DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007

Nomor: 33
Tahun: 2007
Ditetapkan: 26 September 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut, perlu mengubah Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nemer 67 Tahun 2006 tentang PetunjlJk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republi~ Indonesia Tahun 1999 Nemor 169, Tambahan Lembarari Negara Republik KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUSAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANAL_lSKEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA TENTANG PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 33 TAHUN 2007 BADAN KEPEGA WAIAN NEGARA
4.Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 tentang PeraturaMOisiplinPegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3176);
5.PeraturanPemerintahNomor 16Tahun 1994tentangJabatan FungsionalPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, TambahanLembaranNegaraRepubllkIndonesiaNomor3547);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lemharan Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintahNomor54 Tahun 2003 (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4432);
7.Peraturan PemerintahNomor 98 Tahun 2000 tentang PengadaanPegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintahNornor11 Tahun 2002 (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2002 Nomor31,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesa Nomor4192);
8.Peraturan PemerintahNomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat·Pegawaj Neger! Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nemer 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Repu~lik IndonesiaTahun 2002 Nomor 32, Tambah~mlembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4193);
9.PeraturanPemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendldlkandan Pelatihan Jabatan PegawaiNegeri Sipil (LembaranNegara Republlk IndonesiaTahun 2000 Nomor 198, TambahanLembaranNegaraRepubllkIndonesiaNomor4019);
10.Peraturan Pemerlntah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemlndahan, dan Pemberhentlan Pegawal Negerl Slpll (Lembaran Negara. Republlk IndonesiaTahun 2003 Nomor 15, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4263); 11, Keputusan Preslden Nomar 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungslonal PegawalNegerl Sipil;
12.Keputusan Preslden Nomor 103 Tahun 2001 ~entangKedudukan,Tugas, Fungsl, Kewenangan, Susunan Organlsa~I, dan Tata Ke~a Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagalmana tetah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 2 TOPOASHARI NEGARA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2007 KEPALA Mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sehingga menjadi sebagai berikut : " Pasal 12

(2)Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
1. a.paling kurang talah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
2. b.memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih ting9i;
3. c.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; " Pasalll Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara in; mula; berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 29 Nopember 2006. Pasal I

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAl ANAUS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA. MEMUTUSKAN:

13.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nemer PER/361M. PAN/11/2006 tantang Jabatan Funqsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya; 3

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut, perlu mengubah Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nemer 67 Tahun 2006 tentang PetunjlJk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republi~ Indonesia Tahun 1999 Nemor 169, Tambahan Lembarari Negara Republik KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUSAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANAL_lSKEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA TENTANG PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 33 TAHUN 2007 BADAN KEPEGA WAIAN NEGARA
4.Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 tentang PeraturaMOisiplinPegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3176);
5.PeraturanPemerintahNomor 16Tahun 1994tentangJabatan FungsionalPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, TambahanLembaranNegaraRepubllkIndonesiaNomor3547);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lemharan Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintahNomor54 Tahun 2003 (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4432);
7.Peraturan PemerintahNomor 98 Tahun 2000 tentang PengadaanPegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintahNornor11 Tahun 2002 (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2002 Nomor31,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesa Nomor4192);
8.Peraturan PemerintahNomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat·Pegawaj Neger! Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nemer 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Repu~lik IndonesiaTahun 2002 Nomor 32, Tambah~mlembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4193);
9.PeraturanPemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendldlkandan Pelatihan Jabatan PegawaiNegeri Sipil (LembaranNegara Republlk IndonesiaTahun 2000 Nomor 198, TambahanLembaranNegaraRepubllkIndonesiaNomor4019);
10.Peraturan Pemerlntah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemlndahan, dan Pemberhentlan Pegawal Negerl Slpll (Lembaran Negara. Republlk IndonesiaTahun 2003 Nomor 15, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4263); 11, Keputusan Preslden Nomar 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungslonal PegawalNegerl Sipil;
12.Keputusan Preslden Nomor 103 Tahun 2001 ~entangKedudukan,Tugas, Fungsl, Kewenangan, Susunan Organlsa~I, dan Tata Ke~a Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagalmana tetah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 2 TOPOASHARI NEGARA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2007 KEPALA Mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sehingga menjadi sebagai berikut : " Pasal 12

(2)Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
1. a.paling kurang talah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
2. b.memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih ting9i;
3. c.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; " Pasalll Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara in; mula; berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 29 Nopember 2006. Pasal I

Menetapkan

13.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nemer PER/361M. PAN/11/2006 tantang Jabatan Funqsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
14.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya; 3

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 98 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005