DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016

Nomor: 163
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana www.peraturan.go.id 2016, No.1266 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI DAERAH PROVINSI, DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.. www.peraturan.go.id 2016, No.1266
2.Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/WaliKota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Tipologi adalah Pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil www.peraturan.go.id 2016, No.1266 pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.
10.Nomenklatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah penamaan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
11.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi organisasi bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan acuan dalam pembentukan kelembagaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE

Pasal 3

Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berbentuk dinas.

Pasal 4

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pengendalian www.peraturan.go.id 2016, No.1266 Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi.

Pasal 5

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diklasifikasikan:
1. a.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
2. b.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B; dan
3. c.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C.
(2)Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.Tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar;
2. b.Tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang; dan
3. c.Tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(3)Penentuan Tipe Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan konkuren bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. www.peraturan.go.id 2016, No.1266
(4)Tipe Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

(1)Dalam hal daerah belum mampu membentuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat digabungkan dengan rumpun urusan pemerintahan daerah wajib non pelayanan dasar.
(2)Penggabungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nomenklaturnya adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah Provinsi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi memiliki fungsi:

1.perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; www.peraturan.go.id 2016, No.1266
2.penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah;
3.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4.penetapan rencana kerja dinas pengendalian penduduk dan KB menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6.pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan KB;
7.pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga Daerah Kabupaten/Kota; dan
8.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati dan Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota memiliki fungsi:

1.perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; www.peraturan.go.id 2016, No.1266
2.pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3.pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4.pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5.pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
6.pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
7.pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8.pelaksanaan pelayanan KB;
9.pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan Ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
10.penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…