DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya penugasan pejabat Kementerian/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENANGANANPENGADUAN MASYARAKAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL

Mengingat

6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kade Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
10.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
11.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Standard Operating Procedures di Lingkungan Sadan Koordinasi Penanaman Modal;
15.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
1.Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. MEMUTUSKAN:

20.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2)Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disampaikan baik secara langsung mau pun tidak langsung kepada Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat dengan melampirkan/menyebutkan identitas diri.
(3)Penyampaian Pengaduan Masyarakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan langsung secara tatap muka dengan Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat di Ruang Layanan Pengaduan Masyarakat.
1. a.waktu penyelesaian layanan yang tidak memenuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan;
2. b.dugaan kesalahan dalam prosedur pelayanan dan/ atau pengambilan tindakan/kebijakan;
3. c.dugaan kesalahan penyajian informasi atau penjelasan;
4. d.petugas kurang optimal dalam memberikan pelayanan;
5. e.kendala teknis dalam proses pengajuan secara dalam jaringan (daring); dan
6. f.Pengaduan Masyarakat lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPM.

BAB IV

PENYAMPAIANPENGADUANMASYARAKAT

Pasal 5

Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat, Kepala Badan

(7)Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Formulir B sebagaimana tercantum pada Lampiran 11.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(8)Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui saluran pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Formulir C sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11.C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
1. b.Pegawai ASN BKPM atau Pegawai ASN Kementerian/LPNK yang ditugaskan pada PTSP Pusat.
(5)Pegawai ASN BKPM atau Pegawai ASN Kementerian/LPNK yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b meneruskan pengaduan tersebut kepada Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat.
(6)Penyampaian Pengaduan Masyarakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Formulir A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Masyarakat yang menyampaikan pengaduan ke BKPM dapat memantau perkembangannya melalui Tracking Pengaduan.

(2)Tanggapan awal atas Pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui surat elektronik diberikan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya pengaduan oleh Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat.
(3)Jawaban atas Pengaduan Masyarakat yang terkait dengan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e, diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima, dengan didahului oleh tanggapan awal pada hari pengaduan diterima.
(4)Dalam hal penanganan Pengaduan Masyarakat yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/LPNK, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya, Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat akan berkoordinasi dengan unit terkait di BKPM.
(5)Bagan Alur Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat di BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menerima dan mengadministrasikan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung;
b.mengidentifikasi, mengklarifikasi, menganalisis, memproses dan menjawab Pengaduan Masyarakat untuk jenis pengaduan yang sifatnya dapat ditangani langsung;
c.menyampaikan Pengaduan Masyarakat yang sudah
b.menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat atas layanan perizinan dan nonperizinan;
c.mengidentifikasi, mengklarifikasi, menelaah/meneliti, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang diadukan masyarakat atas layanan perizinan dan nonperizinan;
d.melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait di BKPM untuk menyelesaikan masalah yang diadukan;
e.memberikan tanggapan atas Pengaduan Masyarakat terkait layanan perizinan dan nonperizinan;
f.menyusun laporan tindak lanjut atas Pengaduan Masyarakat terkait layanan perizinan dan nonperizinan dan mengadministrasikan; dan
g.melaksanakan tugas lain sesuai arahan Pimpinan BKPM. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2015 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TTD FRANKY SIBARANI Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Ketua Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat melaporkan rekapitulasi pelaksanaan penanganan Pengaduan Masyarakat dan tindak lanjutnya secara periodik setiap minggu kepada Kepala BKPM.

1.Penyampaian dan Penanganan Pengaduan Masyarakat secara Langsung Penyampaian Pengaduan Masyarakat secara langsung/tatap muka kepada Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat, meliputi:

a.masyarakat datang langsung ke Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat di BKPM;
b.petugas Layanan Pengaduan Masyarakat di BKPM menenma pengaduan dari masyarakat dan meminta data pendukung yang diperlukan. Dalam hal ini, petugas menggunakan Formulir A; Bentuk penyampaian dan penanganan pengaduan masyarakat di BKPM dapat dilakukan dengan cara : Bentuk Penyampaian dan Penanganan Pengaduan Masyarakat 11.PELAKSANAAN Pukul 07.30 - 16.00 WIB Pukul 07.30 - 11.30 dan Pukul 13.30 - 16.30 WIB Senin s/ d Kamis Ju mat Waktu pelayanan Pengaduan Masyarakat di Ruang Layanan Pengaduan Masyarakat setiap hari kerja: I. WAKTU PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENANGANANPENGADUAN MASYARAKAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL Lampiran I Peraturan Kepala Bad an Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. • • 021-52921314 021-5252008 ext.1139 021-52921314 081210183505 pengaduan@bkpm.go.id @BKPM Faksimili SMS Su rel Twitter • Ruang Layanan Pengaduan•
b.Melalui Surat 1) alamat Pengaduan Masyarakat di BKPM ditujukan kepada: Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat JI. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190; 2) surat pengaduan akan dikumpulkan oleh Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat; 3) petugas Layanan Pengaduan Masyarakat mengadministrasikan dan menyampaikan kepada Ketua Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat; 4) Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat akan menindaklanjuti laporan Pengaduan Masyarakat.
c.Melalui media elektronik 1) masyarakat dapat menyalurkan pengaduan melalui: • contact center 0807 1002576 • PPID 021-52880460
1. 2.Penyampaian dan Penanganan Pengaduan Masyarakat secara Tidak Langsung
a.Melalui Kotak Pengaduan 1) masyarakat dapat menyampaikan saran, pertanyaan, informasi, pengaduan, keluhan maupun masalah dengan menggunakan Formulir B, melalui kotak pengaduan yang tersedia di Kantor BKPM; 2) surat pengaduan akan dikumpulkan oleh Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat dan menyampaikannya kepada Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat; 3) Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat mengiden tifikasi, mengklarifikasi, menelaah / meneli ti, menganalisis dan melakukan koordinasi dengan unit terkait di BKPM; 4) masyarakat yang menyampaikan pengaduan tersebut akan mendapatkan informasi/jawaban mengenai perkembangan masalah yang dilaporkan melalui surat. penenmaan, menggunakan Penatausahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan dan proses penanganan pengaduan masyarakat ketentuan sesuai dengan tata naskah yang berlaku di BKPM. 3) petugas Layanan Pengaduan Masyarakat menyampaikan seluruh Formulir C kepada Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk ditindaklanjuti; 4) masyarakat yang menyampaikan laporan ataupun pengaduan tersebut akan mendapatkan informasi/jawaban mengenai perkembangan masalah yang dilaporkan melalui surat dan media elektronik; 5) masyarakat dapat memantau perkembangan pengaduan yang disampaikan melalui Tracking Pengaduan.
d.Melalui media massa l) masyarakat dapat mengirimkan pengaduan, keluhan maupun informasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik; 2) Petugas Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat mencatat pengaduan melalui media massa ke dalam Formulir C; 3) Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat menyampaikan seluruh Formulir C kepada Ketua Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk ditindaklanjuti; 4) Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat menjawab pengaduan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
e.Melalui Pegawai ASN BKPM atau Pegawai ASN Kementerian/LPNK yang ditugaskan pada PTSP Pusat l) Pegawai ASN BKPM atau Pegawai ASN Kementerian/LPNK yang ditugaskan pada PTSP Pusat dapat menerima Pengaduan Masyarakat; 2) Pegawai ASN BKPM atau Pegawai ASN Kementerian/LPNK yang ditugaskan pada PTSP Pusat meneruskan pengaduan tersebut kepada Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat; 3) Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat dapat menjawab pengaduan yang sifatnya dapat ditangani langsung; 4) apabila Pengaduan Masyarakat tidak dapat ditangani secara langsung, pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat. III. ADMINISTRASI FRANKYSIBARANI TID KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL Penerimaan Pengaduan Masyarakat Melalui , Telepon, Surat, Faksimili, Surel, Twitter, Facebook dan Media Massa.
1. 3.Lampiran II.C Formulir C
2. 2.Lampiran II.B Formulir B Penerimaan Pengaduan Masyarakat Secara Langsung. Pengaduan Masyarakat Melalui Kotak Pengaduan.
3. 1.Lampiran II.A Formulir A PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL FORMULIR Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. E. PENYELESAIAN D. URAIAN PENGADUAN C. MASALAH PENGADUAN Pukul Hari/ tanggal B. WAKTU PENGADUAN No. Telepon/ Surel Nama lengkap Institusi Alamat lengkap A. IDENTITAS PELAPOR FORMULIR A PENERIMAANPENGADUAN MASYARAKAT SECARA LANGSUNG Lampiran II.A Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. (*) Wajib Diisi (**) Salah Satu Wajib Diisi Untuk dapat segera ditindaklanjuti, pengaduan yang disampaikan ini hendaknya menyertakan data dukung beberapa informasi yang releuari dan lengkap, Harap diisi dengan lengkap dan benar! Pengaduan anda akan ditangani semestinya dan kerahasian pengirim dijamin. Alamat Jenis Kelamin Telp. / HP (**) Email(**) DATA PELAPOR Nama Pelapor ISi PENGADUAN FORMULIR B PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI KOTAK PENGADUAN Jenis Pengaduan (*) : 0 Saran/Pertanyaan/Informasi O Pengaduan/Keluhan/Masalah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lampiran II.B C. MATERIPENGADUAN B. WAKTU PENGADUAN Pukul Hari/ tanggal (terima) Sarana Pengaduan contact center/telepon/ surat/faksimili/ surat elektronik/ twitter/ face book/ pesan singkat/ laman LAPOR! / media massa*) *)caret yang tidak perlu, khusus media massa disebutkan narna media dan tanggal pemuatan/penayangan No. Telepon/Surel/ Twitter Nama lengkap Institusi Alamat lengkap A. IDENTITAS PELAPOR FORMULIRC PENERIMAANPENGADUAN MASYARAKAT MELALUI CONTACT CENTER/rELEPON/SURAT/FAKSIMILI, MEDIA ELEKTRONIKDAN MEDIA MASSA Lampiran II.C Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
b.Petugas Layanen Pengaduan Masyarakat dapat 10 ban kl'fJ,l .j, -a. Pengaduan Masyarnkat yang disampaikan secara tidak langsung melalu i Saluran Pengaduan yanu contact center / lclepon/surat /faksimi.Ji / surnt clektromk/ twitter/facebook/pcsan singkat/laman l,APOR /media massa yang diterirua olch Petugas Layanan Pcngaduru, Masyarakat.
g.Pelaporan dan pcngarsipan.
f.Kelompok Kcrja Pcnanganan Pengndu..u1 Masyarakat memberikan jowaban kepada masyarakal.
e.Kelompok Kcrja Pcnanganan Pengaduan Masyarakat mengldcntifikasi, mengklarifikasi, menclaah/mencliti, mcnganalisis dan roelakukan koordinasi dcngan unit terkait ap.tbila diperlukan untuk mcnyelesaikan urnsalnh yang diadukan.
d.ApabiJa jcnia pcngaduan yang sifatnya tidak dapat ditanga.ni olch Pctugas Layanan Pengaduen Masynrakal, maka aken diteruskan kepada Kctua Kclompok Kerja Pcnanganan Pcngaduan Masyarakat untuk <litindaklanjuti. Petugas L-ayanan Pengaduan Masyarnkat dapat memberikan t anggapan secara langsung unluk jcnis pcngaduan yang sifo.tnya dapat ditanga.ni langsung oleh Petugas LayanM Pcngaduan Masyarakat
b.Kotak Pengaduan dikclola oleh Petugas Layanan Pcngaduan Masyar-a .kat. PENGADUAN S&CARA TIDAK LANGSUNG IIBLALUI SALURAN PENGADUAN IFORMULJRCl
a.Pengadu an Masyaraknt dapat disrunpaiknn secara Lidak langsung melalui Ko ra.k Pcngnduan. t - 1:m.,•""'" ll:nind.1U.,..,1 i 2~ jrun
f.Pelaponrn dan pcngarsipan. 10 hari kcrjamcmbcrikan Kerja Penanganan Pengaduan jawaban kepada
e.Kelompok Masyarakat masyarakat.
d.Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat mengidentifikasi, mengklarifikasi, menclaah /mencliti, mcnganalisis dan melakukan koordinasi dcngan unit terkait apabila dipcrlukan untuk mcnyclcsaikan masa1ah yang diadukan.
c.Apabi!a jenis pcngaduan yang sifatnya tidak dapat ditangani langsung olch Pctugas Layanan Pcngaduan Masyarakat, maka materi pengaduan diteruskan kc Kctua Kclompok Kerja Penanganan Pcngaduan Masyarakat untuk ditindaklanjuti.
b.Petugas Layanan Pcngaduan Masyarakat mclakukan pencatatan Pcngaduan Masyarakat dan dapat mcmbcrikan tanggapan secara langsung untuk jcnis pengaduan yang sifatnya dapat ditangani langsung olch Pctugas Layanan Pengaduan Masyarakat.
a.Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan - sccara langsung mclalui talap muka dcngan PclUgas Layanan Pengaduan Masyarakat di ruang !ayanan pcngaduan rnasyarakat. Tim Pei:u,n1anan P•naadu.u MHyau ..lul,t P•tupa Layan.au P•~duan/ ••ncelola alau Pon..a.QUn& J•.,.b/Pe1•wal ilN BKPM dan P•pwat A.!IN KIL PB:NGADUAN SECARALAMGSUNO(FORMULJRA) Ullit Kerja Tcrlr.a.lt 11--,.rllltatHo. BAGAN ALUR PROSES PENANGANANPENGADUANMASYARAKAT DI BKPM Lampiran 111 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Sadan Koordinasi Penanaman Modal. D. PIMPINAN RAPAT Hari Tanggal Pukul Tempat C. WAKTU DAN TEMPAT Rapat diadakan pada: B. MAKSUD DAN TUJUAN Untuk memutuskan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat rnengenai:
1. 2.Formulir / Surat Pengaduan Masyarakat: I. PENDAHULUAN A. DASAR
2. 1.Laporan Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat: BERITA ACARA RAPAT TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengetahui, Jakarta, . V. PENUTUP Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan BKPM guna memutuskan tindak lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat.
3. 4.············································································································ 5. IV. RENCANA TINDAK LANJUT 1 .
4. 2.············································································································
5. 3.············································································································
6. 4.············································································································ 5.
7. 2.············································································································ 3. III. KEPUTUSAN RAPAT 1 . e) Peserta Rapat 4 d) Peserta Rapat 3 c) Peserta Rapat 2 b) Peserta Rapat 1
8. 5.Saran Pendapat: a) Pimpinan Rapat

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya penugasan pejabat Kementerian/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENANGANANPENGADUAN MASYARAKAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL

Mengingat

6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kade Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
10.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
11.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Standard Operating Procedures di Lingkungan Sadan Koordinasi Penanaman Modal;
15.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
1.Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. MEMUTUSKAN:

20.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2)Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disampaikan baik secara langsung mau pun tidak langsung kepada Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat dengan melampirkan/menyebutkan identitas diri.
(3)Penyampaian Pengaduan Masyarakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan langsung secara tatap muka dengan Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat di Ruang Layanan Pengaduan Masyarakat.
1. a.waktu penyelesaian layanan yang tidak memenuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan;
2. b.dugaan kesalahan dalam prosedur pelayanan dan/ atau pengambilan tindakan/kebijakan;
3. c.dugaan kesalahan penyajian informasi atau penjelasan;
4. d.petugas kurang optimal dalam memberikan pelayanan;
5. e.kendala teknis dalam proses pengajuan secara dalam jaringan (daring); dan
6. f.Pengaduan Masyarakat lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPM.

BAB IV

PENYAMPAIANPENGADUANMASYARAKAT

Pasal 5

Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat, Kepala Badan

(7)Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Formulir B sebagaimana tercantum pada Lampiran 11.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(8)Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui saluran pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Formulir C sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11.C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
1. b.Pegawai ASN BKPM atau Pegawai ASN Kementerian/LPNK yang ditugaskan pada PTSP Pusat.
(5)Pegawai ASN BKPM atau Pegawai ASN Kementerian/LPNK yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b meneruskan pengaduan tersebut kepada Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat.
(6)Penyampaian Pengaduan Masyarakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Formulir A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Masyarakat yang menyampaikan pengaduan ke BKPM dapat memantau perkembangannya melalui Tracking Pengaduan.

(2)Tanggapan awal atas Pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui surat elektronik diberikan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya pengaduan oleh Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat.
(3)Jawaban atas Pengaduan Masyarakat yang terkait dengan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e, diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima, dengan didahului oleh tanggapan awal pada hari pengaduan diterima.
(4)Dalam hal penanganan Pengaduan Masyarakat yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/LPNK, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya, Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat akan berkoordinasi dengan unit terkait di BKPM.
(5)Bagan Alur Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat di BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menerima dan mengadministrasikan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung;
b.mengidentifikasi, mengklarifikasi, menganalisis, memproses dan menjawab Pengaduan Masyarakat untuk jenis pengaduan yang sifatnya dapat ditangani langsung;
c.menyampaikan Pengaduan Masyarakat yang sudah
b.menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat atas layanan perizinan dan nonperizinan;
c.mengidentifikasi, mengklarifikasi, menelaah/meneliti, menganalisis dan menyelesaikan masalah yang diadukan masyarakat atas layanan perizinan dan nonperizinan;
d.melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait di BKPM untuk menyelesaikan masalah yang diadukan;
e.memberikan tanggapan atas Pengaduan Masyarakat terkait layanan perizinan dan nonperizinan;
f.menyusun laporan tindak lanjut atas Pengaduan Masyarakat terkait layanan perizinan dan nonperizinan dan mengadministrasikan; dan
g.melaksanakan tugas lain sesuai arahan Pimpinan BKPM. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2015 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TTD FRANKY SIBARANI Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

(2)Ketua Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat melaporkan rekapitulasi pelaksanaan penanganan Pengaduan Masyarakat dan tindak lanjutnya secara periodik setiap minggu kepada Kepala BKPM.

1.Penyampaian dan Penanganan Pengaduan Masyarakat secara Langsung Penyampaian Pengaduan Masyarakat secara langsung/tatap muka kepada Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat, meliputi:

a.masyarakat datang langsung ke Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat di BKPM;
b.petugas Layanan Pengaduan Masyarakat di BKPM menenma pengaduan dari masyarakat dan meminta data pendukung yang diperlukan. Dalam hal ini, petugas menggunakan Formulir A; Bentuk penyampaian dan penanganan pengaduan masyarakat di BKPM dapat dilakukan dengan cara : Bentuk Penyampaian dan Penanganan Pengaduan Masyarakat 11.PELAKSANAAN Pukul 07.30 - 16.00 WIB Pukul 07.30 - 11.30 dan Pukul 13.30 - 16.30 WIB Senin s/ d Kamis Ju mat Waktu pelayanan Pengaduan Masyarakat di Ruang Layanan Pengaduan Masyarakat setiap hari kerja: I. WAKTU PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENANGANANPENGADUAN MASYARAKAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL Lampiran I Peraturan Kepala Bad an Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. • • 021-52921314 021-5252008 ext.1139 021-52921314 081210183505 pengaduan@bkpm.go.id @BKPM Faksimili SMS Su rel Twitter • Ruang Layanan Pengaduan•
b.Melalui Surat 1) alamat Pengaduan Masyarakat di BKPM ditujukan kepada: Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat JI. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190; 2) surat pengaduan akan dikumpulkan oleh Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat; 3) petugas Layanan Pengaduan Masyarakat mengadministrasikan dan menyampaikan kepada Ketua Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat; 4) Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat akan menindaklanjuti laporan Pengaduan Masyarakat.
c.Melalui media elektronik 1) masyarakat dapat menyalurkan pengaduan melalui: • contact center 0807 1002576 • PPID 021-52880460
1. 2.Penyampaian dan Penanganan Pengaduan Masyarakat secara Tidak Langsung
a.Melalui Kotak Pengaduan 1) masyarakat dapat menyampaikan saran, pertanyaan, informasi, pengaduan, keluhan maupun masalah dengan menggunakan Formulir B, melalui kotak pengaduan yang tersedia di Kantor BKPM; 2) surat pengaduan akan dikumpulkan oleh Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat dan menyampaikannya kepada Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat; 3) Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat mengiden tifikasi, mengklarifikasi, menelaah / meneli ti, menganalisis dan melakukan koordinasi dengan unit terkait di BKPM; 4) masyarakat yang menyampaikan pengaduan tersebut akan mendapatkan informasi/jawaban mengenai perkembangan masalah yang dilaporkan melalui surat. penenmaan, menggunakan Penatausahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan dan proses penanganan pengaduan masyarakat ketentuan sesuai dengan tata naskah yang berlaku di BKPM. 3) petugas Layanan Pengaduan Masyarakat menyampaikan seluruh Formulir C kepada Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk ditindaklanjuti; 4) masyarakat yang menyampaikan laporan ataupun pengaduan tersebut akan mendapatkan informasi/jawaban mengenai perkembangan masalah yang dilaporkan melalui surat dan media elektronik; 5) masyarakat dapat memantau perkembangan pengaduan yang disampaikan melalui Tracking Pengaduan.
d.Melalui media massa l) masyarakat dapat mengirimkan pengaduan, keluhan maupun informasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik; 2) Petugas Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat mencatat pengaduan melalui media massa ke dalam Formulir C; 3) Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat menyampaikan seluruh Formulir C kepada Ketua Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk ditindaklanjuti; 4) Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat menjawab pengaduan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
e.Melalui Pegawai ASN BKPM atau Pegawai ASN Kementerian/LPNK yang ditugaskan pada PTSP Pusat l) Pegawai ASN BKPM atau Pegawai ASN Kementerian/LPNK yang ditugaskan pada PTSP Pusat dapat menerima Pengaduan Masyarakat; 2) Pegawai ASN BKPM atau Pegawai ASN Kementerian/LPNK yang ditugaskan pada PTSP Pusat meneruskan pengaduan tersebut kepada Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat; 3) Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat dapat menjawab pengaduan yang sifatnya dapat ditangani langsung; 4) apabila Pengaduan Masyarakat tidak dapat ditangani secara langsung, pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat. III. ADMINISTRASI FRANKYSIBARANI TID KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL Penerimaan Pengaduan Masyarakat Melalui , Telepon, Surat, Faksimili, Surel, Twitter, Facebook dan Media Massa.
1. 3.Lampiran II.C Formulir C
2. 2.Lampiran II.B Formulir B Penerimaan Pengaduan Masyarakat Secara Langsung. Pengaduan Masyarakat Melalui Kotak Pengaduan.
