DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008

Nomor: 18
Tahun: 2008
Ditetapkan: 7 Juli 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: ..

8.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Per- aturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
4.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Esalon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5.Kepulusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pernin- dahan, dan Pemberhentian Pegawai Negari Sipil;
6.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian. dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhen- tian Pegawai Negeri Sipil;
7.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan. Pemin- dahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 2 Menetapkan ___ --________ Pasal 2

(1)Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
1. a.Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
2. b.Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
3. c.Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang lib sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
4. d.Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. e.Perbantuan Pegawai Negeri Sipil di luar instansi induknya, penarikan Pegawai Negeri Sipil dari perbantuan, pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipi', rehabUitasi, penge- sahanJpemutihan mutasi kepegawaian, dan perbaikan data kepegawaian;
6. f.Cuti di luar tanggungan Negara; ,
7. c.Pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IVlc ke atas;
8. d.Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda gol009an ruang IVlc ke atas serta pensiun jandaldudanya;
9. e.Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IVlc ke atas;
10. f.Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggai dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IVlc ke atas.
(2)Angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana di- maksud pada ayat (1) terdiri dari huruf A menunjukkan pengenal Badan Kepegawaian Negara dan huruf kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutast yang bersangkutan, 5 {lima} angka berikutnya menunjukkan angka kode instansi, dan 6 (enam) angka terakhir menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. I I I 3
(1)Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang· mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meJiputi:
1. a.Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
2. b.Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang lIb sampai dengan Pembina Tingkat' golongan ruang IV/b;
3. c.Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil;
4. d.Perbantuan Pegawai Negeri Sipil di luar instansi induknya, penarikan Pegawai Negeri Sipil dari perbantuan, pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan perbaikan data kepegawaian;
5. e.Cuti di luar tanggungan Negara;
6. f.Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani cuti di Iuar tanggungan Negara.

Pasal 3

g.Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani cuti dl luar tanggungan Negara;
h.Pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang akan diangkat dalam jabatan struktural eselon II;
i.Pemberhentian dengan hormat dengan mendapat hak pensiun bagi Peqawal Negeri Sipil yang diberhentikan karena diduga terlibat G 30 S/PKI temyata tidak terlibat (Nonklasifikasi);
j.Pengembalian pangkat dalam pangkat berdasarkan ijazah yang sah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu/aspal;
k.Pemberian uang duka tewas dan tunjangan cacat karena dinas bagi Pegawai Negeri Sipil.

(2)Angka pengenal nornor Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirt dari huruf A menunjukkan pengenal Badan Kepegawaian Negara dan huruf kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutasi yang bersangkutan, 5 (lima) angka berikutnya menunjukkan angka kode instansl, dan 6 (enam) angka terakhir rnenunjukkan nornor urut persetujuan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 4" -----------
(1)Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
1. a.Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas;
2. b.Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas;
3. c.Kenaikan pangkat anumerta bag; Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang lib sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
4. d.Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang lib sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IVJb;
5. e.Pemindahan antar instansi;
6. f.Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya;
7. g.Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IVJb ke bawah yang cacat karena dinas serta pemberian pensiun jandaJdudanya;
8. h.Pensiun jandaJduda Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
9. i.Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;

Pasal 4

(2)Angka pengenal nomor Persetujuan Teknis sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) terdiri dari huruf kapital pertama menunjukkan pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan huruf . kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutasi yang bersang- kutan, 5 (lima) angka berikutnya menunjukkan angka kode instansi, dan 6 (enam) angka terakhir menunjukkan nomor urut persetujuan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 5
(1)Surat Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi:
1. a.Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun untuk menjadi Juru Muda Tingkat 1golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
2. b.Pemindahan antar instansi;
3. c.Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun jandaldudanya;
4. d.Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat 1 9010ngan ruang IV/b ke bawah;
5. e.Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat 1 9010ngan ruang IV/b ke bawah, yang Surat Keputusan pensiunnya ditetapkan oleh instansinya.
(2)Angka pengenal nomor Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan 5 (lima) angka menunjukkan nomor urut Surat Keputusan, KEP, huruf kapital pertama menunjukkan angka pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan huruf kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutasi yang bersang- kutan, serta diakhiri dengan 5 (lima) angka menunjukkan angka Pasal 5
1. j.Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang surat keputusan pensiunnya ditetapkan oleh instansinya.
(2)Angka pengenal nomor Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan 5 (lima) angka menunjukkan nornor urut surat keputusan, KEP, huruf A menunjukkan pengenal Badan Kepegawaian Negara dan huruf kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutasi yang bersangkutan, serta diakhiri dengan 5 (lima) angka menunjukkan angka kode instansi dan 2 (dua) angka tahun Surat Keputusan, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 6 -.,-'-..-r- :-- =. z=.. ~.~. :-~ ....... , Angka kode instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VB dan VH' Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. PasalS Angka pengenal nomor surat Kepala Kantor Regional Badan Kepeqawalan Negara tentang pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, terdiri dari 5 (lima) angka menunjukkan nornor urut surat, diikuti dengan KGB, pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan diakhiri dengan bulan dan tahun pembuatan surat, sehingga seluruhnya menjadi OOOOO/KGBIXlOO/OOOO.

Pasal 7

(1)Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepe- gawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
1. a.Penetapan kedudukan dan status hukum kepegawaian Pegawai Nageri Sipil;
2. b.Penetapan data dasar kepegawaian (data lahir atau nama);
3. c.Pemyataan tewas terhadap Pegawai Negeri Sipil;
4. d.Pemyataan cacat karena dinas;
5. e.Pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan di berhentikan dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun.
(2)Angka pengenal nornor surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) angka menunjukkan nornor urut surat yang diikuti dengan lnisial tentang pokok surat, huruf A menunjukkan pengenal Badan Kepegawaian Negara, dan diakhiri dengan bulan dan tahun pembuatan surat, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 6

kode instansi dan 2 (dua) angka tahun Surat Keputusan, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 7 KEPALA GAWAIAN NEGARA, ~ Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2008 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara lni mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang penetapan angka pengenal nomor pertimbangan tekni~, nomor persetujuan teknis, dan nomor suratJsurat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3A Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2007 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Dalam hal terdapat penambahan Instansi Pusat dan/atau pemekaran Oaerah, angka kode instansi ditetapkan dengan Peraturan Oeputi Bidang Informasi Kepegawaian setelah berkoordinasi dengan Oeputi terkait di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 10

Pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 7 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Pasal 9 8 .... :,:" ' .. -- --- --_ .. --- --- _._._-- - ..__ . .. ".. ::.. :: PALA WAIAN NEGARA, AF-OOOOOOOOOOO AE-OOOOOOOOOOO AD-OOOOOOOOOOO AC-OOOOOOOOOOO AB-OOOOOOOOOOO AA- 000000000001 Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. 2 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional jenjang Utama. 3 Pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golon9an ruang IVlc ke atas. 4 Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas serta pensiun janda/dudanya. 5 Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.

