DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2013

Nomor: 9
Tahun: 2013
Ditetapkan: 12 Juli 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka melaksanakan Pcraruran KepalaMenimbang: KEPALA SADAN KOOROINASI PENAN/\MAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHM/\T TUHAN YANG MAHA ESA PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINT/\N, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILI\YAH KOTA TANJUNG PINANG DAN KEP/\LA SADAN PENGUSAHMN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN TENTANG SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 9 TAHUN 2013 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ka1;v-asan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4729);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tclah

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Pcnanaman Modal tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian lzin Usaha Dalaro Rangka Pcnanaman Modal kepada Kepala Sadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Sadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Sadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pclabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Sadan Pengusahaan Kawasan Pcrdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; Mengingat:
1. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Ko.wo.san Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 107, Tarnbahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nornor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
2. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tcntang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
3. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
4. 8.Peraruran Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Sadan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dcngan Pcraturan Prcsiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembo.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
5. 9.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. 10.Peraruran Presidcn Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
7. 14.Peraruran Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/ PER/ 10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pernberian Jzin Usaha Industri, Izin Perluasan, lzin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan lndustri dalam rangka Pelayanan 'T'erpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010;
8. 15.Peraruran Menteri Kesehatan Nomor 1244/Menkes/Per/ XIl/2009 tcntang Pendelegasian Wewenang Pemberian lzin Usaha di Bidang Kesehatan Oalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Sidang Penanaman Modal kcpada Kcpala Sadan Koordinasi Penanaman Modal;
9. 16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.Ol/Menhut-11/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kchutanan Oalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal;
10. 17.Peraturan Menteri Energi dan Swnber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pcmberian lzin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. 18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/ PER/ 1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pcmberian Pcrizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kcpala Sadan I<oordinasi Penanaman Modal Dalam Rarigka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERJAN !ZIN USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPAI..A SADAN PENOUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN

23.Pcraturan Kepala Sadan Koordinasi Pcnanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pclaksanaan Penanaman Modal;
24.Peraruran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tcntang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota;
25.Peraturan Kcpala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedornan dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
26.Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. : Skep/638/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pela.ksanaan Pelayanan Terpadu Saru Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batarn, yang selanjutnya disebut KPBPB Batam, adalah Kawasan yang meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru serta Pulau Janda Berias dan gugusannya yang terletak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pcmcrintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2011.
3.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, yang selanjutnya disebut KPBPB Bintan, adalah Kawasan yang meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam serta sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang mcliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat yang terletak dalam bates- batas koordinat sebagaimana terlampir dalarn Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelnbuhan Bebas Bintan.
4.Kawasan Pcrdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, yang selanjutnya disebut KPBPB Karirnun, adalah Kawasan yang meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karlmun Anak yang terletak dalam • 6-
9.Izin Usaha Perluasan adalah lzin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kccuali ditentukan lain oleh peraturon perundang-undangan sektoral.
10.Izin Usaha Perubahan adalah lzin Usaha yang wajib dimilik.i pcrusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap pcrubahan realisasi Penanarnan Modal yang telah ditctapkan sebelumnya.
11.Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan basil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi operasi untuk rnenghasilkan barang atau jasa.
12.Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem clcktronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang merniliki kewenangan Perizinan clan Nonpcrizinan, Sadan Pcngusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal, Perangkat Daerah Kabupatcn/Kota Bidang Penanaman Modal dan Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di • 7. undangan mcngenai Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Perncrintah, Pernerintahan Dacrah Provinsi dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

(3)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat kewcnangan perundang-
1. b.bidang usaha yang masih menjadi Pemerintah bcrdasarkan peraturan

Pasal 4

(1)Pclimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 rncliputi lzin Usaha di bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Kchutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian, dan Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelimpahan scbaga.imana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bidang usaha yang di dalamnya terdapat modal asing;

Pasal 3

Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 tcrdiri atas pelayanan pemberian lzin Usaha, lzin Usaha Perluasan, lzin Usaha Perubahan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan dan pencabutannya. a) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan lnvestasi Secara Elektronik dan perubahannya;

Pasal 5

Oalam ranglca melaksanakan kewenangan scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam, Kepala Sadan Pengusahaan KPBPB :9intan Wilayah Kabupatcn Biritan, Kcpala Badan Pengusahaan KPBPB Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Sadan Pengusahaan KPBPB Karimun :

a.melaporkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Saru Pintu di bidang pcnanaman modal kepada Kepala BKPM setiap tahun paling lambat bulan Februari tahun berikutnya;
b.harus memperhatikan :
1. 1.Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
2. 2.Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM, antara lain : '- . 9·

Pasal 6

Perkembangan pelaksanaan Penanarnan Modal di K?SPB Batam, KPBPB Bintan clan KPBPB Karimun serta evaluasinya dilaporkan oleh Kepala Sadan Pengusahaan KPBPB Batam, Kepala Sadan Pengusahaan KPBPS Sintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Sadan Pengusahaan KPBPB Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Sadan Pengusahaan KPSPB Karimun kepada Kepala BKPM melalui Kcpala Pusat Pengolahan Data clan Informasi Penanaman Modal BKPM setiap akhir tahun kalender, sudah disarnpaikan pada tanggal 15 (lima belas) Januari tahun berikumya.

