Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 2
menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 4
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 7
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 9
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 10
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 11 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 12
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 13
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 16
(12)Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah berakhir, kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip /Surat Persetujuan sebelumnya.
atau
(15)Apabila dalam jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dan huruf b telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip/Surat Persetujuan/Izin Prinsip pengganti, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 19 (1a) Dalam proses penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus melakukan presentasi di hadapan Pejabat PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya tentang kegiatan usaha jasa konsultasi di luar sektor pekerjaan umum, dan bidang-bidang usaha tertentu lainnya yang memerlukan presentasi berdasarkan pertimbangan Pejabat PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK atas kelayakan kegiatan usaha.
a) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; dan/atau b) badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaandan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.
a) pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia; b) perorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas; c) badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association/incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah yang mencantumkan data susunan direksi (Board of Director) terakhir; d) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; e) badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaandan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaanserta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 21
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 22
(12)Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atauPTSP KEK, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 26
(5d)Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5b) wajib diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 28
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1138 29
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan