Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 13 Tahun 2020
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Menimbang KEPALA BADAN KEAMANANLAUT REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT NOMOR 1.3 TAHUN 2.020 TENTANG PETUNJUK INDUK NOMOR BIN-07 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN BIDANG LOGISTIK BADAN KEAMANANLAUT REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Logistik di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia; Mengingat Pasa11 Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURANKEPALABADANKEAMANANLAUTREPUBLIK INDONESIATENTANGPETUNJUK INDUK NOMOR BIN-07 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAANBIDANG LOGISTIK BADANKEAMANANLAUTREPUBLIKINDONESIA.
Menetapkan
kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan penerbitan SKL bagi kegiatan rekanan, WNA dan WNI di wilayah kewenangan Bakamla RI baik di tingkat pusat hingga di tingkat satuan.
adalah(Kodal)PengendaliandanKomando10.
Pasa13 Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Logistik Bakamla RI disusun untuk:
dan
Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Logistik Bakamla RI merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI "Raksiimahiva Camudresu. Nusantarasya", serta sebagai acuan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya dalam bidang logistik.
Dalam Peraturan Kepala Bakamla RI ini khususnya terkait Petunjuk Induk BIN-07 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Logistikdi Lingkungan Bakamla RI. Pasa14
dan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2.;2. API"n 201.0 Pasa18 Peraturan Kepala Bakamla RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Petunjuk Induk BIN-07 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Logistik di Lingkungan Bakamla RI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bakamla RI ini.
A. Latar Belakang Tugas Bakamla RI berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380) adalah melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kompleksitas dan luasnya cakupan wilayah tugas mengakibatkan tingginya tuntutan terhadap kesiapsiagaan satuan-satuan Bakamla RI untuk melaksanakan operasi, dengan demikian peranan logistik menjadi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Bakamla RI tersebut. Dalam rangka mewujudkan kesiapsiagaan satuan-satuan Bakamla RI, logistik Bakamla RI dituntut untuk mampu menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana (materiil, fasilitas dan jasa) secara efektif, efisien dan tepat sasaran melalui penyelenggaraan Pembinaan administrasi materiiljBMN, Pembinaan Materiil (Binmat) dan penyelenggaraan Pembinaan Dukungan Logistik (Binduklog) yang ketiganya merupakan kegiatan pembinaan bidang logistik Bakamla RI. Penyelenggaraan Binmat diarahkan untuk menyiapkan dan BABI PENDAHULUAN PETUNJUKINDUKNOMORBIN-07TAHUN2020 TENTANGPEMBINAANBIDANGLOGISTIK BADANKEAMANANLAUTREPUBLIKINDONESIA Lampiran Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 1~ Tahun 2.020 Tentang Petunjuk Induk Nomor BIN-07Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Logistik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia C. Ruang Lingkup Secara umum ruang lingkup Petunjuk Induk Nomor BIN-07Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Logistik di Lingkungan Bakamla RI meliputi pendahuluan, Dasar-dasar Pemikiran, Pembinaan, Jenis dan Fungsi Materiil Bakamla RI, Pembinaan dan Fungsi Pembinaan Dukungan Bakamla RI, Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab Logistik, Pembinaan administrasi materiil/BMN, Pembinaan Materiil dan Pembinaan Dukungan Logistik,dan Penutup. B. Maksud dan Tujuan
