Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006
- Nomor
- 67
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan petunjuk pelaksanaar, Jabatan FungsiQnal Analis Kepegawaian dan Anqka Kreditnya dengan Peraturan K-epalaBadan· Kepegawaian Negara; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, .PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUN1UK PELAKSANAAN JABATAN .FUNGSIONAl ANAlIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang 2
S. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republi~ Indonesia Tahun 1994 Namor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3547); 6.. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indvnesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerlntah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, 'rarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
_- 3 Dalam Peraturan Kepala 8adan Kepegawalan Negara lnl yang dimaksud dengan:
Pasall BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN lABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA. MEMUTUSKAN
13.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomar PER/36/M.PAN/l1/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya; Menetapkan 4 (2.) Pejabat yang berwanlng mengu.ulkln penetlpen \angkl kredlt Analll Kepegawllan menyampalkan usul penetapan angJcakredlt kepada pejabat Ylng berwenang menetllpkan angkl· kredlt melalul tim penllil. DAB II USUL DAN PENeTAPAN ANOKA KltBDIT Pa.al2
yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan proseour dan teknik kerja tertentu.
dan jabatannva, S. lnstansl Pembina jabatan fungsional Analls Kepegawalanadalah Badem Kepegawalan Negara.
1.· Plmplnan Instansl Pusat adalah Pe.jabat PeMbina K~awalan Pusat sesual dengan ketentuan l)eraturan perundang..undangan. 8, Pambementianadalah ~berhent\an darljabatan fungslonalAnalls Kepegawalan dan bUkan pemberhentlan sebagal pegawal NegerJ Slpli. 5 Pasat3
. I 6 , a, Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
PasalS
sebagai berikut :
dalam Pasal 3 ayat (2), ditetap\(an oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI~.
7
BAB III TIM PENILAI Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkanangka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang secara fungsional bertanggung jawab dibidangkepegawaian.
BAB III
8
-- --------- 9
Pasal 9 10
11
Pa~all0
12
3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/estau kenaikan pangkat Analis Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BABIV KENAlKAN1ABATAN/PANGKAT Pasal 12
13
IIld sampai dengan untuk rnenjadi Analis Kepegawaian Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang Ill/d; dan
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daereh Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kanreg BKN.
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setetah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.
1 __ . __ . _ 14 Analis Kepegawaian keterampilan yang menduduki pangkat Pengatur lingkat I. golongan ruang HId ke bawah apabila memperoleh ijasah Sarjana (Sl)/Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Periata Muda golongan ruang III/a dan diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian keahlian, dengan ketentuan :
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kanreg BKN.
dan
Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberh~ntian dalam dan darl jabatan Analis Kepegawaian ditetapkan oleh pejabat yang berwenanq sesuai dengan peraturan perundanq-undanqan, Pasal 15 BAB V PENGANGKATAN, PEMBE8ASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENllAN DALAM DAN DARIlABATAN
--------- -- - 16
BAB V
dan
(S) pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang tidak lulus diklat fungsional Analis Kepegawaian, diberhentikan dari jabatan Analis Kepegawaian. (Q) Pengangkdtan pertama kali dalam jabatan Analis Kepegawaian dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX; 17
Disampingpersyaratansebagaimanadimaksuddalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1), pengangkatanPNSdalam jabatan Analis Kepegawaiandilaksanakansesuaidenganformasi jabatan Analis Kepegawaian.
Bagi Analis Kepegawaianyang karena perpindahanjabatan, memiliki pangkat/ golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Analls Kepegawaian yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelahsatu tahun dalamjabatannya dan memenuhiangka kredit yang diperlukanuntuk kenaikanjabatan. ·Pasal 18
18
kegiatan tugas pokok.
r 19
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatan Analis Kepegawaian, apabila masa bertakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan