DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Indonesia, Badan Narkotika Nasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa saat ini Badan Narkotika Nasional belum mempunyai dokumen penataan tata laksana (business process), guna mendukung pelaksanakan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, sehingga perlu diatur mengenai penataan tata laksana (business process) yang ada di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
c.bahwa bahwa saat ini Badan Narkotika Nasional belum mengatur tentang penataan tata laksana (business process), sehingga perlu diatur mengenai pengaturan tentang penataan tata laksana (business process) yang ada di lingkungan Badan Narkotika Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
1. 2.Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata laksana (Business Process);
9.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENATAAN TATA LAKSANA (BUSINESS PROCESS) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2.Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.
3.Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK/Kota adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.
4.Proses Bisnis (Business Process) atau Tata Laksana yang selanjutnya disebut Proses Bisnis adalah sekumpulan aktifitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.
5.Peta Proses Bisnis adalah diagram yang mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu Proses Bisnis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi Pegawai dan unit kerja yang ada di BNN, BNNP dan BNNK/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Kepala Badan ini adalah:

a.menciptakan tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit kerja BNN, BNNP dan BNNK/Kota;
b.mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
c.mendorong setiap unit kerja BNN, BNNP dan BNNK/Kota untuk melaksanakan Proses Bisnis pada setiap tugas dan fungsi; dan
d.memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan.

BAB III

PROSES BISNIS

Pasal 4

Proses Bisnis dibuat dan disusun sesuai dengan bidang tugas dan fungsi struktur organisasi yang ada di BNN, BNNP dan BNNK/Kota dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 5

(1)Proses Bisnis yang ada di BNN, BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk Peta Proses Bisnis.
(2)Peta Proses Bisnis disusun oleh Sekretariat Utama melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 6

Peta Proses Bisnis digunakan sebagai dasar:

a.penataan organisasi;
b.penyusunan dan perbaikan uraian jabatan; dan
c.kewenangan jabatan dalam menentukan Proses Bisnis.

Pasal 7

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2018 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TTD BUDI WASESO LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN TATA LAKSANA (BUSINESS PROCESS) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu). Proses Bisnis Badan Narkotika Nasional memuat seluruh Proses Bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi struktur organisasi yang ada di BNN, BNNP dan BNNKab/Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan. Paraf:

1.Kasubbag Org : Dinas
2.Kabag Ortala : . . .
3.Karo Kepeg & Org : . . .
4.Dir Hukum : . . .
5.Deputi Hukker : . . .
6.Sestama : . . .

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa saat ini Badan Narkotika Nasional belum mempunyai dokumen penataan tata laksana (business process), guna mendukung pelaksanakan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, sehingga perlu diatur mengenai penataan tata laksana (business process) yang ada di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
c.bahwa bahwa saat ini Badan Narkotika Nasional belum mengatur tentang penataan tata laksana (business process), sehingga perlu diatur mengenai pengaturan tentang penataan tata laksana (business process) yang ada di lingkungan Badan Narkotika Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
1. 2.Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata laksana (Business Process);
9.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11.Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENATAAN TATA LAKSANA (BUSINESS PROCESS) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2.Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.
3.Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK/Kota adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.
4.Proses Bisnis (Business Process) atau Tata Laksana yang selanjutnya disebut Proses Bisnis adalah sekumpulan aktifitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.
5.Peta Proses Bisnis adalah diagram yang mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu Proses Bisnis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi Pegawai dan unit kerja yang ada di BNN, BNNP dan BNNK/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Kepala Badan ini adalah:

a.menciptakan tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit kerja BNN, BNNP dan BNNK/Kota;
b.mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
c.mendorong setiap unit kerja BNN, BNNP dan BNNK/Kota untuk melaksanakan Proses Bisnis pada setiap tugas dan fungsi; dan
d.memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan.

BAB III

PROSES BISNIS

Pasal 4

Pasal 5

(1)Proses Bisnis yang ada di BNN, BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk Peta Proses Bisnis.
(2)Peta Proses Bisnis disusun oleh Sekretariat Utama melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 6

Peta Proses Bisnis digunakan sebagai dasar:

a.penataan organisasi;
b.penyusunan dan perbaikan uraian jabatan; dan
c.kewenangan jabatan dalam menentukan Proses Bisnis.

Pasal 7

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

1.Kasubbag Org : Dinas
2.Kabag Ortala : . . .
3.Karo Kepeg & Org : . . .
4.Dir Hukum : . . .
5.Deputi Hukker : . . .
6.Sestama : . . .

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015