c.apabila dipcrlukan, dapat berkonsultasi kepada BKPM dan insta nsi teknis lalnnya. I) Peraturan l<epala Badan l<oordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penan ..man Modal dan perubahannya.
1. 3.Peraturan dan ketentuan teknis yang ditetapkan olch Mentcri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkcmenterian dan peraturan perundang-undangan daerah yang terkait. • 10- Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2013 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Peraturan ini mulai bcrlaku pada tanggal cliundangkan. Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundongo.n Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Negara Rcpublik Indonesia. - J J -

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka melaksanakan Pcraruran KepalaMenimbang: KEPALA SADAN KOOROINASI PENAN/\MAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHM/\T TUHAN YANG MAHA ESA PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINT/\N, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILI\YAH KOTA TANJUNG PINANG DAN KEP/\LA SADAN PENGUSAHMN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN TENTANG SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 9 TAHUN 2013 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ka1;v-asan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4729);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tclah

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Pcnanaman Modal tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian lzin Usaha Dalaro Rangka Pcnanaman Modal kepada Kepala Sadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Sadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Sadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pclabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Sadan Pengusahaan Kawasan Pcrdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; Mengingat:
1. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Ko.wo.san Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 107, Tarnbahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nornor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
2. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tcntang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
3. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
4. 8.Peraruran Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Sadan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dcngan Pcraturan Prcsiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembo.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
5. 9.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. 10.Peraruran Presidcn Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
7. 14.Peraruran Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/ PER/ 10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pernberian Jzin Usaha Industri, Izin Perluasan, lzin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan lndustri dalam rangka Pelayanan 'T'erpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010;
8. 15.Peraruran Menteri Kesehatan Nomor 1244/Menkes/Per/ XIl/2009 tcntang Pendelegasian Wewenang Pemberian lzin Usaha di Bidang Kesehatan Oalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Sidang Penanaman Modal kcpada Kcpala Sadan Koordinasi Penanaman Modal;
9. 16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.Ol/Menhut-11/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kchutanan Oalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal;
10. 17.Peraturan Menteri Energi dan Swnber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pcmberian lzin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. 18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/ PER/ 1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pcmberian Pcrizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kcpala Sadan I<oordinasi Penanaman Modal Dalam Rarigka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang

Menetapkan

23.Pcraturan Kepala Sadan Koordinasi Pcnanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pclaksanaan Penanaman Modal;
24.Peraruran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tcntang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota;
25.Peraturan Kcpala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedornan dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
26.Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. : Skep/638/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pela.ksanaan Pelayanan Terpadu Saru Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batarn, yang selanjutnya disebut KPBPB Batam, adalah Kawasan yang meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru serta Pulau Janda Berias dan gugusannya yang terletak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pcmcrintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2011.
3.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, yang selanjutnya disebut KPBPB Bintan, adalah Kawasan yang meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam serta sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang mcliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat yang terletak dalam bates- batas koordinat sebagaimana terlampir dalarn Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelnbuhan Bebas Bintan.
4.Kawasan Pcrdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, yang selanjutnya disebut KPBPB Karirnun, adalah Kawasan yang meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karlmun Anak yang terletak dalam • 6-
9.Izin Usaha Perluasan adalah lzin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kccuali ditentukan lain oleh peraturon perundang-undangan sektoral.
10.Izin Usaha Perubahan adalah lzin Usaha yang wajib dimilik.i pcrusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap pcrubahan realisasi Penanarnan Modal yang telah ditctapkan sebelumnya.
11.Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan basil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi operasi untuk rnenghasilkan barang atau jasa.
12.Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem clcktronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang merniliki kewenangan Perizinan clan Nonpcrizinan, Sadan Pcngusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal, Perangkat Daerah Kabupatcn/Kota Bidang Penanaman Modal dan Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di • 7. undangan mcngenai Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Perncrintah, Pernerintahan Dacrah Provinsi dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

(3)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat kewcnangan perundang-
1. b.bidang usaha yang masih menjadi Pemerintah bcrdasarkan peraturan

Pasal 4

(1)Pclimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 rncliputi lzin Usaha di bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Kchutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian, dan Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelimpahan scbaga.imana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bidang usaha yang di dalamnya terdapat modal asing;

Pasal 3

Pasal 5

a.melaporkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Saru Pintu di bidang pcnanaman modal kepada Kepala BKPM setiap tahun paling lambat bulan Februari tahun berikutnya;
b.harus memperhatikan :
1. 1.Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
2. 2.Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM, antara lain : '- . 9·

Pasal 6

c.apabila dipcrlukan, dapat berkonsultasi kepada BKPM dan insta nsi teknis lalnnya. I) Peraturan l<epala Badan l<oordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penan ..man Modal dan perubahannya.
1. 3.Peraturan dan ketentuan teknis yang ditetapkan olch Mentcri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkcmenterian dan peraturan perundang-undangan daerah yang terkait. • 10- Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2013 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Peraturan ini mulai bcrlaku pada tanggal cliundangkan. Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundongo.n Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Negara Rcpublik Indonesia. - J J -

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2013

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2010