3. 1.Lampiran II.A Formulir A PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL FORMULIR Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. E. PENYELESAIAN D. URAIAN PENGADUAN C. MASALAH PENGADUAN Pukul Hari/ tanggal B. WAKTU PENGADUAN No. Telepon/ Surel Nama lengkap Institusi Alamat lengkap A. IDENTITAS PELAPOR FORMULIR A PENERIMAANPENGADUAN MASYARAKAT SECARA LANGSUNG Lampiran II.A Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. (*) Wajib Diisi (**) Salah Satu Wajib Diisi Untuk dapat segera ditindaklanjuti, pengaduan yang disampaikan ini hendaknya menyertakan data dukung beberapa informasi yang releuari dan lengkap, Harap diisi dengan lengkap dan benar! Pengaduan anda akan ditangani semestinya dan kerahasian pengirim dijamin. Alamat Jenis Kelamin Telp. / HP (**) Email(**) DATA PELAPOR Nama Pelapor ISi PENGADUAN FORMULIR B PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI KOTAK PENGADUAN Jenis Pengaduan (*) : 0 Saran/Pertanyaan/Informasi O Pengaduan/Keluhan/Masalah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lampiran II.B C. MATERIPENGADUAN B. WAKTU PENGADUAN Pukul Hari/ tanggal (terima) Sarana Pengaduan contact center/telepon/ surat/faksimili/ surat elektronik/ twitter/ face book/ pesan singkat/ laman LAPOR! / media massa*) *)caret yang tidak perlu, khusus media massa disebutkan narna media dan tanggal pemuatan/penayangan No. Telepon/Surel/ Twitter Nama lengkap Institusi Alamat lengkap A. IDENTITAS PELAPOR FORMULIRC PENERIMAANPENGADUAN MASYARAKAT MELALUI CONTACT CENTER/rELEPON/SURAT/FAKSIMILI, MEDIA ELEKTRONIKDAN MEDIA MASSA Lampiran II.C Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
b.Petugas Layanen Pengaduan Masyarakat dapat 10 ban kl'fJ,l .j, -a. Pengaduan Masyarnkat yang disampaikan secara tidak langsung melalu i Saluran Pengaduan yanu contact center / lclepon/surat /faksimi.Ji / surnt clektromk/ twitter/facebook/pcsan singkat/laman l,APOR /media massa yang diterirua olch Petugas Layanan Pcngaduru, Masyarakat.
g.Pelaporan dan pcngarsipan.
f.Kelompok Kcrja Pcnanganan Pengndu..u1 Masyarakat memberikan jowaban kepada masyarakal.
e.Kelompok Kcrja Pcnanganan Pengaduan Masyarakat mengldcntifikasi, mengklarifikasi, menclaah/mencliti, mcnganalisis dan roelakukan koordinasi dcngan unit terkait ap.tbila diperlukan untuk mcnyelesaikan urnsalnh yang diadukan.
d.ApabiJa jcnia pcngaduan yang sifatnya tidak dapat ditanga.ni olch Pctugas Layanan Pengaduen Masynrakal, maka aken diteruskan kepada Kctua Kclompok Kerja Pcnanganan Pcngaduan Masyarakat untuk <litindaklanjuti. Petugas L-ayanan Pengaduan Masyarnkat dapat memberikan t anggapan secara langsung unluk jcnis pcngaduan yang sifo.tnya dapat ditanga.ni langsung oleh Petugas LayanM Pcngaduan Masyarakat
b.Kotak Pengaduan dikclola oleh Petugas Layanan Pcngaduan Masyar-a .kat. PENGADUAN S&CARA TIDAK LANGSUNG IIBLALUI SALURAN PENGADUAN IFORMULJRCl
a.Pengadu an Masyaraknt dapat disrunpaiknn secara Lidak langsung melalui Ko ra.k Pcngnduan. t - 1:m.,•""'" ll:nind.1U.,..,1 i 2~ jrun
f.Pelaponrn dan pcngarsipan. 10 hari kcrjamcmbcrikan Kerja Penanganan Pengaduan jawaban kepada
e.Kelompok Masyarakat masyarakat.
d.Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat mengidentifikasi, mengklarifikasi, menclaah /mencliti, mcnganalisis dan melakukan koordinasi dcngan unit terkait apabila dipcrlukan untuk mcnyclcsaikan masa1ah yang diadukan.
c.Apabi!a jenis pcngaduan yang sifatnya tidak dapat ditangani langsung olch Pctugas Layanan Pcngaduan Masyarakat, maka materi pengaduan diteruskan kc Kctua Kclompok Kerja Penanganan Pcngaduan Masyarakat untuk ditindaklanjuti.
b.Petugas Layanan Pcngaduan Masyarakat mclakukan pencatatan Pcngaduan Masyarakat dan dapat mcmbcrikan tanggapan secara langsung untuk jcnis pengaduan yang sifatnya dapat ditangani langsung olch Pctugas Layanan Pengaduan Masyarakat.
a.Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan - sccara langsung mclalui talap muka dcngan PclUgas Layanan Pengaduan Masyarakat di ruang !ayanan pcngaduan rnasyarakat. Tim Pei:u,n1anan P•naadu.u MHyau ..lul,t P•tupa Layan.au P•~duan/ ••ncelola alau Pon..a.QUn& J•.,.b/Pe1•wal ilN BKPM dan P•pwat A.!IN KIL PB:NGADUAN SECARALAMGSUNO(FORMULJRA) Ullit Kerja Tcrlr.a.lt 11--,.rllltatHo. BAGAN ALUR PROSES PENANGANANPENGADUANMASYARAKAT DI BKPM Lampiran 111 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Sadan Koordinasi Penanaman Modal. D. PIMPINAN RAPAT Hari Tanggal Pukul Tempat C. WAKTU DAN TEMPAT Rapat diadakan pada: B. MAKSUD DAN TUJUAN Untuk memutuskan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat rnengenai:
1. 2.Formulir / Surat Pengaduan Masyarakat: I. PENDAHULUAN A. DASAR
2. 1.Laporan Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat: BERITA ACARA RAPAT TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengetahui, Jakarta, . V. PENUTUP Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan BKPM guna memutuskan tindak lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat.
3. 4.············································································································ 5. IV. RENCANA TINDAK LANJUT 1 .
4. 2.············································································································
5. 3.············································································································
6. 4.············································································································ 5.
7. 2.············································································································ 3. III. KEPUTUSAN RAPAT 1 . e) Peserta Rapat 4 d) Peserta Rapat 3 c) Peserta Rapat 2 b) Peserta Rapat 1
8. 5.Saran Pendapat: a) Pimpinan Rapat

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 90 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2012

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 90 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2012

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013