Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 441
menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Website BKN sumber : Bagian Ortala BKN. 2 Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1850/M.PAN/7/2006 tanggal 18 Juli 2006. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
BAB I
BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKN menyelenggarakan fungsi :
Website BKN sumber : Bagian Ortala BKN. 3
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
BKN terdiri atas :
Website BKN sumber : Bagian Ortala BKN. 4 BAB III KEPALA DAN WAKIL KEPALA
BAB III
BAB IV SEKRETARIAT UTAMA Bagian Pertama Tugas dan Fungsi
BAB IV
Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BKN.
Website BKN sumber : Bagian Ortala BKN. 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Sekretariat Utama terdiri atas :
Website BKN sumber : Bagian Ortala BKN. 6 Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, koordinasi perumusan kebijakan kegiatan BKN, bantuan program dan teknik, kerjasama antar lembaga serta evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran serta bantuan program dan teknik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :
Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga terdiri atas :
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen