DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); www.peraturan.go.id 2017, No.1232

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77);
6.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 www.peraturan.go.id 2017, No.1232 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
8.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 203);
9.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 384);
10.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 710);
11.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KEPENDUDUKAN,KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL. www.peraturan.go.id 2017, No.1232

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Penyuluh KKBPK adalah Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
2.Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
3.Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
4.Penggerakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Penggerakan Program KKBPK adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi orang per orang, kelompok orang/masyarakat, komunitas, dan organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tindakan dan perbuatan sesuatu di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5.Program Kependudukan adalah upaya sistimatis, terencana dan berkesinambungan dari pemerintah untuk www.peraturan.go.id 2017, No.1232 mempengaruhi jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk.
6.Program Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program KB adalah upaya sistimatis, terencana dan berkesinambungan dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
7.Program Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
8.Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Pendayagunaan Penyuluh KKBPK adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan tenaga Penyuluh KKBPK sebagai tenaga Penyuluh dan Penggerak pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Lini Lapangan.
9.Lini Lapangan adalah rangkaian aktifitas penyelenggaraan operasional program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di wilayah yang paling dekat dengan keluarga atau masyarakat, yaitu Kecamatan – Desa/Kelurahan – dusun/Rukun Warga – Rukun Tetangga – keluarga.
10.Layanan utama pendayagunaan PKB dan PLKB adalah penyuluhan dan penggerakan program Kependuudkan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
11.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden terkait pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. www.peraturan.go.id 2017, No.1232
12.Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten dan Kota yang melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota.
13.Anggaran Operasional adalah anggaran Dinas yang bersumber APBN/APBD sebagai akibat pendayagunaan atau beban kerja bagi PKB dan PLKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
14.Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program KKBPK, baik dalam bentuk kelompok/organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.
15.Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan.
16.Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat Rukun Warga.
17.Kelompok-kelompok kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
18.Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Rukun Warga, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. www.peraturan.go.id 2017, No.1232
19.Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamata, berfungsi sebagai tempat beraktifitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada Petugas dan Pengelola (PKB dan PLKB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Mitra Kerja) dalam operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tingkat Kecamatan.
20.Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman kerja bagi OPD Bidang Dalduk Dan KB yang menangani bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk:

a.tercapainya layanan utama pendayagunaan tenaga Penyuluh KKBPK;
b.meningkatkan kinerja di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota; dan
c.memastikan bahwa tenaga Penyuluh KKBPK didayagunakan untuk melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara efektif dan efesien. www.peraturan.go.id 2017, No.1232

BAB III

PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KKBPK

Pasal 4

(1)Dalam upaya mewujudkan program KKBPK, OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten/Kota melakukan pemetaan untuk penempatan tenaga Penyuluh KKBPK.
(2)Penempatan tenaga Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek berikut:
1. a.jumlah keluarga dan jumlah penduduk;
2. b.jumlah desa atau jumlah kelurahan;
3. c.daerah perkotaan dan pedesaan dengan geografis yang berat atau daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.
(3)OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten/Kota membuat usulan penempatan tenaga Penyuluh KKBPK kepada BKKBN.
(4)BKKBN memberikan persetujuan dan/atau tidak memberikan persetujuan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap usulan penempatan tenaga Penyuluh KKBPK.
(5)Apabila memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka OPD Bidang Dalduk dan KB membuat Surat Tugas penempatan, dan apabila tidak memberikan persetujuan dengan alasan untuk ditindak lanjuti oleh OPD Bidang Dalduk dan KB.
(6)OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten/Kota menempatkan tenaga Penyuluh KKBPK sesuai persetujuan dari BKKBN. www.peraturan.go.id 2017, No.1232

Pasal 5

(1)Untuk upaya mewujudkan program KKBPK, OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota dapat melakukan mutasi wilayah kerja Penyuluh KKBPK antar Kecamatan dalam satu wilayah daerah Kabupaten/Kota serta antar daerah Kabupaten/Kota.
(2)Mutasi wilayah kerja Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
(3)Untuk mutasi wilayah kerja antar daerah Kabupaten/Kota berdasarkan kebutuhan atau formasi.
(4)OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten/Kota membuat usulan mutasi wilayah kerja tenaga Penyuluh KKBPK kepada BKKBN.
(5)BKKBN memberikan persetujuan dan/atau tidak memberikan persetujuan berdasarkan mutasi wilayah kerja terhadap usulan penempatan tenaga Penyuluh KKBPK.
(6)Apabila memberikan persetujuan sebagaimana ayat (4) maka OPD Bidang Dalduk Dan KB membuat Surat Tugas penempatan, dan apabila tidak memberikan persetujuan dengan alasan untuk ditindak lanjuti oleh OPD Bidang Dalduk Dan KB.
(7)OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota melakukan mutasi wilayah kerja tenaga Penyuluh KKBPK sesuai dengan persetujuan dari BKKBN.
(8)Pengaturan mengenai tata cara mutasi wilayah kerja Kabupaten/Kota Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan. www.peraturan.go.id 2017, No.1232

Pasal 6

(1)Dalam upaya peningkatan program KKBPK, OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota melaksanakan upaya- upaya peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh KKBPK sesuai dengan kebutuhan daerah.
(2)Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. a.kegiatan pelatihan;
2. b.orientasi;
3. c.pemberian beasiswa studi jangka panjang atau pendek; dan
4. d.bimbingan teknis kepada tenaga Penyuluh KKBPK.
(3)Pembiayaan kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya.
(4)Pengaturan mengenai tata cara peningkatan kapasitas Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Dalam upaya meningkatkan kinerja Penyuluh KKBPK, OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota melakukan pembinaan disiplin pegawai.
(2)Pembinaan displin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
(3)Pembinaan displin kepada tenaga Penyuluh KKBPK dapat menggunakan sumber informasi yang meliputi:
1. a.presensi kehadiran;
2. b.rekapitulasi kehadiran; dan
3. c.data kedisplinan lainnya. www.peraturan.go.id 2017, No.1232
(4)Rekapitulasi kehadiran tenaga Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan kepada BKKBN setiap satu bulan dengan ditandatangani oleh Kepala OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota.
(5)Pembinaan displin tenaga Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Dalam upaya meningkatkan kinerja program KKBPK, OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota melakukan penilaian kinerja tenaga Penyuluh KKBPK.
(2)Penilaian kinerja tenaga Penyuluh KKBPK sebagaimana dalam ayat (1) meliputi:
1. a.penilaian sasaran kerja pegawai;
2. b.penilaian angka kredit jabatan fungsional PKB; dan
3. c.penilaian kerja Penyuluh KKBPK lainnya.
(3)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yaitu bersifat rekomendasi dan dilaporkan ke BKKBN dengan ditandatangan oleh Kepala OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota.
(4)Pengaturan mengenai tata cara penilaian kinerja Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Untuk upaya mewujudkan program KKBPK, OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota menyediakan anggaran dan sasaran kerja operasional yang meliputi :
1. a.balai penyuluhan KB; www.peraturan.go.id 2017, No.1232
2. b.operasional penggunaan sarana dan prasarana;
3. c.operasional pencatatan dan pelaporan;
4. d.kendaraan bermotor roda dua;
5. e.Penyuluh KKBPK Kit;
6. f.komputer atau laptop;
7. g.KIE-KIT;dan
8. h.smartphone.
(2)Sarana kerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional yang meliputi :
1. a.pendataan dan pemetaan keluarga;
2. b.pertemuan perencanaan dan evaluasi;
3. c.pertemuan koordinasi mitra kerja tingkat Desa/Kelurahan;
4. d.pertemuan koordinasi mitra kerja tingkat Kecamatan;
5. e.pertemuan lengkap Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan;
6. f.penyuluhan dan penggerakan masyarakat;
7. g.pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD;
8. h.pembinaan kelompok-kelompok kegiatan;
9. i.pelayanan dan Pembinaan KB;
10. j.pemantauan ketersediaan alat obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya;
11. k.pembinaan Kampung KB;
12. l.pengelolaan administrasi;
13. m.penyedian dan penyebarluasan data dan informasi program KKBPK;
14. n.penyuluhan Program KKBPK,dan;
15. o.peningkatan kapasitas Penyuluh KKBPK.

Pasal 10

(1)OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh KKBPK. www.peraturan.go.id 2017, No.1232
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.penyuluhan dan penggerakan program KKBPK;
2. b.pembinaan Kampung KB; dan
3. c.pelaksanaan 10 (sepuluh) langkah Penyuluh KKBPK.
(3)OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten/Kota dapat mengembangkan pola-pola operasional Program KKBPK di Lini Lapangan.
(4)Pengembangan pola operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Program KKBPK di Lini Lapangan.
(5)Asas pengembangan pola operasional adalah efektif dan efisien.
(6)Pengaturan mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan dan fungsi Penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan

Pasal 11

(1)Dalam upaya peningkatan program KKBPK, OPD Bidang Dalduk Dan KB Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan umum, monitoring dan evaluasi tehadap kebaradaan dan pelaksanaan tugas fungsi tenaga Penyuluh KKBPK.
(2)Pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dalam ayat (1) meliputi :
1. a.aspek program;
2. b.aspek manajemen; dan
3. c.aspek sumberdaya manusia.
(3)monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, berkesinambungan dan terpadu.
(4)Pengaturan mengenai tata cara pembinaan umum, pengawasan, monitoring dan evaluasi ditetapkan dengan www.peraturan.go.id 2017, No.1232 Peraturan Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…