tertib administrasi sedangkan penyelenggaraan Binduklog diarahkan guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan kegiatan organisasi. Pembinaan bidang logistik Bakamla RI merupakan salah satu bagian dari pembinaan Bakamla RI yang mempunyai kedudukan sama, saling berinteraksi dan mendukung pembinaan lainnya dilingkungan Bakamla RI, sehingga bersinergi dalam mewujudkan keberhasilan Pembinaan Kemampuan (Binpuan) dan Penggunaan Kekuatan (Gunkuat) Bakamla RI. Untuk dapat menyelenggarakan pembinaan bidang logistik Bakamla RI yang tanggap, dinamis dan mampu memenuhi kebutuhan kegiatan Binpuan dan Gunkuat serta didukung dengan ketertiban administrasi yang sesuai dengan aturan, maka kegiatan pembinaan logistik diatur secara terpadu dalam petunjuk induk ini. Hal-hal terkait Pembinaan Bidang di atas secara lebih teknis diuraikan melalui penjelasan terkait Doktrin dan Petunjuk, dengan hal utama adalah dimulai dengan telah ditetapkannya Doktrin Bakamla RI "Raksamahiua Camudresu. Nusantarasya" melalui Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Doktrin Bakamla RI "Raksamahiua Camudresu Nusantarasya". Dalam uraian ini, lebih difokuskan pada Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Logistik dengan satuan kerja atau Satuan Pembina Materi (SPM)terkait adalah Biro Sarana dan Prasarana. Penjelasan terkait Pembinaan Bidang meliputi:
B. Penggunaan Kekuatan Bakamla RI Gunkuat Bakamla RI adalah penggunaan kekuatan unsur dengan komponen-komponen Kapal Negara (KN),Radar, System Monitoring dan System Surveilance. Komponen Bakamla RI, antara lain sebagai berikut:
A. Pembinaan Kemampuan Bakamla RI Binpuan Bakamla RI adalah proses sinergi semua sistem pembinaan Bakamla RI guna mewujudkan kemampuan seluruh komponen Bakamla RI, sehingga dapat mewujudkan postur kekuatan Bakamla RIyang mempunyai kesiapan 4 (empat) kemampuan Bakamla RI meliputi kemampuan surveilance, kemampuan menjaga keamanan laut, kemampuan menjamin keselamatan di laut dan kemampuan pertahanan (komponen cadangan) yang digunakan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas Bakamla RI. Tolok ukur keberhasilan Binpuan Bakamla RI ditentukan oleh tingkat kekuatan Bakamla RI yang meliputi kesiapan administrasi, kesiapan materiil, kesiapan personel serta kesiapan sistem informasi dan metode. Binpuan Bakamla RI adalah proses sinergi semua sistem pembinaan Bakamla RI guna mewujudkan kemampuan seluruh struktur kekuatan Bakamla RI yang diarahkan agar mampu menghadapi berbagai kemungkinan ancaman sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas Bakamla RI. Tolok ukur keberhasilan Binpuan Bakamla RI ditentukan oleh terpenuhinya 4 (empat) elemen kemampuan Bakamla RI yang meliputi struktur kekuatan, moderenisasi, kesiapan dan keberlanjutan. BAB II DASAR-DASARPEMIKIRAN
Pembinaan bidang logistik Bakamla RI merupakan segala upaya dan kegiatan yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan, pengadaan j pemeliharaan barangj jasa, pengadministrasian BMN, pendistribu sian, pelaksanaan dan pengawasanjpengendalian serta evaluasi terhadap fungsi-fungsi BinminjSimak BMN, Binmat dan Binduklog untuk menciptakan kesiapan materiil Bakamla RI agar selalu siap sewaktu-waktu dibutuhkan dan selalu dalam keadaan siap selama digunakan.
Tolok ukur keberhasilan Gunkuat Bakamla RI ditentukan oleh kesiapan dan keandalan unsur yang merupakan perpaduan antara kekuatan operasional dengan pendukung logistiknya. Gunkuat Bakamla RI adalah penggunaan struktur kekuatan Bakamla RIyang disusun dalam Kesatuan unsur yang terdiri dari:
Tolok ukur keberhasilan Gunkuat Bakamla RI ditentukan oleh kesiapan dan keandalan Unsur yang merupakan perpaduan antara kekuatan Operasional dengan pendukung logistiknya. D. Asas-Asas Asas-asas yang digunakan dalam melaksanakan Binmirr/Bimak BMN,Binmat dan Binduklog meliputi:
Dalam pelaksanaan Binmirr/ Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus diarahkan pada perencanaan jauh ke depan.
Dalam melaksanakan Binmirr/Bimak BMN,Binmat dan Binduklog harus dapat menjamin pelaksanaan tugas secara berlanjut dan berkesinambungan dengan susunan kekuatan operasional 'Bakamla RI yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu un sur- unsur dalam tugas operasi, latihan dan pelaksanaan pemeliharaan.
Asas ini menentukan agar dalam pelaksanaan BinminZSimak BMN,Binmat dan Binduklog selalu memperhatikan pengaruh dan dampaknya terhadap lingkungan.
Binmirr/ Simak BMN,Binmat dan Binduklog dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Binmirr/ Simak BMN, Binmat dan Binduklog diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas Bakamla RI.
Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus dilaksanakan secara tertib, teratur, cermat dan bertanggungjawab. Pembinaan logistik Bakamla RI harus bersinergi dengan pembinaan bidang lainnya agar tercapai keberhasilan dalam mewujudkan kemampuan dan kekuatan Bakamla RI, selain bersinergi secara internal Bakamla RIjuga harus mampu memanfaatkan jaringan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS)sebagai wujud pemberdayaan komponen cadangan lainnya dan komponen pendukung pertahanan Negara. Pembinaan Bidang Logistik (Binduklog) Bakamla RI dilaksanakan dengan mengikuti asas-asas dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.
Setiap pembina maupun kuasa pengguna materiil bertanggung jawab atas pengamanan materiil baik dalam arti teknis maupun fisiko
Agar pelaksanaan Binmin/Simak BMN, Binmat dan Binduklog berjalan baik, maka keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan harus senantiasa terpelihara.
Pelaksanaan Binmiri/Bimak BMN, Binmat dan Binduklog harus dapat memberikan hasil yang optimal dalam berbagai situasi.
Dalam Binmirr/Bimak BMN, Binmat dan Binduklog harus ada keterpaduan saat penyusunan rencana kebutuhan dari seluruh Pembina Materiilpada semua tingkat kegiatan.
Binmin/Bimak BMN, Binmat dan Binduklog harus peka dan tanggap terhadap perkembangan dan perubahan tuntutan kebutuhan.
Perencanaan dan pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan Binmirr/Bimak BMN, Binmat dan Binduklog berada di Mabes Bakamla.
Binmm/ Simak BMN, Binmat dan Binduklog diarahkan pada kemampuan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar negeri.
Sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada, Binmirr/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus dapat memilih dan memilah dengan tepat kebutuhan yang harus didahulukan dan diutamakan.
Binmirr/Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus diarahkan untuk keberhasilan pencapaian sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien. badanj organisasi yang mengemban fungsi kewasgiatan dan pengendalian bidang logistik. Penyelenggaraan binlog dilaksanakan oleh Pembina Logistik tingkat Pusat dan Pembina Logistik tingkat Zona maritim untuk mengawasi dan mengendalikan terlaksananya fungsi-fungsi BinminjSimak BMN,Binmat dan Binduklog Bakamla RI.
Pembina Dukungan Administrasiy Simak BMNBakamla RI adalah badanyorganisasi yang memiliki fungsi memberikan dukungan administrasi kepada satuan operasi maupun staf dan berfungsi menyelenggarakan fungsi-fungsi pembinaan dukungan administrasi sesuai bidangnya.
Pembina Materiil Bakamla RI merupakan badarr/ organisasi yang mengemban fungsi Binmat (penentuan kebutuhan s.d. penghapusan). Penyelenggaraan Binmat dilaksanakan oleh Pembina Materiil tingkat pusat dan Pembina Materiil tingkat Zona Maritim dalam menjamin terlaksananya fungsi-fungsi pembinaan materiil sesuai bidangnya. merupakanRIBakamla E. Prinsip-Prinsip Prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penyelenggaraan BinminjSimak BMN,Binmat dan Binduklog meliputi:
Prinsip pembina adalah penyelenggara fungsi-fungsi pembinaan sesuai strata dan lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing yang meliputi:
Pembina Logistik
Pelaksanaan BinminjSimak BMN, Binmat dan Binduklog diarahkan pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. lainnya untuk mendukung tugas Bakamla RI.
Pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan Binmin/ Simak BMN, Binmat dan Binduklog harus memenuhi kaidah dan standar kelaikan yang diarahkan pada teIjaminnya keselamatan personel, materiil dan lingkungan.
Pelaksanaan BinminjSimak BMN, Binmat dan Binduklog harus dilaksanakan secara tertib administrasi, hukum dan fisik serta akuntabel.
Pelaksanaan Binmin zSimak BMN, Binmat dan Binduklog harus ditunjang oleh sistem informasi logistik yang merupakan bagian dari sistem informasi terpadu Bakamla RI dan dikembangkan berdasarkan tuntutan kebutuhan sistem pembinaan Binduklog harusBinmat dan selaras dengan 3.
Pembina Dukungan Logistik Bakamla RI adalah badan Zorganieasi yang memiliki fungsi memberikan dukungan logistik kepada satuan operasi dan berfungsi menggerakkan fungsi-fungsi pembinaan dukungan logistik sesuai bidangnya.
