DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014

Nomor: 28
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan b. meningkatkan pendapatan daerah demi asli daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan pcngelolaan panas bumi;
b.bahwa panas bumi merupakan sumberdaya energi ramah lingkungan yang hams dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan sangat potensial untuk dikembangkan guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya panas bumi diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan hukum bagi langkah-langkah pengembangan dalam pengelolaan panas bumi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Surnatera Se1atan (Lembaran Negara Republik Indopnesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 I9);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4401); -2
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7, Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4746); II. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5051);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PerIindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20II Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenJKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); -3
18.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaba Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor - 5325);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomcr 5281);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 I 2 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23.Kcputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelo1aan Kawasan Lindung;
24.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) Untuk Me1akukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas;
25.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha da.nyata'u Kegiatan .yang Wajib Dilengkapi dengan Ana1isis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
26.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 I Tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
27.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survey Pendahuluan Panas Bumi;
28.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara dari Koperasi atau Badan Usaha Lain Patokan Penjua1an Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
29.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi; -4
30.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
31.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembar-an Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinei Lampung Nomor 335);
32.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Ta.takerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
33.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinei Lampung 'Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
34.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 356);
35.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 372);
36.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 [Lernbaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNURLAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMl. BABI KEfENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Lampung.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Larnpung. -5
4.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral.
5.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
6.KabupatenJKota adalah KabupatenjKota di Provinsi Lampung.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
8.Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
10.Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatarmya diperlukan proses penambangan.
11.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik Negara Republik Indonesia, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Kegiatan usaha panas bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumberdaya panas bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak Iangsung.
13.Survei pendahuIuan adalah kegiatao yang meIiputi pengumpuIan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja.
14.Eksplorasi adalah rangkaian kegiatao yang meliputi penyeIidikan geoIogi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran surnur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.
15.Studi keIayakan adalah tahapan kegiatao usaha pertambangan panas bumi untuk memperoleh inforrnasi secara rind seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas bumi, terrnasuk pemboran SUlTIur deliniasi atau studi jurnlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
16.EkspIoitasi adalah rangkaian kegiatao pada suatu wiIayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan SUlTIur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panae bumi.
17.Usaha pertambangan panas bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan cksploitasi.
18.Izin Usaha Pertambangan panas bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi.
19.WiIayah kerja pertambangan panas bumi lintas Kabupaterr/Kota yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah kerja yang ditetapkan dalam !UP.
20.Mineral lkutao adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang ditemukan dalam fluida dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai pada kegiatan pengusahaan panas bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan minerallainnya. -6
21.Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemafaatan energi dan/ntau fluida Panas Bumi untuk keperluan nonlistrik, book untuk kepentingan umUID maupun untuk kepentingan sendiri.
22.Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik adalah keglatan usaha pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, book untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
23.Pengelolaan panas buml adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventariaaai, survey pendahuluan, pengelolaan infonnasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan panas bwni lintas Kabupaten/Kota.
24.Potensi panas bumi adalah sumber daya dan cadangan panas bumi.
25.Neraca potensi panas bumi adalah kebijakan pengelolaan panas bumi yang meliputi prakiraan kebutuhan energi panas bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan panas bumi.
26.Pelelangan wilayah kerja adalah penawaran wilayah kerja tertentu kepada Badan Usaha sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan IVP.
27.Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan panas bumi.
28.Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegalmya peraturan perundang-undangan panas bwni.
29.Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pengelolaan panas bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan bekelanjutan.
30.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
31.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
32.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut pejabat PPNS, adalah pegawai negert sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang dan/ atau peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah. BABII ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pengelolaan panas bumi didasarkan pada asas:

a.manfaat;
b.efisiensi;
c.keadilan;
d.kebersamaan:
e.optimaliaasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya;
f.keterjangkauan;
g.keberkelanjutan; -7
h.kepercayaan dan mengandalkan pada kemampuan sendiri;
1. 1.keamanan dan keselamatan; J. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
k.kepastian hukum.

Pasal 3

Pengelolaan Panas Bumi bertujuan:

a.mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan
b.meningkatkan perekonomian rakyat. pendapatan dacrah demi asli pen daerah ingkatan dan keseja mendorong hteraan dan pertumbuhan kemakmuran

(1)Gubemur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan panas bumi.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab Gubemur dalam pengelolaan pertambangan panas bumi sebagaimana elimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi;
2. b.pengelolaan infonnasi geologi dan potensi panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
3. c.penetapan potensi panas bumi di wilayah lintas Kabupateri/Kota;
4. d.pelaksanaan survei pendahuluan panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/ Kota;
5. e.pelaksanaan pelelangan wilayah kerja pertambangan panas bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
6. f.pemberian Itrf> panas bumi eli wilayah lintas Kabupaten/ Kota;
7. g.pembinaan pengusahaan dan pengawasan pertambangan panas bumi di wilayah lintas Kabupateri/Kota;
8. h.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan lUP panas bumi yang berdampak lingkungan langsung eli wilayah lintas Kabupaten/Kota; dan
  1. 1.pcmbinaan dan pengawasan kese1amatan serta kesehatan kerja, lingkungan pertambangan terrnasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan panas bumi eli wilayah lintas Kabupatenj'kota atau yang berdampak regional.
(3)Pelaksanaan kewenangan sebagaimana climaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi kecuali huruf e dan huruf f. BABIV TAHAPAN KEGlATAN USAHA PANAS BUMl Pasal 5 Tahapan kegiatan usaha panas bumi meliputi:
1. a.survei pendahuluan;
2. b.pelelangan wilayah kerja;
3. c.eksplorasi;
4. d.studi kelayakan; -8
5. e.eksploitasi; dan
6. f.pemanfaatan.
(2)Pelaksanaan aurvei pendahuluan sebageimana dirnaksud pada ayat (I) dilakukan oleh instansi secara terkoordinasi dengan Gubernur bersama dinas atau instansi terkait atau BupatijWalikota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Gubernur menyampaikan laporan hasil Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), kepada Menteri sebegai dasar penetapan Wilayah Kerja.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pe1aksanaan survey pendahuluan scbagaimena dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4

Pasal 7

Gubernur dapat mengusulkan penugasan survey pendahuluan pada suatu wilayah kepada Menteri. Umum Pasal 8

(1)Pelelangan wilayah kerja sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 huruf b yang wilayah kerjanya ditetapkan oleh Menteri ditawarkan kepada badan usaha dan diumumkan secara terbuka.
(2)Dalam penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Guberrrur mempunyai tugas:
1. a.membentuk panitia pelelangan wilayah kerja yang keanggotaannya berjumlah gasal lebih dari 5 (lima) orang, yang memahami tata cara pele1angan wilayah kerja, substansi pengusahaan panas bumi termasuk pemanfaatannya, hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur unsur di dalam maupun di luar instansi; dan
2. b.menetapkan dan mengesahkan hasil pelelangan wilayah kerja, Paragraf2 Persyaratan Pelelangan Pasal 9 (I) Badan Usaha yang dapat mengikuti pe1elangan wilayah kerja hams memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan.
(2)Pcrsyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.surat pennohonan IUP kepada Gubernur:
2. b.identitas pemohonj akta pendirian perusahaan;
3. c.profilperusahaan;
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
5. e.surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data kecuali untuk pihak lain yang mendapat penugasan survei pendahuluan. -9
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.rencana teknis eksplorasi atau studi kelayakan; dan
2. b.rencana jadwal eksplorasi atau studi kelayakan.
(4)Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi:
1. a.kemampuan pendanaan;
2. b.bukti penempatan jaminan lelang minimal 2,5% (dua setengah persen) dari rencana biaya eksplorasi tahun pertama dari bank setempat atas nama panitia pelelangan wilayah kerja, dan
3. c.bukti penempatan jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebesar US$ 10.000.000 (sepuluh juta dolar] pada bank pemerintah untuk kegiatan pemboran di atas 2 (dua) sumur standar eksplorasi atau eksploitasi dengan ketentuan sebesar 5% (lima persen) diternpatkan pada Bank Lampung atas nama pemerintah daerah.
(5)Jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b akan dikembalikan kepada badan usaha yang kalah lelang.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pelelangan wilayah kerja sebagaimana dimaksud daJarn Pasal 8 dan persyaratan serta tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 9 diatur dengan Keputusan Gubernur.

(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib melakukan eksplorasi sesuai dengan ketentuan rnengenai teknik. pertambangan yang baik dan benar serta standar eksplorasi panas bumi, sarnpai diketahui potensi cadangan terbukti panas bumi sebagai dasar dikeluarkannya komitmen pengembangan.
(3)Hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur,

Pasal 12

(1)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat dilakukan oleh badan usaha pemegang IUP setelah menyelesaikan eksplorasi.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib melakukan Studi kelayakan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar studl kelayakan panas bumi.

Pasal 13

(I) Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, badan usaha pemegang IUP dapat melakukan eksploitasi setelah menye1esaikan studi kelayakan serta telah mendapat keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan peru.ndang-undangan di bidang lingkungan hidup. -10

(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan eksploitasi sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar eksploitasi panas bumi dan memperhatikan aspek lingkungan serta konservasi aumber daya panas bumi.

Pasal 14

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat dilakukan oleh badan usaha pemegang IVP berupa:

a.pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; dan/ atau
b.pemanfaatan langsung yang pelak.sanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Penetapan harga uap panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABV 12IN VSAHA PERTAMBANGAN (lUP)

Pasal 16

(1)Pengusahaan sumberdaya panas bumi meliputi:
1. a.eksplorasi;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.eksploitasi.
(2)Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi yang berada di lintas Kabupaten/Kota wajib mendapat \UP dari Gubernur. (31 \UP diberikan kepada badan usaha pemenang Jelang wilayah kerja, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak semua persyaratan telah dipenuhi.
(4)\UP dapat dialihkan kepada badan usaha afiliasi dengan persetujuan Guberrrur.
(5)Setiap badan usaha hanya dapat mengusahakan diberikan 1 (satu) wilayah kerja.
(6)Dalam hal badan usaha akan mengusahakan lebih dari 1 (satu) wilayah kerja, harus dibentuk badan usaha terpisah untuk setiap wilayah kerja.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (43)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2012

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (43)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004