Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2011
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.656 2 Penanaman Modal tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6563
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2012.
BAB I
Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.656 4
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6565
Bagian Kedua Tujuan
BAB II LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
BAB II
Urusan Pemerintah lingkup pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. BAB III PELIMPAHAN DAN WEWENANG
BAB III
Sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Gubernur menunjuk dan menetapkan Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) yang menyelenggarakan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.656 6
Penyelenggaraan Dekonsentrasi ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2012. BAB IV PENGELOLAAN DANA
BAB IV
BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN
BAB V
PDPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut : www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.6567
BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BAB VI
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.656 8
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan