DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2007

Nomor: 26
Tahun: 2007
Ditetapkan: 18 April 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, antara lain disebutkan bahwa Pegawai Televisi Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.bahwa Pegawai Negeri Sipil Televisi Republik Indonesia pada Departemen Keuangan akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pelaksanaannya, perlu

Menetapkan

menetapkan ketentuan pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

1.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4252);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Mengingat Menimbang PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 26 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEUANGAN YANG DIPEKERJAKAN PADA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BAHAN KEPECA WAIAN NECARA BAB 111 TATA CARA PENGALIHAN Pasal 4

(1)Menteri Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika. BAB 11 PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 2
(1)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika dan dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
(2)Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(3)Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Mei 2007.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang Dipekerjakan pada Televisi Republik Indonesia yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan serta menerima tunjangan jabatan sampai dengan penataan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil pada organisasi yang baru.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang Dipekerjakan pada Televisi Republik Indonesia. PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEUANGAN YANG DIPEKERJAKAN PADA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA. MEMUTUSKAN :

6.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah enam kall diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007; 2 Menetapkan Pasal 8 Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang Dipekerjakan pada Televisi Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2)Oaftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
(3)Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disarnpaikan Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

(1)Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi Pegawai Negeri Sipil Oepartemen Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
(2)Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara ini.
(3)Keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

(1)Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada :
1. a.Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. b.Menteri Keuangan;
3. c.Direktur Utama Televisi Republik Indonesia;
4. d.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. e.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
(2)Penyampaian keputusan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Badan Kepegawaian Negara membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang Dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 3 Ditetapkan di Jakarta padatanggal 18 April 2007 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ~ PRAP;7 Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetap kan. 4 NIP . Menteri Keuangan, Jakarta, . UNIT KERJA WILAYAH PEMBAYARAN NIPNAMA JENIS KELAMIN TEMPAT TGL. LAHIR PANGKAT I--_T~ERA~._K-r-H_I_R---IPENDIDIKAN GOL. TMT RUANG JABATAN TERAKHIR DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEUANGAN YANG DIPEKERJAKAN PADA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA YANG OIALlHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 26 TAHUN 2007 TANGGAL : 18 APRIL 2007 5 NO URUT 11 Tulislah satuan unit organisasi Pegawai Negeri Sipil bekerja pada saat dialihkan, Misalnya Biro Perencanaan. 10 10 9 Tulislah pendidikan tertinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, misalnya SLTA, D-III, S-1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang telah dihargai oleh instansi. 98 Tulislah pangkat/golongan ruang gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya. Tulislah jabatan strukturallfungsional dari Pegawai Negeri Sipil yang diduduki sekarang sesuai dengan SK jabatan terakhir, missal: Kepala Subdirektorat, Kepala Sub Bagian Umum, dan sebagainya. 6 7 dan 87 6 Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, kalau Pria tulislah "P", kalau Wanita tulislah "W". 55 Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama, 44 Tulislah NIP yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama. 33 Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan. Cukup Jelas 2 Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembayaran gaji yang bersang kutan. 2 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILlNGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN YANG DIPEKERJAKAN PADA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA YANG DIALlHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 6 An. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEDUA Instansi terhitung mulai tanggal 01 Mei 2007 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana rnestinya. Tembusan disampaikan kepada :

1.Menteri Keuangan.
2.Menteri Komunikasi dan Informatika.
3.Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
4.Deputi Bldang Informasi Kepegawaian BKN.
5.Kepala KPPN ..".
6.Kepala Kantor Regional BKN .. " .. "" .... ". KETIGA Nama NIP Tanggallahir Pendidikan Pangkat I gol. ruang I tmt Pegawai Negeri Sipil : Menetapkan PERTAMA MEMUTUSKAN : Menimbang . a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, maka Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang dipekerjakan pada Televisi Republik Indonesia tersebut dalam keputusan ini harus dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

b.bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan sesuai dengan ketenluan yang berlaku, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara; Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
1. 2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002;
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005;
4. 4.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2007; Memperhatikan Usul Menteri Keuangan dengan sural Nomor tanggal . KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 26 TAHUN 2007 TANGGAL : 18 APRIL 2007 7 NIP .. An. KEPALA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jakarta, PANGKAT/GOL WILAYAH .RUANG/TMT PEMBAYARAN TEMPATI TGL. LAHIR NAMA NO URUT SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR PENDIDIKANNIP DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEUANGAN YANG DIPEKERJAKAN PADA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA YANG DIALlHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 26 TAHUN 2007 TANGGAL : 18 APRIL 2007 8

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, antara lain disebutkan bahwa Pegawai Televisi Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.bahwa Pegawai Negeri Sipil Televisi Republik Indonesia pada Departemen Keuangan akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pelaksanaannya, perlu

Menetapkan

menetapkan ketentuan pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

1.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4252);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Mengingat Menimbang PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 26 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEUANGAN YANG DIPEKERJAKAN PADA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BAHAN KEPECA WAIAN NECARA BAB 111 TATA CARA PENGALIHAN Pasal 4

(1)Menteri Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika. BAB 11 PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 2
(1)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika dan dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
(2)Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(3)Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Mei 2007.

Pasal 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

6.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah enam kall diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007; 2 Menetapkan Pasal 8 Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang Dipekerjakan pada Televisi Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2)Oaftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
(3)Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disarnpaikan Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

(1)Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi Pegawai Negeri Sipil Oepartemen Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
(2)Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara ini.
(3)Keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

(1)Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada :
1. a.Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. b.Menteri Keuangan;
3. c.Direktur Utama Televisi Republik Indonesia;
4. d.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. e.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
(2)Penyampaian keputusan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

1.Menteri Keuangan.
2.Menteri Komunikasi dan Informatika.
3.Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
4.Deputi Bldang Informasi Kepegawaian BKN.
5.Kepala KPPN ..".
6.Kepala Kantor Regional BKN .. " .. "" .... ". KETIGA Nama NIP Tanggallahir Pendidikan Pangkat I gol. ruang I tmt Pegawai Negeri Sipil : Menetapkan PERTAMA MEMUTUSKAN : Menimbang . a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, maka Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan yang dipekerjakan pada Televisi Republik Indonesia tersebut dalam keputusan ini harus dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

b.bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan sesuai dengan ketenluan yang berlaku, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara; Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
1. 2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002;
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005;
4. 4.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2007; Memperhatikan Usul Menteri Keuangan dengan sural Nomor tanggal . KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 26 TAHUN 2007 TANGGAL : 18 APRIL 2007 7 NIP .. An. KEPALA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jakarta, PANGKAT/GOL WILAYAH .RUANG/TMT PEMBAYARAN TEMPATI TGL. LAHIR NAMA NO URUT SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR PENDIDIKANNIP DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEUANGAN YANG DIPEKERJAKAN PADA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA YANG DIALlHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 26 TAHUN 2007 TANGGAL : 18 APRIL 2007 8

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2007

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2005