Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 30
menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara; : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 2 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/1605/M.PAN/6/2008 tanggal 24 Juni 2008. MEMUTUSKAN : Menetapkan . PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAlAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAlAN NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2007, diubah sebagai berikut :
"Pasal 4 BKN terdiri atas :
3 f rhpt&i @pf19 Bmgadaan, Kepangkatan dan Pensiun;
I. Pusat Analisis Pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil;
"Pasal 158 Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan terdiri atas :
"Bagian Ketujuh Direktorat Peraturan Perundang-undangan Direktorat Peraturan Perundang-undangan mernpunyai tugas melaksanakan perancangan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian, melaksanakan doku- mentasi, publikasi dan informasi peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, serta memberikan pertimbangan pembentukan kelembaga- an. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Direktorat Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :
c, penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian mengenai disiplin, kewajiban, pemberhentian dan pensiun;
h . pemberian pertimbangan pembentukan kelembagaan. Direktorat Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang- undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian mengenai perencanaan kepegawaian, pengadaan, penilaian kinerja, dokumentasi, publikasi dan pelayanan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dan penyiapan bahan pertimbangan pembentukan kelembagaan DepartemenlLPND dan lnstansi lainnya dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Polhukam. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi : a, penyiapan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan kepega- waian dan pengadaan;
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang- undangan I terdiri dari :
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang- undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian mengenai pembinaan karier, hak kepegawai- an, gaji dan tunjangan, sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dan penyiapan pertimbangan pembentukan kelembagaan Departemen/LPND dan lnstansi lainnya dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesra. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan II menyetenggarakan fungsi :
7
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang- undangan II terdiri dari :
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang- undangan Ill mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian mengenai disiplin, kewajiban, pemberhentian dan pensiun, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, penyiapan pertimbangan pembentukan kelembagaan Departemenl LPND dan lnstansi lainnya dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta pelayanan administrasi Deputi dan Direktorat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ill menyelenggarakan fungsi :
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang- undangan Ill terdiri dari :
Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Bagian Kedua Susunan Organisasi
Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun terdiri atas :
Bagian Ketiga Direktorat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Direktorat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Direktorat Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian Nomor ldentitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri SipilIPegawai Negeri Sipil, menetapkan Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu IsteriISuami Pegawai Negeri Sipil (KarisIKarsu).
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Direktorat Pengadaan menyelenggarakan fungsi :
5 . Ketentuan Pasal 251, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 251 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Subdirektorat Administrasi Pengadaan menyeleng- garakan fungsi :
g, pelaksanaan perekaman dan pemeliharaan data".
"Pasal 253 (I)Seksi Administrasi Pengadaan A mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengendalian, pendistribusian surat dan berkas permintaan NIP, perrnintaan Karpeg dan KarislKarsu.
Subdirektorat Pengadaan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan surat dan penyelesaian perrnintaan NIP untuk Calon Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian Karpeg dan KarisIKarsu sesuai beban tugas yang ditetapkan oleh Kepala BKN.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Subdirektorat Pengadaan I menyelenggarakan fungsi :
d . pelaksanaan pelayanan administrasi pada Direktorat Pengadaan PNS". Ketentuan Pasal 257 sampai dengan Pasai 259, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 257
Subdirektorat Pengadaan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan surat dan menyelesaikan permintaan Nomor ldentitas Pegawai Negeri Sipil untuk Calon Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian Karpeg dan KarisIKarsu.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Subdirektorat Pengadaan II menyelenggarakan fungsi :
"Pasal 261 (I)Seksi Pengadaan 1I.A mempunyai tugas melakukan penerimaan, penghitungan, dan pengendalian serta penyelesaian berkas permintaan Nomor ldentitas Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, K-g dan KarisfKarsu untuk instansi pemerintah departemen/non departemen yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun, serta instansi pemerintah daerah di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional V s.d VI BKN.
Subdirektorat Pengadaan I11 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan surat dan penyelesaian permintaan Nomor ldentitas Pegawai Negeri Sipil untuk Calon Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian Karpeg dan KarisJKarsu.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Subdirektorat Pengadaan Ill menyelenggarakan fungsi :
"Pasal 265 (1)Seksi Pengadaan 1Il.A mempunyai tugas melakukan penerimaan, penghitungan, dan pengendalian serta penyelesaian berkas permintaan Nomor ldentitas Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Karpeg dan KarislKarsu untuk instansi pemerintah departemenlnon departemen yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun, serta instansi pemerintah daerah di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional IX s.d X BKN.
"Bagian Keempat Direktorat Kepangkatan dan Mutasi
Direktorat Kepangkatan dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pertimbangan teknis pengangkatan jabatan fungsional Jenjang Utama, dan pengalihan Anggota TNllPOLRl menjadi Pegawai Negeri Sipil, pemberian persetujuan kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya, serta pengalihan/penyaluran Pegawai Negeri Sipil.
Dalam mefaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Direktorat Kepangkatan dan Mutasi menyelenggarakanfungsi :
Membuka PDF…