DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2009

Nomor: 5
Tahun: 2009
Ditetapkan: 13 Februari 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Program Pendidikan llmu Kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lernbaran Negara Nomor 4301)
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pernerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 64 Tahun 2005);
4.Keputusan Presiden Nornor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pernerintah Non Departemen sebagai-mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008); Memperhatikan : Perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Universitas Terbuka Nomor : 16/K/KS/X/2008 dan Nomor : 175881 H31lKS/2008 tentang Pengembangan dan Penyelenggaraan Program Sarjana Strata 1 (SI) llmu Administrasi Negara Bidang Minaff Konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANlSASl DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDlDlKAN ILMU KEPEGAWAIAN Dl LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

(1)Penyelenggaraan program Pendidikan llmu Kepegawaian (PIK) secara organisasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan program PIK dipimpin oleh Direktur Program PIK yang selanjutnya disebut Direktur Program. Penyelenggaraan program PIK mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam kelancaran penyelenggaraan program PIK di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penyelenggaraan program PIK mempunyai fungsi membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam :
1. a.menyiapkan kurikulum program sajana S1 ilmu administrasi negara bidang minaffkonsentrasi adrninistrasi dan manajemen kepegawaian dan pendidikan profesi bidang kepegawaian ;
2. b.mengembangkan kurikulum program sarjana S1 ilmu administrasi negara bidang rninaffkonsentrasi administrasi dan manajemen kepegawaian dan pendidikan profesi bidang kepegawaian;
3. c.menyiapkan bahan ajar bersama dengan Universitas Terbuka;
4. d.mengembangkan materi bahan ajar yang berkaitan dengan kompetensi di bidang minaffkonsentrasi administrasi dan manajamen kepegawaian dan pendidikan profesi bidang kepegawaian;
5. e.mengkoordinasikan kesiapan peserta didik dengan persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. f.pelaksanaan bantuan belajar sesuai dengan bidang minaff konsentrasi administrasi dan manajemen kepegawaian dan pendidikan profesi bidang kepegawaian;
7. g.menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan bantuan belajar dan ujian;
8. h.mendistribusikan bahan ajar;
9. i.memberikan arahan bagi calon peserta didik;
10. j.pembinaan kesamaptaan dan pembinaan kode etik;
11. k.pembinaan mental dan rohani; I. pembinaan olah raga dan kesenian; dan
12. m.tugas-tugas lain dalam penyelenggaraan Pendidikan llmu Kepegawaian. Penyelenggaraan program PIK terdiri atas
13. a.Direktur Program;
14. b.Bidang Akademik;
15. c.Bidang Umum dan Keuangan; dan
16. d.Bidang Kemahasiswaan. Direktur Program mempunyai tugas memimpin dan menyelenggara- kan program PIK.

Pasal 6

Bidang Akademik mempunyai tugas menyiapkan dan mengembang- kan kurikulum dan bahan ajar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bidang Akademik menyelenggarakanfungsi :

a.penyusunan kurikulum;
b.pengkoordinasian penyusunan garis-garis besar program peng- ajaran;
c.penyiapan bahan ajar; dan
d.penyiapan dosenltenaga pengajar. Bidang Akademik terdiri atas :
a.Subbidang Kurikulum; dan
b.Subbidang Pengajaran.

Pasal 9

(1)Subbidang Kurikulum mempunyai tugas penyusunan kurikulum dan mengkoordinasian penyusunan garis-garis besar program pengajaran.
(2)Subbidang Pengajaran mempunyai tugas penyiapan bahan ajar dan penyiapan dosenltenaga pengajar.

Pasal 10

Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan peren- Canaan, peserta didik, pelaksanaan bantuan belajar, sarana dan prasarana pelaksanaan bantuan belajar, ujian, pendistribusian bahan ajar, dan pengelolaan keuangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bidang Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan perencanaan;
b.penelitian persyaratan peserta didik;
c.pelaksanaan bantuan belajar;
d.penyiapan sarana dan prasarana;
e.pelaksanaan ujian;
f.pendistribusian bahan ajar; dan
g.pengelolaan keuangan.

Pasal 12

Bidang Umum dan Keuangan terdiri atas :

a.Subbidang Umum; dan
b.Subbidang Keuangan.

Pasal 13

(1)Subbidang Umum mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, penelitian persyaratan peserta didik, pelaksanaan bantuan belajar, penyiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan ujian dan pendistribusian bahan ajar.
(2)Subbidang Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas memberikan arahan, melaksanakan pembinaan kesamaptaan, kode etik, mental dan rohani, olah raga dan kesenian, dan hubungan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi :

a.pemberian arahan;
b.pembinaan kesamaptaan;
c.pembinaan kode etik;
d.pembinaan mental dan rohani;
e.pembinaan kegiatan olahraga dan kesenian; dan
f.penyelenggaraan hubungan masyarakat. Pasal I 6 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni terdiri atas :
a.Subbidang Pembinaan Kesamaptaan; dan
b.Subbidang Pembinaan Jiwa Korps.

(1)Subbidang Pembinaan Kesamaptaan mempunyai tugas memberi- kan arahan, membina mental dan rohani, kesamaptaan, dan disiplin.
(2)Subbidang Pembinaan Jiwa Korps mempunyai tugas membina kode etik, melaksanakan kegiatan olahraga dan kesenian, dan menyelenggaraan hubungan masyarakat dan alumni. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Program, Kepala Bidang, dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan penyelenggaraan program PIK serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan penyelenggara- an program PIK wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengarnbil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan penyelenggara- an program PIK bertanggung jawab memirnpin dan mengkoordinasi- kan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan penyelenggaraan program PIK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertang- gung jawab kepada atasan masing-masing dan memberikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Direktur Program, Kepala Bidang, dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Peb-i 2009 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, EDY TOP0 ASHARI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lernbaran Negara Nomor 4301)
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pernerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 64 Tahun 2005);
4.Keputusan Presiden Nornor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pernerintah Non Departemen sebagai-mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008); Memperhatikan : Perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara dengan Universitas Terbuka Nomor : 16/K/KS/X/2008 dan Nomor : 175881 H31lKS/2008 tentang Pengembangan dan Penyelenggaraan Program Sarjana Strata 1 (SI) llmu Administrasi Negara Bidang Minaff Konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANlSASl DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDlDlKAN ILMU KEPEGAWAIAN Dl LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

(1)Penyelenggaraan program Pendidikan llmu Kepegawaian (PIK) secara organisasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan program PIK dipimpin oleh Direktur Program PIK yang selanjutnya disebut Direktur Program. Penyelenggaraan program PIK mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam kelancaran penyelenggaraan program PIK di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penyelenggaraan program PIK mempunyai fungsi membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam :
1. a.menyiapkan kurikulum program sajana S1 ilmu administrasi negara bidang minaffkonsentrasi adrninistrasi dan manajemen kepegawaian dan pendidikan profesi bidang kepegawaian ;
2. b.mengembangkan kurikulum program sarjana S1 ilmu administrasi negara bidang rninaffkonsentrasi administrasi dan manajemen kepegawaian dan pendidikan profesi bidang kepegawaian;
3. c.menyiapkan bahan ajar bersama dengan Universitas Terbuka;
4. d.mengembangkan materi bahan ajar yang berkaitan dengan kompetensi di bidang minaffkonsentrasi administrasi dan manajamen kepegawaian dan pendidikan profesi bidang kepegawaian;
5. e.mengkoordinasikan kesiapan peserta didik dengan persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. f.pelaksanaan bantuan belajar sesuai dengan bidang minaff konsentrasi administrasi dan manajemen kepegawaian dan pendidikan profesi bidang kepegawaian;
7. g.menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan bantuan belajar dan ujian;
8. h.mendistribusikan bahan ajar;
9. i.memberikan arahan bagi calon peserta didik;
10. j.pembinaan kesamaptaan dan pembinaan kode etik;
11. k.pembinaan mental dan rohani; I. pembinaan olah raga dan kesenian; dan
12. m.tugas-tugas lain dalam penyelenggaraan Pendidikan llmu Kepegawaian. Penyelenggaraan program PIK terdiri atas
13. a.Direktur Program;
14. b.Bidang Akademik;
15. c.Bidang Umum dan Keuangan; dan
16. d.Bidang Kemahasiswaan. Direktur Program mempunyai tugas memimpin dan menyelenggara- kan program PIK.

Pasal 6

Bidang Akademik mempunyai tugas menyiapkan dan mengembang- kan kurikulum dan bahan ajar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bidang Akademik menyelenggarakanfungsi :

a.penyusunan kurikulum;
b.pengkoordinasian penyusunan garis-garis besar program peng- ajaran;
c.penyiapan bahan ajar; dan
d.penyiapan dosenltenaga pengajar. Bidang Akademik terdiri atas :
a.Subbidang Kurikulum; dan
b.Subbidang Pengajaran.

Pasal 9

(1)Subbidang Kurikulum mempunyai tugas penyusunan kurikulum dan mengkoordinasian penyusunan garis-garis besar program pengajaran.
(2)Subbidang Pengajaran mempunyai tugas penyiapan bahan ajar dan penyiapan dosenltenaga pengajar.

Pasal 10

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bidang Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan perencanaan;
b.penelitian persyaratan peserta didik;
c.pelaksanaan bantuan belajar;
d.penyiapan sarana dan prasarana;
e.pelaksanaan ujian;
f.pendistribusian bahan ajar; dan
g.pengelolaan keuangan.

Pasal 12

Bidang Umum dan Keuangan terdiri atas :

a.Subbidang Umum; dan
b.Subbidang Keuangan.

Pasal 13

(1)Subbidang Umum mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, penelitian persyaratan peserta didik, pelaksanaan bantuan belajar, penyiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan ujian dan pendistribusian bahan ajar.
(2)Subbidang Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas memberikan arahan, melaksanakan pembinaan kesamaptaan, kode etik, mental dan rohani, olah raga dan kesenian, dan hubungan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi :

a.pemberian arahan;
b.pembinaan kesamaptaan;
c.pembinaan kode etik;
d.pembinaan mental dan rohani;
e.pembinaan kegiatan olahraga dan kesenian; dan
f.penyelenggaraan hubungan masyarakat. Pasal I 6 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni terdiri atas :
a.Subbidang Pembinaan Kesamaptaan; dan
b.Subbidang Pembinaan Jiwa Korps.

(1)Subbidang Pembinaan Kesamaptaan mempunyai tugas memberi- kan arahan, membina mental dan rohani, kesamaptaan, dan disiplin.
(2)Subbidang Pembinaan Jiwa Korps mempunyai tugas membina kode etik, melaksanakan kegiatan olahraga dan kesenian, dan menyelenggaraan hubungan masyarakat dan alumni. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Program, Kepala Bidang, dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan penyelenggaraan program PIK serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan penyelenggara- an program PIK wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengarnbil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan penyelenggara- an program PIK bertanggung jawab memirnpin dan mengkoordinasi- kan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan penyelenggaraan program PIK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertang- gung jawab kepada atasan masing-masing dan memberikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2009

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 22

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 22

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014