DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.13 Tahun 2012

Nomor: KEP.13
Tahun: 2012
Ditetapkan: 18 Desember 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Komite Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M/PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
8.Peraturan Kepala Badan Nomor KEP. 09 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KOMITE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden serta bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah auditor dan pegawai negeri sipil/petugas yang diberi tugas oleh Inspektur Badan untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.
3.Kode Etik APIP Badan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah landasan, pedoman, dan tuntunan bagi APIP di lingkungan Badan dalam berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab baik secara pribadi maupun organisasi.
4.Komite Etik APIP Badan yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Pejabat di lingkungan Badan yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan dengan tugas memantau pelaksanaan, memeriksa perkara pelanggaran, menetapkan ada tidaknya Pelanggaran Kode Etik, dan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.
5.Pelanggaran Kode Etik adalah perbuatan atau perilaku APIP yang bertentangan dengan Kode Etik sebagaimana telah diatur tersendiri berdasarkan Peraturan Kepala Badan.
6.Putusan Komite Etik yang selanjutnya disebut Putusan adalah putusan tentang terbukti atau tidak terbukti atas dugaan Pelanggaran Kode Etik yang diambil dalam Rapat Komite Etik.
7.Pihak yang dilaporkan adalah APIP yang dilaporkan dan/atau diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE ETIK

Pasal 2

(1)Komite Etik menjalankan tugas secara independen.
(2)Komite Etik berkedudukan di Kantor Pusat.

Pasal 3

(1)Keanggotaan Komite Etik ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan.
(2)Keanggotaan Komite Etik terdiri dari:
1. a.Sekretaris Utama selaku ketua merangkap anggota;
2. b.Inspektur selaku wakil ketua merangkap anggota;
3. c.Kepala Biro Umum selaku sekretaris merangkap anggota;
4. d.Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku anggota; dan
5. e.Kepala Bagian Sumber Daya Manusia selaku anggota.

Pasal 4

Dalam hal dugaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Inspektur, maka Inspektur tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dimaksud.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, SERTA KEWAJIBAN KOMITE ETIK

Pasal 5

(1)Komite Etik mempunyai tugas menegakkan Kode Etik.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Etik mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.memantau pelaksanaan Kode Etik;
2. b.melakukan pemeriksaan atas dugaaan pelanggaran Kode Etik; dan
3. c.menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Komite Etik berwenang :

a.memanggil dan meminta keterangan dan/atau meminta data kepada:
1. 1.pelapor;
2. 2.pihak yang dilaporkan; dan/atau
3. 3.para saksi.
b.memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan mengenai penjatuhan dan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang terbukti melanggar Kode Etik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pihak yang diminta keterangan dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh Komite Etik.
(2)Dalam hal pelapor tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan dianggap gugur dan tidak ditindaklanjuti.
(3)Dalam hal pihak yang dilaporkan tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan dianggap benar dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, Komite Etik berkewajiban untuk:

a.merahasiakan: 1) identitas pelapor, pihak yang dilaporkan, dan saksi kepada siapapun; dan 2) informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai Komite Etik.
b.mengundurkan diri dari pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik apabila terdapat konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pemeriksaan.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 9

(1)Komite Etik menerima adanya laporan Pelanggaran Kode Etik dari :
1. a.pimpinan APIP; dan
2. b.pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan.
(2)Pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari :
1. a.pejabat/pegawai dari auditan;
2. b.pegawai lain di lingkungan Badan; atau
3. c.masyarakat.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan:
1. a.identitas pelapor dan pihak yang dilaporkan; dan
2. b.kronologis pelanggaran Kode Etik.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 10

Komite Etik wajib melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…