Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
menetapkan Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menimbang MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS) PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTERINEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTEID NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS).
Menetapkan Mengingat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasil Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Februari 2011 Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) digunakan untuk memberikan acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan menata tatalaksana (business process) dalam rangka rnemberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standard operating procedures (SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Int. Peraturan im mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA KEDUA PERTAMA
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)