a.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.09 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1276); dan
b.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.13 Tahun 2012 tentang Komite Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1330), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. LAMPIRAN PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 3 TAHUN 2018. TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH A. PENDAHULUAN Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Asosiasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (AAIPI) dibentuk untuk mengemban amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 mewajibkan organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan AAIPI sebagai organisasi profesi untuk menyusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah untuk menjaga etika pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disusun sebagai pedoman etika bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi etika Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disusun dengan tujuan sebagai berikut:
a.untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah;
b.untuk memastikan bahwa seorang profesional akan beretika pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
c.untuk mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
d.untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut:
a.Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memberikan pedoman bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dengan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
b.Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya profesi pengawasan intern pemerintah.
c.Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mencegah campur tangan pihak di luar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawasan intern pemerintah. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berlaku bagi auditor dan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pengawasan intern merupakan kegiatan memberikan jaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Pengawasan intern membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menghasilkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan memprebaiki efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Pengawasan intern meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi dua komponen dasar, yaitu:
a.prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan
b.aturan etika yang menggambarkan norma etika yang diharapkan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Aturan ini membantu untuk menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman etika etis bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. B. PRINSIP ETIKA Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:
a.Integritas Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
b.Objektivitas Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.
c.Kerahasiaan Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Kerahasiaan agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
d.Kompetensi Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap etika yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.
e.Akuntabel Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
f.Etika Profesional Etika profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala etika yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi. C. ATURAN ETIKA Untuk menerapkan Prinsip Integritas, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib:
a.melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
b.mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
c.menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
d.tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi. Untuk menerapkan Prinsip Objektivitas, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib:
a.tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
b.tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
c.mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum. Untuk menerapkan Prinsip Kerahasiaan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib:
a.berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
b.tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib:
a.memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
b.melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
c.terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja. Untuk menerapkan Prinsip Akuntabel, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Untuk menerapkan Prinsip Etika Profesional, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib:
a.tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
b.tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi. D. ATURAN ETIKA DALAM ORGANISASI Aturan etika dalam organisasi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib:
a.mentaati semua peraturan perundang-undangan;
b.mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
c.menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
d.mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
e.melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
f.tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakantindakan yang mendiskreditkan profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau organisasi;
g.berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
h.menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
i.menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip etika pengawasan;
j.bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
k.menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
l.melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
m.terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan. E. HUBUNGAN SESAMA AUDITOR Dalam hubungan dengan sesama auditor, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib:
a.menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
b.menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
c.saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi etika. F. HUBUNGAN AUDITOR DENGAN AUDITAN Dalam hubungan dengan auditan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib:
a.menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
b.menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
c.menghindari setiap tindakan dan etika yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas. G. LARANGAN Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
a.melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
b.menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
c.menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
d.berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas. H. PELANGGARAN Pelanggaran terhadap Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat mengakibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi. Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ditangani oleh Komite Kode Etik. Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus melaporkan pelanggaran Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kepada pimpinan organisasi. Untuk menegakkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Komite Kode Etik membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota. Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang disangka melanggar kode etik. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik dan Pengurus AAIPI untuk diteruskan ke instansi auditor yang bersangkutan sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada auditor yang bersangkutan.