Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 178 Tahun 2014
- Nomor
- 178
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
MEMUTUSKAN :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Keamanan Laut; PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 178 TAHUN 2014 TENTANG BADAN KEAMANAN LAUT REPU8LII~ INDONESLL\ Menetapkan Mengingat Menimbang I .1 Pasa13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakamla menyelenggarakan fungsi:
L Bagian ... Bagian Ketiga Fungsi Bagian Kedua Tugas Pasa12 Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2 REPU8L1t< INDONESIA Bagian ... Bakamla terdiri atas:
L Pasa15 Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB II
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan Iungsi:
Bagian Ketiga Sekretariat Utama Pasal 6 Kepala mempunyai tugas mernirnpin Bakamla dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla. Bagian Kedua Kepala 4 REPUBLII-< INDONESIA
Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi mernpunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. / j__ Pasal ...
Bagian Keernpat Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi
dan
5 Bagian ... Scksi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi:
6 PasaI ... Indonesia dan wilayah YUriSdikZdoneSia.
Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Operasi dan Latihan menyelenggarakan fungsi:
Deputi Bidang Operasi dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan latihan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Bagian Kelima Deputi Bidang Operasi dan Latihan 7
rnenyelenggarakan fungsi:
Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasa! 20, Deputi Bidang Inforrnasi, Hukurn, dan Kerja Sarna Pasal 20 Deputi Bidang Inforrnasi, Hukurn, dan Kerja Sarna mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum, dan kerja sarna penyelenggaraan keamanan dan keselarnatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan