DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Indonesia, Kota Pare-Pare

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memahami posisi dan letak Daerah yang sangat strategis serta cukup besarnya pengaruh daerah-daerah di sekitarnya dalam memacu arus komoditi, barang dan jasa, maka dinilai bahwa Daerah memiliki potensi untuk mengembangkan usaha agribisnis secara optimal dan prospektif;
c.bahwa dalam rangka pengembangan usaha agribisnis dimaksud, diperlukan adanya berbagai langkah yang terpadu untuk memberdayakan masyarakat di Daerah, termasuk di dalam upaya membangun suatu pencitraan di bidang agribisnis, yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Usaha Agribisnis. Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
6.Undang ..........
6.Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
7.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Kenganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16.Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
17.Peraturan Menteri Pertanian No. 37 Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan atau Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
18.Peraturan ..............
18.Peraturan Menteri Pertanian No.38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
19.Peraturan Menteri Pertanian No.48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar;
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/Ot.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah yang Baik;
21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Indonesia;
22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik;
23.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 104); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAN TENTANG PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Parepare.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Parepare.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dewan Pembina Usaha Agribisnis Daerah, selanjutnya disebut Dewan Agribisnis, adalah sebuah lembaga non-pemerintah yang dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan usaha agribisnis di Daerah, yang beranggotakan unsur-unsur terkait;
6.Usaha agribisnis, termasuk di dalamnya usaha agroindustri adalah usaha skala rumah tangga atau kelompok usaha, yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan kelautan, yang mencakup usaha inti agribisnis, usaha pengolahan, serta usaha penunjang;
7.Usaha inti agribisnis, adalah usaha agribisnis yang melakukan budidaya pembibitan/pembenihan, pemeliharaan, dan pemanfaatan produksi florikultura, fitofar-maka, akuakultura, zookultura, hortikultura terbatas, atau agrowisata;
8.Usaha ..............
8.Usaha pengolahan, yang merupakan matarantai dari usaha agribisnis, yang mengolah produk-produk usaha inti agribisnis dengan menghasilkan bahan atau produk jadi;
9.Usaha penunjang, yang menggunakan bahan-bahan atau produk- produk non-agribisnis, tetapi keberadaannya tercakup dalam matarantai pasar dan menentukan kelangsungan usaha inti agribisnis;
10.Florikultura, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan produksi tanaman hias, tanaman buah hias dan semacamnya, termasuk pula pengembangan produksi melalui sistem pertanian kultur jaringan (tissue culture);
11.Fitofarmaka, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan produksi tum-buhan obat (agromedisin) dan sejenisnya, atau usaha mengembangkan pengolahan/pemanfaatan tumbuhan obat non-pabrikasi;
12.Akuakultura, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan produksi ikan, atau hewan air lainnya, baik untuk hias/kesenangan maupun untuk konsumsi;
13.Zookultura, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan produksi hewan, aneka ternak, baik untuk hias/kesenangan, konsumsi, pakan, farmasi atau lainnya;
14.Hortikultura terbatas, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan tanaman palawija, sayuran, tanaman buah, atau tanaman lainnya melalui sistem pertanian hidroponik;
15.Agrowisata, adalah usaha inti yang ditujukan untuk mengembangkan kepariwisataan dengan memanfaatkan tanaman, hewan, dan lingkungannya;
16.Asosiasi adalah kelompok yang beranggotakan para pelaku usaha agribisnis, yang merupakan wadah untuk pengembangan usaha;
17.Pelaku usaha agribisnis, adalah orang yang menjalankan usaha agribisnis dalam skala rumah tangga atau kelompok usaha, berbentuk usaha inti agribisnis, usaha pengolahan, atau usaha penunjang;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan pengembangan usaha agribisnis di Daerah, yang ditujukan pada terbentuknya sentra-sentra produksi agribisnis berskala rumah tangga atau kelompok usaha, dengan mengutamakan peningkatan sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Perwilayahan Usaha Agribisnis;
b.Penganekaragaman Jenis Usaha Agribisnis;
c.Penguatan Permodalan Usaha Agribisnis;
d.Peningkatan Keterampilan Agribisnis;
e.Penguatan Kelembagaan Usaha Agribisnis;
f.Pemasaran ..............
f.Pemasaran Produk usaha Agribisnis;
g.Perluasan Akses Informasi dan Promosi;
h.Kode Etik Pelaku Usaha Agribisnis;
i.Perlindungan Lingkungan;
j.Sanksi Administrasi;
k.Ketentuan Penyidikan;
l.Ketentuan Pidana;dan
m.Ketentuan Peralihann