6.Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda 9010nganruang IV/c ke atas. NO ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS JENIS MUTASI DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAMPI RAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 JULI 2008 9 :.: ,;~ 2 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi AH-OOOOOOOOOOO Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjaJanimasa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun. 3 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri S.ipil untuk AI-OOOOOOOOOOO menjadi Juru Muda Tingkat , golongan ruang lIb sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. 4 Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil. AJ-OOOOOOOOOOO 5 Perbantuan Pegawai Negeri Sipil di luar instansi AK-OOOOOOOOOOO induknya, penarikan Pegawai Negert Sipil dar! perbantuan, pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negert Sipil, rehabilitasi, pengesahan/ pemutihan mutasi kepegawaian, dan perbaikan data kepegawaian. 6 Cuti di luar tanggungan Negara. AL-OOOOOOOOOOO 7 Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil AM-OOOOOOOOOOO yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Negara. 8 Pengalihan status Anggota TNI/POLRI menj"adi AN-OOOOOOOOOOO Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang akan diangkat dalam jabatan struktural eselon II. 9 Pemberhentian dengan hormat dengan mendapat AO-OOOOOOOOOOO hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena diduga terlibat G 30 S/PKI temyata tidak terlibat (Nonklasifikasi). 1 Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipill AG-OOOOOOOOOOO Pegawai Negeri SipiJ. ANGKA PENGENAL NO JENIS MUTASI NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 JULl2008 DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 10 ..;', ~ } :' ,',.' ,'·r·.r",,:.:,,:·!:t: ''7~'.\~(\Dl:);8!l'r;~ml\:!~0f:!~1~~;itit!t~~!,0~~ 10 Pengembalian pangkat dalam pangkat berdasar- AP-OOOOOOOOOOO kan ijazah yang sah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah pal suI aspal; 11 Pemberian uang duka tewas dan tunjangan cacat AQ-OOOOOOOOOOO karena dinas bagi Pegawai Negeri Sipil. 11 ---- ---- ----- ------ -,------------ ----_-- ::::::. 1 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil XF-OOOOOOOOOOO bagi Calon Pegawai Negeri yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun. 2 Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk XG-OOOOOOOOOOO menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang lIb sampal dengan Pembina Tingkat I 9010ngan ruang IV/b. 3 Peninjauan masa ke~a Pegawai Negerl Sipil. XH-OOOOOOOOOOO 4 Perbantuan Pegawai Negeri Sipil di luar XI-OOOOOOOOOOO instansi induknya, penarikan Pegawai Negeri Sipil dari perbantuan, pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan perbaikan data kepegawaian. 5 Cutl di luar tanggungan Negara. XJ-OOOOOOOOOOO 6 Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil XK-OOOOOOOOOOO yang telah selesai rnenlalanl cutl di luar tanggungan Negara. . ANGKA PENGENAL NO JENIS MUTASI NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS DAFTARANGKA PENGENAL NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHON 2008 TANGGAL : 7 JULI 2008 12 1 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil OOOOO/KEP/AQ/OOOOO/OO bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas. 2 Pengangkatan .menjadi Pegawai Negeri Sipil OOOOO/KEP/ARlOOOOO/OO bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas. 3 Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai OOOOO/KEP/AS/OOOOO/OO Negeri Sipil yang dinyatakan tewas. untuk menjadi Juru Muda Tingkat J golongan ruang lIb sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. 4 Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai OOOOO/KEP/AT/OOOOO/OO Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas .usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golon9an ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. 5 Pemindahan antar instansi. OOOOO/KEP/AU/OOOOO/OO 6 Pemberhentian dan pemberian pensiun OOOOO/KEP/AV/OOOOO/OO Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya. 7 Pemberhentian dan pemberian pensiun OOOOO/KEP/AW/OOOOO/OO Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat 1 golongan ruang tVIb ke bawah yang cacat karena dinas serta pemberian pensiun janda/dudanya. 8 Pensiun janda/dud a Pegawai Negeri Sipil yang OOOOO/KEP/AXlOOOOO/OO tawas yang berpangkat Pembina Tingkat I 9010n9anruang IV/b ke bawah. JENISMUTASI ANGKA PENGENAL NOMOR SURA T KEPUTUSAN NO LAMPI RAN IV PERA TURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 JULI 2008 DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR SURA T KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 13 .". "'~' '~ . • , "/,: ~ \ .', ". ,.01., •• .'" " ,\, ~ " I Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri OOOOO/KEPIAZlOOOOO/OO Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat 1 golongao ruang IV/b ke bawah, yang surat keputusan pensiunnya ditetapkan oleh instansinya. Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang OOOOO/KEP/AY/OOOOO/OO meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat 1golongan ruang IV/b ke bawah. 10 9 14 ,"- ", ..:'~:,';-" . ..._ .'.- TOPOASHARI KEPALA EGAWAIAN NEGARA, 1 Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai OOOOO/KEPIXT/OOOOO/OO Negeri Sipil yang meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun untuk menjadi Juru Muda Tingkat 1 golongan ruang lIb sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. 2 Pemindahan antar instansi. OOOOO/KEP/XU/OOOOO/OO 3 Pembementian dan pemberian pensiun OOOOO/KEPIXV/OOOOO/OO Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun jandaldudanya. 4 Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang OOOOO/KEP/XY/OOOOO/OO meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. 5 Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri OOOOO/KEP/XZlOOOOO/OO Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IVlb ke bawah, yang Surat Keputusan pensiunnya ditetapkan oleh instansinya. ANGKA PENGENAL NO JENIS MUTASI NOMOR SURAT KEPUTUSAN LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN2008 TANGGAL : 7 JULI 2008 DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 15 ... - ...__.._- --- KEPALA ·II&'"...,~, .... PEGAWAIAN NEGARA, 4 5 3 2 OOOOO/CCT /AlOO/OOOO OOOOO/KGB/ AlOO/OOOO OOOOOfTWSI AlOO/OOOO OOOOO/DLH/ AlOO/OOOO Atau OOOOO/DNMI AlOO/OOOO OOOOO/SHKlAlOO/OOOOPenetapan kedudukan dan status hukum kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. Penetapan data dasar kepegawaian (data lahir atau nama). 1 JENIS MUTASI ANGKA PENGENAL NOMORSURAT Pemyataan tewas terhadap Pegawai Negeri Sipil. Pernyataan cacat karena dinas. Pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan di berhentikan dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun. NO DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN2008 TANGGAL : 7 JULl 2008 16 ------------------------ .x:--:,-,:...;:-:~""<i;;~::~~~.~«1?,,~,~~~~~~;~·~m:~~3~:~·~\~:w.?:rr~r.~t:~.t:~:?r~~:~~~·~~:?·:P.~:;~i"~!~~·;·~:..:'.~.~';. :" ,_.: ..-:.... ~·(._.;ll~W"~~'"::".~."'1.' .. ' :-.' ".... ·.~lr ''''~ '~~[iI'~~~_.t~ " '" .. :r- ~,.;..~~: . f.'t, J ,: ~; ...... ,~I~\ •. , r.':,..~, r '41'..... it-I, ~ ~f ~,~~ t' ,:... ~ /i' '..-; --;~·:.:;.~i: ....I~:l';" r " ... ~ ... •...~ "" '....,,.....1.1. ~:..',..._ (..-.l.),..~''<-' t..;'! v .~, ._.__..\ ~~;"IJ_ ...... )_u_, ....J'!. i_~~~ _at.Jj~3;~~''"'4!l.MiM'':''.~ ~~J1jJ_~ ~:","'.~,";=.i~_:~·1~'~0@~~ ~ 1 Kementerian Koordinator Bidang Polhukkam 11001 2 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 11002 3 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 11003 4 Kementerian Nagara Sekretariat Negara 12001 5 Kementerian Negara Riset dan Teknologi 12002 6 Kementerian Negara Koperasi dan UKM 12003 7 Kementerian Negara Lingkungan Hidup 12004 8 Kementerian Negara BUMN 12005 9 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan ' 12006 10 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 12007 11 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/BAPPENAS 12008·· 12 Kementerian Negara Pemuda Olah Raga 12009 13 Kementerian Negara Perumahan Rakyat 12010 14 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 12011 15 Departemen Dalam Negeri 13001 16 Oepartemen Luar Negeri 13002 17 Departemen Pertahanan 13003 16 Oepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 13004 19 Oepartemen Keuangan 13005 20 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 13006 21 Oepartemen Perindustrian 13007 22 Departemen Perdagangan 13008 - 23 Departemen Pertanian 13009 24 Departemen Kehutanan 13010 25 Departemen Perhubungan 13011 . 26 Departemen Kelautan dan Perikanan 13012 ',:\ 27 Oepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13013 t 28 Departemen Pekerjaan Umum 13014 J 29 Departemen Kesehatan 13015 'J 30 Departemen Pendidikan Nasional 13016.,. ". ANGKA KODE INSTANSI PUSAT LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN 2008 TANGGAl : 7 JULI 2008 17 '.1':· ' . , . ., ':,~' 'f I ! I 4, " _!lAt. 31 Departemen Sosial 13017 32 Departemen Agama 13018 33 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 13019 34 IDepartemen Komunikasi dan Informatika 13020 35 Majelis Permusyawaratan Rakyat 14001 36 Dewan Perwakilan Rakyat 14002 37 Dewan Perwakilan Daerah 14003 38 Mahkamah Agung 14004 39 8adan Pemeriksa Keuangan 14005 40 Mahkamah Konstitusi 14006 41 Komisi Yudisial 14007 42 IArsip Nasional RI 15001 43 Badan Kepegawaian Negara 15002 44 Perpustakaan Nasional RI 15003 45 Badan Pusat Statistik " 15004 46 Badan Standardisasi Nasional 15005 47 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 15006 4B Badan Tenaga Nuklir Nasional 15007 49 Badan Intelijen Negara 1500B 50 [Badan Koordinasi Keluarga SereneanaNasional 15009 51 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 15010 52 Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan 15011 53 Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi 15012 54 Badan Koordinasi Penanaman Modal 15013 55 Badan Pertanahan Nasional 15014 56 Badan Pengawas Obat dan Makanan 15015 57 Badan Meteorologi dan Geofisika 15016 58 Badan Narkotika Nasional 15017 59 Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia 15018 60 Badan SAR Nasional 15019 18 ----- ---- ---- ---- ----- .. t ~'. EDY Tapa ASHAR! KEPALA 16005Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 16004Komisi Pemifihan Umum 16003Dewan Ketahanan Nasional 16002Kepolisian Negara RI 16001Kejaksaan Agung 15106Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15105Lembaga Ketahanan Nasionat 15104Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia 15103Lembaga Penerbangan Antariksa Nasionaf 15102Lembaga Sandi Negara 15101Lembaga Administrasi Negara 150208adan Nasional Penanggulangan Bencana 19 ;. -,';':.,-: .> . -_:~. ~'.:,.:.. ", '_ I J, "1 l ~.: ~ -~ f~. ~ ! f i t • No. i ,- 1- 61 ~ ! 62 i J 63., { t 64 l; ! 55 f t 66j t ·f 67 -s 1 68 69 70 J I 7 1 72 I }, fi l' i- t ~~; , i~)., -i J..{: :;-,., ,t-., 't f ;f ~! f l :;I. ~ -~ j ,;,'~ -, .::-. j ~ f' ~~ ~'i '.~-; " f.; i' ~ }. :.< .t~ ,~: ~~~~~f:" WH""" ... ".' ;~."'"- T~} '~~r'~'~~~'~;~r~l{~t"_~" t :~~~,,"'- __ .-t. -~ ':-<"\r.."n\ "",~~""., _ "":. ~'"<:11. 'It ,-- ~ " .. ~ :"'1 ~ • ,,,,,,.'. ~1_'. L "._.~..o .'}~ ,1\4;~'''t '... .1 ~ ,"':_-CL._ ~~~.~ R!Iii~\ t;~~_ ..~iil·~ .....{..l2__.;M~:,_~-:.-t J~,t#-~~.h. 1-.. 1 __~ '\.:i..;_.~ ~.01" )-_"," "_'!-'.!."'.lL...cl~m~~\>..~",,~~ t.I'ti.._~·· ~ 1 Pemerintah Provtnsl Nanggroe Aceh Darussalam 21100 2 Pemerlntah Kab. SIMEULUE 21101 3 Pemerintah Kab. ACEH SINGKIL 21102 4 Pemerintah Kab. ACEH SELATAN 21103 5 Pemerintah Kab. ACEH TENGGARA 21104 6 Pemerintah Kab. ACEH TfMUR 21105 7 Pemerintah Kab. ACEH TENGAH 21106 8 Pemerintah Kab. ACEH BARAT 21107 9 Pemerintah Kab. ACEH BESAR 21108 10 Pemerintah Kab. PIDIE 21109 11 Pemerintah Kab. BIREUEN ~ 21110 12 Pemerintah Kab. ACEH UTARA 21111 13 Pemerintah Kab. ACEH BARAT DAYA 21112 14 Pemertntah Kab. GAYO LUES 21113 15 Pemerintah Kab. ACEH TAMIANG 21114 16 Pemerintah Kab. NAGAN RAYA 21115 17 Pemerintah Kab. ACEH JAYA 21116 18 Pemerintah Kab. BENER MERIAH 21117 19 Pemerlntah Kab. PIDIE JAYA 21118 20 Pemerintah Kota BANDA ACEH 21171 21 Pemerintah Kota SABANG 21172 22 Pemerintah Kota LANGSA 21173 23 Pemerlntah Kota LHOKSEUMAWE 21174 24 Pemerlntah Kota SUBUlUSSALAM 21175 25 Pemerlntah Provlnsf SUMATERA UTARA 21200 26 Pemerintah Kab. NIAS 21201 27 Pemerintah Kab. MANOAILlNG NATAL 21202 28 Pemerlntah Kab. TAPANULI SELATAN 21203 29 Pemerintah Kab. TAPANUlI TENGAH 21204 30 Pemerlntah Kab. TAPANUll UTARA 21205 ANGKA KODE INSTANSI DAERAH 20 LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN 2008 TANGGAL : 1JULI 2008 --- -- -- -- -- ---- ---- '"• ~ ~. '..:!' "'... _' _ ~ 2,L 31 Pemerintah Kab. TOSA SAMOSIR 21206 32 Pemerintah Kab. LABUHAN BATU 21207 33 Pemerinlah Kab. ASAHAN . 21208 34 Pemerintah Kab. SIMALUNGUN 21209 35 Pemerintah Kab. DAIRI 21210 36 Pemerintah Kab. KARO 21211 37 Pemerintah Kab. DELI SERDANG 21212 38 Pemerinlah Kab. LANGKAT 21213 39 Pemerintah Kab. N1ASSELATAN g1214 40 Pemerintah Kab. HUMSANG HASUNDUTAN 21215 41 Pemerinlah Kab. PAKPAK SHARAT 21216 42 Pemerintah Kab. SAMOSIR 21217 43 Pemerintah Kab. SEROANG BEDAGAI _2_12j8 44 Pemerintah Kab. BATUBARA 21219 45 Pemerintah Kab. PADANG LAWAS UTARA ~ 21220 46 Pemerintah Kab. PADANG LAWAS ~1_:2g1 47 Pemerintah Kab. LABUHAN BATU SELATAN - .£1m. 48 Pemerintah Kab. LABUHAN BATU UTARA 21223 49 Pemerintah Kola SIBOLGA 21271 50 Pemerintah Kota TANJUNG BALAI 21272 51 Pemerintah Kola PEMATANG SIANTAR ~ 52 Pemerinlah Kola TEBING TINGGI 21274 53 Pemerinlah Kola MEDAN 21275 54 Pemerintah Kola BINJAI 21276 55 Pemerintah Kola PADANGSIDIMPUAN 21277 56 Pemerintah Provinsi SUMATERA BARAT 21300 57 Pemerintah Kab. KEPULAUAN MENTAWAI 21301 58 Pemerintah Kab. PESISIR SELATAN 21302 59 Pemerintah Kab. SOLOK 21303 60 Pemerintah Kab. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG 21304 ......•.;.:.:..;::;..:.:.:.•:...•:::.:.:::: ..:::.::.•..".'-~ 21 .__ --- --- --- 1,-1 f'p.rnennlah Kab. TANAH DATAR 21305 f:·) ;'emerintah Kab. PADANG PARIAMAN 21306 I. i:.1 f1emenntahKab. AGAM 21307 !~~1 Pemerinlah Kab. LIMA PULUH KOTA 21308 I ~~.~ F'ernerintahKab. PASAMAN 21309 i ~!t} i'ernerintah Kab. SOLOK SELATAN 21310 I ,.,/ Pemerintah Kab. DHARMAS RAYA 21311 r f"ttl, F't>rnerintahKab. PASAMAN 8ARAT 21312I ! !~! , i ~l(;rT1t:rinlahKola PADANG 21 1 I !:) i''ernenntah Kola SOLOK 21372 I ' . "l!!1\erintah Kola SAWAH LUNTO 21373, ' ; t i . , I'erner intah Kola PADANG PANJANG 21374 I ; ... / .~ f"!lllerin(ah Kota BUKITIINGGI 21375I ~I I ';'Il)('rinlah Kola PAYAKUMBUH 2 376 I "'l I -r , I 'I"!1t'l"Irllah Kola PARIAMAN 21377 t l'Ii :Pornormtan Provinsi RIAU 21400 , I ., l' "·:'l<'lI.rl!.:J'1 Kab, KUANTAN SINGINGI 21401 i I I :, ; ,·'n,·rtl"\wh Kab. INDRAGIRI HULU 21402 ! 1 I f 1;:;';lH:JH1!dh Kab. INDRAGIRI HILIR , :~~I 21403 I I .1 !·.i.' I ""'''~!'I\I:JI1Kab. PELALAWAN 1404- -- .. t "\ i' ""H'I ,ntdl1Kab. S IAK 1405I ! H /: "!"""I1(,th i<ab. KAMPAR 21406 " i :t.1 ','"·,,,.,-1!nI3r, Kab. ROKAN HULU 21407 ,!.I :, ·",,,,.rJ/J!dh Kab. BENGKAUS 21408I ! d\ ..r"·'11,,( Irll.lh 1~3b, ROKAN HILIR ,:"1. ,f't':i:,': 'I;L1t1 f\o(a PEKANBARU f .~-- . - . ., I;',.,,,,.! ::·'.,t" \(,o(a DUMAI I j lHI il',,,"unntah Provinsi JAMBI 21500 ';"? : ·n·I:"".'~~,)~~ r-:.-lb KERINCI 21501 ~'':' :4:': ~ t~.lt~, !<,db MERANGIN 21502 22 92 Ip""IIt:!,'lltar Kab. BATANG HARI 21504 93 Pemerintah Kab. MUARO JAMBI 21505 94 .Pernerintah Kab. TANJUNG JABUNG TIMUR 21506 95 Pemerintah Kab. TANJUNG JABUNG BARAT 21507 96 Pemerintah Kab. TEBO 21508 97 Pemerintah Kab. BUNGO 21509 98 Pemerintah Kola JAMBI 21571 99 Pemerintah Kola SUNGAi PENUH 21572 100 Pemerintah Provinsi SUMATERA SELATAN 21600 101 - Kab. OGAN KOMERING ULU 21601IrCI"." " 102 IPernerrmor Kab. OGAN KOMERfNG fLlR 21602 103 Pemerintah Kab. MUARA EN1M 21603 104 Pemerintah Kab. LAHAT 21604 105 Pemerintah Kab. MUSI RAWAS 21605 106 Pemerintah Kab. MUSI BANYUASIN 21606 107 Pemerintah Kab. BANYUASIN 21607 108 Pemerinlah Kab. OGAN KOMERING ULU SELATAN 21608 109 Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU TIMUR 21609 110 Pemerintah Kab. OGAN IUR 21610 111 Pemerintah Kab. OGAN KOMERfNG ULU UTARA 21611 112 Pemerintah Kab. EMPAT LAWANG 21612 113 Pemerintah Kota PALEMBANG 21671 114 Pemerintah Kola PRABUMULIH 21672 115 Pemerintah Kola PAGAR ALAM 21673 116 Pemerintah Kola LUBUKUNGGAU 21674 117 Pemerintah Provinsi BENGKULU 21700 118 Pemerintah Kab. BENGKULU SELATAN 21701 119 Pemerintah Kab. REJANG LEBONG 21702 120 Pemerintah Kab. BENGKULU UTARA 21703 91 Pemerintah Kab. SAROLANGUN 21503 23 No, .- - 1 ,:' .'.,}:,::': ::.,.::,::.::;: :i:::- : ::,.::::.; ::. :::;,:,,::.::; :\,,;:,::. .c-x 121 Pemenntah Kab. KAUR 21704 122 Pemerintah Kab. SELUMA 21705 123 Pemerintah Kab. MUKOMUKO 21706 124 Pemerintah Kab, LEBaNG 21707 ".,__....-.~ pr: fJemerinlah Kab. KEPAH1ANG 21708 ....) 126 Pemerintah Kab. BENGKULU TENGAH 21709 127 Pemerintah Kola BENGKULU 21771 128 Pemerintah Provinsi LAMPUNG 21800 129 Pemerintah Kab. LAMPUNG BARAT 21801 uo Pemerintah Kab. TANGGAMIJS 21_Mg > .. 131 Pemerintah Kab. LAMPUNG SELATAN 21803 f··· lJ2 Pemerintah Kab. LAMPUNG TJMUR 21804 1]3 Pernerintah Kab. LAMPUNG TENGAH 21805 f·,· U4 Pemerinlah Kab. LAMPUNG UTARA 21806 f·" \35 Pemerintah Kab. WAY KANAN . 21807 1:10 Pemerintah Kab. TULANGBAWANG 21808 1 :.!/ Pernerintah Kab. PESAWARAN 21809 L'8 Pernerintah Kola BANDAR LAMPUNG 21871 t ~~H Ptlmerintah Kola METRO 21872 140 Pemerintah Provinsi BANGKA BELITUNG 21900 ,.... 141 Pemerintah Kab. BANGKA 21901 \4:2 1f)~"l"I"""l\ahKab. BEUTUNG 21QQg ~, . 143 Pemerintah Kab. BANGKA BARAT 21903 ''',' . 144 Pemerintah Kab. BANGKA TENGAH 21904 145 Pemerinlah Kab. BANGKA SELATAN 21905 146 Pemerinlah Kab. BEll TUNG TIMUR 21906 147 Pemerintah Kota PANGKAL PINANG 21971 , 148 Pomurintah ProvinsJ KEPU~UAN RIAU 22100 ~....-.,-. ~,.,14V IPomenntah Kab. KARIMUN 22101 I,..,. Kab. BINTAN 221Qli \50 '" ""'"l-__..___._ 24 , I . I I I, . !ill, """"."..,...~1~'0,",,"' 151 Pemerinlah Kab. NATUNA 22103 152 Pemerintah Kab. LlNGGA fi \J 1\./ . J.-vI)7 22104 153 Pemerinlah Kab. KEPULAUAN ANAMBAS 22105 154 Pemerinlah Kota BAT A M 22171 155 Pemerintah Kola TANJUNG PINANG 22172 156 Pemerintah Provinsi OKI JAKARTA 23100 15·7 Pemerintah Provinsi JAWA BARAT 23200 158 Pemerintah Kab. BOGOR 23201 159 Pemerintah Kab. SUKABUMI 23202 160 Pemerintah Kab. CIANJUR 23203 161 Pemerintah Kab. BANDUNG 23204 162 Pemerinlah Kab. GARUT 23205 163 Pemerinlah Kab. TASIKMALAYA 23206 164 Pemerintah Kab. CIAMIS 23207 165 Pemerinlah Kab. KUNINGAN , 23208 166 Pemerinlah Kab. CIREBON 23209 167 Pemerinlah Kab. MAJALENGKA 23210 168 Pemerintah Kab. SUMEDANG 23211 169 Pemerintah Kab. INDRAMAYU 23212 170 Pemerintah Kab. SUBANG 23213 171 Pemerintah Kab. PURWAKARTA 23214 172 Pemerintah Kab. KARAWANG 23215 173 Pemerintah Kab. BEKASI 23216 174 Pemerintah Kab. BANDUNG BARAT 23217 175 Pemerinlah Kola BOGOR 23271 176 Pemerintah Kota SUKABUMI 23272 177 Pemerinlah Kola BANDUNG 23273 178 Pemerintah Kola CIREBON 23274 179 Pemermtah Kola BEKASI. 23275 180 Pernerintah Kola DEPOK 23276 25 '.:', '.~... :~{~- 181 1':!'~III~lIlIlclr Kola CIMAHI 23277 182 IPemerintar Kota TASIKMALAYA 23278 163 Pemerintah Kota BANJAR 23279 184 iPemerintah Provinsi JAWA TENGAH 23300 185 I.... Kab. CILACAP 23301-"" """ " 186 Pemerintah Kab. BANYUMAS 23302 187 iP"'"I"'IIIUdl Kab. PURBALINGGA 23303 188 Pemerintah Kab. BANJARNEGARA 23304 189 Pemerintah Kab. KEBUMEN 23305 190 Pemerinlah Kab. PURWOREJO 23306 191 IPernt:llflldrl Kab. WONOSOBO 23307 192 Pernerintah Kab. MAGELANG 23308 193 Pemerintah Kab. BOYOLALI 23309 194 Pemerinlah Kab. KLATEN 23310 195 Pemerintah Kab. SUKOHARJO , 23311 196 Pemerintah Kab. WONOGIRI 23312 197 Pemerintah Kab. KARANGANYAR 23313 ·198 Pernerintah Kab. SRAGEN 23314 .:199 Pemerintah Kab. GROBOGAN 23315 ...... 200 Pemerintah Kab. BLORA 23316 . , > 201 Pemermtah Kab. REMBANG 23317 '. ·..202 Pemerintah Kab. PATI 23318 .:\;:1203 Pemerintah Kab. KUDUS 23319 [.:·.·204 Pemerintah Kab. JEPARA 23320 i 'c. <:205 Kab. DEMAK 233211"'~1l1e11l __;;, .....~ I~"""""itah Kab. SEMARANG 23322 },,{' ·.c: . Pemerintah Kab. TEMANGGUNG 23323I· . I ,2()e Pemerintah Kab. KENDAL 23324 .} 1:)'~09 1~""I'CIIIHCmKab. SATANG 233~5 \!'~ .• 210 Pemerintah Kab. PEKALONGAN 23326 26 213 214 Kota MAGELANG 23371 215 Pemerintah Kota SURAKARTA 23372 216 Pemerintah Kota SALATIGA 23373 217 Pemerintah Kota SEMARANG 23374 218 .Pemerlntah Kota PEKALONGAN 23375 219 Pemerintah Kota TEGAL 23376 220 Pemerintah Provlnsl 0.1YOGYAKARTA 23400 221 Pemerintah Kab. KULON PROGO 23401 222 Pemerintah Kab. BANTUL 23402 223 Pemerintah Kab. GUNUNG KfOUL 23403 224 Pemerintah Kab. SLEMAN 225 Kota YOGYAKARTA 226 Provinsl JAWA TIMUR 23500 227 Pemerintah Kab. PACITAN 23501 228 Pemerintah Kab. PONOROGO 229 Pemerintah Kab. TRENGGALEK 23503 230 Pemerintah Kab. TULUNGAGUNG 23504 231 Pemerintah Kab. BLITAR 232 Pemerintah Kab. KEDIRI 233 Pemerintah Kab. MALANG 234 Pemerintah Kab. LUMAJANG 23508 235 Pemerintah Kab. JEMBER 23509 236 Pemerintah Kab. BANYUWANGI 23510 237 Pemerintah Kab. BONDOWOSO 238 Pemerintah Kab, SITUBONDO 23512 239 Pemerintah Kab. PROBOLINGGO 23513 240 Pemerintah Kab. PASURUAN 23514 27 .-" '~';' .-:.:.-:.- ",'.' .... ....::~:¥•.I: :: ~';-.~ c.•...1:. ',. 241 Pemerintah Kab, SIDOARJO 23515 242 Pemerintah Kab, MOJOKERTO 23516 243 Pemerinlah Kab. JOIVlBANG 23517 244 Pemerinlah Kab. NGANJUK 23518 245 Pemerintah Kab. MADIUN ~19 246 Pernerlntah Kab. MAGETAN 23520 247 F'ernerint<lhKab NGAWI 23521 248 Pernerintah Kab. BOJONEGORO 23522 249 Pemerintah Kab. TUBAN 23523 250 Pemerintah Kab. LAMONGAN 23524 251 Pemerintah Kab. GRESIK 23525 252 Pemerintah Kab. BANGKALAN 23526 253 Pemerintah Kab. SAMPANG 23527 254 Pemerinlah Kab. PAMEKASAN 23528 255 Pernerintah Kab. SUMENEP '. 23529 256 Pemerintah Kola KEDIRI 23571 257 Pemerinlah Kola BUTAR 23572 258 Pemerinlah Kola MALANG 23573 259 Pernerintah Kola PROBOLINGGO 23574 260 Pemerintah Kola PASURUAN 23575 261 Pernerintah Kola MOJOKERTO 23576 262 Pernerintah Kota MADIUN 23577 Pemennlah Kola SURABAYA ..... 23578 263 .. 