal 2

Penanganan perkara pidana di Provinsi Papua berdasarkan asas:

a.perdamaian;
b.keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang berhati nurani;
c.kepentingan umum;
d.proporsionalitas; dan
e.peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2023, No.397

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua.
(2)Penanganan perkara pidana di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan penyelenggaraan Pengadilan Adat dan Peradilan Adat di Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kearifan lokal yang hidup dalam Masyarakat Adat Papua.

BAB III

PENGADILAN ADAT DAN PENANGANAN PERKARA PIDANA

Pasal 4

(1)Pengadilan Adat bertugas memeriksa dan mengadili perkara pidana berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
(2)Pengadilan Adat berfungsi untuk:
1. a.menyelesaikan perkara pidana berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan; dan
2. b.melindungi hak-hak Orang Asli Papua dan bukan Orang Asli Papua.
(3)Pengadilan Adat berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana di antara warga Masyarakat Adat di Provinsi Papua.
(4)Pengadilan Adat dapat memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terjadi antara Orang Asli Papua dan bukan Orang Asli Papua jika ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 5

Mekanisme menerima, memeriksa, mengurus, mengadili, dan memutus perkara pidana pada Pengadilan Adat dilaksanakan menurut Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Putusan Pengadilan Adat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
(2)Putusan Pengadilan Adat wajib dipatuhi oleh para pihak atau pelaku.
(3)Dalam hal salah satu pihak yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Adat yang memeriksanya, pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang perkara yang 2023, No.397 bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Putusan Pengadilan Adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.
(2)Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.
(3)Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi Putusan Pengadilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri, Penuntut Umum dapat melakukan Penuntutan.
(4)Putusan Pengadilan Adat yang permintaan pernyataan persetujuannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan Penuntutan dan mengajukan tuntutan pidana.

BAB IV

PENUNTUTAN

Pasal 8

(1)Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan penyidik terkait kewenangan Pengadilan Adat terhadap perkara pidana yang dilakukan penyidikan.
(2)Kewenangan Pengadilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.kualifikasi para pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4); dan
2. b.kualifikasi perkara pidana, yaitu perkara pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Pengadilan Adat berwenang menerima, memeriksa, mengurus, mengadili, dan memutus perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum sebagai pengendali perkara dapat mengarahkan penyelesaian perkara pidana melalui Pengadilan Adat dengan mempertimbangkan:
1. a.kesediaan dan/atau perdamaian antara pihak yang berperkara;
2. b.pemenuhan keadilan secara proporsional;
3. c.kepentingan umum;
4. d.keamanan dan ketertiban umum; dan
5. e.efektivitas dan efisiensi penanganan perkara.
(4)Perkara pidana yang kualifikasi para pihak dan kualifikasi perkaranya tidak termasuk kewenangan Pengadilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan penuntutan dengan mekanisme peradilan umum. 2023, No.397

Pasal 9

(1)Dalam hal Pengadilan Adat mengadili perkara pidana yang sedang dalam proses peradilan, Penuntut Umum menunda Penuntutan sampai Putusan Pengadilan Adat dijatuhkan dan dimintakan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
(2)Apabila penanganan perkara pidana sedang dalam tahap penyidikan, Penuntut Umum memberitahukan penundaan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada penyidik.
(3)Penundaan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) menunda kedaluwarsa Penuntutan.
(4)Dalam hal dilakukan penundaan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dilakukan penahanan maka penahanannya ditangguhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal perkara pidana dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah diputus oleh Pengadilan Adat, Penuntut Umum melalui Kepala Kejaksaan Negeri memintakan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
(2)Dalam hal perkara pidana dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan perdamaian atau Putusan Pengadilan Adat tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian, Penuntut Umum dapat melakukan Penuntutan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Papua berdasarkan otonomi khusus berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua dan salah satu kekhususan otonomi bagi Provinsi Papua adanya penyelenggaraan peradilan adat yang selaras dengan peradilan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan kewenangan Kejaksaan
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf b Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia berwenang menangani perkara pidana di Provinsi Papua yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua yang memperhatikan penyelenggaraan pengadilan adat dan peradilan adat di Provinsi Papua;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200l tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5.Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENANGANAN PERKARA PIDANA DI PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1.Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 2023, No.397 serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2.Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
3.Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4.Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
6.Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Hukum Adat yang mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
7.Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
8.Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada Hukum Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
9.Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan Masyarakat Hukum Adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
10.Pengadilan Adat adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perkara Adat yang memeriksa dan mengadili sengketa perdata Adat dan perkara pidana berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
11.Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
12.Putusan Pengadilan Adat adalah putusan perdamaian.

