DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 162 Tahun 2016

Nomor: 162
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2016, No.1265 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahuan 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Pasal 1

(1)Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib nonpelayanan dasar.
(2)Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan hasil pemetaan intensitas dan beban kerja www.peraturan.go.id 2016, No.1265 urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pasal 2

Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

(1)Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran.
(2)Kelembagaan perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Dinas.

Pasal 4

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakaan oleh unit kerja di lingkungan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional.

Pasal 5

Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal ditetapkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1265 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2016 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, ttd SURYA CHANDRA SURAPATY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.1265 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 162 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 1 PROVINSI ACEH - TIDAK TERPETAKAN 1.1 Kab. Aceh Barat 546 KECIL 1.2 Kab. Aceh Besar 739 SEDANG 1.3 Kab. Aceh Selatan 748 SEDANG 1.4 Kab. Aceh Singkil 458 KECIL 1.5 Kab. Aceh Tengah 546 KECIL 1.6 Kab. Aceh Tenggara 818 BESAR 1.7 Kab. Aceh Timur 563 KECIL 1.8 Kab. Aceh Utara 642 SEDANG 1.9 Kab. Bireuen 636 SEDANG 1.10 Kab. Pidie 700 SEDANG 1.11 Kab. Simeulue 495 KECIL 1.12 Kota Banda Aceh 634 SEDANG 1.13 Kota Sabang 460 KECIL 1.14 Kota Langsa 598 KECIL 1.15 Kota Lhokseumawe 506 KECIL 1.16 Kab. Gayo Lues 640 SEDANG 1.17 Kab. Aceh Barat Daya 623 SEDANG 1.18 Kab. Aceh Jaya 442 KECIL 1.19 Kab. Nagan Raya 612 SEDANG 1.20 Kab. Aceh Tamiang 590 KECIL 1.21 Kab. Bener Meriah 651 SEDANG 1.22 Kab. Pidie Jaya 651 SEDANG www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 1.23 Kota Subulussalam 563 KECIL 2 PROVINSI SUMATERA UTARA 550 KECIL 2.1 Kab. Asahan 836 BESAR 2.2 Kab. Dairi 770 SEDANG 2.3 Kab. Deli Serdang 869 BESAR 2.4 Kab. Karo 722 SEDANG 2.5 Kab. Labuhan Batu 627 SEDANG 2.6 Kab. Langkat 902 BESAR 2.7 Kab. Mandailing Natal 823 BESAR 2.8 Kab. Nias 612 SEDANG 2.9 Kab. Simalungun 911 BESAR 2.10 Kab. Tapanuli Selatan 790 SEDANG 2.11 Kab. Tapanuli Tengah 836 BESAR 2.12 Kab. Tapanuli Utara 832 BESAR 2.13 Kab. Toba Samosir 803 BESAR 2.14 Kota Binjai 605 SEDANG 2.15 Kota Medan 836 BESAR 2.16 Kota Pematang Siantar 788 SEDANG 2.17 Kota Sibolga 603 SEDANG 2.18 Kota Tanjung Balai 651 SEDANG 2.19 Kota Tebing Tinggi 607 SEDANG 2.20 Kota Padang Sidimpuan 722 SEDANG 2.21 Kab. Pakpak Bharat 359 SANGAT KECIL 2.22 Kab. Nias Selatan 741 SEDANG 2.23 Kab. Humbang Hasundutan 638 SEDANG 2.24 Kab. Serdang Bedagai 836 BESAR 2.25 Kab. Samosir 631 SEDANG 2.26 Kab. Batu Bara 656 SEDANG 2.27 Kab. Padang Lawas 746 SEDANG 2.28 Kab. Padang Lawas Utara 728 SEDANG 2.29 Kab. Labuhan Batu Selatan 689 SEDANG 2.30 Kab. Labuhan Batu Utara 810 BESAR 2.31 Kab. Nias Utara 820 BESAR 2.32 Kab. Nias Barat 608 SEDANG 2.33 Kota Gunung Sitoli 645 SEDANG www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 PROVINSI SUMATERA BARAT 869 BESAR 3.1 Kab. Limapuluh Kota 911 BESAR 3.2 Kab. Agam 867 BESAR 3.3 Kab. Kepulauan Mentawai 722 SEDANG 3.4 Kab. Padang Pariaman 867 BESAR 3.5 Kab. Pasaman 814 BESAR 3.6 Kab. Pesisir Selatan 845 BESAR 3.7 Kab. Sijunjung 693 SEDANG 3.8 Kab. Solok 818 BESAR 3.9 Kab. Tanah Datar 818 BESAR 3.10 Kota Bukit Tinggi 618 SEDANG 3.11 Kota Padang Panjang 515 KECIL 3.12 Kota Padang 810 BESAR 3.13 Kota Payakumbuh 603 SEDANG 3.14 Kota Sawahlunto 620 SEDANG 3.15 Kota Solok 504 KECIL 3.16 Kota Pariaman 607 SEDANG 3.17 Kab. Pasaman Barat 818 BESAR 3.18 Kab. Dharmasraya 803 BESAR 3.19 Kab. Solok Selatan 825 BESAR 4 PROVINSI RIAU 693 SEDANG 4.1 Kab. Bengkalis 631 SEDANG 4.2 Kab. Indragiri Hilir 880 BESAR 4.3 Kab. Indragiri Hulu 836 BESAR 4.4 Kab. Kampar 722 SEDANG 4.5 Kab. Kuantan Singingi 836 BESAR 4.6 Kab. Pelalawan 788 SEDANG 4.7 Kab. Rokan Hilir 836 BESAR 4.8 Kab. Rokan Hulu 700 SEDANG 4.9 Kab. Siak 627 SEDANG 4.10 Kota Dumai 673 SEDANG 4.11 Kota Pekanbaru 649 SEDANG 4.12 Kab. Kepulauan Meranti 788 SEDANG 5 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 812 BESAR 5.1 Kab. Natuna 777 SEDANG www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 5.2 Kab. Kep. Anambas 498 KECIL 5.3 Kab. Karimun 770 SEDANG 5.4 Kota Batam 884 BESAR 5.5 Kota Tanjung Pinang 662 SEDANG 5.6 Kab. Lingga 624 SEDANG 5.7 Kab. Bintan 627 SEDANG 6 PROVINSI JAMBI 759 SEDANG 6.1 Kab. Batanghari 814 BESAR 6.2 Kab. Bungo 704 SEDANG 6.3 Kab. Kerinci 812 BESAR 6.4 Kab. Merangin 814 BESAR 6.5 Kab. Muaro Jambi 814 BESAR 6.6 Kab. Sarolangun 836 BESAR 6.7 Kab. Tanjung Jabung Barat 678 SEDANG 6.8 Kab. Tanjung Jabung Timur 649 SEDANG 6.9 Kab. Tebo 722 SEDANG 6.10 Kota Jambi 854 BESAR 6.11 Kota Sungai Penuh 651 SEDANG 7 PROVINSI SUMATERA SELATAN 627 SEDANG 7.1 Kab. Lahat 818 BESAR 7.2 Kab. Musi Banyuasin 814 BESAR 7.3 Kab. Musi Rawas 836 BESAR 7.4 Kab. Muara Enim 781 SEDANG 7.5 Kab. Ogan Komering Ilir 843 BESAR 7.6 Kab. Ogan Komering Ulu 609 SEDANG 7.7 Kota Palembang 810 BESAR 7.8 Kota Pagar Alam 662 SEDANG 7.9 Kota Lubuk Linggau 609 SEDANG 7.10 Kota Prabumulih 719 SEDANG 7.11 Kab. Banyuasin 660 SEDANG 7.12 Kab. Ogan Ilir 678 SEDANG 7.13 Kab. OKU Timur 702 SEDANG 7.14 Kab. OKU Selatan 638 SEDANG 7.15 Kab. Empat Lawang 814 BESAR 7.16 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 656 SEDANG www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 7.17 Kab. Musi Rawas Utara 656 SEDANG 8 PROVINSI BANGKA BELITUNG 672 SEDANG 8.1 Kab. Bangka 686 SEDANG 8.2 Kab. Belitung 678 SEDANG 8.3 Kota Pangkal Pinang 623 SEDANG 8.4 Kab. Bangka Selatan 700 SEDANG 8.5 Kab. Bangka Tengah 801 BESAR 8.6 Kab. Bangka Barat 818 BESAR 8.7 Kab. Belitung Timur 610 SEDANG 9 PROVINSI BENGKULU 627 SEDANG 9.1 Kab. Bengkulu Selatan 803 BESAR 9.2 Kab. Bengkulu Utara 810 BESAR 9.3 Kab. Rejang Lebong 752 SEDANG 9.4 Kota Bengkulu 799 SEDANG 9.5 Kab. Kaur 781 SEDANG 9.6 Kab. Seluma 847 BESAR 9.7 Kab. Mukomuko 642 SEDANG 9.8 Kab. Lebong 733 SEDANG 9.9 Kab. Kepahiang 640 SEDANG 9.10 Kab. Bengkulu Tengah 799 SEDANG 10 PROVINSI LAMPUNG 220 SANGAT KECIL 10.1 Kab. Lampung Barat 678 SEDANG 10.2 Kab. Lampung Selatan 902 BESAR 10.3 Kab. Lampung Tengah 862 BESAR 10.4 Kab. Lampung Utara 814 BESAR 10.5 Kab. Lampung Timur 788 SEDANG 10.6 Kab. Tanggamus 728 SEDANG 10.7 Kab. Tulang Bawang 634 SEDANG 10.8 Kab. Way Kanan 631 SEDANG 10.9 Kota Bandar Lampung 854 BESAR 10.10 Kota Metro 618 SEDANG 10.11 Kab. Pesawaran 810 BESAR 10.12 Kab. Pringsewu 744 SEDANG 10.13 Kab. Mesuji 671 SEDANG 10.14 Kab. Tulang Bawang Barat 629 SEDANG www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 10.15 Kab. Pesisir Barat 623 SEDANG 11 PROVINSI JAWA BARAT 900 BESAR 11.1 Kab. Bandung 874 BESAR 11.2 Kab. Bekasi 804 BESAR 11.3 Kab. Bogor 1,000 BESAR 11.4 Kab. Ciamis 718 SEDANG 11.5 Kab. Cianjur 886 BESAR 11.6 Kab. Cirebon 874 BESAR 11.7 Kab. Garut 862 BESAR 11.8 Kab. Indramayu 892 BESAR 11.9 Kab. Karawang 820 BESAR 11.10 Kab. Kuningan 808 BESAR 11.11 Kab. Majalengka 788 SEDANG 11.12 Kab. Purwakarta 674 SEDANG 11.13 Kab. Subang 868 BESAR 11.14 Kab. Sukabumi 832 BESAR 11.15 Kab. Sumedang 844 BESAR 11.16 Kab. Tasikmalaya 862 BESAR 11.17 Kota Bandung 812 BESAR 11.18 Kota Bekasi 713 SEDANG 11.19 Kota Bogor 664 SEDANG 11.20 Kota Cirebon 629 SEDANG 11.21 Kota Depok 669 SEDANG 11.22 Kota Sukabumi 673 SEDANG 11.23 Kota Cimahi 695 SEDANG 11.24 Kota Tasikmalaya 682 SEDANG 11.25 Kota Banjar 684 SEDANG 11.26 Kab. Bandung Barat 802 BESAR 11.27 Kab. Pangandaran 610 SEDANG 12 PROVINSI BANTEN 790 SEDANG 12.1 Kab. Lebak 750 SEDANG 12.2 Kab. Pandeglang 720 SEDANG 12.3 Kab. Serang 818 BESAR 12.4 Kab. Tangerang 820 BESAR 12.5 Kota Cilegon 616 SEDANG www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 12.6 Kota Tangerang 620 SEDANG 12.7 Kota Serang 618 SEDANG 12.8 Kota Tangerang Selatan 770 SEDANG 13 PROVINSI JAWA TENGAH 840 BESAR 13.1 Kab. Banjarnegara 672 SEDANG 13.2 Kab. Banyumas 788 SEDANG 13.3 Kab. Batang 718 SEDANG 13.4 Kab. Blora 634 SEDANG 13.5 Kab. Boyolali 694 SEDANG 13.6 Kab. Brebes 868 BESAR 13.7 Kab. Cilacap 784 SEDANG 13.8 Kab. Demak 844 BESAR 13.9 Kab. Grobogan 702 SEDANG 13.10 Kab. Jepara 668 SEDANG 13.11 Kab. Karanganyar 658 SEDANG 13.12 Kab. Kebumen 790 SEDANG 13.13 Kab. Kendal 760 SEDANG 13.14 Kab. Klaten 770 SEDANG 13.15 Kab. Kudus 610 SEDANG 13.16 Kab. Magelang 826 BESAR 13.17 Kab. Pati 838 BESAR 13.18 Kab. Pekalongan 760 SEDANG 13.19 Kab. Pemalang 828 BESAR 13.20 Kab. Purbalingga 676 SEDANG 13.21 Kab. Purworejo 722 SEDANG 13.22 Kab. Rembang 674 SEDANG 13.23 Kab. Semarang 674 SEDANG 13.24 Kab. Sragen 674 SEDANG 13.25 Kab. Sukoharjo 706 SEDANG 13.26 Kab. Tegal 848 BESAR 13.27 Kab. Temanggung 716 SEDANG 13.28 Kab. Wonogiri 844 BESAR 13.29 Kab. Wonosobo 674 SEDANG 13.30 Kota Magelang 565 KECIL 13.31 Kota Pekalongan 684 SEDANG www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 13.32 Kota Salatiga 546 KECIL 13.33 Kota Semarang 893 BESAR 13.34 Kota Surakarta 832 BESAR 13.35 Kota Tegal 535 KECIL 14 PROVINSI DI YOGYAKARTA 550 KECIL 14.1 Kab. Bantul 682 SEDANG 14.2 Kab. Gunung Kidul 630 SEDANG 14.3 Kab. Kulon Progo 642 SEDANG 14.4 Kab. Sleman 684 SEDANG 14.5 Kota Yogyakarta 678 SEDANG 15 PROVINSI JAWA TIMUR 700 SEDANG 15.1 Kab. Bangkalan 740 SEDANG 15.2 Kab. Banyuwangi 768 SEDANG 15.3 Kab. Blitar 844 BESAR 15.4 Kab. Bojonegoro 892 BESAR 15.5 Kab. Bondowoso 800 SEDANG 15.6 Kab. Gresik 848 BESAR 15.7 Kab. Jember 796 SEDANG 15.8 Kab. Jombang 868 BESAR 15.9 Kab. Kediri 868 BESAR 15.10 Kab. Lamongan 892 BESAR 15.11 Kab. Lumajang 722 SEDANG 15.12 Kab. Madiun 776 SEDANG 15.13 Kab. Magetan 674 SEDANG 15.14 Kab. Malang 946 BESAR 15.15 Kab. Mojokerto 868 BESAR 15.16 Kab. Nganjuk 844 BESAR 15.17 Kab. Ngawi 738 SEDANG 15.18 Kab. Pacitan 718 SEDANG 15.19 Kab. Pamekasan 656 SEDANG 15.20 Kab. Pasuruan 794 SEDANG 15.21 Kab. Ponorogo 760 SEDANG 15.22 Kab. Probolinggo 868 BESAR 15.23 Kab. Sampang 648 SEDANG 15.24 Kab. Sidoarjo 808 BESAR www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 15.25 Kab. Situbondo 736 SEDANG 15.26 Kab. Sumenep 682 SEDANG 15.27 Kab. Trenggalek 760 SEDANG 15.28 Kab. Tuban 708 SEDANG 15.29 Kab. Tulungagung 802 BESAR 15.30 Kota Blitar 495 KECIL 15.31 Kota Kediri 623 SEDANG 15.32 Kota Madiun 673 SEDANG 15.33 Kota Malang 810 BESAR 15.34 Kota Mojokerto 440 KECIL 15.35 Kota Pasuruan 618 SEDANG 15.36 Kota Probolinggo 717 SEDANG 15.37 Kota Surabaya 992 BESAR 15.38 Kota Batu 629 SEDANG 16 PROVINSI KALIMANTAN BARAT 814 BESAR 16.1 Kab. Bengkayang 744 SEDANG 16.2 Kab. Landak 792 SEDANG 16.3 Kab. Kapuas Hulu 952 BESAR 16.4 Kab. Ketapang 673 SEDANG 16.5 Kab. Mempawah 678 SEDANG 16.6 Kab. Sambas 980 BESAR 16.7 Kab. Sanggau 858 BESAR 16.8 Kab. Sintang 658 SEDANG 16.9 Kota Pontianak 651 SEDANG 16.10 Kota Singkawang 513 KECIL 16.11 Kab. Sekadau 684 SEDANG 16.12 Kab. Melawi 629 SEDANG 16.13 Kab. Kayong Utara 436 KECIL 16.14 Kab. Kubu Raya 702 SEDANG 17 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 374 SANGAT KECIL 17.1 Kab. Barito Selatan 678 SEDANG 17.2 Kab. Barito Utara 612 SEDANG 17.3 Kab. Kapuas 629 SEDANG 17.4 Kab. Kotawaringin Barat 605 SEDANG www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 17.5 Kab. Kotawaringin Timur 770 SEDANG 17.6 Kota Palangkaraya 739 SEDANG 17.7 Kab. Katingan 704 SEDANG 17.8 Kab. Seruyan 623 SEDANG 17.9 Kab. Sukamara 625 SEDANG 17.10 Kab. Lamandau 629 SEDANG 17.11 Kab. Gunung Mas 810 BESAR 17.12 Kab. Pulang Pisau 612 SEDANG 17.13 Kab. Murung Raya 623 SEDANG 17.14 Kab. Barito Timur 607 SEDANG 18 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 660 SEDANG 18.1 Kab. Banjar 678 SEDANG 18.2 Kab. Barito Kuala 702 SEDANG 18.3 Kab. Hulu Sungai Selatan 629 SEDANG 18.4 Kab. Hulu Sungai Tengah 702 SEDANG 18.5 Kab. Hulu Sungai Utara 858 BESAR 18.6 Kab. Kota Baru 609 SEDANG 18.7 Kab. Tabalong 673 SEDANG 18.8 Kab. Tanah Laut 631 SEDANG 18.9 Kab. Tapin 627 SEDANG 18.10 Kota Banjar Baru 673 SEDANG 18.11 Kota Banjarmasin 744 SEDANG 18.12 Kab. Balangan 612 SEDANG 18.13 Kab. Tanah Bumbu 700 SEDANG 19 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 429 KECIL 19.1 Kab. Kutai Kartanegara 836 BESAR 19.2 Kab. Kutai Barat 682 SEDANG 19.3 Kab. Kutai Timur 911 BESAR 19.4 Kab. Paser 631 SEDANG 19.5 Kota Balikpapan 625 SEDANG 19.6 Kota Bontang 502 KECIL 19.7 Kota Samarinda 810 BESAR 19.8 Kab. Berau 810 BESAR 19.9 Kab. Penajam Paser Utara 636 SEDANG www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 19.10 Kab. Mahakam Ulu 422 KECIL 20 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 588 KECIL 20.1 Kab. Bulungan 623 SEDANG 20.2 Kab. Malinau 462 KECIL 20.3 Kab. Nunukan 650 SEDANG 20.4 Kab. Tarakan 486 KECIL 20.5 Kab. Tana Tidung 515 KECIL 21 PROVINSI SULAWESI UTARA 798 SEDANG 21.1 Kab. Bolaang Mongondow 803 BESAR 21.2 Kab. Minahasa 862 BESAR 21.3 Kab. Kepulauan Sangihe 837 BESAR 21.4 Kota Bitung 766 SEDANG 21.5 Kota Manado 884 BESAR 21.6 Kab. Kepulauan Talaud 876 BESAR 21.7 Kab. Minahasa Selatan 814 BESAR 21.8 Kota Tomohon 724 SEDANG 21.9 Kab. Minahasa Utara 733 SEDANG 21.10 Kota Kotamobagu 689 SEDANG 21.11 Kab. Bolaang Mongondow Utara 640 SEDANG 21.12 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 608 SEDANG 21.13 Kab. Minahasa Tenggara 744 SEDANG 21.14 Kab. Bolaang Mangondow Timur 616 SEDANG 21.15 Kab. Bolaang Mangondow Selatan 640 SEDANG 22 PROVINSI GORONTALO 319 SANGAT KECIL 22.1 Kab. Boalemo 755 SEDANG 22.2 Kab. Gorontalo 722 SEDANG 22.3 Kota Gorontalo 605 SEDANG 22.4 Kab. Pohuwato 618 SEDANG 22.5 Kab. Bone Bolango 667 SEDANG 22.6 Kab. Gorontalo Utara 642 SEDANG 23 PROVINSI SULAWESI TENGAH 583 KECIL 23.1 Kab. Banggai 614 SEDANG 23.2 Kab. Banggai Kepulauan 601 SEDANG 23.3 Kab. Buol 700 SEDANG www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 23.4 Kab. Toli-Toli 623 SEDANG 23.5 Kab. Donggala 678 SEDANG 23.6 Kab. Morowali 623 SEDANG 23.7 Kab. Poso 656 SEDANG 23.8 Kota Palu 656 SEDANG 23.9 Kab. Parigi Moutong 631 SEDANG 23.10 Kab. Tojo Una-Una 711 SEDANG 23.11 Kab. Sigi 656 SEDANG 23.12 Kab. Banggai Laut 656 SEDANG 23.13 Kab. Morowali Utara 612 SEDANG 24 PROVINSI SULAWESI SELATAN 737 SEDANG 24.1 Kab. Bantaeng 750 SEDANG 24.2 Kab. Barru 671 SEDANG 24.3 Kab. Bone 860 BESAR 24.4 Kab. Bulukumba 744 SEDANG 24.5 Kab. Enrekang 832 BESAR 24.6 Kab. Gowa 812 BESAR 24.7 Kab. Jeneponto 741 SEDANG 24.8 Kab. Luwu 770 SEDANG 24.9 Kab. Luwu Utara 770 SEDANG 24.10 Kab. Maros 832 BESAR 24.11 Kab. Pangkajene Kepulauan 829 BESAR 24.12 Kota Palopo 684 SEDANG 24.13 Kab. Luwu Timur 766 SEDANG 24.14 Kab. Pinrang 697 SEDANG 24.15 Kab. Sinjai 766 SEDANG 24.16 Kab. Kepulauan Selayar 890 BESAR 24.17 Kab. Sidenreng Rappang 695 SEDANG 24.18 Kab. Soppeng 741 SEDANG 24.19 Kab. Takalar 662 SEDANG 24.20 Kab. Tana Toraja 814 BESAR 24.21 Kab. Wajo 832 BESAR 24.22 Kota Pare-pare 684 SEDANG 24.23 Kota Makassar 895 BESAR 24.24 Kab. Toraja Utara 803 BESAR www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 25 PROVINSI SULAWESI BARAT 726 SEDANG 25.1 Kab. Majene 607 SEDANG 25.2 