264 Pernennlah Kola 8ATU 23579 265 Pemerintah Provinsi BANTEN 23600 266 Pemerintah Kab. PANDEGLANG 23601 267 Pe'11e~·'r1tahKab. LEBAK 23602 268 Pem€lIntah Kab. TANGERANG 23603 269 Pemerintah Kab. SERANG 23604 270 Pemenntah Kola TANGERANG 23671 28 !!!ll'~t_ 271 [Pernerintah Kota CILEGON 23672 272 Pemerintah Kota SERANG 23673 273 Pemerintah Provinsi BALI 25100 274 1r:>""I"::""1lahKab. JEMBRANA 25101 275 Pemerintah Kab. TABANAN 25102 276 Pemerintah Kab. BAOUNG 25103 277 In Kab. GIANYAR 25104",'.C.II 278 Pemerintah Kab. KLUNGKUNG 25105 279 Pemerintah Kab. BANGLI 25106 280 Pernerintah Kab. KARANG ASEM 25107 281 Pemerinlah Kab. BULELENG 25108 282 Pemerinlah Kola OENPASA~ 25171 283 Pamerl ntah Provinsi NTB 25200 284 Pemerintah Kab. LOMBOK BARAT 25201 285 Pemerintah Kab. LOMBOK TENGAH ~ 25202 286 Pemerintah Kab. LOMBOK TIMUR 25203 .287 Pemerintah Kab. SUMBAWA 25204 288 Pemerintah Kab. OOMPU 25205 289 Pemerintah Kab. BIMA 25206 290 Pemerintah Kab. SUMBAWA BARAT 25207 291 Pemerinlah Kab. LOMBOK UTARA 25208 292 Pemerintah Kota MATARAM 25271 293 Perrerintah Kola SIMA 25272 294 Pemarintah Provinsl NTT 25300 295 Pemerintah Kab. SUMBA BARAT 25301 296 Pemerintah Kab. SUMBA TIMUR 25302 297 Pemerintah Kab. KUPANG 25303 298 Pemerintah Kab. TIMOR TENGAH SELATAN 25304 299 Pemerintah Kab. TIMOR TENGAt1 UTARA 25305 300 Pemerintah Kab. BELU 25306 29 I:i·:::·~~l.···-:::. - k··:·.::::;:-:J::::::;;:::· F·:' .::\iL2-:::\}ji::::::::':.·:·.:.:.·:··:•.•::::::·{:·:,;:,.::,••::.,.::.•::.:i::: :,,:,:::.~:'::::':: :: :: -: 301 Pemerintah Kab. ALOR 25307 302 Pemenntah Kab. LEMBATA 25308 303 Pemerinlah Kab. FLORES TIMUR 25309 304 Pemerintah Kab. SIKKA 25_310 305 Pemerinlah Kab. ENDE 25311 306 Pemerinlah Kab. NGADA 25312 307 Pemerintah Kab. MANGGARAI 25313 308 Pemerintah Kab. ROTE NOAO 25314 309 Pemerintah Kab. MANGGARAI8ARAT 25315 310 Pemerintah Kab. SUMBA TENGAH 25316 311 Pernerintah Kab. SUMBA BARAT DAYA 25317 312 Pemerinlah Kab. NAGEKEO 25318 313 iPemerintah Kab. MANGGARAI TIMUR 25319 314 Pemerinlah Kola KUPANG 25371 315 IPemarintah Provinsi KALIMANTAN 8ARAT '. 26100 316 Pemerinlah Kab. SAMBAS 26101 317 Pemerintah Kab. BENGKAYANG 26102 318 Pemerinlah Kab. LANOAK 26103 319 Pernerintah Kab. PONTIANAK 26104 320 Pernenntah Kab. SANGGAU 26105 321 Pemerinlah Kab. KETAPANG 26106 322 Pernenntah Kab. SINTANG 26107 323 Pemennlah Kab. KAPUAS HULU 26108 324 Pemerinlah Kab. SEKAOAU 26109 325 Pernenntah Kab. MELAWI 26110 326 Pemennlah Kab. KAYONG UTARA 26111 327 Pernenntab Kab. KUBU RAYA 26112 328 Pernenntah Kota PONTIANAK 26171 329 Pernenntah Kol.3 SINGKAWANG 26172 330 Pomorintah Provinsi KALIMANTAN TENGAH 26200 30 332 h Kab. KOTAWARINGIN TIMUR 26202 333 334 26204 335 26205 Kab. SUKAMARA 26206 337 26207 Kab. SERUYAN 6208 339 26209 340 Kab. PULANG PISAU 26210 341 26211 342 Kab. BARITO TIMUR 12 343 Pemerintah Kab. MURUNG RAYA 26213 344 Pemerinlah Kota PALANG~ RAYA 26271 345 Pemerintah Provinsl KALIMANTAN SELATAN 26300 346 Pemerinlah Kab. TANAH LAUT $ 26301 347 Pemerintah Kab. KOTA BARU 26302 348 Pemerintah Kab. BANJAR 26303 349 Pemerintah Kab. BARITO KUALA 26304 350 Pemerintah Kab. TAPIN' 05 351 Pemerintah Kab. HULU SUNGAI SELATAN 26306 352 Pemerintah Kab. HULU SUNGAI TENGAH 26307 353 Pemerintah Kab. HULU SUNGAI UTARA 26308 354 Pemerintah Kab. TABALONG 26309 355 Pemerintah Kab. TANAH BUMBU 26310 356 Pemerinlah Kab. BALANGAN 26311 357 Pemerintah Kola BANJARMASIN 2637 358 Pemerintah Kola BANJAR BARU 26372 359 Pemerintah Provinsi KALIMANTAN TIMUR 26400 360 Pemerintah Kab. PASIR 26401 31 . . ,.- ..,.... .f !!~,~-~ 361 1".."":",, lid'" Kab. KUTAI BARAT 26402 362 1':'0:;,,,,,,,lIell Kab. KUTAI KARTANEGARA 26403 363 Pemerintah Kab, KUTAI TIMUR 26404 364 Pemerintah Kab. BERAU 26405 365 Pemerintah Kab. MALlNAU 26406 366 Pemerintah Kab. 8ULUNGAN 26407 367 Pemerintah Kab. NUNUKAN 26408 368 Pemerintah Kab. PENAJAM PASER UTARA 26409 369 Pemerintah Kab. TANA TIDUNG 26410 370 Pemerintah Kola 8ALlKPAPAN 26471 371 Pemerintah Kola SAMARINDA 26472 372 Pemerintah Kola TARAKAN 26473 373 Pemerintah Kota SONTANG 26474 374 Pemerintah Provinsi SULAWESI UTARA 27100 375 Pemerintah Kab. 80LAANG MONGONDOW ~ 27101 376 Pemerinlah Kab. MINAHASA 27102 377 Pemerintah Kab. KEPULAUAN SANGIHE 27103 378 Pemerintah Kab. KEPULAUAN TALAUD 27104 379 Pemerintah Kab. MINAHASA SELATAN 27105 380 Pemerintah Kab. MINAHASA UTARA 27106 381 Pemerinlah Kab. BOLAANG MONGONDOW UTARA 27107 382 Pemerintah Kab. SIAU TAGULANDANG BIARO 27108 383 Pemerintah Kab. MINAHASA TENGGARA 27109 'lOA r-s ~.....~~ 2+~~e ,y~ -u-= "nr I ..... .......... 2T4t4'''''~, ,~~ -v 386 Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW SELATAN 27110 387 Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW TIMUR 27111 388 Pemerintah KOla MANADO 27171 389 Pemerintah Kola BITUNG 27172 390 Pemerintah Kola TOMOHON 27173 32 --- ---- -------- -------- 27316Pemerintah Kab. ENREKANG 27315Pemerinlah Kab. PINRANG 27314 27313 27312 Pemerintah Kab. SIDENRENG RAPPANG Pemerintah Kab. WAJO Pemerintah Kab. SOPPENG 27311 27310 27309 27306 27305 27304 27303 27302 27301 27300 27210 27209 27208 27207 27206 27205 27204 27203 Pemerintah Kab. BONE Pemerintah Kab. BARRU Pemerintah Kab. TAKALAR Pemerintah Kab. JENEPONTO Pemerintah Kab. BANTAENG Pemerinlah Kab. BUlUKUM8A Pemerintah Kab, SELAYAR Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN Pemerintah Kola PALU. Pemerintah Kab. SIGI Pemerintah Kab. TOJO UNA-UNA Pemerintah Kab. PARIGI MOUTONG Pemerintah Kab. BUOL Pemerintah Kab. TOll-TOll Pemerintah Kab. DONGGALA Pemerintah Kab. POSO Pemerintah Kab. MOROWAU 27202 Pemerinlah Kab. BANGGAI" 27201 Pemerintah Kab. BANGGAI KEPULAUAN 27200Pemerintah Provinsi SULAWESI TENGAH 1 27174 Pemerinlah Kola KOTAMOBAGU391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 "i 418 :i': 419....'\!. :.,' ;~. 420 :'.. ~~f~ ',' ~, "'f ~~~ :'~f .~~t :;!~ \.~;: ::~~ 4~ ~:~I ~~'~ 'I~~:; ':;~: ~~\'; ;~ ;~: ~....":_ :.~: ',1,1= 33 -- ---- -- -- ---- ----- ---' .. :::~""." , - . 421 Pemerintah Kab. LUWU 27317 422 Pemerintah Kab. TANA TORAJA 27318 423 Pemerintah Kab. LUWU UTARA 27319 424 Pemerintah Kab. LUWU TIMUR 27320 425 Pemerintah Kab. TORAJA UTARA 27321 426 Pemerintah Kola MAKASSAR 27371 427 Pemerintah Kola PARE-PARE 27372 428 Pernerintah Kola PALOPO 27373 429 Pemerintah Provinsi SULAWESI TENGGARA 27400 430 Pemerintah Kab. BUTON 27401 431 Pemerintah Kab. MUNA 27402 432 Pemerintah Kab. KONAWE 27403 433 Pemerintah Kab. KOLAKA 27404 434 Pemerintah Kab. KONAWE SELATAN 27405 435 Pemerinlah Kab. BOMBANA \ 27406 436 Pemerintah Kab. WAKATOBI 27407 437 Pemerinlah Kab. KOLAKA UTARA 27408 438 Pemerintah Kab. BUTON UTARA 27409 439 Pemerintah Kab. KONAWE UTARA 27410 440 Pemerintah Kola KENDARI 27471 441 Pemerintah Kola BAU-BAU 27472 442 Pamerintah Provinsi GORONTALO 27500 443 Pemerintah Kab. BOALEMO 27501 444 Pemerin\ah Kab. GORONTAlO 27502 445 Pemerintah Kab. POHUWATO 27503 446 Pemerintah Kab. BONE BOLANGO 27504 447 Pemerintah Kab. GORONTALO UTARA 27505 448 Pemerintah Kola GORONTALO 27571 449 Pemerintah Provinsi SULAWESI BARAT 27600 450 Pemerinlah Kab. MAJENE 27601 34 ----------_._._ . ,------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- : ::: .;,;: : .~::::(: ~t:~;;~;~11:~~:;: :. :::'::':::::::::::~:::::::>.:~.:;:~::!:··~·:::i ::. ,;~::::: . : :1:\!_ ':: : :':::::'.::: ' :'':: :;,~. ,,:.:,:,:.:::::,:.:.::: ::::.:': :.. .',:,: :::;:{:::;:::::;:;;:!,::',::::c;::::::':';::"::. "::,', :::;,.::::':::'!;;:' ::::::':~::;'::.;:;:,::";:'i; : :"::::'::: .; ,. ';:";' 451 Pemerintah Kab. POLEWALI MANDAR 27602 452 Pemerintah Kab. MAMASA '. 27603 453 Pemerintah Kab. MAMUJU 27604 454 -",,,,..ruuan Kab. MAMUJU UTARA 27605 455 Pemerintah Provinsi MALUKU 28100 456 Pemerintah Kab. MALUKU TENGGARA 8ARAT 28101 457 Pemerinlah Kab. MALUKU TENGGARA 28102 458 IP~"""'IIILdh Kab. MALUKU TENGAH 28103 459 Pemerinlah Kab. BURU 28104 460 Pemerinlah Kab. KEPULAUAN ARU 28105 461 Pemerinlah Kab. SERAM BAGIAN BARAT 28106 462 Pemerintah Kab. SERAM BAGIAN TIMUR 28107 463 Pemerintah Kab. BURU SELATAN 28108 464 Pemerintah Kab. MALUKU BARAT DAYA 28109 465 Pemerintah Kola AMBON , 28171 466 Pemerintah Kola TUAL 28172 467 Pemerintah Provinsi MALUKU UTARA 28200 468 Pernerintah Kab. HALMAHERA BARAT 28201 469 Pemerintah Kab. HALMAHERA TENGAH 28202 470 Pemerintah Kab. KEPULAUAN SULA 28203 471 Pemerintah Kab. HALMAHERA SELATAN _28?O4 472 Pemerintah Kab. HALMAHERA UTARA 28205 473 Pemerintah Kab. HALMAHERA TIMUR 28206 474 Pemerintah Kota TERNATE 28271 475 Pemerintah Kola TIDORE KEPULAUAN 28272 476 Pemerintah Provinsi PAPUA BARAT 29100 477 Pemerintah Kab. FAKFAK· 29101 478 Pemerintah Kab. KAIMANA 29102 479 Pemerintah Kab. TELUK WONDAMA 29103 480 I,.., Kab. TELUK BINTUNI 29104-til """ III 35 ~'. -----------' Ij;,t(li:ir·~~1f;'ht::~¥~Hit;·>f2~i.l!1i0~.':Y·~t} '.~;;I:'g;~),·''''~.].l; I'''''' ':,'I!!.'2; .:: I;'~?;;!tt;'¥t,:i:~'.~·~':-··:·~:<i:"L'->J·"i·;:\·:·':·"·l;.:""\"''';·:·';...: '::;1:;;:' ,..• :' ,::.ii:·.· ........ .. :' . . . . . : :. ":. ':"'{.'''?~:.. ~:,. i: :r.."."<:->"': .:'.. '. . "';" 10.",,:·;;'::·:'·'1: 481 Pemerintah Kab. MANOKWARI 29105 482 Pemerintah Kab. SaRONG SELATAN 29106 483 Pemerintah Kab. SORONG 29107 484 Pemerintah Kab. RAJA AMPAT 29108 485 Pemerintah Kota SaRONG 29171 486 Pemerintah Provinsi PAPUA 29400 487 Pemerintah Kab. MERAUKE 29401 488 Pemerintah Kab.·JAYAWIJAYA 29402 489 Pemerintah Kab. JAYAPURA 29403 490 Pemerintah Kab. NABIRE 29404 491 Pemerintah Kab. YAPEN WAROPEN 29405 492 Pemerintah Kab. BIAK NUMFOR 29406 493 Pemerintah Kab. PANIAI 29407 494 Pemerintah Kab. PUNCAK JAYA 29408 495 Pemerintah Kab. MIMIKA ~9~0~ 496 Pemerintah Kab. BOVEN DIGOEL 29410 497 Pemerintah Kab. MAPPJ 29411 498 Pemerintah Kab. ASMAT 29412 499 Pemerintah Kab.'YAHUKIMO 29413 500 Pemerintah Kab. PEGUNUNGAN BINTANG 29414 501 Pemerintah Kab. TOLlKARA 29415 502 Pemerintah Kab. SARMI 29416 503 Pemerintah Kab. KEEROM 29417 504 Pemerintah Kab. WAROPEN 29418 505 Pemerintah Kab. SUPIORI 29419 506 Pemerintah Kab. MAMBERAMO RAYA 29420 507 Pemerintah Kab. MAMBERAMO TENGAH 29421 508 Pemerintah Kab. LANI JAVA 29422 509 Pemerintah Kab. YALIMO 29423 510 Pemerintah Kab. NDUNGGA 29424 36 :',.-',',~::;,:·;:,~~~~~·.~r~:?~~::0~~~?,t?r'~::!~~"~-;..''F ";~':",':'"'\.:,:;,:'!';~)f,C:'f1'y;"'"1!":~j§l~?::?'J~1'~:~~}~~~~1'!~~ ';"; .::.::.~-~,. r;!t.w':;' it',',;·':;1:~-:;~t0:r,r,*f.>-r. ~"1",~:r;~~,.t~it.fr:~j~'~[~";'~·P~f~S"~~i~"1,:'~-li!'~~'.'W~~::.t;<{~3':i';-.!~:'·'-'{";.'Ilp;\~'";';"';:';'~?'f:~~ ~~~. ~~;f1~"~;;".'~~~,j6'~~~'~'1[{!l~;~,::~-r~~I>.f~~~~·~~~I~~rr~~~~·\·''''.~!;~~'l,'~~~ .~:·:/~.:"~;;~.~~~fn.;g;:~~\~b~/:~~~·~~(f~~:X'!1!';;~;:::'~~~fr ,,_.\.\.~.!,tJ, r~~,1> _~~__'.('-JI'.:..Aol.Iot....: ...._.... ~l" ~ _"J ...... ~ ,~ ..';.r...o; ... ~ ... ~'~ ~ ,'J .. c, •. l .._,._~~__~~~~;b!.'.t,i.;;;.;.:3;;lC."""-?:_"""",, .J...~,:ll ..~... 1 ~!~ ..........~......:.~.....)I..;.;l,... _,-,~ ~~:'::-_,i;,~., '" nc '-~.:~~~;: '-~~...~?J~~~~~2:~~~.>~f'~~~.zi!E:~Z~~;i.-;;1'C:,;,~;;~.i<;~~_~~~t~::~4 ~It}~~:i--~ 511 Pemerintah Kab. DOGIYAI 29425 512 Pemerintah Kota JAYAPURA 29471 37 -'~ -.~ toj_ ~~}~:-:l~f?~.S~~?~{~f:!~~;~:~r~.~-:-:'-.'~-~.~':':'::-::---":~::--':_:.-_.:"?:.:" - - ~- ·,-'c.·.. ,_. ", -:":1 '':~ :.._:. ' .• .' . ".:: ..: :.. ::" '. <' ._" . .."_ ~: --,:". B NO KANTOR REGIONAL PENGENAL BADAN KEPEGAWAfAN NEGARA 1 Kantor Regional I BKN Yogyakarta B 2 Kantor Regional II BKN Surabaya C 3 Kantor Regional III BKN Bandung D 4 Kantor Regional IV BKN Makassar E 5 Kantor Regional V BKN Jakarta F 6 Kantor Regional VI BKN Medan G 7 Kantor Regional VII BKN Palembang H 8 Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin I 9 Kantor Regional IX BKN Jayapura J 10 Kantor Regional X BKN Denpasar K 11 Kantor Regional Xl BKN Manado L 12 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru M -----_ .. DAFTAR PENGENAL KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAMPIRAN IX PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 JUL! 2008 38

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: ..

8.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Per- aturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
4.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Esalon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5.Kepulusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pernin- dahan, dan Pemberhentian Pegawai Negari Sipil;
6.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian. dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhen- tian Pegawai Negeri Sipil;
7.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan. Pemin- dahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 2 Menetapkan ___ --________ Pasal 2

(1)Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
1. a.Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
2. b.Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
3. c.Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang lib sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
4. d.Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. e.Perbantuan Pegawai Negeri Sipil di luar instansi induknya, penarikan Pegawai Negeri Sipil dari perbantuan, pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipi', rehabUitasi, penge- sahanJpemutihan mutasi kepegawaian, dan perbaikan data kepegawaian;
6. f.Cuti di luar tanggungan Negara; ,
7. c.Pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IVlc ke atas;
8. d.Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda gol009an ruang IVlc ke atas serta pensiun jandaldudanya;
9. e.Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IVlc ke atas;
10. f.Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggai dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IVlc ke atas.
(2)Angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana di- maksud pada ayat (1) terdiri dari huruf A menunjukkan pengenal Badan Kepegawaian Negara dan huruf kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutast yang bersangkutan, 5 {lima} angka berikutnya menunjukkan angka kode instansi, dan 6 (enam) angka terakhir menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. I I I 3
(1)Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang· mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meJiputi:
1. a.Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
2. b.Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang lIb sampai dengan Pembina Tingkat' golongan ruang IV/b;
3. c.Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil;
4. d.Perbantuan Pegawai Negeri Sipil di luar instansi induknya, penarikan Pegawai Negeri Sipil dari perbantuan, pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan perbaikan data kepegawaian;
5. e.Cuti di luar tanggungan Negara;
6. f.Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani cuti di Iuar tanggungan Negara.

Pasal 3

g.Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani cuti dl luar tanggungan Negara;
h.Pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang akan diangkat dalam jabatan struktural eselon II;
i.Pemberhentian dengan hormat dengan mendapat hak pensiun bagi Peqawal Negeri Sipil yang diberhentikan karena diduga terlibat G 30 S/PKI temyata tidak terlibat (Nonklasifikasi);
j.Pengembalian pangkat dalam pangkat berdasarkan ijazah yang sah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu/aspal;
k.Pemberian uang duka tewas dan tunjangan cacat karena dinas bagi Pegawai Negeri Sipil.

(2)Angka pengenal nornor Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirt dari huruf A menunjukkan pengenal Badan Kepegawaian Negara dan huruf kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutasi yang bersangkutan, 5 (lima) angka berikutnya menunjukkan angka kode instansl, dan 6 (enam) angka terakhir rnenunjukkan nornor urut persetujuan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 4" -----------
(1)Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
1. a.Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas;
2. b.Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas;
3. c.Kenaikan pangkat anumerta bag; Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang lib sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
4. d.Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang lib sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IVJb;
5. e.Pemindahan antar instansi;
6. f.Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya;
7. g.Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IVJb ke bawah yang cacat karena dinas serta pemberian pensiun jandaJdudanya;
8. h.Pensiun jandaJduda Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
9. i.Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;

Pasal 4

(2)Angka pengenal nomor Persetujuan Teknis sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) terdiri dari huruf kapital pertama menunjukkan pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan huruf . kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutasi yang bersang- kutan, 5 (lima) angka berikutnya menunjukkan angka kode instansi, dan 6 (enam) angka terakhir menunjukkan nomor urut persetujuan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 5
(1)Surat Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi:
1. a.Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun untuk menjadi Juru Muda Tingkat 1golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
2. b.Pemindahan antar instansi;
3. c.Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun jandaldudanya;
4. d.Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat 1 9010ngan ruang IV/b ke bawah;
5. e.Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat 1 9010ngan ruang IV/b ke bawah, yang Surat Keputusan pensiunnya ditetapkan oleh instansinya.
(2)Angka pengenal nomor Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan 5 (lima) angka menunjukkan nomor urut Surat Keputusan, KEP, huruf kapital pertama menunjukkan angka pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan huruf kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutasi yang bersang- kutan, serta diakhiri dengan 5 (lima) angka menunjukkan angka Pasal 5
1. j.Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang surat keputusan pensiunnya ditetapkan oleh instansinya.
(2)Angka pengenal nomor Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan 5 (lima) angka menunjukkan nornor urut surat keputusan, KEP, huruf A menunjukkan pengenal Badan Kepegawaian Negara dan huruf kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutasi yang bersangkutan, serta diakhiri dengan 5 (lima) angka menunjukkan angka kode instansi dan 2 (dua) angka tahun Surat Keputusan, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 6 -.,-'-..-r- :-- =. z=.. ~.~. :-~ ....... , Angka kode instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VB dan VH' Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. PasalS Angka pengenal nomor surat Kepala Kantor Regional Badan Kepeqawalan Negara tentang pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, terdiri dari 5 (lima) angka menunjukkan nornor urut surat, diikuti dengan KGB, pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan diakhiri dengan bulan dan tahun pembuatan surat, sehingga seluruhnya menjadi OOOOO/KGBIXlOO/OOOO.

Pasal 7

(1)Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepe- gawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
1. a.Penetapan kedudukan dan status hukum kepegawaian Pegawai Nageri Sipil;
2. b.Penetapan data dasar kepegawaian (data lahir atau nama);
3. c.Pemyataan tewas terhadap Pegawai Negeri Sipil;
4. d.Pemyataan cacat karena dinas;
5. e.Pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan di berhentikan dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun.
(2)Angka pengenal nornor surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) angka menunjukkan nornor urut surat yang diikuti dengan lnisial tentang pokok surat, huruf A menunjukkan pengenal Badan Kepegawaian Negara, dan diakhiri dengan bulan dan tahun pembuatan surat, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