Pembina Teknis adalah badan Zorganisasi yang memiliki fungsi mengevaluasi, menganalisis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pembina logistik Bakamla RI dalam rangk:a perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Binmin /Bimak BMN, Binmat dan Binduklog. Setiap materiil Bakamla RI mempunyai Pembina Teknis.
Organisasi pelaksana fungsi Binmirr/ Simak BMN, Binmat dan Binduklog dibawah pengawasan dan pengendalian Pembina Logistik Bakamla RI. Prinsip Sinkronisasi. Binmin ZSimak BMN, dilaksanakan secara
Logistik Bakamla RI harus dapat dikerahkan, digunakan dan ditarik kembali secara tepat, terarah dan terpadu untuk mendukung tugas Bakamla baik untuk kepentingan pencegahan maupun penindakan termasuk tetjaminnya keselamatan di laut secara bersama-sama dengan sumber daya nasionallainnya. B. Jenis Materiil Dalam rangka pembinaan bidang logistik agar dapat memenuhi kebutuhan kegiatan Binpuan dan Gunkuat, jenis materiil Bakamla RI dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu materiil utama dan materiilpendukung. A. PedomanMateriil Pembinaan materiil pada hakekatnya adalah suatu usaha dan kegiatan mulai dari penentuan kebutuhan, perencanaan, pengadaanj pemeliharaan barangj jasa, pencatatan BMN, distribusi, dan penggunaan sampai dengan penghapusan dengan didukung sistem administrasi yang tertib, teratur, cermat dan bertanggung jawab dalam rangka menyiapkan dan menyediakan materiil yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Binpuan maupun Gunkuat secara terpadu dan berlanjut. Pembinaan materiil di lingkungan Bakamla RI merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang melibatkan hubungan antara:
Materiil yang dalam penggunaannya berfungsi sebagai saran a utama dalam kegiatan Binpuan maupun Gunkuat, pembinaan materiilnya didasarkan pada siklus daur hidup dan konsep dukungan logistik yang telah ditetapkan dalam proses pengadaannya. Materiil tersebut ditempatkan, dipelihara dan digunakan sesuai kelompoknya sehingga setiap materiil Bakamla RI memiliki penanggungjawab dalam sistem pembinaannya, baik penanggung jawab selama siklus daur hidup, penanggung jawab pada tingkat kegiatan dalam manajemen logistik Bakamla RI serta penanggung jawab kewenangan pengurusannya. BAB III PEMBINAAN, JENIS DAN FUNGSI MATERIIL BAKAMLARI C. Fungsi Pembinaan Materiil Fungsi dalam Binmat terdiri dari fungsi pokok dan penunjang.
1) Kapal Negara (KN), pesud, rantis (berupa materiil platform, senjata dan amonisi, peralatan elektronika senjata dan peralatan komunikasi); 2) Radar dan peralatan surveilance lainnya; dan 3) Senjata organik kesatuan dan perorangan yang tidak terinstalasi pada materiil alut.
satker / stakeholder yangmelibatkan seluruh diterapkan serta dukungan logistik selama daur hidup materiil, dengan tujuan memperoleh data ilmiah tentang persyaratan operasional dan teknis untuk mendukung proses pengadaan atau pembangunan, sehingga diperoleh materiil dan dukungan logistik yang tepat sesuai kebutuhan.
1) Pemeliharaan merupakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan untuk menjamin kesiapan materiil dan mempertahankan kesiapan materiil selama daur hidup yang telah diprogramkan. 2) Ditinjau dari sifatnya, pemeliharaan dapat dilaksanakan secara preventif (pencegahan) dan korektif (perbaikan). 3) Ditinjau dari jenis dan tingkatannya, pemeliharaan materiil utama dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya: a) pemeliharaan materiil alut dapat dilaksanakan dalam tiga tingkat pemeliharaan yakni pemeliharaan tingkat organik, menengah dan depo; dan b) pemeliharaan materiil non alut meliputi pemeliharaan organik /rutin dan perbaikan ringan, sedang dan berat pada bidang Faslan. 4) Pemeliharaan materiil pendukung meliputi pemeliharaan organik/ rutin. 5) Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan dengan pendukung. 4) Informasi administrasi kelaikan. 5) Informasi administrasi fasilitas pangkalan. 6) Informasi simak BMN. materiilperbekalan3)
Administrasi perbendaharaan materiil adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang menjamin tercapainya ketertiban dan kelancaran administrasi mengenai pengurusan administrasi umum dan khusus serta pengurusan perbendaharaan sesuai aturan yang berlaku.
Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
lnformasi Pembinaan Logistik adalah suatu kesatuan himpunan informasi elektronik/manual dalam pembinaan materiil dan pembinaan dukungan logistik yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. lnformasi tersebut meliputi: 1) Informasi administrasi pengadaan materiil utama 2) Informasi administrasi pemeliharaan dan perbaikan materiil utama. Informasi administrasi
B. Fungsi Pembinaan Dukungan Logistik Fungsi-fungsi dalam pembinaan dukungan logistik meliputi:
Pembinaan dukungan logistik diarahkan kepada:
organisasi pembina lain dalam sistemZona Maritim dengan pembinaan Bakamla RI; A. Pembinaan Dukungan Logistik Pembinaan dukungan logistik pada hakikatnya adalah suatu usaha dan kegiatan untuk mempertahankan satuan-satuan operasi dalam kondisi selalu siap operasi agar mampu menjaga kesinambungan penyelenggaraan kegiatan Binpuan dan Gunkuat. Pembinaan dukungan logistik di lingkungan Bakamla RI merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang melibatkan hubungan antara:
1) Fasilitas Labuh; 2) Fasilitas Pembekalan; 3) Fasilitas Pemeliharaan; 4) Fasilitas Perawatan Personel; dan 5) Fasilitas Pembinaan Pangkalan.
1) dukungan materiil bekal untuk pemeliharaan; 2) dukungan materiil bekal untuk operasi dan latihan; dan 3) dukungan materiil bekal untuk personel.
masing- masing Pembina Teknis sesuai golongan materiilnya.
olehterhadap materiil dirumuskanb. Kebijakan teknis B. Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pembinaan Logistik Dalam penyelenggaraan pembinaan logistik, untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang rnaksimal, maka penyelenggaraannya perlu penentuan tataran wewenang dan tanggung jawab yang jelas bidang kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian.
A. Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pembinaan AdministrasijSIMAK BMN Dalam penyelenggaraan pembinaan administrasijSIMAK BMN untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang maksimal, maka penyelenggaraannya perlu penentuan tataran wewenang dan tanggung jawab yang jelas bidang pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian. BABV TATARANKEWENANGANDANTANGGUNGJAWABPEMBINAANLOGISTIK, PEMBINAANADMINISTRASIjSIMAKBMN,PEMBINAANMATERIILDAN PEMBINAANDUKUNGANLOGISTIK Badandilaksanakan olehc. Pengawasan fungsional Pengawasan tingkat Pusat.
1) Organisasi pengemban fungsi perumus kebijakan dan perencanaan bidang logistik; dan 2) Satuan yang mengemban fungsi Binmat dan Bintek sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya.
Pengorganisasian Binduklog terdiri dari:
1) organisasi pengemban fungsi perumus kebijakan dan perencanaan umum; dan 2) Pelaksana pusat sebagai fungsi Binduklog dan bintek sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya.
C. Tataran Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Binduklog Dalam penyelenggaraan Binduklog untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang maksimal, maka penyelenggaraannya perlu penentuan tataran wewenang dan tanggung jawab yang jelas dibidang kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian.
Badan
Petunjuk lnduk Pembinaan Bidang Logistik Bakamla RI ini merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan logistik Bakamla RI yang meliputi penyelenggaraan Pembinaan Administrasi/SIMAK BMN, Binlog (binmat dan binduklog) serta tataran wewenang dan tanggung jawab. Dengan disusunnya buku petunjuk induk ini, diharapkan tercapainya kesatuan arah serta keseragaman pengertian, sikap dan tindakan demi kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan logistik Bakamla RI yang efektifdan efisien dalam rangka pencapaian tugas Bakamla RI. Sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka Petunjuk lnduk Pembinaan Bidang Logistik Bakamla RI ini bersifat fleksibel untuk perbaikan dan penyempurnaan. Petunjuk lnduk Pembinaan Bidang Logistik Bakamla RI ini bersifat umum dan akan dijabarkan menjadi Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar) yang disesuaikan dengan kebutuhan stratifikasi doktrin di lingkungan Bakamla RI. BAB VI PENUTUP
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)