Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2010
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); www.djpp.depkumham.go.id
4438);
www.djpp.depkumham.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011.
BAB I
Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id
Bagian Kedua Tujuan
www.djpp.depkumham.go.id BAB II LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
BAB II
Lingkup Urusan Pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. BAB III PELIMPAHAN DAN WEWENANG
BAB III
Sebagian urusan Pemerintah yang dilimpahkan diikuti dengan pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
Sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Gubernur menunjuk dan menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
www.djpp.depkumham.go.id
Penyelenggaraan Dekonsentrasi ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011. BAB IV PENGELOLAAN DANA
BAB IV
BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN
BAB V
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
www.djpp.depkumham.go.id BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen