DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 178 Tahun 2014

Nomor: 178
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 ten tang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Keamanan Laut; PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 178 TAHUN 2014 TENTANG BADAN KEAMANAN LAUT REPU8LII~ INDONESLL\ Menetapkan Mengingat Menimbang I .1 Pasa13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakamla menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun kebijakan nasional di bidang kearnanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
b.menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
c.melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d.menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
e.memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
f.mernberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
g.melaksanakan tugas lain dalam sistern pertahanan nasional. L Bagian ...

(3)Bakamla bertanggung jawab kepada Prcsiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kearnanan. 2 REPU8L1t< INDONESIA Bagian ... Bakamla terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat Utama;
3. c.Deputi Bidang Kebijakan dan Slrategi;
4. d.Deputi Bidang Operasi dan Latihan; dan
5. e.Oeputi Bidang lnformasi, Hukum, dan Kerja Sama. L Pasa15

BAB II

ORGANISASI Pasa14

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan Iungsi:

a.koordinasi kegiatan Bakamla;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program Bakamla;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pembcrian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bakamla.

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 12

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi mernpunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. / j__ Pasal ...

Pasal 11

(1)Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi adalah unsur pelaksana di bidang penyiapan kebijakan scrta strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10

(1)Sekretariat Utama terdiri atas paling ban yak 3 (tiga) Biro.
(2)Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
(3)Masing-rnasing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
1. e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan
2. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. 5 Bagian ... Scksi.
(3)Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) [
(1)Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2)Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
b.penyusunan strategi nasional penyelenggaraan keamanan dan keselamatan eli wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
c.koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebijakan dan strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 13

6 PasaI ... Indonesia dan wilayah YUriSdikZdoneSia.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Operasi dan Latihan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur mengenai operasi dan latihan, penindakan, pengejaran, pengawasan terhadap terduga pelaku pelanggaran, serta pengawasan dan penyimpanan barang hasil penindakan sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang;
b.pelaksanaan koordinasi, sinergi, dan pemantauan serta pemberian dukungan teknis kepada instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pelaksanaan patroli, operasi, dan latihan;
c.pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d.pembinaan teknis operasi di lingkungan Bakamla; dan
e.pelaksanaan evaluasi dan peIaporan di bidang operasi dan pelatihan keamanan dan keseIamatan di wilayah perairan

Pasal 16

Deputi Bidang Operasi dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan latihan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 15

(1)Deputi Bidang Operasi dan Latihan adalah unsur pelaksana di bidang operasi dan latihan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Deputi Bidang Operasi dan Latihan dipimpin oleh Oeputi.
1. a.penyusunan ... rnenyelenggarakan fungsi:

Pasal 21

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasa! 20, Deputi Bidang Inforrnasi, Hukurn, dan Kerja Sarna Pasal 20 Deputi Bidang Inforrnasi, Hukurn, dan Kerja Sarna mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum, dan kerja sarna penyelenggaraan keamanan dan keselarnatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 ten tang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Keamanan Laut; PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 178 TAHUN 2014 TENTANG BADAN KEAMANAN LAUT REPU8LII~ INDONESLL\ Menetapkan Mengingat Menimbang I .1 Pasa13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakamla menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun kebijakan nasional di bidang kearnanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
b.menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
c.melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d.menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
e.memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
f.mernberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
g.melaksanakan tugas lain dalam sistern pertahanan nasional. L Bagian ...

(3)Bakamla bertanggung jawab kepada Prcsiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kearnanan. 2 REPU8L1t< INDONESIA Bagian ... Bakamla terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat Utama;
3. c.Deputi Bidang Kebijakan dan Slrategi;
4. d.Deputi Bidang Operasi dan Latihan; dan
5. e.Oeputi Bidang lnformasi, Hukum, dan Kerja Sama. L Pasa15

BAB II

ORGANISASI Pasa14

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan Iungsi:

a.koordinasi kegiatan Bakamla;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program Bakamla;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pembcrian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bakamla.

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 12

Pasal 11

(1)Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi adalah unsur pelaksana di bidang penyiapan kebijakan scrta strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10

(1)Sekretariat Utama terdiri atas paling ban yak 3 (tiga) Biro.
(2)Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
(3)Masing-rnasing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
1. e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan
2. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. 5 Bagian ... Scksi.
(3)Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) [
(1)Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2)Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
b.penyusunan strategi nasional penyelenggaraan keamanan dan keselamatan eli wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
c.koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebijakan dan strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 13

6 PasaI ... Indonesia dan wilayah YUriSdikZdoneSia.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Operasi dan Latihan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur mengenai operasi dan latihan, penindakan, pengejaran, pengawasan terhadap terduga pelaku pelanggaran, serta pengawasan dan penyimpanan barang hasil penindakan sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang;
b.pelaksanaan koordinasi, sinergi, dan pemantauan serta pemberian dukungan teknis kepada instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pelaksanaan patroli, operasi, dan latihan;
c.pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d.pembinaan teknis operasi di lingkungan Bakamla; dan
e.pelaksanaan evaluasi dan peIaporan di bidang operasi dan pelatihan keamanan dan keseIamatan di wilayah perairan

Pasal 16

Deputi Bidang Operasi dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan latihan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 15

(1)Deputi Bidang Operasi dan Latihan adalah unsur pelaksana di bidang operasi dan latihan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Deputi Bidang Operasi dan Latihan dipimpin oleh Oeputi.
1. a.penyusunan ... rnenyelenggarakan fungsi:

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 178 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

ORGANISASI Pasa14

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 21

Peraturan turunan (2)

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 13 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

ORGANISASI Pasa14

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 21

Peraturan turunan (2)

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 13 Tahun 2020