Pasal 2

Penanganan perkara pidana di Provinsi Papua berdasarkan asas:

a.perdamaian;
b.keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang berhati nurani;
c.kepentingan umum;
d.proporsionalitas; dan
e.peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2023, No.397

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua.
(2)Penanganan perkara pidana di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan penyelenggaraan Pengadilan Adat dan Peradilan Adat di Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kearifan lokal yang hidup dalam Masyarakat Adat Papua.

BAB III

PENGADILAN ADAT DAN PENANGANAN PERKARA PIDANA

Pasal 4

(1)Pengadilan Adat bertugas memeriksa dan mengadili perkara pidana berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
(2)Pengadilan Adat berfungsi untuk:
1. a.menyelesaikan perkara pidana berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan; dan
2. b.melindungi hak-hak Orang Asli Papua dan bukan Orang Asli Papua.
(3)Pengadilan Adat berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana di antara warga Masyarakat Adat di Provinsi Papua.
(4)Pengadilan Adat dapat memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terjadi antara Orang Asli Papua dan bukan Orang Asli Papua jika ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 5

Mekanisme menerima, memeriksa, mengurus, mengadili, dan memutus perkara pidana pada Pengadilan Adat dilaksanakan menurut Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Putusan Pengadilan Adat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
(2)Putusan Pengadilan Adat wajib dipatuhi oleh para pihak atau pelaku.
(3)Dalam hal salah satu pihak yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Adat yang memeriksanya, pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang perkara yang 2023, No.397 bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Putusan Pengadilan Adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.
(2)Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.
(3)Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi Putusan Pengadilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri, Penuntut Umum dapat melakukan Penuntutan.
(4)Putusan Pengadilan Adat yang permintaan pernyataan persetujuannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan Penuntutan dan mengajukan tuntutan pidana.

BAB IV

PENUNTUTAN

Pasal 8

(1)Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan penyidik terkait kewenangan Pengadilan Adat terhadap perkara pidana yang dilakukan penyidikan.
(2)Kewenangan Pengadilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.kualifikasi para pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4); dan
2. b.kualifikasi perkara pidana, yaitu perkara pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Pengadilan Adat berwenang menerima, memeriksa, mengurus, mengadili, dan memutus perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum sebagai pengendali perkara dapat mengarahkan penyelesaian perkara pidana melalui Pengadilan Adat dengan mempertimbangkan:
1. a.kesediaan dan/atau perdamaian antara pihak yang berperkara;
2. b.pemenuhan keadilan secara proporsional;
3. c.kepentingan umum;
4. d.keamanan dan ketertiban umum; dan
5. e.efektivitas dan efisiensi penanganan perkara.
(4)Perkara pidana yang kualifikasi para pihak dan kualifikasi perkaranya tidak termasuk kewenangan Pengadilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan penuntutan dengan mekanisme peradilan umum. 2023, No.397

Pasal 9

(1)Dalam hal Pengadilan Adat mengadili perkara pidana yang sedang dalam proses peradilan, Penuntut Umum menunda Penuntutan sampai Putusan Pengadilan Adat dijatuhkan dan dimintakan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
(2)Apabila penanganan perkara pidana sedang dalam tahap penyidikan, Penuntut Umum memberitahukan penundaan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada penyidik.
(3)Penundaan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) menunda kedaluwarsa Penuntutan.
(4)Dalam hal dilakukan penundaan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dilakukan penahanan maka penahanannya ditangguhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal perkara pidana dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah diputus oleh Pengadilan Adat, Penuntut Umum melalui Kepala Kejaksaan Negeri memintakan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
(2)Dalam hal perkara pidana dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan perdamaian atau Putusan Pengadilan Adat tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian, Penuntut Umum dapat melakukan Penuntutan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEWENANGAN

Pasal 3

PENGADILAN ADAT DAN PENANGANAN PERKARA PIDANA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENUNTUTAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEWENANGAN

Pasal 3

PENGADILAN ADAT DAN PENANGANAN PERKARA PIDANA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENUNTUTAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2004