Indonesia, BPK RI
Peraturan BPK ini mengatur mengenai: 1) penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh Parpol kepada BPK; 2) pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban oleh BPK; dan 3) penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban kepada Parpol.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan BPK tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik; Mengingat 3 Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan: 1. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah orgarusasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Partai Politik Lokal yang selanjutnya disebut Parpol Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah NasionalfKongresfMuktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD adalah Pengurus Partai Politik di tingkat wilayah Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. 5. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC adalah Pengurus Partai Politik di tingkat wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
UMUM PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. Menetapkan MEMUTUSKAN: 4 Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh Parpol kepada BPK; b. Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban oleh BPK; dan c. Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban kepada Parpol. Pasal2BAB II RUANG LINGKUP 6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN I APBD yang diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik. 7. Laporan Pertanggungjawaban Parpol atas Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan atas penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh Parpol atas Bantuan Keuangan. 8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 9. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan datal informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
BAB I
diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh BPK.
Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diserahkan pula kepada DPR/DPD/DPRD Provinei/Kabupaterr/Kota, bersamaan dengan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, sesuai dengan kewenangannya.
BABVI PENYERAHAN LAPORAN BASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA PARPOL 9 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, rnulai berlaku pada tahun 2017.
BABIX PENUTUP Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban atas Bantuan Keuangan Partai Politik diatur dengan Keputusan BPK. Pasal17BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN Ketentuan dalam Peraturan BPK ini berlaku pula bagi Parpol Lokal, dengan melakukan penyesuaian berdasarkan struktur organisasi Parpol Lokal. Pasal16BAB VII PARTAI POLITIK LOKAL 10 k- N' .:::? h ddi '/" lzam Bur anu In Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 136 YASONNA H. LAOLY ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal12 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, HARRY AZHAR AZIS ttd BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPP/DPD/DPC*) Partai Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*) Tahun 20XXyang bersumber dari APBN/APBD*l, yang terdiri atas: a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan b. Rekapitulasi barang inventarisj modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan: Kepada Yth.[Ketua BPK/ Kepala PerwakilanProv ..... J Badan Pemeriksa Keuangan RIJl. : . NomorLampiranPerihal : Surat Representasi Manajemen ........................ , 20 . [Kop Partai Politik] FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (REPRESENTATION LETTER) LAMPIRANPERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANGPEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan