DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013

Nomor: 12
Tahun: 2013
Ditetapkan: 11 September 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyempurnakan beberapa ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 4
14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 5 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
33.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
34.Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
35.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
36.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
37.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 7
38.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
39.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
40.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
41.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M.DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal DalamRangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
42.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3480/KPTS/HK.300/10/2009 tentangPendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintudi Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
44.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M- IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 8 Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M- IND/PER/2/2010;
45.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/HK.501/MKP/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/Menkes/Per/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kesehatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
47.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
48.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan PTSP di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
49.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
50.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 9
51.Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SKEP/638/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
52.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut- II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
53.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
54.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
55.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M- DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
56.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M- DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M- DAG/PER/9/2012;
57.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
58.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 10
59.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
60.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
61.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
62.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
63.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal kepadaKepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
64.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Dewan Kawasan Sabang;
65.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal kepadaDewan Kawasan Sabang; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 11 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini yang dimaksud dengan:

1.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2.Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam ModalDalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
3.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam ModalDalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
4.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam ModalDalam Negeri.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 12
6.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Perusahaan Penanaman Modaladalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9.Memulai Usaha adalah pendirian perusahaan baru sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing,atau pelaksanaan kegiatan perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan saham pada perusahaan, atau pelaksanaan kegiatan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dilokasi usaha yang baru, khususnya bagi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang perizinan usahanya merupakan kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
10.Memulai Produksi/Operasi adalah saat perusahaan Penanaman Modal telah siap untuk melakukan produksi barang dan jasa.
11.Siap Produksi adalah kondisi minimal 80% (delapan puluh persen) mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan di bidang usaha industri telah terpasangdi lokasi proyek.
12.Siap Operasi adalah kondisi perusahaan di bidang usaha selain industri telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.
13.Perluasan Usaha untuk Penanaman Modaldi bidang usaha industri adalah peningkatan kapasitas produksiuntuk jenis produk yang sama, lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dan dilaksanakan di lokasi yang sama dengan pelaksanaan Penanaman Modalsebelumnya.
14.Perluasan Usaha untuk Penanaman Modalselain di bidang usaha industri adalah kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksiyang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 13
15.Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi.
16.Perubahan Ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
17.Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.
18.Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
19.Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
20.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
21.Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
22.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
23.Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
24.Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 14 penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
25.Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
26.Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API, adalah tanda pengenal sebagai importir.
27.Keputusan pemberian fasilitas bea masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan untuk Penanaman Modal adalah persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan.
28.Penerbitan Usulan Atas Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan adalah usulanKepala BKPM dalam rangka pemberian fasilitas pajak penghasilan badan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
29.Pimpinan Perusahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/ persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM) bagi badan hukum Perseroan Terbatas dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
30.Pemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
32.Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
33.Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing- masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 15 utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi.
34.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota.
35.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disingkat KPBPB, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
36.Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
37.Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkatLKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
38.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, PDPPM, PDKPM, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.
39.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
40.Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
41.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut KBLI, adalah pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 16
2.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (8), ayat (10), ayat (13), ayat (14) dan ayat (15) Pasal 24 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (ayat) yakni ayat (2a), di antara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (12a), ayat (12b) dan ayat (12c), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) untuk pendirian usaha baru, diajukan oleh:
1. a.Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. b.Commanditaire Vennootschap (CV), atau firma (Fa), atau usaha perorangan;
3. c.Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau
4. d.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
(2)Perusahaan Modal Ventura (PMV) dapat menjadi pemegang saham pada perusahaan Penanaman Modal dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2a)Penyertaan modal oleh Perusahaan Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri atau yang terdapat unsur modal asing, diperlakukan sebagai penyertaan modal nasional.
(3)Penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura bersifat sementara dan tidak boleh melebihi waktu 10 (sepuluh) tahun.
(3a)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing dapat diajukan sebelum atau sesudah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
(5)Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebelum berstatus badan hukum Indonesia diajukan oleh:
1. a.pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing dan/atau perusahaan Penanaman Modal Asing; atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 17
2. b.pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing dan/atau perusahaan Penanaman Modal Asing bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
(6)Izin Prinsip yang diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(5), wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
(7)Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing setelah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, diajukan oleh direksi/pimpinan perusahaan.
(8)Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak memenuhi:
1. a.ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
2. b.ketentuan sektoral terkait bidang usaha; dan/atau
3. c.kelengkapan persyaratan permohonan.
(9)Perusahaan yang permohonan Izin Prinsipnya tidak dapat diterbitkan dapat mengajukan kembali permohonan Izin Prinsip setelah terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10)Permohonan Izin Prinsip baik dalam rangka Penanaman Modal Asing maupun Penanaman ModalDalam Negeri, untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang salah satunya adalah bidang usaha industri, maka Izin Prinsipnya diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan bahwa bidang usaha dimaksud wajib terintegrasi sesuai peraturan perundang- undangan.
(11)Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama.
(12)Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah berakhir, kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip /Surat Persetujuan sebelumnya.
(12a)Perusahaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud ayat (12) kepada PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 18 provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(12b)Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (12a) wajib diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip/Surat Persetujuan.
(12c)Apabila permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (12a)diajukan setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip/Surat Persetujuan, akan dilakukan peninjauan lapangan.
(13)Apabila perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (12) telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, akan dilakukan peninjauan lapangan.
(14)Dari hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12c) dan ayat (13), kepada perusahaan:
1. a.dapat diberikan kembali perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip/Surat Persetujuan sebelumnya;
2. b.dapat diberikan Izin Prinsip pengganti yang merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip /Surat Persetujuan sebelumnya; atau
3. c.dilakukan pencabutan Izin Prinsip/Surat Persetujuan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(15)Apabila dalam jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dan huruf b telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip/Surat Persetujuan/Izin Prinsip pengganti, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.

3.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan huruf g ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 19 (1a) Dalam proses penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus melakukan presentasi di hadapan Pejabat PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya tentang kegiatan usaha jasa konsultasi di luar sektor pekerjaan umum, dan bidang-bidang usaha tertentu lainnya yang memerlukan presentasi berdasarkan pertimbangan Pejabat PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK atas kelayakan kegiatan usaha.
(2)Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.bagi pemohon yang belum berbadan hukum Indonesia, dan pemohon adalah:
  1. 1.pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
  2. 2.perorangan asing, melampirkan rekaman lembar paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik dengan jelas;
  3. 3.badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association/incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia olehpenterjemah tersumpah yang mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir;
  4. 4.untuk peserta Indonesia: a) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; dan/atau b) badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaandan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.
2. b.bagi pemohon yang telah berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, melampirkan:
  1. 1.rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahanAnggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 20 apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan;
  2. 2.bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah: a) pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia; b) perorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas; c) badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association/incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah yang mencantumkan data susunan direksi (Board of Director) terakhir; d) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; e) badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaandan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaanserta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.
3. c.keterangan rencana kegiatan:
  1. 1.untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
  2. 2.untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
4. d.rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
5. e.permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasanya; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 21
6. f.permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
7. g.apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, permohonan harus dilengkapi surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya menerbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada:
1. a.Menteri Dalam Negeri;
2. b.Menteri Keuangan;
3. c.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. d.Menteri Lingkungan Hidup;
5. e.Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. f.Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. g.Gubernur Bank Indonesia;
8. h.Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. i.Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. j.Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. k.Direktur Jenderal Pajak;
12. l.Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. m.Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. n.Gubernur yang bersangkutan;
15. o.Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. p.Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP KPBPB/PTSP KEK);
17. q.Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 22
18. r.Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
19. s.Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.
(4)Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(5)Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I-C.
(6)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(7)Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I-F.

4.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5) Pasal 28 diubah, dan ayat (3), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dalam perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menyetujui perubahan susunan pemegang saham perusahaan yang mengakibatkan modal perusahaan menjadi sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Penanam Modal Asing/perusahaan Penanaman Modal Asing, perusahaan harus menyatakan perubahan susunan pemegang sahamnya dalam salah satu bentuk di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan:
1. a.Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris;
2. b.Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; atau
3. c.Berita Acara RUPS yang telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan lokasi RUPS dilaksanakan.
(2)Atas perubahan penyertaan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harusterlebih dahulu www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 23 mendapatkan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing dari PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.
(3)Dihapus.
(4)Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I-A dan bentuk Izin Prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-C.
(5)Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g.
(6)Permohonan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat(4) diajukan ke PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(7)Izin Prinsip perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin untuk memulai usaha sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing.
(8)Dihapus.
(9)Dihapus.
(10)Dihapus.
(11)Dihapus.
(12)Dihapus.

5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (8)Pasal 29 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Bagi perusahaan Penanaman Modal Asing yang menjual seluruh sahamnya kepada perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, perusahaan wajib menyatakan perubahan penyertaan modal perseroannya dalam:
1. a.Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris;
2. b.Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 24
3. c.Berita Acara RUPS yang telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan lokasi RUPS dilaksanakan.
(2)Atas perubahan susunan pemegang saham perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.
(3)Dihapus.
(4)Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.
(5)Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau ke PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(6)Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I-A, dan bentuk Izin Prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-B.
(7)Izin Prinsip perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin untuk memulai usaha perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
(8)Permohonan perizinan Penanaman Modal dan perizinan pelaksanaan selanjutnya dalam rangka perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, diajukan kePTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, di PTSP KPBPB atau di PTSP KEK sesuai kewenangannya.

6.Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7)Pasal 31dihapus, ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (12) diubah, dan di antara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, yang melakukan kegiatan berdasarkan Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal, diwajibkan memiliki Izin Usaha pada saat siap melakukan produksi/operasi.
(2)Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP diprovinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 25 kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(3)Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian/Lembaga yang membina sektor atau bidang usaha.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis kegiatanatau menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dan/atau berlokasi di lebihdari 1 (satu) provinsi/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsipnya, dan telah siap produksi/operasidapat mengajukan permohonan Izin Usaha secara bersamaan atau bertahap.
(9)Dalam hal sebagian dari jenis kegiatan atau produkdan/atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah siap produksi/operasi, perusahaan dapat mengajukan permohonan Izin Usaha khusus untuk jenis kegiatan atau produk dan/atau lokasi proyek dimaksud dengan melampirkan uraian/penjelasan tentang rencana waktu penyelesaian atau sisa jenis kegiatan atau produk dan/atau lokasi proyek.
(10)Atas sisa jenis kegiatan atau produkdan/atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang belum siap produksi/operasi maka perusahaan tetap dapat menggunakan Izin Prinsip sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha.
(10a)Apabila sisa jenis kegiatan atau produk dan/atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah siap produksi/ operasi, Perusahaan wajib melakukan perubahan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan ke PTSP bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
(11)Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(12)Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atauPTSP KEK, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 26

7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Pasal 38 diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 7 (tujuh) ayat yakni ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (5d), ayat (5e), ayat (5f), dan ayat (5g), sehingga Pasal 38berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Perusahaan Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan keharusan memiliki Izin Prinsip Perluasan.
(2)Perusahaan penanaman modal di bidang usaha industri yang melakukan kegiatan yang tidak memenuhi kriteria Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 13, diklasifikasikan melakukan kegiatan memulai usaha dan wajib memiliki Izin Prinsip.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Jangka waktu penyelesaian kegiatan perluasan usaha paling lama selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
(5a)Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Perluasan adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama.
(5b)Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) telah berakhir, kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan sebelumnya.
(5c)Apabila perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5b) telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, akan dilakukan peninjauan lapangan.
(5d)Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5b) wajib diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan.
(5e)Apabila permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5d) dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 27 dalam Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan, akan dilakukan peninjauan lapangan.
(5f)Dari hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5c) dan ayat (5e), kepada perusahaan:
1. a.dapat diberikan kembali perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan sebelumnya;
2. b.dapat diberikan Izin Prinsip Perluasan pengganti yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan sebelumnya; atau
3. c.dilakukan pencabutan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5g)Apabila dalam jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5f) huruf a dan huruf b telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan/ Izin Prinsip Perluasan pengganti, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Atas Permohonan Izin Prinsip Perluasan untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang salah satunya adalah bidang usaha industri, maka Izin Prinsip Perluasan diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan bahwa bidang usaha dimaksud wajib terintegrasi.
(7)Permohonan Izin Prinsip Perluasan diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

8.Pasal 39 dihapus.
9.Pasal 49dihapus.
10.Pasal 50 dihapus.
11.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)Pasal 59 dihapus, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 28

Pasal 59

(1)Perusahaan Penanaman Modal yang memerlukan perpanjangan waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan, wajib memiliki izin Prinsip Perubahan.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(5)Dihapus.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 71 dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) adalah perorangan WNI atau WNA yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
(2)Dihapus.
(3)KP3A dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya.
(4)KP3A dapat dibuka di ibukota propinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
(5)Setiap KP3A yang mempekerjakan 1 (satu) orang WNA yang berpendidikan Strata 1 (S1) atau setara dengan S1, dan berpengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidangnya, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tenaga ahli dan/atau tenaga administrasi WNI yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia dengan melampirkan rekaman KTP dan kontrak kerja atau slip gaji yang masih berlaku.
(6)Dalam penyelenggaraan kegiatan di KP3A, harus memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) dari PTSP BKPM. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 29

13.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 78 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1)Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dapat menggunakan mesin produksi dalam negeri dan/atau impor.
(2)Perusahaan dengan bidang usaha tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya menggunakan mesin impor dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesinnya.
(2a)Bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan baik untuk industri yang menghasilkan barang maupun jasa dalam rangka penanaman modal.
(3)Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan mengacu kepada Izin Prinsip yang telah dimiliki.

14.Ketentuan ayat (1), ayat (2), huruf b, huruf d, huruf i, dan huruf k, huruf u, ayat (3), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyempurnakan beberapa ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 4
14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 5 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
33.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
34.Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
35.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
36.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
37.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 7
38.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
39.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
40.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
41.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M.DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal DalamRangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
42.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3480/KPTS/HK.300/10/2009 tentangPendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintudi Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
44.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M- IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 8 Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M- IND/PER/2/2010;
45.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/HK.501/MKP/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/Menkes/Per/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kesehatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
47.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
48.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan PTSP di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
49.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
50.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 9
51.Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SKEP/638/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
52.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut- II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
53.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
54.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
55.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M- DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
56.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M- DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M- DAG/PER/9/2012;
57.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
58.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 10
59.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
60.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
61.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
62.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
63.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal kepadaKepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
64.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Dewan Kawasan Sabang;
65.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal kepadaDewan Kawasan Sabang; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 11 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini yang dimaksud dengan:

1.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2.Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam ModalDalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
3.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam ModalDalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
4.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam ModalDalam Negeri.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 12
6.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Perusahaan Penanaman Modaladalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9.Memulai Usaha adalah pendirian perusahaan baru sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing,atau pelaksanaan kegiatan perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan saham pada perusahaan, atau pelaksanaan kegiatan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dilokasi usaha yang baru, khususnya bagi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang perizinan usahanya merupakan kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
10.Memulai Produksi/Operasi adalah saat perusahaan Penanaman Modal telah siap untuk melakukan produksi barang dan jasa.
11.Siap Produksi adalah kondisi minimal 80% (delapan puluh persen) mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan di bidang usaha industri telah terpasangdi lokasi proyek.
12.Siap Operasi adalah kondisi perusahaan di bidang usaha selain industri telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.
13.Perluasan Usaha untuk Penanaman Modaldi bidang usaha industri adalah peningkatan kapasitas produksiuntuk jenis produk yang sama, lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dan dilaksanakan di lokasi yang sama dengan pelaksanaan Penanaman Modalsebelumnya.
14.Perluasan Usaha untuk Penanaman Modalselain di bidang usaha industri adalah kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksiyang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 13
15.Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi.
16.Perubahan Ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
17.Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.
18.Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
19.Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
20.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
21.Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
22.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
23.Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
24.Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 14 penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
25.Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
26.Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API, adalah tanda pengenal sebagai importir.
27.Keputusan pemberian fasilitas bea masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan untuk Penanaman Modal adalah persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan.
28.Penerbitan Usulan Atas Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan adalah usulanKepala BKPM dalam rangka pemberian fasilitas pajak penghasilan badan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
29.Pimpinan Perusahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/ persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM) bagi badan hukum Perseroan Terbatas dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
30.Pemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
32.Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
33.Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing- masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 15 utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi.
34.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota.
35.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disingkat KPBPB, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
36.Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
37.Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkatLKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
38.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, PDPPM, PDKPM, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.
39.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
40.Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
41.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut KBLI, adalah pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 16
2.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (8), ayat (10), ayat (13), ayat (14) dan ayat (15) Pasal 24 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (ayat) yakni ayat (2a), di antara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (12a), ayat (12b) dan ayat (12c), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) untuk pendirian usaha baru, diajukan oleh:
1. a.Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. b.Commanditaire Vennootschap (CV), atau firma (Fa), atau usaha perorangan;
3. c.Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau
4. d.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
(2)Perusahaan Modal Ventura (PMV) dapat menjadi pemegang saham pada perusahaan Penanaman Modal dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2a)Penyertaan modal oleh Perusahaan Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri atau yang terdapat unsur modal asing, diperlakukan sebagai penyertaan modal nasional.
(3)Penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura bersifat sementara dan tidak boleh melebihi waktu 10 (sepuluh) tahun.
(3a)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing dapat diajukan sebelum atau sesudah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
(5)Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebelum berstatus badan hukum Indonesia diajukan oleh:
1. a.pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing dan/atau perusahaan Penanaman Modal Asing; atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 17
2. b.pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing dan/atau perusahaan Penanaman Modal Asing bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
(6)Izin Prinsip yang diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(5), wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
(7)Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing setelah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, diajukan oleh direksi/pimpinan perusahaan.
(8)Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak memenuhi:
1. a.ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
2. b.ketentuan sektoral terkait bidang usaha; dan/atau
3. c.kelengkapan persyaratan permohonan.
(9)Perusahaan yang permohonan Izin Prinsipnya tidak dapat diterbitkan dapat mengajukan kembali permohonan Izin Prinsip setelah terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10)Permohonan Izin Prinsip baik dalam rangka Penanaman Modal Asing maupun Penanaman ModalDalam Negeri, untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang salah satunya adalah bidang usaha industri, maka Izin Prinsipnya diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan bahwa bidang usaha dimaksud wajib terintegrasi sesuai peraturan perundang- undangan.
(11)Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama.
(12)Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah berakhir, kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip /Surat Persetujuan sebelumnya.
(12a)Perusahaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud ayat (12) kepada PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 18 provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(12b)Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (12a) wajib diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip/Surat Persetujuan.
(12c)Apabila permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (12a)diajukan setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip/Surat Persetujuan, akan dilakukan peninjauan lapangan.
(13)Apabila perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (12) telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, akan dilakukan peninjauan lapangan.
(14)Dari hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12c) dan ayat (13), kepada perusahaan:
1. a.dapat diberikan kembali perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip/Surat Persetujuan sebelumnya;
2. b.dapat diberikan Izin Prinsip pengganti yang merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip /Surat Persetujuan sebelumnya; atau
3. c.dilakukan pencabutan Izin Prinsip/Surat Persetujuan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(15)Apabila dalam jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dan huruf b telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip/Surat Persetujuan/Izin Prinsip pengganti, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.

3.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan huruf g ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 19 (1a) Dalam proses penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus melakukan presentasi di hadapan Pejabat PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya tentang kegiatan usaha jasa konsultasi di luar sektor pekerjaan umum, dan bidang-bidang usaha tertentu lainnya yang memerlukan presentasi berdasarkan pertimbangan Pejabat PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK atas kelayakan kegiatan usaha.
(2)Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.bagi pemohon yang belum berbadan hukum Indonesia, dan pemohon adalah:
  1. 1.pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
  2. 2.perorangan asing, melampirkan rekaman lembar paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik dengan jelas;
  3. 3.badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association/incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia olehpenterjemah tersumpah yang mencantumkan susunan direksi (board of director) terakhir;
  4. 4.untuk peserta Indonesia: a) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; dan/atau b) badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaandan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.
2. b.bagi pemohon yang telah berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, melampirkan:
  1. 1.rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahanAnggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 20 apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan;
  2. 2.bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah: a) pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia; b) perorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas; c) badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association/incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah yang mencantumkan data susunan direksi (Board of Director) terakhir; d) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; e) badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaandan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaanserta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.
3. c.keterangan rencana kegiatan:
  1. 1.untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
  2. 2.untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
4. d.rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
5. e.permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasanya; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 21
6. f.permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
7. g.apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, permohonan harus dilengkapi surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya menerbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada:
1. a.Menteri Dalam Negeri;
2. b.Menteri Keuangan;
3. c.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. d.Menteri Lingkungan Hidup;
5. e.Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. f.Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. g.Gubernur Bank Indonesia;
8. h.Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. i.Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. j.Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. k.Direktur Jenderal Pajak;
12. l.Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. m.Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. n.Gubernur yang bersangkutan;
15. o.Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. p.Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP KPBPB/PTSP KEK);
17. q.Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 22
18. r.Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
19. s.Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.
(4)Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(5)Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I-C.
(6)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(7)Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I-F.

4.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5) Pasal 28 diubah, dan ayat (3), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dalam perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menyetujui perubahan susunan pemegang saham perusahaan yang mengakibatkan modal perusahaan menjadi sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Penanam Modal Asing/perusahaan Penanaman Modal Asing, perusahaan harus menyatakan perubahan susunan pemegang sahamnya dalam salah satu bentuk di bawah ini dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan:
1. a.Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris;
2. b.Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; atau
3. c.Berita Acara RUPS yang telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan lokasi RUPS dilaksanakan.
(2)Atas perubahan penyertaan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harusterlebih dahulu www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 23 mendapatkan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing dari PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.
(3)Dihapus.
(4)Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I-A dan bentuk Izin Prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-C.
(5)Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g.
(6)Permohonan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat(4) diajukan ke PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(7)Izin Prinsip perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin untuk memulai usaha sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing.
(8)Dihapus.
(9)Dihapus.
(10)Dihapus.
(11)Dihapus.
(12)Dihapus.

5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (8)Pasal 29 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Bagi perusahaan Penanaman Modal Asing yang menjual seluruh sahamnya kepada perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, perusahaan wajib menyatakan perubahan penyertaan modal perseroannya dalam:
1. a.Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris;
2. b.Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris; atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 24
3. c.Berita Acara RUPS yang telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan lokasi RUPS dilaksanakan.
(2)Atas perubahan susunan pemegang saham perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum transaksi jual beli saham dilakukan dan sebelum perubahan tersebut mendapat persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.
(3)Dihapus.
(4)Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.
(5)Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau ke PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(6)Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I-A, dan bentuk Izin Prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-B.
(7)Izin Prinsip perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin untuk memulai usaha perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
(8)Permohonan perizinan Penanaman Modal dan perizinan pelaksanaan selanjutnya dalam rangka perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, diajukan kePTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, di PTSP KPBPB atau di PTSP KEK sesuai kewenangannya.

6.Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7)Pasal 31dihapus, ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (12) diubah, dan di antara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, yang melakukan kegiatan berdasarkan Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal, diwajibkan memiliki Izin Usaha pada saat siap melakukan produksi/operasi.
(2)Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP diprovinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 25 kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(3)Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian/Lembaga yang membina sektor atau bidang usaha.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis kegiatanatau menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dan/atau berlokasi di lebihdari 1 (satu) provinsi/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsipnya, dan telah siap produksi/operasidapat mengajukan permohonan Izin Usaha secara bersamaan atau bertahap.
(9)Dalam hal sebagian dari jenis kegiatan atau produkdan/atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah siap produksi/operasi, perusahaan dapat mengajukan permohonan Izin Usaha khusus untuk jenis kegiatan atau produk dan/atau lokasi proyek dimaksud dengan melampirkan uraian/penjelasan tentang rencana waktu penyelesaian atau sisa jenis kegiatan atau produk dan/atau lokasi proyek.
(10)Atas sisa jenis kegiatan atau produkdan/atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang belum siap produksi/operasi maka perusahaan tetap dapat menggunakan Izin Prinsip sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha.
(10a)Apabila sisa jenis kegiatan atau produk dan/atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah siap produksi/ operasi, Perusahaan wajib melakukan perubahan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan ke PTSP bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
(11)Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(12)Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atauPTSP KEK, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 26

7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Pasal 38 diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 7 (tujuh) ayat yakni ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (5d), ayat (5e), ayat (5f), dan ayat (5g), sehingga Pasal 38berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Perusahaan Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan keharusan memiliki Izin Prinsip Perluasan.
(2)Perusahaan penanaman modal di bidang usaha industri yang melakukan kegiatan yang tidak memenuhi kriteria Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 13, diklasifikasikan melakukan kegiatan memulai usaha dan wajib memiliki Izin Prinsip.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Jangka waktu penyelesaian kegiatan perluasan usaha paling lama selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
(5a)Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Perluasan adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama.
(5b)Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) telah berakhir, kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan sebelumnya.
(5c)Apabila perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5b) telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, akan dilakukan peninjauan lapangan.
(5d)Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5b) wajib diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan.
(5e)Apabila permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5d) dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 27 dalam Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan, akan dilakukan peninjauan lapangan.
(5f)Dari hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5c) dan ayat (5e), kepada perusahaan:
1. a.dapat diberikan kembali perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan sebelumnya;
2. b.dapat diberikan Izin Prinsip Perluasan pengganti yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan sebelumnya; atau
3. c.dilakukan pencabutan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5g)Apabila dalam jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5f) huruf a dan huruf b telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan/ Izin Prinsip Perluasan pengganti, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Atas Permohonan Izin Prinsip Perluasan untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang salah satunya adalah bidang usaha industri, maka Izin Prinsip Perluasan diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan bahwa bidang usaha dimaksud wajib terintegrasi.
(7)Permohonan Izin Prinsip Perluasan diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

8.Pasal 39 dihapus.
9.Pasal 49dihapus.
10.Pasal 50 dihapus.
11.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)Pasal 59 dihapus, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 28

Pasal 59

(1)Perusahaan Penanaman Modal yang memerlukan perpanjangan waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan, wajib memiliki izin Prinsip Perubahan.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(5)Dihapus.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 71 dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) adalah perorangan WNI atau WNA yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
(2)Dihapus.
(3)KP3A dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya.
(4)KP3A dapat dibuka di ibukota propinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
(5)Setiap KP3A yang mempekerjakan 1 (satu) orang WNA yang berpendidikan Strata 1 (S1) atau setara dengan S1, dan berpengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidangnya, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tenaga ahli dan/atau tenaga administrasi WNI yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia dengan melampirkan rekaman KTP dan kontrak kerja atau slip gaji yang masih berlaku.
(6)Dalam penyelenggaraan kegiatan di KP3A, harus memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) dari PTSP BKPM. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 29

13.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 78 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1)Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dapat menggunakan mesin produksi dalam negeri dan/atau impor.
(2)Perusahaan dengan bidang usaha tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya menggunakan mesin impor dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesinnya.
(2a)Bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan baik untuk industri yang menghasilkan barang maupun jasa dalam rangka penanaman modal.
(3)Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan mengacu kepada Izin Prinsip yang telah dimiliki.

14.Ketentuan ayat (1), ayat (2), huruf b, huruf d, huruf i, dan huruf k, huruf u, ayat (3), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 24

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 38

Pasal 59

Pasal 71

Pasal 78

Peraturan turunan (1)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 24

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 38

Pasal 59

Pasal 71

Pasal 78

Peraturan turunan (1)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015