6.Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda 9010nganruang IV/c ke atas. NO ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS JENIS MUTASI DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAMPI RAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 JULI 2008 9 :.: ,;~ 2 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi AH-OOOOOOOOOOO Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjaJanimasa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun. 3 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri S.ipil untuk AI-OOOOOOOOOOO menjadi Juru Muda Tingkat , golongan ruang lIb sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. 4 Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil. AJ-OOOOOOOOOOO 5 Perbantuan Pegawai Negeri Sipil di luar instansi AK-OOOOOOOOOOO induknya, penarikan Pegawai Negert Sipil dar! perbantuan, pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negert Sipil, rehabilitasi, pengesahan/ pemutihan mutasi kepegawaian, dan perbaikan data kepegawaian. 6 Cuti di luar tanggungan Negara. AL-OOOOOOOOOOO 7 Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil AM-OOOOOOOOOOO yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Negara. 8 Pengalihan status Anggota TNI/POLRI menj"adi AN-OOOOOOOOOOO Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang akan diangkat dalam jabatan struktural eselon II. 9 Pemberhentian dengan hormat dengan mendapat AO-OOOOOOOOOOO hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena diduga terlibat G 30 S/PKI temyata tidak terlibat (Nonklasifikasi). 1 Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipill AG-OOOOOOOOOOO Pegawai Negeri SipiJ. ANGKA PENGENAL NO JENIS MUTASI NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 JULl2008 DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 10 ..;', ~ } :' ,',.' ,'·r·.r",,:.:,,:·!:t: ''7~'.\~(\Dl:);8!l'r;~ml\:!~0f:!~1~~;itit!t~~!,0~~ 10 Pengembalian pangkat dalam pangkat berdasar- AP-OOOOOOOOOOO kan ijazah yang sah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah pal suI aspal; 11 Pemberian uang duka tewas dan tunjangan cacat AQ-OOOOOOOOOOO karena dinas bagi Pegawai Negeri Sipil. 11 ---- ---- ----- ------ -,------------ ----_-- ::::::. 1 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil XF-OOOOOOOOOOO bagi Calon Pegawai Negeri yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun. 2 Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk XG-OOOOOOOOOOO menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang lIb sampal dengan Pembina Tingkat I 9010ngan ruang IV/b. 3 Peninjauan masa ke~a Pegawai Negerl Sipil. XH-OOOOOOOOOOO 4 Perbantuan Pegawai Negeri Sipil di luar XI-OOOOOOOOOOO instansi induknya, penarikan Pegawai Negeri Sipil dari perbantuan, pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan perbaikan data kepegawaian. 5 Cutl di luar tanggungan Negara. XJ-OOOOOOOOOOO 6 Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil XK-OOOOOOOOOOO yang telah selesai rnenlalanl cutl di luar tanggungan Negara. . ANGKA PENGENAL NO JENIS MUTASI NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS DAFTARANGKA PENGENAL NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHON 2008 TANGGAL : 7 JULI 2008 12 1 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil OOOOO/KEP/AQ/OOOOO/OO bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas. 2 Pengangkatan .menjadi Pegawai Negeri Sipil OOOOO/KEP/ARlOOOOO/OO bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas. 3 Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai OOOOO/KEP/AS/OOOOO/OO Negeri Sipil yang dinyatakan tewas. untuk menjadi Juru Muda Tingkat J golongan ruang lIb sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. 4 Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai OOOOO/KEP/AT/OOOOO/OO Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas .usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golon9an ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. 5 Pemindahan antar instansi. OOOOO/KEP/AU/OOOOO/OO 6 Pemberhentian dan pemberian pensiun OOOOO/KEP/AV/OOOOO/OO Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya. 7 Pemberhentian dan pemberian pensiun OOOOO/KEP/AW/OOOOO/OO Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat 1 golongan ruang tVIb ke bawah yang cacat karena dinas serta pemberian pensiun janda/dudanya. 8 Pensiun janda/dud a Pegawai Negeri Sipil yang OOOOO/KEP/AXlOOOOO/OO tawas yang berpangkat Pembina Tingkat I 9010n9anruang IV/b ke bawah. JENISMUTASI ANGKA PENGENAL NOMOR SURA T KEPUTUSAN NO LAMPI RAN IV PERA TURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 JULI 2008 DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR SURA T KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 13 .". "'~' '~ . • , "/,: ~ \ .', ". ,.01., •• .'" " ,\, ~ " I Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri OOOOO/KEPIAZlOOOOO/OO Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat 1 golongao ruang IV/b ke bawah, yang surat keputusan pensiunnya ditetapkan oleh instansinya. Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang OOOOO/KEP/AY/OOOOO/OO meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat 1golongan ruang IV/b ke bawah. 10 9 14 ,"- ", ..:'~:,';-" . ..._ .'.- TOPOASHARI KEPALA EGAWAIAN NEGARA, 1 Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai OOOOO/KEPIXT/OOOOO/OO Negeri Sipil yang meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun untuk menjadi Juru Muda Tingkat 1 golongan ruang lIb sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. 2 Pemindahan antar instansi. OOOOO/KEP/XU/OOOOO/OO 3 Pembementian dan pemberian pensiun OOOOO/KEPIXV/OOOOO/OO Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun jandaldudanya. 4 Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang OOOOO/KEP/XY/OOOOO/OO meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. 5 Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri OOOOO/KEP/XZlOOOOO/OO Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IVlb ke bawah, yang Surat Keputusan pensiunnya ditetapkan oleh instansinya. ANGKA PENGENAL NO JENIS MUTASI NOMOR SURAT KEPUTUSAN LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN2008 TANGGAL : 7 JULI 2008 DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 15 ... - ...__.._- --- KEPALA ·II&'"...,~, .... PEGAWAIAN NEGARA, 4 5 3 2 OOOOO/CCT /AlOO/OOOO OOOOO/KGB/ AlOO/OOOO OOOOOfTWSI AlOO/OOOO OOOOO/DLH/ AlOO/OOOO Atau OOOOO/DNMI AlOO/OOOO OOOOO/SHKlAlOO/OOOOPenetapan kedudukan dan status hukum kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. Penetapan data dasar kepegawaian (data lahir atau nama). 1 JENIS MUTASI ANGKA PENGENAL NOMORSURAT Pemyataan tewas terhadap Pegawai Negeri Sipil. Pernyataan cacat karena dinas. Pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan di berhentikan dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun. NO DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN2008 TANGGAL : 7 JULl 2008 16 ------------------------ .x:--:,-,:...;:-:~""<i;;~::~~~.~«1?,,~,~~~~~~;~·~m:~~3~:~·~\~:w.?:rr~r.~t:~.t:~:?r~~:~~~·~~:?·:P.~:;~i"~!~~·;·~:..:'.~.~';. :" ,_.: ..-:.... ~·(._.;ll~W"~~'"::".~."'1.' .. ' :-.' ".... ·.~lr ''''~ '~~[iI'~~~_.t~ " '" .. :r- ~,.;..~~: . f.'t, J ,: ~; ...... ,~I~\ •. , r.':,..~, r '41'..... it-I, ~ ~f ~,~~ t' ,:... ~ /i' '..-; --;~·:.:;.~i: ....I~:l';" r " ... ~ ... •...~ "" '....,,.....1.1. ~:..',..._ (..-.l.),..~''<-' t..;'! v .~, ._.__..\ ~~;"IJ_ ...... )_u_, ....J'!. i_~~~ _at.Jj~3;~~''"'4!l.MiM'':''.~ ~~J1jJ_~ ~:","'.~,";=.i~_:~·1~'~0@~~ ~ 1 Kementerian Koordinator Bidang Polhukkam 11001 2 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 11002 3 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 11003 4 Kementerian Nagara Sekretariat Negara 12001 5 Kementerian Negara Riset dan Teknologi 12002 6 Kementerian Negara Koperasi dan UKM 12003 7 Kementerian Negara Lingkungan Hidup 12004 8 Kementerian Negara BUMN 12005 9 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan ' 12006 10 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 12007 11 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/BAPPENAS 12008·· 12 Kementerian Negara Pemuda Olah Raga 12009 13 Kementerian Negara Perumahan Rakyat 12010 14 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 12011 15 Departemen Dalam Negeri 13001 16 Oepartemen Luar Negeri 13002 17 Departemen Pertahanan 13003 16 Oepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 13004 19 Oepartemen Keuangan 13005 20 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 13006 21 Oepartemen Perindustrian 13007 22 Departemen Perdagangan 13008 - 23 Departemen Pertanian 13009 24 Departemen Kehutanan 13010 25 Departemen Perhubungan 13011 . 26 Departemen Kelautan dan Perikanan 13012 ',:\ 27 Oepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13013 t 28 Departemen Pekerjaan Umum 13014 J 29 Departemen Kesehatan 13015 'J 30 Departemen Pendidikan Nasional 13016.,. ". ANGKA KODE INSTANSI PUSAT LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN 2008 TANGGAl : 7 JULI 2008 17 '.1':· ' . , . ., ':,~' 'f I ! I 4, " _!lAt. 31 Departemen Sosial 13017 32 Departemen Agama 13018 33 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 13019 34 IDepartemen Komunikasi dan Informatika 13020 35 Majelis Permusyawaratan Rakyat 14001 36 Dewan Perwakilan Rakyat 14002 37 Dewan Perwakilan Daerah 14003 38 Mahkamah Agung 14004 39 8adan Pemeriksa Keuangan 14005 40 Mahkamah Konstitusi 14006 41 Komisi Yudisial 14007 42 IArsip Nasional RI 15001 43 Badan Kepegawaian Negara 15002 44 Perpustakaan Nasional RI 15003 45 Badan Pusat Statistik " 15004 46 Badan Standardisasi Nasional 15005 47 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 15006 4B Badan Tenaga Nuklir Nasional 15007 49 Badan Intelijen Negara 1500B 50 [Badan Koordinasi Keluarga SereneanaNasional 15009 51 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 15010 52 Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan 15011 53 Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi 15012 54 Badan Koordinasi Penanaman Modal 15013 55 Badan Pertanahan Nasional 15014 56 Badan Pengawas Obat dan Makanan 15015 57 Badan Meteorologi dan Geofisika 15016 58 Badan Narkotika Nasional 15017 59 Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia 15018 60 Badan SAR Nasional 15019 18 ----- ---- ---- ---- ----- .. t ~'. EDY Tapa ASHAR! KEPALA 16005Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 16004Komisi Pemifihan Umum 16003Dewan Ketahanan Nasional 16002Kepolisian Negara RI 16001Kejaksaan Agung 15106Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15105Lembaga Ketahanan Nasionat 15104Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia 15103Lembaga Penerbangan Antariksa Nasionaf 15102Lembaga Sandi Negara 15101Lembaga Administrasi Negara 150208adan Nasional Penanggulangan Bencana 19 ;. -,';':.,-: .> . -_:~. ~'.:,.:.. ", '_ I J, "1 l ~.: ~ -~ f~. ~ ! f i t • No. i ,- 1- 61 ~ ! 62 i J 63., { t 64 l; ! 55 f t 66j t ·f 67 -s 1 68 69 70 J I 7 1 72 I }, fi l' i- t ~~; , i~)., -i J..{: :;-,., ,t-., 't f ;f ~! f l :;I. ~ -~ j ,;,'~ -, .::-. j ~ f' ~~ ~'i '.~-; " f.; i' ~ }. :.< .t~ ,~: ~~~~~f:" WH""" ... ".' ;~."'"- T~} '~~r'~'~~~'~;~r~l{~t"_~" t :~~~,,"'- __ .-t. -~ ':-<"\r.."n\ "",~~""., _ "":. ~'"<:11. 'It ,-- ~ " .. ~ :"'1 ~ • ,,,,,,.'. ~1_'. L "._.~..o .'}~ ,1\4;~'''t '... .1 ~ ,"':_-CL._ ~~~.~ R!Iii~\ t;~~_ ..~iil·~ .....{..l2__.;M~:,_~-:.-t J~,t#-~~.h. 1-.. 1 __~ '\.:i..;_.~ ~.01" )-_"," "_'!-'.!."'.lL...cl~m~~\>..~",,~~ t.I'ti.._~·· ~ 1 Pemerintah Provtnsl Nanggroe Aceh Darussalam 21100 2 Pemerlntah Kab. SIMEULUE 21101 3 Pemerintah Kab. ACEH SINGKIL 21102 4 Pemerintah Kab. ACEH SELATAN 21103 5 Pemerintah Kab. ACEH TENGGARA 21104 6 Pemerintah Kab. ACEH TfMUR 21105 7 Pemerintah Kab. ACEH TENGAH 21106 8 Pemerintah Kab. ACEH BARAT 21107 9 Pemerintah Kab. ACEH BESAR 21108 10 Pemerintah Kab. PIDIE 21109 11 Pemerintah Kab. BIREUEN ~ 21110 12 Pemerintah Kab. ACEH UTARA 21111 13 Pemerintah Kab. ACEH BARAT DAYA 21112 14 Pemertntah Kab. GAYO LUES 21113 15 Pemerintah Kab. ACEH TAMIANG 21114 16 Pemerintah Kab. NAGAN RAYA 21115 17 Pemerintah Kab. ACEH JAYA 21116 18 Pemerintah Kab. BENER MERIAH 21117 19 Pemerlntah Kab. PIDIE JAYA 21118 20 Pemerintah Kota BANDA ACEH 21171 21 Pemerintah Kota SABANG 21172 22 Pemerintah Kota LANGSA 21173 23 Pemerlntah Kota LHOKSEUMAWE 21174 24 Pemerlntah Kota SUBUlUSSALAM 21175 25 Pemerlntah Provlnsf SUMATERA UTARA 21200 26 Pemerintah Kab. NIAS 21201 27 Pemerintah Kab. MANOAILlNG NATAL 21202 28 Pemerlntah Kab. TAPANULI SELATAN 21203 29 Pemerintah Kab. TAPANUlI TENGAH 21204 30 Pemerlntah Kab. TAPANUll UTARA 21205 ANGKA KODE INSTANSI DAERAH 20 LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN 2008 TANGGAL : 1JULI 2008 --- -- -- -- -- ---- ---- '"• ~ ~. '..:!' "'... _' _ ~ 2,L 31 Pemerintah Kab. TOSA SAMOSIR 21206 32 Pemerintah Kab. LABUHAN BATU 21207 33 Pemerinlah Kab. ASAHAN . 21208 34 Pemerintah Kab. SIMALUNGUN 21209 35 Pemerintah Kab. DAIRI 21210 36 Pemerintah Kab. KARO 21211 37 Pemerintah Kab. DELI SERDANG 21212 38 Pemerinlah Kab. LANGKAT 21213 39 Pemerintah Kab. N1ASSELATAN g1214 40 Pemerintah Kab. HUMSANG HASUNDUTAN 21215 41 Pemerinlah Kab. PAKPAK SHARAT 21216 42 Pemerintah Kab. SAMOSIR 21217 43 Pemerintah Kab. SEROANG BEDAGAI _2_12j8 44 Pemerintah Kab. BATUBARA 21219 45 Pemerintah Kab. PADANG LAWAS UTARA ~ 21220 46 Pemerintah Kab. PADANG LAWAS ~1_:2g1 47 Pemerintah Kab. LABUHAN BATU SELATAN - .£1m. 48 Pemerintah Kab. LABUHAN BATU UTARA 21223 49 Pemerintah Kola SIBOLGA 21271 50 Pemerintah Kota TANJUNG BALAI 21272 51 Pemerintah Kola PEMATANG SIANTAR ~ 52 Pemerinlah Kola TEBING TINGGI 21274 53 Pemerinlah Kola MEDAN 21275 54 Pemerintah Kola BINJAI 21276 55 Pemerintah Kola PADANGSIDIMPUAN 21277 56 Pemerintah Provinsi SUMATERA BARAT 21300 57 Pemerintah Kab. KEPULAUAN MENTAWAI 21301 58 Pemerintah Kab. PESISIR SELATAN 21302 59 Pemerintah Kab. SOLOK 21303 60 Pemerintah Kab. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG 21304 ......•.;.:.:..;::;..:.:.:.•:...•:::.:.:::: ..:::.::.•..".'-~ 21 .__ --- --- --- 1,-1 f'p.rnennlah Kab. TANAH DATAR 21305 f:·) ;'emerintah Kab. PADANG PARIAMAN 21306 I. i:.1 f1emenntahKab. AGAM 21307 !~~1 Pemerinlah Kab. LIMA PULUH KOTA 21308 I ~~.~ F'ernerintahKab. PASAMAN 21309 i ~!t} i'ernerintah Kab. SOLOK SELATAN 21310 I ,.,/ Pemerintah Kab. DHARMAS RAYA 21311 r f"ttl, F't>rnerintahKab. PASAMAN 8ARAT 21312I ! !~! , i ~l(;rT1t:rinlahKola PADANG 21 1 I !:) i''ernenntah Kola SOLOK 21372 I ' . "l!!1\erintah Kola SAWAH LUNTO 21373, ' ; t i . , I'erner intah Kola PADANG PANJANG 21374 I ; ... / .~ f"!lllerin(ah Kota BUKITIINGGI 21375I ~I I ';'Il)('rinlah Kola PAYAKUMBUH 2 376 I "'l I -r , I 'I"!1t'l"Irllah Kola PARIAMAN 21377 t l'Ii :Pornormtan Provinsi RIAU 21400 , I ., l' "·:'l<'lI.rl!.:J'1 Kab, KUANTAN SINGINGI 21401 i I I :, ; ,·'n,·rtl"\wh Kab. INDRAGIRI HULU 21402 ! 1 I f 1;:;';lH:JH1!dh Kab. INDRAGIRI HILIR , :~~I 21403 I I .1 !·.i.' I ""'''~!'I\I:JI1Kab. PELALAWAN 1404- -- .. t "\ i' ""H'I ,ntdl1Kab. S IAK 1405I ! H /: "!"""I1(,th i<ab. KAMPAR 21406 " i :t.1 ','"·,,,.,-1!nI3r, Kab. ROKAN HULU 21407 ,!.I :, ·",,,,.rJ/J!dh Kab. BENGKAUS 21408I ! d\ ..r"·'11,,( Irll.lh 1~3b, ROKAN HILIR ,:"1. ,f't':i:,': 'I;L1t1 f\o(a PEKANBARU f .~-- . - . ., I;',.,,,,.! ::·'.,t" \(,o(a DUMAI I j lHI il',,,"unntah Provinsi JAMBI 21500 ';"? : ·n·I:"".'~~,)~~ r-:.-lb KERINCI 21501 ~'':' :4:': ~ t~.lt~, !<,db MERANGIN 21502 22 92 Ip""IIt:!,'lltar Kab. BATANG HARI 21504 93 Pemerintah Kab. MUARO JAMBI 21505 94 .Pernerintah Kab. TANJUNG JABUNG TIMUR 21506 95 Pemerintah Kab. TANJUNG JABUNG BARAT 21507 96 Pemerintah Kab. TEBO 21508 97 Pemerintah Kab. BUNGO 21509 98 Pemerintah Kola JAMBI 21571 99 Pemerintah Kola SUNGAi PENUH 21572 100 Pemerintah Provinsi SUMATERA SELATAN 21600 101 - Kab. OGAN KOMERING ULU 21601IrCI"." " 102 IPernerrmor Kab. OGAN KOMERfNG fLlR 21602 103 Pemerintah Kab. MUARA EN1M 21603 104 Pemerintah Kab. LAHAT 21604 105 Pemerintah Kab. MUSI RAWAS 21605 106 Pemerintah Kab. MUSI BANYUASIN 21606 107 Pemerintah Kab. BANYUASIN 21607 108 Pemerinlah Kab. OGAN KOMERING ULU SELATAN 21608 109 Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU TIMUR 21609 110 Pemerintah Kab. OGAN IUR 21610 111 Pemerintah Kab. OGAN KOMERfNG ULU UTARA 21611 112 Pemerintah Kab. EMPAT LAWANG 21612 113 Pemerintah Kota PALEMBANG 21671 114 Pemerintah Kola PRABUMULIH 21672 115 Pemerintah Kola PAGAR ALAM 21673 116 Pemerintah Kola LUBUKUNGGAU 21674 117 Pemerintah Provinsi BENGKULU 21700 118 Pemerintah Kab. BENGKULU SELATAN 21701 119 Pemerintah Kab. REJANG LEBONG 21702 120 Pemerintah Kab. BENGKULU UTARA 21703 91 Pemerintah Kab. SAROLANGUN 21503 23 No, .- - 1 ,:' .'.,}:,::': ::.,.::,::.::;: :i:::- : ::,.::::.; ::. :::;,:,,::.::; :\,,;:,::. .c-x 121 Pemenntah Kab. KAUR 21704 122 Pemerintah Kab. SELUMA 21705 123 Pemerintah Kab. MUKOMUKO 21706 124 Pemerintah Kab, LEBaNG 21707 ".,__....-.~ pr: fJemerinlah Kab. KEPAH1ANG 21708 ....) 126 Pemerintah Kab. BENGKULU TENGAH 21709 127 Pemerintah Kola BENGKULU 21771 128 Pemerintah Provinsi LAMPUNG 21800 129 Pemerintah Kab. LAMPUNG BARAT 21801 uo Pemerintah Kab. TANGGAMIJS 21_Mg > .. 131 Pemerintah Kab. LAMPUNG SELATAN 21803 f··· lJ2 Pemerintah Kab. LAMPUNG TJMUR 21804 1]3 Pernerintah Kab. LAMPUNG TENGAH 21805 f·,· U4 Pemerinlah Kab. LAMPUNG UTARA 21806 f·" \35 Pemerintah Kab. WAY KANAN . 21807 1:10 Pemerintah Kab. TULANGBAWANG 21808 1 :.!/ Pernerintah Kab. PESAWARAN 21809 L'8 Pernerintah Kola BANDAR LAMPUNG 21871 t ~~H Ptlmerintah Kola METRO 21872 140 Pemerintah Provinsi BANGKA BELITUNG 21900 ,.... 141 Pemerintah Kab. BANGKA 21901 \4:2 1f)~"l"I"""l\ahKab. BEUTUNG 21QQg ~, . 143 Pemerintah Kab. BANGKA BARAT 21903 ''',' . 144 Pemerintah Kab. BANGKA TENGAH 21904 145 Pemerinlah Kab. BANGKA SELATAN 21905 146 Pemerinlah Kab. BEll TUNG TIMUR 21906 147 Pemerintah Kota PANGKAL PINANG 21971 , 148 Pomurintah ProvinsJ KEPU~UAN RIAU 22100 ~....-.,-. ~,.,14V IPomenntah Kab. KARIMUN 22101 I,..,. Kab. BINTAN 221Qli \50 '" ""'"l-__..___._ 24 , I . I I I, . !ill, """"."..,...~1~'0,",,"' 151 Pemerinlah Kab. NATUNA 22103 152 Pemerintah Kab. LlNGGA fi \J 1\./ . J.-vI)7 22104 153 Pemerinlah Kab. KEPULAUAN ANAMBAS 22105 154 Pemerinlah Kota BAT A M 22171 155 Pemerintah Kola TANJUNG PINANG 22172 156 Pemerintah Provinsi OKI JAKARTA 23100 15·7 Pemerintah Provinsi JAWA BARAT 23200 158 Pemerintah Kab. BOGOR 23201 159 Pemerintah Kab. SUKABUMI 23202 160 Pemerintah Kab. CIANJUR 23203 161 Pemerintah Kab. BANDUNG 23204 162 Pemerinlah Kab. GARUT 23205 163 Pemerinlah Kab. TASIKMALAYA 23206 164 Pemerintah Kab. CIAMIS 23207 165 Pemerinlah Kab. KUNINGAN , 23208 166 Pemerinlah Kab. CIREBON 23209 167 Pemerinlah Kab. MAJALENGKA 23210 168 Pemerintah Kab. SUMEDANG 23211 169 Pemerintah Kab. INDRAMAYU 23212 170 Pemerintah Kab. SUBANG 23213 171 Pemerintah Kab. PURWAKARTA 23214 172 Pemerintah Kab. KARAWANG 23215 173 Pemerintah Kab. BEKASI 23216 174 Pemerintah Kab. BANDUNG BARAT 23217 175 Pemerinlah Kola BOGOR 23271 176 Pemerintah Kota SUKABUMI 23272 177 Pemerinlah Kola BANDUNG 23273 178 Pemerintah Kola CIREBON 23274 179 Pemermtah Kola BEKASI. 23275 180 Pernerintah Kola DEPOK 23276 25 '.:', '.~... :~{~- 181 1':!'~III~lIlIlclr Kola CIMAHI 23277 182 IPemerintar Kota TASIKMALAYA 23278 163 Pemerintah Kota BANJAR 23279 184 iPemerintah Provinsi JAWA TENGAH 23300 185 I.... Kab. CILACAP 23301-"" """ " 186 Pemerintah Kab. BANYUMAS 23302 187 iP"'"I"'IIIUdl Kab. PURBALINGGA 23303 188 Pemerintah Kab. BANJARNEGARA 23304 189 Pemerintah Kab. KEBUMEN 23305 190 Pemerinlah Kab. PURWOREJO 23306 191 IPernt:llflldrl Kab. WONOSOBO 23307 192 Pernerintah Kab. MAGELANG 23308 193 Pemerintah Kab. BOYOLALI 23309 194 Pemerinlah Kab. KLATEN 23310 195 Pemerintah Kab. SUKOHARJO , 23311 196 Pemerintah Kab. WONOGIRI 23312 197 Pemerintah Kab. KARANGANYAR 23313 ·198 Pernerintah Kab. SRAGEN 23314 .:199 Pemerintah Kab. GROBOGAN 23315 ...... 200 Pemerintah Kab. BLORA 23316 . , > 201 Pemermtah Kab. REMBANG 23317 '. ·..202 Pemerintah Kab. PATI 23318 .:\;:1203 Pemerintah Kab. KUDUS 23319 [.:·.·204 Pemerintah Kab. JEPARA 23320 i 'c. <:205 Kab. DEMAK 233211"'~1l1e11l __;;, .....~ I~"""""itah Kab. SEMARANG 23322 },,{' ·.c: . Pemerintah Kab. TEMANGGUNG 23323I· . I ,2()e Pemerintah Kab. KENDAL 23324 .} 1:)'~09 1~""I'CIIIHCmKab. SATANG 233~5 \!'~ .• 210 Pemerintah Kab. PEKALONGAN 23326 26 213 214 Kota MAGELANG 23371 215 Pemerintah Kota SURAKARTA 23372 216 Pemerintah Kota SALATIGA 23373 217 Pemerintah Kota SEMARANG 23374 218 .Pemerlntah Kota PEKALONGAN 23375 219 Pemerintah Kota TEGAL 23376 220 Pemerintah Provlnsl 0.1YOGYAKARTA 23400 221 Pemerintah Kab. KULON PROGO 23401 222 Pemerintah Kab. BANTUL 23402 223 Pemerintah Kab. GUNUNG KfOUL 23403 224 Pemerintah Kab. SLEMAN 225 Kota YOGYAKARTA 226 Provinsl JAWA TIMUR 23500 227 Pemerintah Kab. PACITAN 23501 228 Pemerintah Kab. PONOROGO 229 Pemerintah Kab. TRENGGALEK 23503 230 Pemerintah Kab. TULUNGAGUNG 23504 231 Pemerintah Kab. BLITAR 232 Pemerintah Kab. KEDIRI 233 Pemerintah Kab. MALANG 234 Pemerintah Kab. LUMAJANG 23508 235 Pemerintah Kab. JEMBER 23509 236 Pemerintah Kab. BANYUWANGI 23510 237 Pemerintah Kab. BONDOWOSO 238 Pemerintah Kab, SITUBONDO 23512 239 Pemerintah Kab. PROBOLINGGO 23513 240 Pemerintah Kab. PASURUAN 23514 27 .-" '~';' .-:.:.-:.- ",'.' .... ....::~:¥•.I: :: ~';-.~ c.•...1:. ',. 241 Pemerintah Kab, SIDOARJO 23515 242 Pemerintah Kab, MOJOKERTO 23516 243 Pemerinlah Kab. JOIVlBANG 23517 244 Pemerinlah Kab. NGANJUK 23518 245 Pemerintah Kab. MADIUN ~19 246 Pernerlntah Kab. MAGETAN 23520 247 F'ernerint<lhKab NGAWI 23521 248 Pernerintah Kab. BOJONEGORO 23522 249 Pemerintah Kab. TUBAN 23523 250 Pemerintah Kab. LAMONGAN 23524 251 Pemerintah Kab. GRESIK 23525 252 Pemerintah Kab. BANGKALAN 23526 253 Pemerintah Kab. SAMPANG 23527 254 Pemerinlah Kab. PAMEKASAN 23528 255 Pernerintah Kab. SUMENEP '. 23529 256 Pemerintah Kola KEDIRI 23571 257 Pemerinlah Kola BUTAR 23572 258 Pemerinlah Kola MALANG 23573 259 Pernerintah Kola PROBOLINGGO 23574 260 Pemerintah Kola PASURUAN 23575 261 Pernerintah Kola MOJOKERTO 23576 262 Pernerintah Kota MADIUN 23577 Pemennlah Kola SURABAYA ..... 23578 263 .. 264 Pernennlah Kola 8ATU 23579 265 Pemerintah Provinsi BANTEN 23600 266 Pemerintah Kab. PANDEGLANG 23601 267 Pe'11e~·'r1tahKab. LEBAK 23602 268 Pem€lIntah Kab. TANGERANG 23603 269 Pemerintah Kab. SERANG 23604 270 Pemenntah Kola TANGERANG 23671 28 !!!ll'~t_ 271 [Pernerintah Kota CILEGON 23672 272 Pemerintah Kota SERANG 23673 273 Pemerintah Provinsi BALI 25100 274 1r:>""I"::""1lahKab. JEMBRANA 25101 275 Pemerintah Kab. TABANAN 25102 276 Pemerintah Kab. BAOUNG 25103 277 In Kab. GIANYAR 25104",'.C.II 278 Pemerintah Kab. KLUNGKUNG 25105 279 Pemerintah Kab. BANGLI 25106 280 Pernerintah Kab. KARANG ASEM 25107 281 Pemerinlah Kab. BULELENG 25108 282 Pemerinlah Kola OENPASA~ 25171 283 Pamerl ntah Provinsi NTB 25200 284 Pemerintah Kab. LOMBOK BARAT 25201 285 Pemerintah Kab. LOMBOK TENGAH ~ 25202 286 Pemerintah Kab. LOMBOK TIMUR 25203 .287 Pemerintah Kab. SUMBAWA 25204 288 Pemerintah Kab. OOMPU 25205 289 Pemerintah Kab. BIMA 25206 290 Pemerintah Kab. SUMBAWA BARAT 25207 291 Pemerinlah Kab. LOMBOK UTARA 25208 292 Pemerintah Kota MATARAM 25271 293 Perrerintah Kola SIMA 25272 294 Pemarintah Provinsl NTT 25300 295 Pemerintah Kab. SUMBA BARAT 25301 296 Pemerintah Kab. SUMBA TIMUR 25302 297 Pemerintah Kab. KUPANG 25303 298 Pemerintah Kab. TIMOR TENGAH SELATAN 25304 299 Pemerintah Kab. TIMOR TENGAt1 UTARA 25305 300 Pemerintah Kab. BELU 25306 29 I:i·:::·~~l.···-:::. - k··:·.::::;:-:J::::::;;:::· F·:' .::\iL2-:::\}ji::::::::':.·:·.:.:.·:··:•.•::::::·{:·:,;:,.::,••::.,.::.•::.:i::: :,,:,:::.~:'::::':: :: :: -: 301 Pemerintah Kab. ALOR 25307 302 Pemenntah Kab. LEMBATA 25308 303 Pemerinlah Kab. FLORES TIMUR 25309 304 Pemerintah Kab. SIKKA 25_310 305 Pemerinlah Kab. ENDE 25311 306 Pemerinlah Kab. NGADA 25312 307 Pemerintah Kab. MANGGARAI 25313 308 Pemerintah Kab. ROTE NOAO 25314 309 Pemerintah Kab. MANGGARAI8ARAT 25315 310 Pemerintah Kab. SUMBA TENGAH 25316 311 Pernerintah Kab. SUMBA BARAT DAYA 25317 312 Pemerinlah Kab. NAGEKEO 25318 313 iPemerintah Kab. MANGGARAI TIMUR 25319 314 Pemerinlah Kola KUPANG 25371 315 IPemarintah Provinsi KALIMANTAN 8ARAT '. 26100 316 Pemerinlah Kab. SAMBAS 26101 317 Pemerintah Kab. BENGKAYANG 26102 318 Pemerinlah Kab. LANOAK 26103 319 Pernerintah Kab. PONTIANAK 26104 320 Pernenntah Kab. SANGGAU 26105 321 Pemerinlah Kab. KETAPANG 26106 322 Pernenntah Kab. SINTANG 26107 323 Pemennlah Kab. KAPUAS HULU 26108 324 Pemerinlah Kab. SEKAOAU 26109 325 Pernenntah Kab. MELAWI 26110 326 Pemennlah Kab. KAYONG UTARA 26111 327 Pernenntab Kab. KUBU RAYA 26112 328 Pernenntah Kota PONTIANAK 26171 329 Pernenntah Kol.3 SINGKAWANG 26172 330 Pomorintah Provinsi KALIMANTAN TENGAH 26200 30 332 h Kab. KOTAWARINGIN TIMUR 26202 333 334 26204 335 26205 Kab. SUKAMARA 26206 337 26207 Kab. SERUYAN 6208 339 26209 340 Kab. PULANG PISAU 26210 341 26211 342 Kab. BARITO TIMUR 12 343 Pemerintah Kab. MURUNG RAYA 26213 344 Pemerinlah Kota PALANG~ RAYA 26271 345 Pemerintah Provinsl KALIMANTAN SELATAN 26300 346 Pemerinlah Kab. TANAH LAUT $ 26301 347 Pemerintah Kab. KOTA BARU 26302 348 Pemerintah Kab. BANJAR 26303 349 Pemerintah Kab. BARITO KUALA 26304 350 Pemerintah Kab. TAPIN' 05 351 Pemerintah Kab. HULU SUNGAI SELATAN 26306 352 Pemerintah Kab. HULU SUNGAI TENGAH 26307 353 Pemerintah Kab. HULU SUNGAI UTARA 26308 354 Pemerintah Kab. TABALONG 26309 355 Pemerintah Kab. TANAH BUMBU 26310 356 Pemerinlah Kab. BALANGAN 26311 357 Pemerintah Kola BANJARMASIN 2637 358 Pemerintah Kola BANJAR BARU 26372 359 Pemerintah Provinsi KALIMANTAN TIMUR 26400 360 Pemerintah Kab. PASIR 26401 31 . . ,.- ..,.... .f !!~,~-~ 361 1".."":",, lid'" Kab. KUTAI BARAT 26402 362 1':'0:;,,,,,,,lIell Kab. KUTAI KARTANEGARA 26403 363 Pemerintah Kab, KUTAI TIMUR 26404 364 Pemerintah Kab. BERAU 26405 365 Pemerintah Kab. MALlNAU 26406 366 Pemerintah Kab. 8ULUNGAN 26407 367 Pemerintah Kab. NUNUKAN 26408 368 Pemerintah Kab. PENAJAM PASER UTARA 26409 369 Pemerintah Kab. TANA TIDUNG 26410 370 Pemerintah Kola 8ALlKPAPAN 26471 371 Pemerintah Kola SAMARINDA 26472 372 Pemerintah Kola TARAKAN 26473 373 Pemerintah Kota SONTANG 26474 374 Pemerintah Provinsi SULAWESI UTARA 27100 375 Pemerintah Kab. 80LAANG MONGONDOW ~ 27101 376 Pemerinlah Kab. MINAHASA 27102 377 Pemerintah Kab. KEPULAUAN SANGIHE 27103 378 Pemerintah Kab. KEPULAUAN TALAUD 27104 379 Pemerintah Kab. MINAHASA SELATAN 27105 380 Pemerintah Kab. MINAHASA UTARA 27106 381 Pemerinlah Kab. BOLAANG MONGONDOW UTARA 27107 382 Pemerintah Kab. SIAU TAGULANDANG BIARO 27108 383 Pemerintah Kab. MINAHASA TENGGARA 27109 'lOA r-s ~.....~~ 2+~~e ,y~ -u-= "nr I ..... .......... 2T4t4'''''~, ,~~ -v 386 Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW SELATAN 27110 387 Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW TIMUR 27111 388 Pemerintah KOla MANADO 27171 389 Pemerintah Kola BITUNG 27172 390 Pemerintah Kola TOMOHON 27173 32 --- ---- -------- -------- 27316Pemerintah Kab. ENREKANG 27315Pemerinlah Kab. PINRANG 27314 27313 27312 Pemerintah Kab. SIDENRENG RAPPANG Pemerintah Kab. WAJO Pemerintah Kab. SOPPENG 27311 27310 27309 27306 27305 27304 27303 27302 27301 27300 27210 27209 27208 27207 27206 27205 27204 27203 Pemerintah Kab. BONE Pemerintah Kab. BARRU Pemerintah Kab. TAKALAR Pemerintah Kab. JENEPONTO Pemerintah Kab. BANTAENG Pemerinlah Kab. BUlUKUM8A Pemerintah Kab, SELAYAR Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN Pemerintah Kola PALU. Pemerintah Kab. SIGI Pemerintah Kab. TOJO UNA-UNA Pemerintah Kab. PARIGI MOUTONG Pemerintah Kab. BUOL Pemerintah Kab. TOll-TOll Pemerintah Kab. DONGGALA Pemerintah Kab. POSO Pemerintah Kab. MOROWAU 27202 Pemerinlah Kab. BANGGAI" 27201 Pemerintah Kab. BANGGAI KEPULAUAN 27200Pemerintah Provinsi SULAWESI TENGAH 1 27174 Pemerinlah Kola KOTAMOBAGU391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 "i 418 :i': 419....'\!. :.,' ;~. 420 :'.. ~~f~ ',' ~, "'f ~~~ :'~f .~~t :;!~ \.~;: ::~~ 4~ ~:~I ~~'~ 'I~~:; ':;~: ~~\'; ;~ ;~: ~....":_ :.~: ',1,1= 33 -- ---- -- -- ---- ----- ---' .. :::~""." , - . 421 Pemerintah Kab. LUWU 27317 422 Pemerintah Kab. TANA TORAJA 27318 423 Pemerintah Kab. LUWU UTARA 27319 424 Pemerintah Kab. LUWU TIMUR 27320 425 Pemerintah Kab. TORAJA UTARA 27321 426 Pemerintah Kola MAKASSAR 27371 427 Pemerintah Kola PARE-PARE 27372 428 Pernerintah Kola PALOPO 27373 429 Pemerintah Provinsi SULAWESI TENGGARA 27400 430 Pemerintah Kab. BUTON 27401 431 Pemerintah Kab. MUNA 27402 432 Pemerintah Kab. KONAWE 27403 433 Pemerintah Kab. KOLAKA 27404 434 Pemerintah Kab. KONAWE SELATAN 27405 435 Pemerinlah Kab. BOMBANA \ 27406 436 Pemerintah Kab. WAKATOBI 27407 437 Pemerinlah Kab. KOLAKA UTARA 27408 438 Pemerintah Kab. BUTON UTARA 27409 439 Pemerintah Kab. KONAWE UTARA 27410 440 Pemerintah Kola KENDARI 27471 441 Pemerintah Kola BAU-BAU 27472 442 Pamerintah Provinsi GORONTALO 27500 443 Pemerintah Kab. BOALEMO 27501 444 Pemerin\ah Kab. GORONTAlO 27502 445 Pemerintah Kab. POHUWATO 27503 446 Pemerintah Kab. BONE BOLANGO 27504 447 Pemerintah Kab. GORONTALO UTARA 27505 448 Pemerintah Kola GORONTALO 27571 449 Pemerintah Provinsi SULAWESI BARAT 27600 450 Pemerinlah Kab. MAJENE 27601 34 ----------_._._ . ,------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- : ::: .;,;: : .~::::(: ~t:~;;~;~11:~~:;: :. :::'::':::::::::::~:::::::>.:~.:;:~::!:··~·:::i ::. ,;~::::: . : :1:\!_ ':: : :':::::'.::: ' :'':: :;,~. ,,:.:,:,:.:::::,:.:.::: ::::.:': :.. .',:,: :::;:{:::;:::::;:;;:!,::',::::c;::::::':';::"::. "::,', :::;,.::::':::'!;;:' ::::::':~::;'::.;:;:,::";:'i; : :"::::'::: .; ,. ';:";' 451 Pemerintah Kab. POLEWALI MANDAR 27602 452 Pemerintah Kab. MAMASA '. 27603 453 Pemerintah Kab. MAMUJU 27604 454 -",,,,..ruuan Kab. MAMUJU UTARA 27605 455 Pemerintah Provinsi MALUKU 28100 456 Pemerintah Kab. MALUKU TENGGARA 8ARAT 28101 457 Pemerinlah Kab. MALUKU TENGGARA 28102 458 IP~"""'IIILdh Kab. MALUKU TENGAH 28103 459 Pemerinlah Kab. BURU 28104 460 Pemerinlah Kab. KEPULAUAN ARU 28105 461 Pemerinlah Kab. SERAM BAGIAN BARAT 28106 462 Pemerintah Kab. SERAM BAGIAN TIMUR 28107 463 Pemerintah Kab. BURU SELATAN 28108 464 Pemerintah Kab. MALUKU BARAT DAYA 28109 465 Pemerintah Kola AMBON , 28171 466 Pemerintah Kola TUAL 28172 467 Pemerintah Provinsi MALUKU UTARA 28200 468 Pernerintah Kab. HALMAHERA BARAT 28201 469 Pemerintah Kab. HALMAHERA TENGAH 28202 470 Pemerintah Kab. KEPULAUAN SULA 28203 471 Pemerintah Kab. HALMAHERA SELATAN _28?O4 472 Pemerintah Kab. HALMAHERA UTARA 28205 473 Pemerintah Kab. HALMAHERA TIMUR 28206 474 Pemerintah Kota TERNATE 28271 475 Pemerintah Kola TIDORE KEPULAUAN 28272 476 Pemerintah Provinsi PAPUA BARAT 29100 477 Pemerintah Kab. FAKFAK· 29101 478 Pemerintah Kab. KAIMANA 29102 479 Pemerintah Kab. TELUK WONDAMA 29103 480 I,.., Kab. TELUK BINTUNI 29104-til """ III 35 ~'. -----------' Ij;,t(li:ir·~~1f;'ht::~¥~Hit;·>f2~i.l!1i0~.':Y·~t} '.~;;I:'g;~),·''''~.].l; I'''''' ':,'I!!.'2; .:: I;'~?;;!tt;'¥t,:i:~'.~·~':-··:·~:<i:"L'->J·"i·;:\·:·':·"·l;.:""\"''';·:·';...: '::;1:;;:' ,..• :' ,::.ii:·.· ........ .. :' . . . . . : :. ":. ':"'{.'''?~:.. ~:,. i: :r.."."<:->"': .:'.. '. . "';" 10.",,:·;;'::·:'·'1: 481 Pemerintah Kab. MANOKWARI 29105 482 Pemerintah Kab. SaRONG SELATAN 29106 483 Pemerintah Kab. SORONG 29107 484 Pemerintah Kab. RAJA AMPAT 29108 485 Pemerintah Kota SaRONG 29171 486 Pemerintah Provinsi PAPUA 29400 487 Pemerintah Kab. MERAUKE 29401 488 Pemerintah Kab.·JAYAWIJAYA 29402 489 Pemerintah Kab. JAYAPURA 29403 490 Pemerintah Kab. NABIRE 29404 491 Pemerintah Kab. YAPEN WAROPEN 29405 492 Pemerintah Kab. BIAK NUMFOR 29406 493 Pemerintah Kab. PANIAI 29407 494 Pemerintah Kab. PUNCAK JAYA 29408 495 Pemerintah Kab. MIMIKA ~9~0~ 496 Pemerintah Kab. BOVEN DIGOEL 29410 497 Pemerintah Kab. MAPPJ 29411 498 Pemerintah Kab. ASMAT 29412 499 Pemerintah Kab.'YAHUKIMO 29413 500 Pemerintah Kab. PEGUNUNGAN BINTANG 29414 501 Pemerintah Kab. TOLlKARA 29415 502 Pemerintah Kab. SARMI 29416 503 Pemerintah Kab. KEEROM 29417 504 Pemerintah Kab. WAROPEN 29418 505 Pemerintah Kab. SUPIORI 29419 506 Pemerintah Kab. MAMBERAMO RAYA 29420 507 Pemerintah Kab. MAMBERAMO TENGAH 29421 508 Pemerintah Kab. LANI JAVA 29422 509 Pemerintah Kab. YALIMO 29423 510 Pemerintah Kab. NDUNGGA 29424 36 :',.-',',~::;,:·;:,~~~~~·.~r~:?~~::0~~~?,t?r'~::!~~"~-;..''F ";~':",':'"'\.:,:;,:'!';~)f,C:'f1'y;"'"1!":~j§l~?::?'J~1'~:~~}~~~~1'!~~ ';"; .::.::.~-~,. r;!t.w':;' it',',;·':;1:~-:;~t0:r,r,*f.>-r. ~"1",~:r;~~,.t~it.fr:~j~'~[~";'~·P~f~S"~~i~"1,:'~-li!'~~'.'W~~::.t;<{~3':i';-.!~:'·'-'{";.'Ilp;\~'";';"';:';'~?'f:~~ ~~~. ~~;f1~"~;;".'~~~,j6'~~~'~'1[{!l~;~,::~-r~~I>.f~~~~·~~~I~~rr~~~~·\·''''.~!;~~'l,'~~~ .~:·:/~.:"~;;~.~~~fn.;g;:~~\~b~/:~~~·~~(f~~:X'!1!';;~;:::'~~~fr ,,_.\.\.~.!,tJ, r~~,1> _~~__'.('-JI'.:..Aol.Iot....: ...._.... ~l" ~ _"J ...... ~ ,~ ..';.r...o; ... ~ ... ~'~ ~ ,'J .. c, •. l .._,._~~__~~~~;b!.'.t,i.;;;.;.:3;;lC."""-?:_"""",, .J...~,:ll ..~... 1 ~!~ ..........~......:.~.....)I..;.;l,... _,-,~ ~~:'::-_,i;,~., '" nc '-~.:~~~;: '-~~...~?J~~~~~2:~~~.>~f'~~~.zi!E:~Z~~;i.-;;1'C:,;,~;;~.i<;~~_~~~t~::~4 ~It}~~:i--~ 511 Pemerintah Kab. DOGIYAI 29425 512 Pemerintah Kota JAYAPURA 29471 37 -'~ -.~ toj_ ~~}~:-:l~f?~.S~~?~{~f:!~~;~:~r~.~-:-:'-.'~-~.~':':'::-::---":~::--':_:.-_.:"?:.:" - - ~- ·,-'c.·.. ,_. ", -:":1 '':~ :.._:. ' .• .' . ".:: ..: :.. ::" '. <' ._" . .."_ ~: --,:". B NO KANTOR REGIONAL PENGENAL BADAN KEPEGAWAfAN NEGARA 1 Kantor Regional I BKN Yogyakarta B 2 Kantor Regional II BKN Surabaya C 3 Kantor Regional III BKN Bandung D 4 Kantor Regional IV BKN Makassar E 5 Kantor Regional V BKN Jakarta F 6 Kantor Regional VI BKN Medan G 7 Kantor Regional VII BKN Palembang H 8 Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin I 9 Kantor Regional IX BKN Jayapura J 10 Kantor Regional X BKN Denpasar K 11 Kantor Regional Xl BKN Manado L 12 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru M -----_ .. DAFTAR PENGENAL KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAMPIRAN IX PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 18 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 JUL! 2008 38

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 13 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 13 Tahun 2016