DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016

Nomor: 199
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, perlu menyesuaikan kebijakan anggaran yang berorientasi pada program dan kegiatan prioritas guna mencapai tujuan pembangunan nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun www.peraturan.go.id 2016, No.1441 2015 -2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); www.peraturan.go.id 2016, No.1441
7.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
8.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
9.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra BKKBN, merupakan dokumen yang memuat gambaran tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta peran, kondisi, tantangan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang harus di capai serta indikator output, indikator outcome, target capaian, pendanaan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU). www.peraturan.go.id 2016, No.1441

Pasal 2

Renstra BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tentang :

a.visi;
b.misi;
c.tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
d.sasaran strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
e.arah kebijakan dan strategi nasional;
f.arah kebijakan dan strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
g.kerangka regulasi;
h.kerangka kelembagaan;
i.target kinerja; dan
j.kerangka pendanaan.

Pasal 3

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar sinkronisasi kebijakan dan integrasi antara kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan program dan kegiatan pemangku kepentingan dan mitra kerja.

Pasal 5

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun sebagai pedoman setiap unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam:

a.penyusunan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat nasional; www.peraturan.go.id 2016, No.1441
b.penyusunan Rencana Strategis Daerah yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang; dan
c.penyusunan Rencana Belanja Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Pasal 6

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun untuk meningkatkan akuntabilitas, kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada umumnya dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada khususnya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. www.peraturan.go.id 2016, No.1441 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2016 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, ttd. SURYA CHANDRA SURAPATY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id 2016, No.1441 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…