BAB IV

PERWILAYAHAN USAHA AGRIBISNIS

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewjiban memfasilitasi terciptanya keseimbangan dan pemerataan usaha agribisnis di Daerah, yang dilakukan melalui penetapan dan pengaturan perwilayahan usaha agribisnis.
(2)Perwilayahan usaha agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kondisi karakteristik Daerah, yang mencakup:
1. a.kecocokan jenis usaha agribisnis dengan wilayah dan lingkungan setempat, kondisi edafik tanah, serta ketersediaan sumber bahan produk dan sumber air;
2. b.pola budaya dan kebiasaan kelompok masyarakat setempat;
3. c.jaringan infrastruktur ekonomi yang tersedia; dan
4. d.akses pemasaran.

Pasal 5

(1)Pada setiap wilayah Kecamatan, Pemerintah Daerah menetapkan satu atau lebih sentra usaha agribisnis, yang dilakukan oleh kelompok rumah tangga, yang menjadi lokasi bagi satu atau lebih jenis usaha agribisnis tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan perwilayahan usaha agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PENGUATAN PERMODALAN USAHA AGRIBISNIS

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan untuk penganekaragaman jenis usaha agribisnis.
(2)Penganekaragaman jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
1. a.tersedianya relung (niche) ruang usaha yang merata dan persaingan yang sehat;
2. b.tersedianya produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, baik dalam jumlah maupun mutu;
3. c.terbangunnya kemampuan pengusaha untuk mengikuti perkembangan (trend) permintaan yang terus berubah; dan
4. d.berkembangnya matarantai usaha yang saling mendukung.

Pasal 7

Penganekaragaman jenis-jenis usaha agribisnis di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

1.Usaha inti agribisnis, meliputi:

a.budidaya tanaman hias (bunga, pohon, cover ground); bunga potong dan tanaman rental, baik untuk buket/karangan bunga, dan lain-lain, serta tanaman air;
b.budidaya tanaman buah (buah untuk konsumsi, hias/tanaman buah dalam pot), termasuk budidaya/pengelolaan kebun buah;
c.budidaya dan pengelolaan kebun botani, arboretum, taman satwa, kolam memancing, dan lain-lain untuk kepentingan agrowisata;
d.budidaya tanaman obat, terbatas untuk memenuhi kebutuhan pemanfaat-an tumbuhan obat tradisional secara alami;
e.budidaya tanaman dengan teknik hidroponik, baik untuk kepentingan konsumsi, kesenangan, maupun produksi;
f.budidaya tanaman jamur, baik untuk konsumsi, farmasi, dan lain- lain;
g.budidaya ikan atau hewan air lainnya, baik untuk penyediaan benih, konsumsi, maupun untuk hias/kesenangan;
h.budidaya unggas untuk hias/kesenangan, termasuk untuk kebutuhan konsumsi yang dibatasi pada jenis tertentu yang sifatnya khas;
i.budidaya reptil untuk hias/kesenangan, termasuk untuk kebutuhan kon-sumsi yang dibatasi pada jenis tertentu yang sifatnya khas;
j.budidaya mamalia hias/kesenangan, termasuk untuk kebutuhan konsumsi yang dibatasi pada jenis tertentu yang sifatnya khas;
k.budidaya hewan amfibi untuk hias/kesenangan, termasuk untuk kebutuhan konsumsi;
l.budidaya serangga/insekta/artropoda, untuk hias/kesenangan, kebutuhan konsumsi, maupun untuk pakan dan lain-lain; dan
m.budidaya cacing tanah dan golongannya, baik untuk kebutuhan konsumsi, pakan, farmasi maupun kebutuhan lainnya.
1. 2.Usaha pengolahan, meliputi:
a.pengolahan sadapan nira/tuak (untuk minuman, makanan/gula merah);
b.pengolahan jambu mete;
c.pengolahan abon ikan (bajabu), keripik ikan/udang, ikan presto;
d.pengolahan ikan asapan tradisional (bale tapa);
e.pengolahan ikan teri putih (losa-losa’), khusus dalam bentuk kemasan;
f.pengolahan buah asinan, keripik buah, keripik umbi, khusus dalam bentuk kemasan;
g.pengolahan daging dendeng, khusus bahan mentah dalam kemasan;
h.pengolahan minyak kelapa, khusus untuk usaha minyak yang ditanak secara tradisional;
i.pengolahan jamu tradisional, khusus untuk produk olahan dari bahan alami;
j.pengolahan umbi gadung (siyapa), khusus dalam bentuk kemasan;
k.pengolahan tempe dan tahu, khusus dalam bentuk kemasan; serta
l.pengolahan bahan kerajinan, souvenir, yang berbahan tanaman, hewan, moluska. 3.Usaha .............
1. 3.Usaha penunjang, meliputi:
a.pembuatan/penyediaan wadah tanaman, dalam bentuk polibag, gerabah/ pot, paranet;
b.pembuatan/penyediaan media tanam, dalam bentuk media kompos, akar pakis, arang;
c.pembuatan/penyediaan asesoris taman/landscape, dalam bentuk gerabah, patung, air mancur;
d.pembuatan/penyediaan wadah ikan hias, berupa akuarium;
e.pembuatan/penyediaan wadah hewan hias, berupa sangkar, kandang, wadah pakan, tenggeran;
f.penyediaan bahan/sarana produksi agribisnis (obat-obatan, pupuk, dan perlengkapan lainnya, khusus untuk memenuhi kebutuhan usaha inti agri-bisnis; dan
g.penyediaan pakan untuk ikan dan hewan, khusus untuk memenuhi kebu-tuhan usaha inti agribisnis.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai atas jenis-jenis usaha agribisnis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan dan pengembangan permodalan bagi usaha agribisnis.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha agribisnis, yang sifatnya memanfaatkan jasa pihak ketiga berupa pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyediaan dan fasilitasi permodalan serta peralatan yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memahami posisi dan letak Daerah yang sangat strategis serta cukup besarnya pengaruh daerah-daerah di sekitarnya dalam memacu arus komoditi, barang dan jasa, maka dinilai bahwa Daerah memiliki potensi untuk mengembangkan usaha agribisnis secara optimal dan prospektif;
c.bahwa dalam rangka pengembangan usaha agribisnis dimaksud, diperlukan adanya berbagai langkah yang terpadu untuk memberdayakan masyarakat di Daerah, termasuk di dalam upaya membangun suatu pencitraan di bidang agribisnis, yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Usaha Agribisnis. Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
6.Undang ..........
6.Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
7.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Kenganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16.Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
17.Peraturan Menteri Pertanian No. 37 Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan atau Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
18.Peraturan ..............
18.Peraturan Menteri Pertanian No.38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
19.Peraturan Menteri Pertanian No.48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar;
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/Ot.160/11/2006 tentang Pedoman Budidaya Buah yang Baik;
21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Indonesia;
22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik;
23.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 104); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAN TENTANG PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Parepare.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Parepare.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dewan Pembina Usaha Agribisnis Daerah, selanjutnya disebut Dewan Agribisnis, adalah sebuah lembaga non-pemerintah yang dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan usaha agribisnis di Daerah, yang beranggotakan unsur-unsur terkait;
6.Usaha agribisnis, termasuk di dalamnya usaha agroindustri adalah usaha skala rumah tangga atau kelompok usaha, yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan kelautan, yang mencakup usaha inti agribisnis, usaha pengolahan, serta usaha penunjang;
7.Usaha inti agribisnis, adalah usaha agribisnis yang melakukan budidaya pembibitan/pembenihan, pemeliharaan, dan pemanfaatan produksi florikultura, fitofar-maka, akuakultura, zookultura, hortikultura terbatas, atau agrowisata;
8.Usaha ..............
8.Usaha pengolahan, yang merupakan matarantai dari usaha agribisnis, yang mengolah produk-produk usaha inti agribisnis dengan menghasilkan bahan atau produk jadi;
9.Usaha penunjang, yang menggunakan bahan-bahan atau produk- produk non-agribisnis, tetapi keberadaannya tercakup dalam matarantai pasar dan menentukan kelangsungan usaha inti agribisnis;
10.Florikultura, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan produksi tanaman hias, tanaman buah hias dan semacamnya, termasuk pula pengembangan produksi melalui sistem pertanian kultur jaringan (tissue culture);
11.Fitofarmaka, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan produksi tum-buhan obat (agromedisin) dan sejenisnya, atau usaha mengembangkan pengolahan/pemanfaatan tumbuhan obat non-pabrikasi;
12.Akuakultura, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan produksi ikan, atau hewan air lainnya, baik untuk hias/kesenangan maupun untuk konsumsi;
13.Zookultura, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan produksi hewan, aneka ternak, baik untuk hias/kesenangan, konsumsi, pakan, farmasi atau lainnya;
14.Hortikultura terbatas, adalah usaha inti agribisnis yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan tanaman palawija, sayuran, tanaman buah, atau tanaman lainnya melalui sistem pertanian hidroponik;
15.Agrowisata, adalah usaha inti yang ditujukan untuk mengembangkan kepariwisataan dengan memanfaatkan tanaman, hewan, dan lingkungannya;
16.Asosiasi adalah kelompok yang beranggotakan para pelaku usaha agribisnis, yang merupakan wadah untuk pengembangan usaha;
17.Pelaku usaha agribisnis, adalah orang yang menjalankan usaha agribisnis dalam skala rumah tangga atau kelompok usaha, berbentuk usaha inti agribisnis, usaha pengolahan, atau usaha penunjang;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Perwilayahan Usaha Agribisnis;
b.Penganekaragaman Jenis Usaha Agribisnis;
c.Penguatan Permodalan Usaha Agribisnis;
d.Peningkatan Keterampilan Agribisnis;
e.Penguatan Kelembagaan Usaha Agribisnis;
f.Pemasaran ..............
f.Pemasaran Produk usaha Agribisnis;
g.Perluasan Akses Informasi dan Promosi;
h.Kode Etik Pelaku Usaha Agribisnis;
i.Perlindungan Lingkungan;
j.Sanksi Administrasi;
k.Ketentuan Penyidikan;
l.Ketentuan Pidana;dan
m.Ketentuan Peralihann

BAB IV

PERWILAYAHAN USAHA AGRIBISNIS

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewjiban memfasilitasi terciptanya keseimbangan dan pemerataan usaha agribisnis di Daerah, yang dilakukan melalui penetapan dan pengaturan perwilayahan usaha agribisnis.
(2)Perwilayahan usaha agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kondisi karakteristik Daerah, yang mencakup:
1. a.kecocokan jenis usaha agribisnis dengan wilayah dan lingkungan setempat, kondisi edafik tanah, serta ketersediaan sumber bahan produk dan sumber air;
2. b.pola budaya dan kebiasaan kelompok masyarakat setempat;
3. c.jaringan infrastruktur ekonomi yang tersedia; dan
4. d.akses pemasaran.

Pasal 5

(1)Pada setiap wilayah Kecamatan, Pemerintah Daerah menetapkan satu atau lebih sentra usaha agribisnis, yang dilakukan oleh kelompok rumah tangga, yang menjadi lokasi bagi satu atau lebih jenis usaha agribisnis tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan perwilayahan usaha agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PENGUATAN PERMODALAN USAHA AGRIBISNIS

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan untuk penganekaragaman jenis usaha agribisnis.
(2)Penganekaragaman jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
1. a.tersedianya relung (niche) ruang usaha yang merata dan persaingan yang sehat;
2. b.tersedianya produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, baik dalam jumlah maupun mutu;
3. c.terbangunnya kemampuan pengusaha untuk mengikuti perkembangan (trend) permintaan yang terus berubah; dan
4. d.berkembangnya matarantai usaha yang saling mendukung.

Pasal 7

Penganekaragaman jenis-jenis usaha agribisnis di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

1.Usaha inti agribisnis, meliputi:

a.budidaya tanaman hias (bunga, pohon, cover ground); bunga potong dan tanaman rental, baik untuk buket/karangan bunga, dan lain-lain, serta tanaman air;
b.budidaya tanaman buah (buah untuk konsumsi, hias/tanaman buah dalam pot), termasuk budidaya/pengelolaan kebun buah;
c.budidaya dan pengelolaan kebun botani, arboretum, taman satwa, kolam memancing, dan lain-lain untuk kepentingan agrowisata;
d.budidaya tanaman obat, terbatas untuk memenuhi kebutuhan pemanfaat-an tumbuhan obat tradisional secara alami;
e.budidaya tanaman dengan teknik hidroponik, baik untuk kepentingan konsumsi, kesenangan, maupun produksi;
f.budidaya tanaman jamur, baik untuk konsumsi, farmasi, dan lain- lain;
g.budidaya ikan atau hewan air lainnya, baik untuk penyediaan benih, konsumsi, maupun untuk hias/kesenangan;
h.budidaya unggas untuk hias/kesenangan, termasuk untuk kebutuhan konsumsi yang dibatasi pada jenis tertentu yang sifatnya khas;
i.budidaya reptil untuk hias/kesenangan, termasuk untuk kebutuhan kon-sumsi yang dibatasi pada jenis tertentu yang sifatnya khas;
j.budidaya mamalia hias/kesenangan, termasuk untuk kebutuhan konsumsi yang dibatasi pada jenis tertentu yang sifatnya khas;
k.budidaya hewan amfibi untuk hias/kesenangan, termasuk untuk kebutuhan konsumsi;
l.budidaya serangga/insekta/artropoda, untuk hias/kesenangan, kebutuhan konsumsi, maupun untuk pakan dan lain-lain; dan
m.budidaya cacing tanah dan golongannya, baik untuk kebutuhan konsumsi, pakan, farmasi maupun kebutuhan lainnya.
1. 2.Usaha pengolahan, meliputi:
a.pengolahan sadapan nira/tuak (untuk minuman, makanan/gula merah);
b.pengolahan jambu mete;
c.pengolahan abon ikan (bajabu), keripik ikan/udang, ikan presto;
d.pengolahan ikan asapan tradisional (bale tapa);
e.pengolahan ikan teri putih (losa-losa’), khusus dalam bentuk kemasan;
f.pengolahan buah asinan, keripik buah, keripik umbi, khusus dalam bentuk kemasan;
g.pengolahan daging dendeng, khusus bahan mentah dalam kemasan;
h.pengolahan minyak kelapa, khusus untuk usaha minyak yang ditanak secara tradisional;
i.pengolahan jamu tradisional, khusus untuk produk olahan dari bahan alami;
j.pengolahan umbi gadung (siyapa), khusus dalam bentuk kemasan;
k.pengolahan tempe dan tahu, khusus dalam bentuk kemasan; serta
l.pengolahan bahan kerajinan, souvenir, yang berbahan tanaman, hewan, moluska. 3.Usaha .............
1. 3.Usaha penunjang, meliputi:
a.pembuatan/penyediaan wadah tanaman, dalam bentuk polibag, gerabah/ pot, paranet;
b.pembuatan/penyediaan media tanam, dalam bentuk media kompos, akar pakis, arang;
c.pembuatan/penyediaan asesoris taman/landscape, dalam bentuk gerabah, patung, air mancur;
d.pembuatan/penyediaan wadah ikan hias, berupa akuarium;
e.pembuatan/penyediaan wadah hewan hias, berupa sangkar, kandang, wadah pakan, tenggeran;
f.penyediaan bahan/sarana produksi agribisnis (obat-obatan, pupuk, dan perlengkapan lainnya, khusus untuk memenuhi kebutuhan usaha inti agri-bisnis; dan
g.penyediaan pakan untuk ikan dan hewan, khusus untuk memenuhi kebu-tuhan usaha inti agribisnis.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai atas jenis-jenis usaha agribisnis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan dan pengembangan permodalan bagi usaha agribisnis.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha agribisnis, yang sifatnya memanfaatkan jasa pihak ketiga berupa pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyediaan dan fasilitasi permodalan serta peralatan yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Walikota.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/8/2006

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/Ot.160/11/2006

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/OT.140/8/2006

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/Ot.160/11/2006

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2014