Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2004
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2004
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 73
Ringkasan
1. KETENTUAN UMUM 2. SUSUNAN KEJAKSAAN 3. TUGAS DAN WEWENANG 4. KETENTUAN LAIN 5. KETENTUAN PERALIHAN 6. KETENTUAN PENUTUP
1. KETENTUAN UMUM 2. SUSUNAN KEJAKSAAN 3. TUGAS DAN WEWENANG 4. KETENTUAN LAIN 5. KETENTUAN PERALIHAN 6. KETENTUAN PENUTUP
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4358); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
BAB I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Bagian Kedua Kedudukan
Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
BAB II . . . BAB II SUSUNAN KEJAKSAAN
BAB II
Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.
Bagian Kedua Jaksa
(4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Gubernur (Pergub)