DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 481/PER/G4/2016 Tahun 2016

Nomor: 481/PER/G4/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sistem Informasi Keluarga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); www.peraturan.go.id 2017, No. 202
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
4.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG SISTEM INFORMASI KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan :

1.Sistem Informasi Keluarga, yang selanjutnya disebut SIGA adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga. www.peraturan.go.id 2017, No. 202
2.Data dan Informasi Keluarga adalah data dan informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan Pendataan Keluarga.
3.Data Rutin adalah data yang dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
4.Data Nonrutin adalah data yang dikumpulkan sewaktu- waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan pemerintah.
5.Pengelolaan Data Rutin Pendataan Keluarga adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian yang berkaitan dengan data rutin Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya, dilakukan mulai dari lini lapangan sampai tingkat Pusat sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.
6.Pengelolaan Data Rutin Pelayanan Keluarga Berencana adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian yang berkaitan dengan data rutin pelayanan Keluarga Berencana, dilakukan mulai dari tempat pelayanan Keluarga Berencana sampai tingkat Pusat sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.
7.Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian yang berkaitan dengan data rutin Pengendalian Lapangan, dilakukan mulai dari lini lapangan sampai tingkat Pusat sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.
8.Data Khusus adalah data sasaran khusus, faktor risiko, lingkungan keluarga, dan lainnya yang mendukung program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
9.Data Luar Biasa adalah data yang dikumpulkan dalam keadaan tertentu, antara lain keadaan luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan program pengendalian penduduk. www.peraturan.go.id 2017, No. 202
10.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
11.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, sesuai yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
12.Kode Keluarga Indonesia, yang selanjutnya disebut KKI adalah hasil registrasi keluarga Indonesia yang terdata pada Basis Data Keluarga Indonesia, kemudian di- generate berdasarkan nomor urut Basis Data Keluarga Indonesia dalam satuan wilayah desa/kelurahan.
13.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Fasilitas Kesehatan yang dimaksud disini adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan Keluarga Berencana.
14.Pengelola SIGA adalah sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SIGA.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan SIGA harus dilakukan berdasarkan pada prinsip, yang meliputi:

a.pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi;
b.keamanan dan kerahasiaan data;
c.standardisasi; www.peraturan.go.id 2017, No. 202
d.integrasi;
e.kemudahan akses;
f.keterwakilan; dan
g.etika, integritas, dan kualitas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan tentang SIGA adalah:

a.memberikan panduan dan acuan secara rinci dalam pengelolaan SIGA bagi pengelola SIGA tingkat Pusat hingga lini lapangan;
b.tersedianya Data dan Informasi Keluarga by name by address yang dapat diakses secara bersama, serta dapat di-update secara realtime;
c.terselenggaranya SIGA yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
d.SIGA dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, pengukuran kinerja, dan peta kerja pada setiap tingkatan wilayah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan SIGA dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

a.kriteria dan standar data keluarga;
b.pengumpulan data keluarga;
c.pengolahan data keluarga;
d.penyebarluasan data keluarga;
e.penyimpanan data keluarga;
f.keamanan dan kerahasiaan data keluarga; dan
g.sumber daya manusia. www.peraturan.go.id 2017, No. 202

BAB III

PENYELENGGARAAN SIGA

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan SIGA diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi keluarga yang berkualitas.
(2)Untuk mendapatkan data dan informasi keluarga yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan prinsip:
1. a.lengkap, artinya data dan informasi keluarga harus utuh;
2. b.akurat, artinya data dan informasi keluarga bersih dari kesalahan dan kekeliruan, serta mencerminkan keadaan sebenarnya;
3. c.mutakhir, artinya data dan informasi keluarga yang digunakan harus terkini; dan
4. d.tepat waktu, artinya data dan informasi keluarga harus tersedia tepat pada waktunya.
(3)Untuk mendapatkan data dan informasi keluarga yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
1. a.quality assurance; dan
2. b.quality control.
(4)Quality assurance dan quality control sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
1. a.quality assurance yaitu proses pemeriksaan dan pengumpulan informasi mengenai data pada sumber data untuk menemukan inkonsistensi dan anomali lainnya dan melakukan pembersihan data aktivitas untuk meningkatkan kualitas data. Misalnya, pengelola SIGA (operator SIGA) harus melakukan pengecekan sebelum data dientri/dicatat.
2. b.quality control, yaitu proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas data yang dihasilkan www.peraturan.go.id 2017, No. 202 dari suatu aplikasi sistem. Misalnya, dengan cara verifikasi data secara rutin terhadap laporan yang dihasilkan, dimana bila terdapat kesalahan harus segera diinformasikan kepada pengelola SIGA (operator SIGA) untuk diperbaiki.

Pasal 6

(1)Data keluarga terdiri atas:
1. a.Data Rutin; dan
2. b.Data Nonrutin.
(2)Data Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
(3)Data Nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

(1)Data Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.data pendataan keluarga;
2. b.data pelayanan keluarga berencana; dan
3. c.data pengendalian lapangan.
(2)Data Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat berupa:
1. a.data kependudukan;
2. b.data keluarga berencana; dan
3. c.data pembangunan keluarga.
(3)Data pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat berupa:
1. a.data potensi fasilitas pelayanan keluarga berencana;
2. b.data hasil pelayanan keluarga berencana; dan
3. c.data logistik alokon. www.peraturan.go.id 2017, No. 202
(4)Data pengendalian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat berupa:
1. a.data sumber daya manusia lini lapangan;
2. b.data sarana pengendalian lapangan; dan
3. c.data hasil pembinaan kelompok kegiatan.

Pasal 8

Data Nonrutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.Data Khusus; dan
b.Data Luar Biasa.

Pasal 9

Data keluarga harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang mengelola SIGA sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 10

(1)Informasi keluarga meliputi :
1. a.data demografi;
2. b.data keluarga berencana;
3. c.data keluarga sejahtera; dan
4. d.data anggota keluarga.
(2)Data demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
1. a.data rumah tangga;
2. b.data kepala keluarga menurut status perkawinan;
3. c.data anggota keluarga menurut jenis kelamin; dan
4. d.data kelompok umur.
(3)Data keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data hasil pendataan keluarga paling sedikit meliputi:
1. a.jumlah pasangan usia subur; www.peraturan.go.id 2017, No. 202
2. b.jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta keluarga berencana; dan
3. c.jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta Keluarga Berencana.
(4)Data keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gambaran dari 8 (delapan) fungsi keluarga, dengan variabel paling sedikit meliputi:
1. a.agama;
2. b.sandang;
3. c.pangan;
4. d.papan;
5. e.kesehatan;
6. f.pendidikan;
7. g.kepesertaan dalam keluarga berencana;
8. h.tabungan;
9. i.interaksi dalam keluarga;
10. j.interaksi dalam lingkungan;
11. k.informasi; dan
12. l.peranan dalam masyarakat.
(5)Data anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d paling sedikit meliputi:
1. a.jumlah jiwa;
2. b.nama anggota keluarga;
3. c.alamat tempat tinggal;
4. d.hubungan dengan kepala keluarga; dan
5. e.jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun kelahiran.

Pasal 11

(1)Data dan Informasi Keluarga bersumber dari keluarga dan Fasilitas Kesehatan.
(2)Sumber Data dan Informasi Keluarga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari kelompok kegiatan.
(3)Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari keluarga diperoleh melalui kunjungan rumah ke rumah pada kegiatan pendataan keluarga. www.peraturan.go.id 2017, No. 202
(4)Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari Fasilitas Kesehatan diperoleh melalui kegiatan pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan keluarga berencana di Fasilitas Kesehatan.
(5)Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari kelompok-kelompok kegiatan diperoleh melalui kegiatan pencatatan dan pelaporan rutin pengendalian lapangan.
(6)Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari keluarga, Fasilitas Kesehatan, serta kelompok-kelompok kegiatan dicatat dan dilaporkan dengan format pencatatan dan pelaporan yang telah ditetapkan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…