Kab. Mamuju 631 SEDANG 25.3 Kab. Polewali Mandar 858 BESAR 25.4 Kab. Mamasa 847 BESAR 25.5 Kab. Mamuju Utara 605 SEDANG 25.6 Kab. Mamuju Tengah 601 SEDANG 26 PROVINSI SULAWESI TENGGARA 550 KECIL 26.1 Kab. Buton 629 SEDANG 26.2 Kab. Konawe 862 BESAR 26.3 Kab. Kolaka 649 SEDANG 26.4 Kab. Muna 720 SEDANG 26.5 Kota Kendari 561 KECIL 26.6 Kota Bau-bau 673 SEDANG 26.7 Kab. Konawe Selatan 746 SEDANG 26.8 Kab. Bombana 728 SEDANG 26.9 Kab. Wakatobi 882 BESAR 26.10 Kab. Kolaka Utara 700 SEDANG 26.11 Kab. Konawe Utara 605 SEDANG 26.12 Kab. Buton Utara 592 KECIL 26.13 Kab. Konawe Kepulauan 773 SEDANG 26.14 Kab. Kolaka Timur 594 KECIL 26.15 Kab. Muna Barat 610 SEDANG 26.16 Kab. Buton Tengah 700 SEDANG 26.17 Kab. Buton Selatan 610 SEDANG 27 PROVINSI BALI 450 KECIL 27.1 Kab. Badung 716 SEDANG 27.2 Kab. Bangli 620 SEDANG 27.3 Kab. Buleleng 624 SEDANG 27.4 Kab. Gianyar 630 SEDANG 27.5 Kab. Jembrana 620 SEDANG 27.6 Kab. Karangasem 630 SEDANG 27.7 Kab. Klungkung 636 SEDANG 27.8 Kab. Tabanan 630 SEDANG www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 27.9 Kota Denpasar 739 SEDANG 28 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1008 BESAR 28.1 Kab. Bima 665 SEDANG 28.2 Kab. Dompu 792 SEDANG 28.3 Kab. Lombok Barat 636 SEDANG 28.4 Kab. Lombok Tengah 811 BESAR 28.5 Kab. Lombok Timur 866 BESAR 28.6 Kab. Sumbawa 737 SEDANG 28.7 Kota Mataram 739 SEDANG 28.8 Kota Bima 684 SEDANG 28.9 Kab. Sumbawa Barat 614 SEDANG 28.10 Kab. Lombok Utara 646 SEDANG 29 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 434 KECIL 29.1 Kab. Alor 946 BESAR 29.2 Kab. Belu 658 SEDANG 29.3 Kab. Ende 864 BESAR 29.4 Kab. Flores Timur 730 SEDANG 29.5 Kab. Kupang 758 SEDANG 29.6 Kab. Lembata 748 SEDANG 29.7 Kab. Manggarai 811 BESAR 29.8 Kab. Ngada 622 SEDANG 29.9 Kab. Sikka 713 SEDANG 29.10 Kab. Sumba Barat 873 BESAR 29.11 Kab. Sumba Timur 792 SEDANG 29.12 Kab. Timor Tengah Selatan 864 BESAR 29.13 Kab. Timor Tengah Utara 958 BESAR 29.14 Kota Kupang 711 SEDANG 29.15 Kab. Rote Ndao 626 SEDANG 29.16 Kab. Manggarai Barat 826 BESAR 29.17 Kab. Nagekeo 624 SEDANG 29.18 Kab. Sumba Barat Daya 691 SEDANG 29.19 Kab. Sumba Tengah 619 SEDANG 29.20 Kab. Manggarai Timur 828 BESAR www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 29.21 Kab. Sabu Raijua 569 KECIL 29.22 Kab. Malaka 676 SEDANG 30 PROVINSI MALUKU 644 SEDANG 30.1 Kab. Maluku Tenggara Barat 679 SEDANG 30.2 Kab. Maluku Tengah 823 BESAR 30.3 Kab. Maluku Tenggara 778 SEDANG 30.4 Kab. Buru 727 SEDANG 30.5 Kota Ambon 770 SEDANG 30.6 Kab. Seram Bagian Barat 751 SEDANG 30.7 Kab. Seram BagianTimur 792 SEDANG 30.8 Kab. Kepulauan Aru 984 BESAR 30.9 Kota Tual 669 SEDANG 30.10 Kab. Maluku Barat Daya 624 SEDANG 30.11 Kab. Buru Selatan 622 SEDANG 31 PROVINSI MALUKU UTARA 294 SANGAT KECIL 31.1 Kab. Halmahera Tengah 610 SEDANG 31.2 Kota Ternate 733 SEDANG 31.3 Kab. Halmahera Barat 643 SEDANG 31.4 Kab. Halmahera Timur 617 SEDANG 31.5 Kab. Halmahera Selatan 823 BESAR 31.6 Kab. Halmahera Utara 828 BESAR 31.7 Kab. Kepulauan Sula 624 SEDANG 31.8 Kota. Tidore Kepulauan 605 SEDANG 31.9 Kab. Pulau Morotai 636 SEDANG 31.10 Kab. Pulau Taliabu 610 SEDANG 32 PROVINSI PAPUA 784 SEDANG 32.1 Kab. Biak Numfor 820 BESAR 32.2 Kab. Jayapura 739 SEDANG 32.3 Kab. Jayawijaya 902 BESAR 32.4 Kab. Merauke 980 BESAR 32.5 Kab. Mimika 1008 BESAR 32.6 Kab. Nabire 932 BESAR 32.7 Kab. Paniai 1064 BESAR 32.8 Kab. Puncak Jaya 944 BESAR 32.9 Kab. Kepulauan Yapen 946 BESAR www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 32.10 Kota Jayapura 809 BESAR 32.11 Kab. Sarmi 815 BESAR 32.12 Kab. Keerom 899 BESAR 32.13 Kab. Yahukimo 815 BESAR 32.14 Kab. Pegunungan Bintang 675 SEDANG 32.15 Kab. Tolikara 725 SEDANG 32.16 Kab. Boven Digoel 731 SEDANG 32.17 Kab. Mappi 588 KECIL 32.18 Kab. Asmat 650 SEDANG 32.19 Kab. Waropen 773 SEDANG 32.20 Kab. Supiori 753 SEDANG 32.21 Kab. Mamberamo Raya 616 SEDANG 32.22 Kab. Memberamo Tengah 731 SEDANG 32.23 Kab. Yalimo 792 SEDANG 32.24 Kab. Lanny Jaya 742 SEDANG 32.25 Kab. Nduga 650 SEDANG 32.26 Kab. Dogiyai 745 SEDANG 32.27 Kab. Puncak 759 SEDANG 32.28 Kab. Intan Jaya 616 SEDANG 32.29 Kab. Deiyai 862 BESAR 33 PROVINSI PAPUA BARAT 854 BESAR 33.1 Kab. Fak-Fak 731 SEDANG 33.2 Kab. Manokwari 823 BESAR 33.3 Kab. Sorong 868 BESAR 33.4 Kota Sorong 843 BESAR 33.5 Kab. Raja Ampat 652 SEDANG 33.6 Kab. Sorong Selatan 675 SEDANG 33.7 Kab. Teluk Bintuni 764 SEDANG 33.8 Kab. Teluk Wondama 815 BESAR 33.9 Kab. Kaimana 759 SEDANG 33.10 Kab. Maybrat 680 SEDANG 33.11 Kab. Tambrauw 638 SEDANG 33.12 Kab. Manokwari Selatan 647 SEDANG 33.13 Kab. Pegunungan Arfak 708 SEDANG 34 PROVINSI DKI JAKARTA 880 BESAR www.peraturan.go.id 2016, No.1265 No PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 34.1 Kota Jakarta Pusat - TIDAK TERPETAKAN 34.2 Kota Jakarta Timur - TIDAK TERPETAKAN 34.3 Kota Jakarta Selatan - TIDAK TERPETAKAN 34.4 Kota Jakarta Barat - TIDAK TERPETAKAN 34.5 Kota Jakarta Utara - TIDAK TERPETAKAN 34.6 Kab. Kepulauan Seribu - TIDAK TERPETAKAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, ttd SURYA CHANDRA SURAPATY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…