DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia

Ringkasan

Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3913/SES/07/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Rekomendasi Draft Pedoman Retensi Arsip telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang ... SALINAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
8.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
9.Peraturan Menteri ... ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
9.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
10.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
2.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4.Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5.Arsip Inaktif ... ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
5.Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6.Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
7.Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
9.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10.Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
11.Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pemerintahan ... ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
12.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
14.Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

Pasal 2

(1)Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Ketentuan mengenai Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

(1)Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
(2)Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
(3)Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola:
1. a.2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi;
2. b.5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
3. c.10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:

a.peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
b.peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
c.kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

a.keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
b.keterangan ... ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
b.keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

(1)Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan digunakan untuk menyusun:
1. a.JRA substantif dibidang perencanaan pembangunan bagi lembaga negara; dan
2. b.JRA substantif dibidang perencanaan pembangunan bagi pemerintahan daerah.
(2)Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip sektor perekonomian urusan perencanaan pembangunan .
(3)Dalam menetapkan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga negara dan pemerintahan daerah:
1. a.menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
2. b.menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

Pasal 7

Jenis arsip urusan perencanaan pembangunan meliputi:

a.perumusan kebijakan;
b.musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang;
c.perencanaan pembangunan kementerian atau lembaga;
d.koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
e.pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan;
f.aksi strategis nasional; dan
g.perencanaan ... ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
g.perencanaan pendanaan pembangunan.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2015 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 117 ggal 2012ES BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR ... 1 3 4 1 10 Tahun Permanen - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan dan penyusunan bahan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan 2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang a Musrenbang nasional 10 Tahun Permanen b Musrenbang provinsi 10 Tahun Permanen 3 a 5 Tahun Permanen b 5 Tahun Permanen c Program Kerja Tahunan Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional meliputi : rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan nasional. Perencanaan Pembangunan Kementerian/Lembaga Rencana Pembangunan Jangka Menengah /Renstra-KL Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga ( Renja-KL) PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Jenis/Series Arsip Retensi Keterangan 2 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1 3 4 Jenis/Series Arsip Retensi Keterangan 2 1 Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya 2 Tahun Musnah 2 Program kerja tahunan Unit Kerja 2 Tahun Musnah 3 Program Kerja Tahunan Lembaga 2 Tahun Permanen d Penetapan/Kontrak Kinerja 1 Pimpinan Unit Kerja 5 Tahun Musnah 2 Ketua/Menteri/Kepala Lembaga Negara da Badan Pemerintah/Instansi 5 Tahun Permanen e Laporan 1 Berkala a Laporan Triwulan 2 Tahun Musnah b Laporan Semesteran 2 Tahun Musnah c Laporan Tahunan Unit Kerja 2 Tahun Musnah d Laporan Tahunan Lembaga/Instansi 2 Tahun Permanen e Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2 Tahun Permanen 2 Laporan Insidental 2 Tahun Permanen f Evaluasi Program 1 Unit Kerja 2 Tahun Musnah 2 Lembaga/Instansi 2 Tahun Permanen 4 5 Tahun Permanen 5 Konsultasi perencanaan pembangunan 5 Tahun Musnah 6 2 Tahun Permanen 7 Aksi Strategis Nasional 10 Tahun Permanen - Rancangan awal perencanaan aksi strategis nasional - Rapat pembahasan rancangan awal dengan K/L - Sosialisasi dengan K/L Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1 3 4 Jenis/Series Arsip Retensi Keterangan 2 - Rancangan akhir perencanaan aksi strategis nasional - Penetapan perencanaan aksi strategis nasional 8 Perencanaan Pendanaan Pembangunan a Pendanaan Luar Negeri dan Hibah 10 Tahun Permanen b Pendanaan Dalam Negeri 10 Tahun Permanen c Kerjasama Pembangunan Internasional 10 Tahun Permanen d Surat Berharga Syariah Negara 10 Tahun Permanen e Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru 10 Tahun Permanen KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015